Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Abstrak
Tujuan penulisan ini ada tiga: (i) menguraikan lebih detail mengenai rencana pemerintah (pusat) dalam mereposisi kelembagaan inspektorat; (ii) membahas respon beberapa inspektorat terhadap wacana pemerintah diatas; dan (iii) memberikan masukan, baik dari perspektif konseptual maupun praktikal, mengenai langkah penyesuian yang perlu diambil pasca terkait dengan respon tersebut. Hasil penulisan menunjukkan bahwa, berbeda dengan yang mungkin dimaknai publik, wacana ini lebih ditujukan kepada inspektorat daerah saja; yaitu dengan membentuk mereka menjadi lembaga kuasi vertikal. Wacana ini akan berdampak pada peningkatan eselonisasi inspektur dan mempengaruhi pola relasi antara inspektorat dengan kepala daerahnya. Inspektorat yang pro dengan gagasan ini menyatakan bahwa reposisi tersebut dapat meningkatkan independensi inspektorat, sehingga lebih imun dari intervensi.

Abstrak :
Tesis ini membahas bagairnana pembingkaian media oleh koran Jakarta Globe dalarn pemuatan berita isu negatif dengan perspektif konstruksi realitas sosial seperti proses persidangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Billy Sindoro, rnantan presiden direktur PT First Media dan salah seorang eksekutif grup Lippo, yang merupakan grup konglomerasi media pernilik Jakarta Globe dan First Media. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif beiparadigrna konstruktivis dengan metode analisis pembingkaian model Gamson dan Modigliani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bingkai yang ditampilkan dalam pemberitaan ini menunjukkan pembelaan kepada eksekutif grup konglomerasi pemilik media ini, walau ada usaha yang jelas untuk menjaga faktualitas berita.

---

This study focuses on media framing of news report in Jakarta Globe daily on a graft case involving a top executive of a pay-television and Intemet provider aliiliated with the paper's conglomeration group. it analyses how the paper frames the news report to accommodate its editorial aim to remain objective and impartial This is a qualitative study based on constructivism paradigm and it employed analysis framing method developed by Gamson and Modigliani. The result showed that the newspaper’s reports tend to defend the execuLive's position as innocent in the case though there are obvious efforts to maintain their factuality.

Abstrak :
Independensi dan imparsialitas arbitrator merupakan hal yang harus dimiliki oleh anggota Majelis Arbitrase dalam mengadili dan memutus perkara, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 14 ayat 1 Konvensi ICSID. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, para pihak yang berperkara diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan diskualifikasi atas anggota Majelis Arbitrase dalam perkara yang bersangkutan berdasarkan Pasal 57 Konvensi ICSID. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pihak berwenang dalam lembaga ICSID menerapkan Pasal 57 Konvensi ICSID dalam mengadili dan memutus permohonan diskualifikasi anggota Majelis Arbitrase. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian normatif yang dianalisis secara kualitatif yang disampaikan bentuk laporan deskriptif. Penulis menyimpulkan bahwa dalam penerapannya, pihak berwenang dalam lembaga ICSID merujuk pada frasa manifest lack di dalam Pasal 57 Konvensi ICSID atas kualitas yang termuat pada frasa may be relied upon to exercise independent judgment yang disyaratkan untuk dimiliki oleh anggota Majelis Arbitrase di dalam Pasal 14 Konvensi ICSID dalam memutus permohonan diskualifikasi anggota Majelis Arbitrase pada suatu perkara. Ketentuan frasa manifest lack tersebut secara umum dianggap terpenuhi apabila terdapat fakta atau bukti yang dapat menimbulkan keragu-raguan (reasonable doubt) terhadap sikap independen dan imparsialitas anggota Majelis Arbitrase yang bersangkutan, sehingga anggota Majelis Arbitrase tersebut dapat didiskualifikasi sebagai anggota Majelis Arbitrase dalam perkara yang diadilinya.

---

Independency and impartiality of an arbitrator that serves as member of an Arbitral Tribunal are required pursuant to Article 14 Paragraph 1 of ICSID Convention. If such requirements are not fulfilled, ICSID Convention provides a mechanism that allows both parties in a dispute to request a disqualification of member of an Arbitral Tribunal pursuant to Article 57 of ICSID Convention. The purpose of this research is to analyze how authorized party in ICSID institution apply Article 57 of ICSID Convention in deciding a request of disqualification of member of an Arbitral Tribunal. This research is carried out in a normative research principle. The writer concludes that in its application, authorized party in ICSID institution relies on manifest lack of qualities in may be relied upon to exercise independent judgment that are required of member of an Arbitral Tribunal. It is widely accepted that manifest lack of such qualities is considered to be fulfilled if there are any facts or proofs that raise a reasonable doubt towards independency and impartiality of such member of an Arbitral Tribunal, hence disqualifying such Arbitral Tribunal member would be an appropriate thing to do.

Abstrak :
Skripsi ini membahas pemikiran Amartya Sen tentang multi-identitas. Dengan sifatnya yang multi, identitas dapat menjadi sumber kesejahteraan dan ancaman. Rasa persamaan identitas dapat memberi sumbangan berarti bagi kehidupan kelompok. Namun, rasa keterikatan yang kuat pada satu kelompok dapat mengandung di dalamnya persepsi tentang jarak dan keterpisahan dengan kelompok lain. Individu akan terjebak dalam kolektivisme. Anggapan bahwa identitas kelompok adalah satu-satunya identitas individu, membuka jalan lahirnya politik identitas. Kebenaran harus dipastikan pada satu kelompok dengan menolak eksistensi kelompok lain. Penolakan tersebut dapat terwujud dalam tindak kekerasan. Solusi atas persoalan ini adalah meningkatkan kapabilitas kebebasan bernalar. Melalui kebebasan bernalar, setiap individu terarah untuk terbuka terhadap kepelbagaian yang ada. Penalaran publik yang berlangsung dalam praktik demokrasi dan imparsialitas dapat ditempuh untuk merealisasikan kebutuhan tersebut. ...... This study discusses about the thought of Amartya Sen of multi-identity. By its multi, the identity can be a source of the threat and the prosperity. The equality of identity can give significant contribution to the group’s life. However, a strong sense of interest to the particular group implies the perception of distance and the separation to other groups. The individual will be trapped to collectivism. The assumption that the group identity is the only individual identity can cause the identity politics. The truth must be ascertained in a particular group by denying the existence of other groups. Violence is the manifestation of the rejection. The solution of this problem is increasing the freedom of reasoning capabilities. Through the freedom of reasoning, any individual is opened to the existing diversity. The public reason which takes place in the practice of democracy and impartiality can be taken to realize those needs.

Abstrak :
Teori keadilan memiliki dua tantangan serius yang tidak terselesaikan. Pertama, untuk menghasilkan keputusan yang rasional tanpa bertentangan dengan nilai-nilai moral yang tertanam dalam hati nurani. Kedua, adanya pluralitas nilai dan identitas dalam masyarakat sosial seringkali menjadi penyebab utama isu ketidakadilan seperti diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran HAM. Amartya Sen menawarkan solusi terhadap kedua permasalahan tersebut dalam argumen-argumen yang dibangun berdasarkan kritiknya terhadap Utilitarianisme, Intuisionisme, dan terutama Kontraktarianisme John Rawls. Dengan menggunakan pendekatan kapabilitas, demokrasi, dan imparsialitas terbuka untuk menciptakan ruang diskusi masyarakat bernalar, ketidakadilan niscaya dapat dikurangi. ...... The theory of justice has always been faced with two problematic challenges. First, to make reasonable judgments that are not in conflict between rationality and moral values provided in sense of justice. Second, the ontological fact of plurality of values and identities in society is often seen as major cause of injustice issues, such as discrimination and human rights violations. Amartya Sen proposes the solutions to both problems in arguments build from his critics to Utilitarianism, Intuisionism, and especially, Rawlsian contractarianism. By using capability approach, democracy, and open impartiality to improve reasoned public discussion, the problem of injustice will eventually be reduce.

Abstrak :
ABSTRAK Imparsialitas merupakan elemen penting yang menentukan kualitas pemberitaan. Liputan yang imparsial pada media yang tidak independen pada sumber berita menjadi hal yang sulit dijalankan. Penelitian ini membahas pembingkaian radikalisme pada pemberitaan terorisme ditinjau dari segi imparsialitas di program liputan mendalam Telusur TV One selama periode 2008-2011. Penelitian deskriptif ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis framing Gamson dan Modigliani. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program Telusur membingkai peristiwa terorisme dengan bingkai radikalisme yang erat kaitannya dengan penegakan keyakinan Islam. Salah satu faktor yang mendukung bingkai tersebut adalah peliputan yang tidak imparsial oleh Telusur.

---

ABSTRACT Impartiality is an essential element that determines the quality of news reporting. Impartial coverage becomes difficult to run in the media which are not independent to news sources. This research discusses about the news framing if radicalism on terrorism news coverage from an impartiality perspective of TV One's program Telusur during period 2008-2011. This descriptive research used constructivist paradigm with qualitative approach. The Data analysis technique used is Gamson and Modigliani?s framing analysis. The research showed that TV One's program Telusur made a radicalism frame to cover terrorism events. The radicalism frame used are closely related to the enforcement of the Islamic faith. One factor that supports Telusur frames is coverage which is not impartial by Telusur.