Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 ayat (7) huruf c adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus dilunasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT) setiap bulannya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari peredaran bruto/omzet. Dalam pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 25 menggunakan prinsip self assessment system, dengan sistem ini Wajib Pajak (WP) diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung kewajiban perpajakannya yang harus disetor dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan. Maka skripsi ini membahas bagaimana implementasi pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c, bagaimana pendapat WP OPPT mengenai kebijakan pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c, dan apakah hambatanhambatan yang dihadapi oleh KPP dan WP OPPT dalam melaksanakan pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c di KPP Pratama Klaten. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan literatur.Hasil penelitian ini adalah kesadaran dan pemahaman WP dalam pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 25 ayat (7) huurf c masih kurang, serta adanya penurunan kontribusi penerimaan PPh Pasal 25/29 OPPT di KPP Pratama Klaten. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c bagi WP OPPT di KPP Pratama Klaten belum optimal dikarenakan kurang optimalnya komunikasi yang dilakukan fiskus dengan WP, sumber daya manusia dari segi kuantitas kurang proposional dengan jumlah Wajib Pajak, sikap patuh WP OPPT belum konsisten/masih kurang, pendapat yang diberikan WP OPPT terhadap kebijakan pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c kurang baik., hambatan-hambatan yang dihadapi petugas pajak dalam melaksanakan kebijakan ini adalah masyarakat kurang antusias, WP pindah tempat usaha, sumber daya manusia (petugas pajak) tidak proposional dengan jumlah WP, belum adanya law inforcement yang tegas, sedangkan hambatan yang dihadapi WP merasa kesulitan dalam menghitung PPh terutang pada akhir tahun, WP merasa kesulitan dalam melakukan pengisian pada SSP dan SPT Tahunan, dan kemudahan pengadaan fomulir pajak (seperti: SSP).

---

Income Tax (VAT) of Article 25 paragraph (7) letter c is the income tax installment must be paid in individual taxpayer Specific Employers (WP OPPT) per month calculated on a percentage of gross income / turnover. Tax collection in the implementation of Article 25 uses the principle of self assessment system, with this system Taxpayer (WP) is given full trust for calculating taxation liabilities that must be paid and reported to the Tax Office through the Notice of Income Tax (SPT). So this paper discusses how the implementation of collection of Income Tax Article 25 paragraph (7) letter c, how do individual taxpayer Entrepreneur Specific policies regarding the collection of Income Tax Article 25 paragraph (7) letter c, and whether the barriers faced by the Office of Services Tax and Individual Tax Payer Specific Employers in executing the collection of Income Tax Article 25 paragraph (7) letter c in Klaten Tax Office. This study used a qualitative approach is descriptive, with interview data collection techniques and literature.

The results of this research is the awareness and understanding of Taxpayers Income Tax liability in the implementation of Article 25 paragraph (7) huurf c is still lacking, as well as a decrease in contribution receipts of Income Tax Article 25/29 of Certain Persons in Private Employers Tax Office Primary Klaten. So that the conclusions of this study is that for collection of income tax under Article 25 paragraph (7) letter c for individual taxpayer Certain Employers at the Tax Office Primary Klaten not optimal due to less optimal fiskus communications made by the taxpayer, in terms of human resources less quantity proportional to the number of taxpayers, the attitude of submissive individual taxpayer has not been consistent Specific Entrepreneur / still less, given the opinion that individual taxpayer Employers of Certain Income Tax collection policies of Article 25 paragraph (7) letter c is less good., barrier- obstacles encountered in implementing the tax policy is less enthusiastic public, taxpayer moved the place of business, human resources (the tax) is not proportional to the number of taxpayers, the lack of strict law inforcement, while the barriers faced by taxpayers find it difficult to calculating income tax payable at the end of the year, taxpayers find it difficult to perform charging at the Tax Payment (SSP) and the Notice of Income Tax (SPT) Annual, and ease of procurement fomulir taxes (such as: SSP)."

"Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dan tetap terbitnya peraturan lama yaitu angsuran Pajak Pengahsilan Pasal 25, memunculkan kebingungan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi terutama Pedagang Pengecer, dalam menggunakan peraturan dalam tahun 2013. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui latar belakang penerbitan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dan perbandingan kedua peraturan ditinjau dari prinsip Ease of Administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian adalah kemudahan adalah kata kunci dari latar belakang dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dan prinsip Ease of Administration sebagian besar dipenuhi oleh PER 32/PJ/2010 dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013. Upaya untuk memenuhi prinsip Ease of Administration, pemerintah membenahi kembali Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013.

---

Issuance of Government Regulation No. 46 of 2013 and the old rules are still the issuance of income tax installment Article 25, led to confusion for the individual taxpayer primarily Merchant Retailers, in using the rules in 2013. This study was conducted to determine the background of the issuance of Government Regulation No. 46 of 2013 and a comparison of the two rules in terms of the principle of Ease of Administration. This study used a qualitative approach with in-depth technical analysis of interviews and literature studies.

The results of the study were convenience are the key words of background issued Government Regulation No. 46 of 2013 and the principle of Ease of Administration largely met by PER 32/PJ/2010 compared to Government Regulation No. 46 of 2013. Efforts to meet the principle of Ease of Administration, the government fix the back of Government Regulation No. 46 of 2013."

"Perbedaan penafsiran yang terjadi dalam memaknai fixed rebate menyebabkan terjadinya perbedaan dalam pemajakannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan pajak terhadap fixed rebate yang diterima perusahaan ritel (PT ABC), menjelaskan perbedaan yang terjadi terhadap pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas fixed rebate yang diterima PT ABC sebagai akibat adanya perbedaan penafsiran, dan menjelaskan implikasi yang terjadi akibat perbedaan tersebut. Penafsiran yang terjadi di PT ABC adalah fixed rebate yang dianggap sebagai hadiah atau penghargaan dan imbalan atas jasa manajemen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Setelah dilakukan penelitian, hasilnya adalah perlu diketahui dengan jelas skema penagihan fixed rebate-nya sehingga dapat diketahui perlakuan pajaknya. Terkait fixed rebate yang diterima PT ABC adalah sebagai bentuk hadiah/penghargaan sehingga merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong dengan tarif 15%. Implikasi dari perbedaan pemajakan atas fixed rebate dirasakan sangat besar oleh supplier sebagai pihak yang memotong pajaknya.

---

Differences in interpretation that occurs in interpreting fixed rebate causes a difference in taxation. This study aims to analyze the tax treatment of fixed rebate received by retail companies (PT ABC), explaining the difference that occurs to the imposition of Income Tax Article 23 on fixed rebate received by PT ABC as a result of different interpretation, and explain the implications that occur due to the difference. Interpretation that occurs in PT ABC is a fixed rebate which is considered as a gift/reward and a reward for management services. The method used in this research is qualitative. After the research, the result is clearly known to the fixed rebate billing scheme so that it can be known the tax treatment. Related to fixed rebate received by PT ABC is as a form of gifts / awards so that the object of Article 23 Income Tax is deducted at a rate of 15%. The implications of the difference in taxation on fixed rebate are greatly felt by the supplier as the party who withholds the tax."

"PT X merupakan pemotong PPh pasal 23 dan/atau 26. Pada bulan Agustus 2020 DJPmengeluarkan peraturan yang mewajibkan seluruh Wajib Pajak melakukan pelaporanpajak melalui aplikasi e-Bupot mulai masa September 2020. Terkait kewajibanperpajakan tersebut, timbul implikasi bahwa biaya kepatuhan akan mengalamiperubahan. Penelitian ini menganalisis perubahan biaya yang terjadi dengan adanyakewajiban e-Bupot. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif melalui observasi teknispenerapan e-Bupot dan wawancara dengan internal accounting di PT X untukmenganalisis dampak penerapan aplikasi e-Bupot terhadap biaya kepatuhan. Biayakepatuhan yang akan dianalisis terdiri dari biaya yang berhubungan dengan uang, biayayang berhubungan dengan waktu, dan biaya yang berhubungan dengan psikologis. Hasildari penelitian ini menunjukkan perubahan biaya kepatuhan yang terjadi akibat daripenerapan aplikasi e-Bupot

---

PT X is a withholding income tax article 23 and / or 26. In August 2020, the DGT issued

a regulation requiring all taxpayers to report tax through the e-Bupot application starting

from September 2020. Regarding these tax obligations, an implication arises that costs

will change. This study analyzes changes in costs that occur with e-Bupot obligations.

This thesis uses qualitative methods through observation of the application of e-Bupot

and interviews with PT X's internal accounting for the impact of the application of the e-

Bupot application on cost compliance. Compliance costs will be analyzed from costs

related to money, costs related to time, and costs related to psychological. The results of

this study indicate changes as a result of the application of e-Bupot"

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses penyusunan sanggahan dan tanggapan SPHP PPh Pasal 23 atas pemeriksaan pajak pada PT A serta melakukan refleksi diri atas pengalaman yang diperoleh selama magang. Pemeriksaan pajak atas PT A dilakukan sebagai tujuan lain dalam tujuan pemeriksaan pajak. PT A tidak menyetujui hasil pemeriksaan dalam SPHP sehingga PT A memberikan sanggahan serta tanggapan yang dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung. Hasil dari pemeriksaan pajak menunjukkan terdapat kurang bayar atau SKPKB untuk PPh Pasal 23 yang harus dibayar oleh PT A. SKPKB diberikan karena kegagalan PT A dalam menyajikan bukti pendukung pada transaksi dengan PT M yang seharusnya bukan objek pajak PPh Pasal 23. Selain dari transaksi tersebut, PT A telah melakukan pemotongan PPh atau Witholding Tax sesuai dengan UU KUP. Sehubungan dengan penulisan refleksi diri, pengalaman berharga dan bermanfaat yang diperoleh selama melakukan kegiatan magang adalah mendapat kesempatan terlibat dalam proses penyusunan sanggahan serta tanggapan atas ketidaksetujuan PT A terhadap hasil pemeriksaan yang tertuang dalam SPHP, dan kesempatan terlibat dalam pembahasan akhir dengan pemeriksa pajak di kantor pajak

---

This apprenticeship report aims to evaluate the process of preparing the rebuttal and response of SPHP PPh Article 23 on tax audits at PT A and to reflect on the experiences gained during the internship. The tax audit on PT A is carried out as another purpose for tax audit purposes. PT A did not accept the results of the examination in the SPHP so PT A gave a rebuttal and a response accompanied by supporting evidence. The results of the tax audit indicated that there was an underpayment or tax underpayment assessment lette for PPh Article 23 that had to be paid by PT A. The tax underpayment assessment letter was given due to PT A's failure to present supporting evidence of the transaction with PT M which should not have been the object of Article 23 PPh tax. Apart from the transaction, PT A has deducted Income Tax or Witholding Tax in accordance with the KUP Law. In connection with writing self-reflection, the valuable and useful experience gained during the internship is the opportunity to be involved in the process of preparing the rebuttal and response to PT A's disapproval of the results of the examination contained in the SPHP, and the opportunity to be involved in the final discussion with the tax auditor at the tax office."

"Laporan Magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pelaporan PPh Pasal 15 dan PPh Pasal 23. Proses yang dievaluasi adalah proses pengenalan objek pajak, penghitungan beban pajak, pembuatan Surat Keterangan Pemotongan Pajak, dan Pemantauan Jumlah PPh. Evaluasi dilakukan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang mendasarkan kewajiban pelaporan PPh Pasal 15 & PPh Pasal 23 dan Standar Prosedur yang dimiliki oleh perusahaan. Metode penulisan laporan ini adalah membandingkan antara peraturan dan standar prosedur dengan praktek nyata yang dilakukan di tempat magang. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar proses pelaporan sudah sesuai dengan undang-undang dan Standar Prosedur, tetapi salah satu proses tidak sesuai dengan Standar Prosedur karena kurangnya pekerja dan tugas yang berlebihan. Laporan ini juga menjelaskan tentang refleksi diri penulis selama masa magang di PT. XYZ. Pengalaman menjadi landasan bagi proses pengembangan penulis di masa yang akan datang.

---

.This Internship report aims to evaluate the Withholding process of Income Tax Article 15 and Income Tax Article 23. The process that are evaluated is the tax object recognition process, the calculation of tax expense, the making of the Certificate of Withholding Tax, and Income Tax Monitoring Process. The evaluation was carried out by the rules and regulations that based the obligation of both Income Tax Article 15 & Income Tax Article 23 and the Standard of Procedure that are owned by the company. The method of this report is to compare between the regulations and the standard of procedure with the real practice that conducted in the internship. The evaluation result shows that most of the Withholding process is in accordance with the law and the Standard of Procedure, but one of the processes did not complies with the Standard of Procedure due to lack of worker and overwhelming task. This report also explains about the author’s self-reflection during the internship period at PT. XYZ. The experience become the foundation of the author’s development process in the future."

"Kebijakan Perubahan PTKP tahun 2015 dan 2016 yang dikeluarkan pada pertengahan tahun memberikan implikasi tambahan biaya kepatuhan bagi Wajib Pajak untuk melakukan pembetulan SPT PPh Pasal 21 secara per bulan, yaitu sejak masa Januari sampai dengan Juni tahun 2015 dan 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan kebijakan perubahan PTKP dikeluarkan pada pertengahan tahun 2015 dan 2016 dan menguraikan implikasi biaya kepatuhan atas penerapan kebijakan perubahan PTKP di pertengahan tahun studi kasus pada Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kulitatif. Kebijakan perubahan PTKP tahun 2015 dan 2016 dikeluarkan pada pertengahan tahun untuk mengatasi perlambatan ekonomi dan penyesuaian UMR. Implikasi biaya kepatuhan kebijakan perubahan PTKP ini membuat Wajib Pajak harus mengeluarkan biaya tambahan terkait pembetulan SPT dan dapat menimbulkan Wajib Pajak memilih untuk tidak mematuhi ketentuan pembetulan SPT terkait kebijakan tersebut.

---

Personal exemption policy for the year 2015 and 2016 issued in the middle of the year implies additional compliance costs for taxpayers which is to make a correction of Income Tax Article 21 Return per month, for the period January to June 2015 and 2016. This study aims to explain the determination of personal exemption adjustment policy issued in middle 2015 and 2016 and analyze the implication of compliance cost on personal exemption policy in the middle 2015 and 2016 Case Study in Indonesian Palm Oil Association.

This study uses qualitative approach. Personal exemption adjustment policy for the year 2015 and 2016 was issued in the middle of the year in order to overcome economic slowdown and regional minimum wage adjustment. The cost implications of this personal exemption policy cause taxpayer to incur additional compliance costs related to revision of Income Tax Return Article 21 and potentially cause the taxpayer to choose not to comply with the rule of Income Tax Return Article 21 Revision."

"

Direktorat Jenderal Pajak telah merilis berbagai aplikasi perpajakan yang sejalan dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia. Salah satunya adalah aplikasi bukti potong elektronik (e-Bupot). Dalam penerapannya e-Bupot ini memiliki beberapa tahap, yaitu Tahap I, Tahap II, Tahap III dan sedang memasuki Tahap IV. Penelitian ini menganalisis mengenai transformasi bukti potong dari sistem manual menuju kepada bukti potong elektronik dari Tahap I hingga Tahap III, evaluasi implementasi pelaksanaan e-Bupot sejak Tahap I hingga Tahap III, dan kendala-kendala dalam pelaksanaan e-Bupot. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, paradigma postpositivist, teknik analisis data kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa Indonesia sedang berupaya menuju e-Government untuk menuju good governance melalui aplikasi perpajakan yang dirilis. Namun sayangnya, Indonesia belum mencapai tahapan integrasi data dan pemanfaatan data. Lalu transformasi terkait dengan aplikasi bukti potong PPh Pasal  23/26  belum tepat karena trasnformasi akan lebih terlihat jika dimulai dari PPh Pasal 21. Evaluasi implementasi terkait dengan penerapan e-Bupot dilihat dari efektivitas yang belum tercapai, terjadi efisiensi biaya, kemudahan administrasi yang belum merata dirasakan semua Wajib Pajak, responsivitas positif, aplikasinya dapat dikatakan tepat walaupun terdapat kendala-kendala. Kendala yang dialami antara lain, kurangnya fitur dalam aplikasi, kendala dari sisi sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi, kendala terkait dengan sever, bukti potong elektronik yang belum terintegrasi dengan SPT PPh Badan, administrasi terkait dengan PPh Pasal 26, validitas data terkait dengan NPWP dan NIK, dan mekanisme lebih bayar.

---

---

The Directorate General of Tax has released various tax applications which were released with a tax collection system in Indonesia. One of them is the electronic tax slip application (e-Bupot). In its application, e-Bupot has several features, namely Phase I, Phase II, Phase III and is currently starting Phase IV. This study analyzes the transformation of manual tax slip to electronic tax slip application from Phase I to Phase III, evaluation of  implementation of e-Bupot from Phase I to Phase III, and obstacles the implementation of e-Bupot. This research uses a quantitative approach, postpositivist paradigm, qualitative data analysis techniques with data collection techniques in the form of literature studies and in-depth interviews. The results show that Indonesia is being launched towards e-Government to go towards good governance through a tax application that was released. However, Indonesia has not yet reached the stage of data integration and data implementation. Income Tax Article 23/26 is not considered appropriate because the information will be more visible if it starts with Income Tax Article 21. Evaluation of implementation related to the implementation of e-Bupot is not yet achieved effectiveness, cost efficiency occurs, ease of administration is not yet felt by all taxpayers, positive responsiveness, dan application is acceptable. Obtacles encountered including: lack of features in the application, opponents of human resources, lack of socialization, constraints of server, electronic withholding tax slip evidence that has not been integrated with Periodic Tax Return, administration related to PPh Article 26, validity of data related to TIN and NIK, and overpaid reimbursement.

"

"Laporan ini membahas evaluasi proses pendampingan PT RPP terhadap keberatan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan ekspatriat pada PT NRD serta proses rekapitulasi dokumen yang digunakan sebagai bagian dari proses keberatan tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, PT RPP sudah melakukan pendampingan keberatan tersebut dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PT RPP juga telah melakukan rekapitulasi dokumen dengan efektif, yang mampu mengakomodasi kebutuhan dari peneliti keberatan.

---

This report discusses the evaluation of PT RPP's assistance process against the objection of Article 21 Income Tax on expatriate income to PT NRD and the document recapitulation process used as part of the objection process. Based on the results of the evaluation, PT RPP has assisted the objection well and in accordance with the laws and regulations. PT RPP has also recapitulated the documents effectively, which is able to accommodate the needs of tax authorities."

"Skripsi ini membahas tentang mekanisme penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap. Skripsi ini berfokus pada analisis penggunaan metode Estimasi dan Bayangan dalam menghitung PPh Pasal 21 atas pegawai tetap. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode Estimasi dan Bayangan memiliki hasil penghitungan PPh Pasal 21 yang sama dalam setahun, tetapi dalam hal penghitungan setiap masanya terdapat perbedaan hasil. Metode Bayangan tidak dicontohkan dalam ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga apabila terdapat penghitungan ulang oleh petugas pajak dengan metode Estimasi dan terdapat selisih kekurangan bayar, maka atas selisih kekurangan bayar PPh Pasal 21 tersebut dan sanksi administrasi perpajakan atas selisih kekurangan bayar tersebut akan ditanggung oleh pihak pemotong pajak.

---

This thesis discusses about the mechanism of calculation of Income Tax Article 21 on a permanent employee. This thesis focuses on the analysis of the use Forecast and Running method in calculating Tax Article 21 of the permanent employee. This study uses a qualitative approach with descriptive. The results of this study indicate that the use of methods Forecast and Running has the same count results Tax Article 21 in in a tax year, but in terms of counting every month there are differences in the results. Method of Running is not exemplified in in the provisions of legislation, so that if there is a recount by the tax officer with the method Forecast and there is a difference underpayment, then the difference between the underpayment of income tax Article 21 and sanctions the tax administration on the difference underpayment will be borne by the tax withholder."