Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This book puts forward a fresh perspective. It analyzes imperatives in terms of modalized propositions, and identifies an additional, presuppositional, meaning component that makes an assertive interpretation inappropriate. The author shows how these two elements can help explain the varied effects imperatives have, depending on their usage context.Imperatives have been viewed as elusive components of language because they have a range of functions that makes them difficult to unify theoretically. This fresh view of the semantics-pragmatics interface allows for a uniform semantic analysis while accounting for the pragmatic versatility of imperatives. "

"Seiring perkembangan arus informasi-komunikasi, gerakan reformasi, dan tuntutan transparansi di segala bidang, perhatian HAM - hak dasar manusia yang secara alamiah melekat pada diri manusia yang tanpa (hal) itu manusia tidak dapat hidup secara wajar sebagai manusia, hak yang dimiliki manusia karena ia manusia kian mengemuka dan intens. Pemerintah yang sedang berkuasa didesak untuk secara transparan dalam melaksanakan kebijakannya dan menghormati HAM secara benar proporsional, demikian pula bagi TNI. Sayangnya, disaat melaksanakan tugas pokoknya sering muncul tudingan bahwa TNI telah melanggar HAM. Karena itu penegakan HAM - termaktub dalam Pancasila, Pembukaan UUD 1945, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI - menjadi sangat urgen dan mendesak untuk diwujudnyatakan pertama-tama demi memulihkan citra dan kredibilitas TNI sebagai institusi berwibawa, yang pada akhirnya demi terlaksananya tugas pokok TNI.Berkaitan dengan penegakan HAM yang menjadi kewajiban prajurit, maka kajian etika yang paling mungkin diterapkan - dalam situasi khas tugas dan karakteristik dasar prajurit adalah etika yang bersifat mutlak, perintah yang tidak dapat ditawar-tawar dari Immanuel Kant, yaitu doktrin imperatif kategoris. Kant menegaskan bahwa kewajiban - misalnya menegakkan HAM - bersifat mutlak, tanpa dapat ditolak, berdasarkan keharusan obyektif dan bukan paksaan, berlaku bagi siapa saja, tak syarat, tanpa kekecualian, secara niscaya.Dalam hal ini Kant membuat beberapa terobosan, a.l: pertama, bahwa martabat manusia wajib dijunjung tinggi dan diperlakukan serentak sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Dengan mengacu pada doktrin imperatif kategoris, prajurit di samping melaksanakan tugasnya juga berkewajiban menghormati HAM. Musuh yang sudah menyerah dan secara nyata tidak mempunyai kemampuan lagi untuk mengadakan perlawanan harus diperlakukan menurut aturan yang berlaku (misalnya Hukum Humaniter, Konvensi Jenewa, Bertempur secara Benar). Kedua, etika diasalkan dan ditujukan pada kehendak bebas manusia yang berbudi. Prajurit sudah seharusnya secara otonom, bukan karena perintah, atau keharusan lain di luar dirinya untuk menegakkan HAM. Ia dengan sendirinya menyadari bahwa usahanya untuk menegakkan HAM berasal dari dirinya, dalam kesadaran sebagai manusia yang berbudi, manusia yang mempunyai hati nurani untuk menghormati orang lain sebagai mana layaknya ia sebagai manusia. Ketiga, Kant memberikan pandangan kewajiban moral yang bersifat mutlak dengan ciri murni dan apriori. Dalam hal ini prajurit mutlak harus menegakkan HAM di mana ia bertugas dan berada. Siapa pun prajurit yang bersangkutan, apa pun pangkat dan jabatannya, keharusannya untuk menghormati HAM selalu berlaku, di mana-mana dan tanpa terkecuali.Tentu tidaklah mudah untuk menegakkan HAM sesuai dengan doktrin imperatif kategoris dari Kant ini. Kesulitan pertama muncul ketika perintah yang bersifat imperatif kategoris ini dalam pelaksanaannya justru cenderung menjadi imperatif hipotetis. Penegakan HAM oleh prajurit bukanlah karena pribadi otonomnya sebagai manusia sungguh menyadari pentingnya menegakkan HAM, tetapi semata-mata karena di samping tugasnya ia juga diperintah untuk menegakkan HAM. Di samping itu imperatif kategoris dari Kant ini bersifat keras dan kaku. Kewajiban - bahwa saya, selaku prajurit, memang harus menegakkan HAM - lantas menjadi tolok ukur nilai moral suatu tindakan, bukan misalnya kebahagiaan, kepuasan diri, ketenangan batin karena berhasil menghargai HAM orang lain.Kendati sulit untuk dilaksanakan bukanlah berarti doktrin imperatif kategoris ini tidak dapat dilaksanakan karena betapa baiknya dan luhurnya jika prajurit menegakkan HAM berdasarkan kesadaran pribadinya yang otonom bahwa HAM harus ditegakkannya, dalam situasi dan kondisi yang bagaimana pun, di mana-mana dan kapan pun, bukan karena alasan lain yang berada di luar dirinya. Salah satu caranya adalah dengan terus menerus memberdayakan hati nurani, bahwa norma terpenting yang harus dipegangnya adalah martabat manusia.Dengan demikian diharapkan penegakan HAM bukanlah dirasakan sebagai sesuatu yang mengganjal tugas pokoknya, tetapi justru mengarahkan pada keberhasilan tugas pokok secara optimal. Bukan pula sesuatu yang berada di luar dirinya sehingga harus dicecoki, diajari, dipaksakan supaya dimengerti dan dilaksanakan, tetapi ada dalam dirinya, dalam kesadaran hati nuraninya bahwa HAM memang sudah sepantasnya ditegakkan."

"Tindak tutur memohon merupakan salah satu jenis tindak tutur yang termasuk dalam kategori tindak tutur direktif. Tindak tutur direktif itu sendiri adalah bagian dari teori tindak tutur yang dikemukakan oleh Searle (1975). Penelitian mengenai strategi memohon ini belum banyak dilakukan, terutama di dalam bahasa Inggris yang diujarkan oleh pemelajar Indonesia. Penelitian mengenai strategi memohon dalam bahasa Indonesia telah dilakukan oleh peneliti asing, yaitu Tim Hassal (1999) dari Australia.Penelitian ini bertujuan mengamati, memerikan, serta menjelaskan bentuk-bentuk tindak tutur memohon dan strateginya di dalam bahasa Inggris di kalangan penutur Indonesia yang mempelajari bahasa Inggris. Pengamatan, pemerian dan penjelasan mencakup pengelompokan bentuk-bentuk ujaran memohon berdasarkan situasi hipotetis (yang mempunyai variabel kekuasaan, solidaritas dan publik atau nonpublik sebagai latar komunikasi), serta nilai kepatutan memohon yang diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin dan semester.Teori yang menjadi landasan di dalam penelitian ini adalah teori Austin (1962), dan Searle (1975) mengenai teori tindak tutur, teori Leech (1983) mengenai prinsip kesantunan, teori Trosborg (1995) mengenai strategi memohon, serta teori Brown dan Levinson (1978) tentang kesantunan berbahasa. Korpus data penelitian berupa kuesioner yang dibagikan kepada mahasiswa Indonesia pemelajar bahasa lnggris di dua universitas. Metode analisis kuantitatif dengan menghitung kekerapan kemunculan setiap bentuk ujaran memohon dan Uji-t untuk menghitung signifikansi ujaran memohon yang diujarkan oleh kelompok laki-laki dan perempuan.Dari analisis data penelitian ini diperoleh temuan bahwa variabel kekuasaan tidak cukup signifikan dalam pembentukan ujaran memohon di kalangan responden. Variabel salidaritas justru mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam pembentukan ujaran memohon. Terakhir, variabel publik atau nonpublik tidak mempunyai pengaruh apa-apa di dalam proses pembentukan ujaran memohon ini.Temuan lain yang menarik adalah kelompok perempuan lebih kerap menggunakan strategi memohon Imperatif daripada kelompok laki-laki. Hal ini bertentangan dengan teori kesantunan yang dikemukakan oleh Lakoff, (1975) bahwa perempuan mempunyai bahasa yang lebih santun daripada laki-laki. Pendapat ini sejalan dengan temuan Gunarwan (1992) bahwa bentuk Imperatif merupakan bentuk ujaran direktif yang dianggap paling tidak santun. Trosborg (1995) juga mendukung pernyataan ini bahwa semakin langsung pernyataan itu semakin kurang santun. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mungkin saja akibat adanya pergeseran nilai budaya mengenai feminisme. Tentunya hal ini perlu dikaji lebih dalam lagi."

"

Penelitian ini memeriksa hubungan antara kapabilitas CRM dengan performansi perusahaan, serta peran variable intervensi Interactive Marketing Imperative (IMI) sebagai mediator dan moderator, pada industri telekomunikasi selular di Indonesia. Pendekatan holistik terhadap kapabilitas CRM dilakukan dengan mengadopsi tiga dimensi kapabilitas, yaitu kapabilitas stratejik, operasional dan teknologi. Aspek sustainabilitas dalam penelitian ini diuji melalui jalur plowback yang berfungsi sebagai mekanisme pembaharuan kapabilitas CRM. Penelitian dilakukan terhadap para manajer di perusahaan telekomunikasi selular dengan metoda survey dan dianalisa dengan menggunakan metoda structural equation modeling. Temuan menunjukkan bahwa dimensi kapabilitas operasional merupakan unsur penentu keberhasilan CRM dalam membentuk kinerja perusahaan yang berkelanjutan. Dayaguna kapabilitas teknologi menjadikan IMI sebagai wahana untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang berkelanjutan. Efek moderasi dari IMI terbukti dalam menguatnya pengaruh kapabilitas CRM terhadap pembentukan kinerja perusahaan yang berkelanjutan. Pengujian lebih lanjut menunjukkan bahwa kinerja perusahaan akan menentukan pembaharuan kapabilitas CRM di masa depan; akan tetapi dari ketiga dimensi kapabilitas CRM di atas, pembaharuan kapabilitas terlihat hanya pada dimensi stratejik dan teknologi, dan tidak terlihat pada dimensi operasional

 

---

This research examined the relationship between CRM capabilities and firm performance sustainability and the role of intervening variables Interactive Marketing Imperative (IMI) as mediator and moderator in the context of wireless telecommunication industry in Indonesia. A holistic perspective toward CRM capabilities that covers strategic, operational and technological dimensions is used in this study. Sustainability aspect of firm performance is tested through a renewal mechanism of CRM capability driven by superior firm performance. The researcher conducted a survey on managers in wireless telecommunication firms and analyzed the data using structural equation modeling. Findings suggest that the only dimension of CRM capabilities that directly drive positive performance is the operational capability. Driven by CRM technological capability, mediating effect of IMI leverages firm performance sustainability. As a moderator, IMI shows an enhancement effect to CRM Capabilities on firm performance sustainability. When firms achieve a superior performance, intention to renew the CRM capabilities are evident in the strategic and technological dimension, while in the operational capability the renewal mechanism is not evident.

"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas pola-pola verba imperatif yang terdapat dalam petunjukpemakaian produk makanan, obat-obatan dan kosmetik. Penulis menganalisis verbayang menunjukkan perintah yang digunakan dalam produk tersebut. Penelitian inimerupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penulis menjadikan 16produk yang terdiri dari enam produk jenis makanan, lima produk jenis obat-obatan,dan lima produk jenis kosmetik, sebagai sumber data dalam penelitian. Tujuanpenelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana penggunaan verba imperatif dalamteks iklan, yakni petunjuk pemakaian beberapa produk yang sering digunakanmasyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa verba imperatif yang terdapat padaproduk-produk tersebut adalah verba imperatif asli dan verba imperatif berdasarkanpragmatik dengan jumlah verba imperatif berdasarkan pragmatik lebih banyakdigunakan daripada verba imperatif asli. Adapun verba imperatif berdasarkanpragmatik tersebut antara lain berupa nomina deverbal, verba imperfektif, dannomina berpreposisi. Sebagian besar verba imperatif berdasarkan pragmatik dalampetunjuk pemakaian ini merupakan verba imperfektif.

---

Abstract The focus of this study is verb, one of imperative devices, which appears ininstruction of use in food, medicines and cosmetic product. Imperative verb which isused in the products will be analyzed through this study. The method of this study isqualitative with descriptive design. The sources of this study are 16 products whichconsist of six products of food, five products of medicines and five products ofcosmetic. The purpose of this study is to describe how to use imperative verb inadvertisement text, specifically instruction of use in products which is common inpublic. The result shows that the imperative verb which appears in these products areoriginal imperative verb and non-original imperative verb. In addition, the number ofnon-imperative verb is more dominant than original imperative verb ones. As fornon-original imperative verbs are verbal noun, imperfective verb and prepositionalnoun. The non-original imperative verb which is mostly used is imperfective verb."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji skala keharusan sebuah kalimat imperatif yang terdapat pada Singir Santri (Selanjutnya disingkat SS) , dan mengkategorisasikan menurut pola memerintahnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan perangkat lunak sebagai alat bantu dalam penelitian. Berdasarkan teori Blum-Kulka (1987) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kalimat imperatif yang terdapat dalam SS dapat dikategorikan dalam 3 kategori, yaitu (1) pernyataan keharusan, (2) modus imperatif, dan (3) pernyataan keinginan. Skala keharusan tindakan yang disampaikan dalam SS juga dapat diketahui berupa Pernyataan Keharusan, Modus Imperatif, Pernyataan Keinginan. Pola memerintah yang terdapat dalam SS kemudian dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu (1) peribadatan, (2) perbaikan akhlak yang berhubungan dengan santri, (3) perbaikan akhlak yang berhubungan dengan guru, dan (4) pengharapan. Pola memerintah yang berhubungan dengan perbaikan akhlak seorang santri mendominasi dari tuturan imperatif yang terdapat pada SS sehingga, selaras dengan era saat ini hendaknya perbaikan akhlak senantiasa dilakukan tidak hanya di kalangan pesantren namun juga kalangan umum.......The study is intended to review the scale of imperatives scale of an imperative sentence containedin Singir Santri (hereinafter abbreviated as SS), and to categorize it according to the pattern of command. Based on the theory of Blum-Kulka (1987) this study uses a qualitative descriptive method and uses software as a research tool. The results of this study indicate that the imperative sentences contained in SS can be categorized into 3 categories, namely (1) mandatory statements, (2) imperatives, and (3) wishes. The scale of the necessity of action that is conveyed in SS can also be known in the form of a Statement of Must, Imperative Mode, and Statement of Desire. The pattern of governing found in the SS could then be categorized into 4 categories, that is (1) worship, (2) moral improvement associated with santri, (3) the moral improvement associated with the teacher, and (4) hope. The pattern of governing related to the moral improvement of a santri dominates the imperative speech found in SS so that, in line with the current era, moral improvement should always be carried out not only among Islamic boarding schools but also among the general public."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesepadanan kalimat imperatif dan metode penerjemahan yang digunakan dalam penerjemahan takarir film dokumenter SAMIN vs SEMEN dengan takarir bahasa Jerman. Karya film dokumenter SAMIN vs SEMEN (Deutsche Untertitel) dipilih sebagai bahan penelitian karena terjemahan takarir bahasa jerman yang tertera mengandung banyak kalimat imperatif untuk diteliti. Analisis pada penelitian fokus pada konsep kesepadanan dalam penerjemahan yang diperkenalkan oleh Mona Baker (2018). Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian adalah metode simak dan catat. Setelah itu data diklasifikasikan kesepadanannya berdasarkan metode penerjemahan sehingga dapat diketahui sejauh mana kesepadanan terjemahan kalimat imperatif dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jerman. Hasil penelitian menunjukkan kesepadanan kalimat imperatif dalam terjemahan takarir bahasa Jerman dalam film dokumenter SAMIN vs SEMEN mencapai 95% dengan 1 dari 20 data diklasifikasikan tidak sepadan. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan atau referensi yang berguna bagi peneliti, pemelajar atau mahasiswa yang mempelajari bahasa Jerman di Indonesia.......This research aimed to acknowledge the equivalence of imperative sentences and translation strategy which is used in documentary film SAMIN vs SEMEN with German language subtitle. The documentary film SAMIN vs SEMEN (Deutsche Untertitel) is selected as research material because  many imperative sentences are found in the film. The analysis in this research focused on the concept of equivalence in translation introduced by Mona Baker (2018). To determine the equivalence classification in the translation results of the imperative sentence, the equivalence test is carried out through analysis of the translation strategies used by this documentary’s translator. The data collection method used in this research is the observation method using note-taking techniques. Then the equivalent of data is classified based on its translation strategies so it can be discovered to which extent the equivalence of the imperative sentence translation from Indonesian into German language. The results of this research showed that the equivalence of imperative sentences in the German translation of subtitles in the documentary film SAMIN vs SEMEN reached 95% in which 1 out of 20 data classified as not equivalence. Hopefully the research on this topic could increasing the insights and number of useful reading references, especially for researchers, teachers and German language enthusiasts in Indonesia."