Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tipe penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang menghasilkan kajian preskriptif. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang yang ada dianalisis secara kualitatif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah penerapan doktrin indemnitas yang terdapat dalam Polis Asuransi Property All Risk - Standard Munich Re yang berkaitan erat dengan penyelesaian dan besaran penetapan ganti rugi. Kemudian persoalan lainnya Pertimbangan Hakim pengadilan dan arbiter perkara tuntutan ganti rugi antara PT. Apac Inti Corpora melawan PT. Asuransi Central Asia dkk terhadap metode penggantian indemnity yang diatur dalam KUHD dan metode penggantian reinstatement yang terdapat dalam polis asuransi property all risk - standard munich re. Persoalan berikutnya mengenai prosedur pengajuan klaim dalam polis asuransi property all risk -standard munich re dan persoalan terakhir, cara penyelesaian sengketa klaim asuransi polis property all risk - standard munich re antara PT. Apac Inti Corpora melawan PT. Asuransi Central Asia dkk dengan klausul penyelesaian sengketa yang terdapat dalam polis. Sebagai hasil penelitian tesis ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya doktrin indemnitas juga terdapat dalam Polis Asuransi Property All Risk - Standard Munich Re, hal tersebut ditegaskan dalam polis bila tertanggung tidak melakukan penggantian secara reinstatement maka penggantian yang digunakan secara indemnity. Hakim Pengadilan dalam pertimbangannya masih belum memahami doktrin indemnitas dan reinstatement sehingga putusan hanya mengacu kepada kesepakatan antara penanggung dan tertanggung untuk membayar secara reinstatement.Lain halnya dengan putusan arbitrase ad-hoc memutuskan jumlah klaim yang harus dibayar memang berdasarkan kondisi polis.Prosedur klaim yang diajukan oleh Tertanggung sudah memenuhi persyaratan yang terdapat dalam polis. Dan yang terakhir penyelesaian sengketa klaim asuransi, bila terjadi perselisihan mengenai jumlah pembayaran klaim maka akan diselesaikan secara arbitrase. Dengan kata lain sengketa yang terjadi diluar perbedaan perselisihan jumlah pembayaran klaim dapat diajukan melalui pengadilan.

---

This law research is using normative juridicial as a type of law research which produces prescriptive studies. In the data collection techniques, researchers using secondary data by conducting literature study of the legal materials of primary law materials, secondary law materials and tertiary law materials. The data are analyzed in qualitative manner. The problem in this research is the application of indemnity doctrine specifically Property All Risk Policy - Standard Munich Re is closely related to the settlement and determination of compensation amount. Then another problem Considerations Justice and arbitral court lawsuit case between PT. Apac Inti Corpora against PT. Asuransi Central Asia et al to indemnity basis method set forth in the Book of Laws of Commerce and reinstatement basis method set forth in the Property All Risk Policy - Standard Munich Re.The next issue regarding the claims procedure in the Property All Risk - Standard Munich Re Insurance Policy and the last issue, how the settlement of insurance claims Property All Risk - Standard Munich Re Insurance Policy of PT. Apac Inti Corpora against PT. Asuransi Central Asia et al is in compliance with dispute resolution clause contained in the policy. As a result of this thesis research can be concluded basically indemnity doctrine also exists in Property All Risk Policy - Standard Munich Re, it is stressed in the Policy if Insured does not fulfill reinstatement basis therefore will be used as indemnity basis. Justice of court in its consideration still do not understand the indemnity doctrine and reinstatement, the decision only refers to the agreement between Insurer and Insured to pay the claim with reinstatement basis. Contradiction with the award ad hoc decide that the amount of claim must be pay according policy condition. Claim procedure proposed by insured has fulfilled the requirement contained in the policy. And the last, settlement of insurance claims disputes declared when there is a dispute about the amount of the claim payment will be settled by arbitration.In other words going beyond dispute the amount of the difference of claim payment may be filed through the courts.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis tentang bagaimana kedudukan Jaminan Pelaksanaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang tidak dapat menutupi kerugian nyata yang diderita oleh Pemerintah, adapun poin permasalahan yang diteliti meliputi penentuan jaminan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang besarannya telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan kemudian menelaah mengenai perhitungan kerugian keuangan negara dalam hal Penyedia Barang/Jasa Pemerintah tidak dapat memenuhi kewajiban dalam melaksanakan kontrak dan juga menelaah terkait upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam hal jaminan pelaksanaan yang dicairkan tersebut tidak dapat menutupi kerugian yang diderita oleh Pemerintah. Kemudian, permasalahan dianalisis menggunakan metode normatif, data yang diperoleh baik dari pustaka dan wawancara diolah secara kualitatif. Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan serangkaian proses kegiatan yang terdiri dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan tender, pelaksanaan kontrak hingga serah terima pekerjaan proyek pemerintah. Dikarenakan serangkaian proses ini menggunakan uang negara, maka harus dilakukan dengan transparan, efisien, efektif dan bertanggung jawab. Selanjutnya, Jaminan Pelaksanaan merupakan sebuah mekanisme penjaminan yang dipersyaratkan oleh Pemerintah dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, besarannya pun telah ditentukan dalam peraturan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah dan akan dicairkan ketika Penyedia Barang/Jasa tidak dapat memenuhi kewajibannya melaksanakan kontrak sebagaimana yang diperjanjikan, namun dalam praktiknya tidak terselesaikannya kontrak tersebut menimbulkan dampak lainnya berupa kerugian-kerugian yang diderita oleh Pemerintah. Kerugian tersebut misalnya meliputi, belum terselesaikannya pembangunan sehingga tidak bisa dipakai, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang telah terpasang, pemeliharaan barang/jasa yang telah dikerjakan, keberlanjutan proses pengadaan barang/jasa yang terhenti dan potensi kehilangan keuntungan atas barang/jasa yang belum terselesaikan tersebut. Tidak jarang kerugian ini berakhir pada kasus tindak pidana korupsi, karena di dalamnya terdapat unsur korupsi, kolusi dan nepotisme yang menguntungkan orang lain sehingga negara dirugikan. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai mekanisme tuntutan ganti kerugian yang meliputi pengenaan ganti rugi dan/atau kaitannya dengan jaminan pelaksanaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah serta melihat kriteria ganti rugi dalam hukum perdata sehingga dapat mengoptimalisasi pengembalian kerugian negara khususnya terkait kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. ......This paper analyzes the position of the Performance Guarantee in the procurement of government goods/services that do not cover the real losses suffered by the Government, by first examining the mechanism for determining the guarantee for the implementation of the procurement of government goods/services whose amount has been determined in the legislation then examining the mechanism for calculating state financial losses if the Government Goods/Services Provider cannot fulfill its obligations in carrying out the contract and also examining what the Government can take legal remedies in the event that the disbursed Performance Guarantee cannot cover the losses suffered by the Government. Then, the problems are analyzed using normative methods and data obtained from both literature and interviews are processed qualitatively. Government procurement of goods/services is a series of activity processes consisting of planning, preparation, tendering, and contract implementation until the handover of government project work. Because this process uses state money, it must be carried out transparently, efficiently, effectively, and responsibly. Furthermore, the Performance Guarantee is a guarantee mechanism required by the Government in the context of carrying out work related to the procurement of government goods/services, the amount has also been determined in regulations related to the procurement of government goods/services and will be disbursed when the Goods/Services Provider cannot fulfill its obligations to carry out the contract as agreed, but in practice the non-completion of the contract has other impacts in the form of losses suffered by the Government. These losses include, for example, unfinished construction so that it cannot be used, mismatches in the specifications of goods that have been installed, maintenance of goods/services that have been carried out, the continuation of the stalled goods/services procurement process and the potential loss of profit on the unfinished goods/services. It is not uncommon for these losses to end in cases of criminal acts of corruption, because there are elements of corruption, collusion, and nepotism that benefit others so that the state is harmed. this research will discuss the mechanism of compensation claims which includes the imposition of compensation and/or its relation to Performance Guarantee in the procurement of government goods/services and see the criteria for compensation in civil law to optimize the recovery of state losses, especially related to government procurement contracts.

Abstrak :
Deductible, atau yang dikenal juga sebagai risiko sendiri, pada dasarnya membuat pemegang polis membayar biaya tambahan dari kantong untuk mendapatkan kompensasi kerugian dari perusahaan asuransi diatas premi yang sudah dibayar. Prinsip indemnitas, sebagai salah satu prinsip dasar perjanjian asuransi, pada dasarnya mengatakan bahwa kompensasi kerugian yang diterima pemegang polis seharusnya memiliki proporsi sama dengan kerugian yang dialami. Deductible dan prinsip indemnitas keduanya terkandung dalam asuransi mobil komprehensif. Asuransi mobil komprehensif itu sendiri merupakan salah satu jenis polis yang menanggung kerugian dari hampir semua penyebab. Namun, dengan adanya deductible, kerugian kecil yang nilainya sama dengan atau kurang dari deductible itu sendiri tidak akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Jika kerugiannya lebih dari nilai deductible, perusahaan asuransi hanya akan memberi kompensasi yang nilainya selisih dari nilai kerugian dengan deductible. Dapat dilihat bahwa deductible memiliki pengaruh terhadap prinsip indemnitas dalam polis asuransi mobil komprehensif. Penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh apa yang deductible miliki terhadap prinsip indemnitas dalam polis asuransi mobil komprehensif perlu dilakukan. Penulis menggunakan metode penelitian normatif yuridis dalam melakukan penelitian. Setelah melakukan penelitian, penulis menemukan bahwa pengaruh yang deductible miliki terhadap prinsip indemnitas adalah bahwa deductible membatasi prinsip indemnitas. Saran dari penulis adalah kepada perusahaan asuransi untuk lebih menjelaskan mengenai deductible ketika mengiklankan polis agar pemegang polis lebih paham mengenai deductible. ...... Deductible, or also known as own risk, basically makes the insured pay additional out of pocket money in order to receive the loss compensation from the insurer on top of the premium that has already been paid. Indemnity principle, as one of the basic principles of insurance agreement on the other hand, basically states that the compensation of the loss received by the insured should be in the same proportion as the loss suffered. Both deductible and indemnity principle are contained within a comprehensive car insurance. Comprehensive car insurance itself is one type of policy that covers losses from almost all causes. However, with the existence of deductible, minor losses that are equal to or less than the deductible, will not be covered by the insurer. If the loss is more than the deductible, the insurer will only compensate for the remaining excess amount of loss. It can be seen that deductible has an effect towards indemnity principle in comprehensive car insurance policy. Further research on what kind of effect deductible has with indemnity principle must be conducted. The writer uses normative juridical approach in order to find the answer. After conducting such research, the writer finds that the effect of deductible has towards indemnity principle in comprehensive car insurance policy is that deductible limits indemnity principle. The suggestion from the writer is for Insurance Companies to explain more clearly about deductible when advertising the policy terms and conditions so that the policy holder has better understanding about deductible.

Abstrak :
Keberadaan profesi insinyur mempunyai kedudukan yang krusial dalam kehidupan manusia khususnya dengan kontribusi dalam bentuk penyelesaian masalah secara teknik yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari dengan memadukan ilmu sains, matematika, dan ekonomi. Akan tetapi, tidak jarang terdapat berbagai peristiwa yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh risiko menjalankan praktik keinsinyuran. Dalam rangka untuk mengurangi beban dari risiko tersebut, maka dapat dilakukan pengalihan risiko (transfer of risk) melalui professional indemnity insurance. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan professional indemnity insurance terhadap Insinyur yang lalai dalam menjalankan tugasnya serta membandingkan regulasi dan pengimplementasiannya dengan negara bagian New South Wales dan Victoria, Australia. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal, yaitu metode yang berfokus pada doktrin yang merupakan sintesa dari aturan, norma, atau panduan penafsiran, dan nilai-nilai. Lebih lanjut, jenis data dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa studi kepustakaan yang berfokus kepada regulasi dalam hukum positif Indonesia, antara lain KUHPerdata, UU Perasuransian, dan UU Keinsinyuran. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa perlindungan yang diberikan oleh professional indemnity insurance terhadap insinyur dengan memberikan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh pihak ketiga. Indonesia belum mengatur mengenai kewajiban untuk memiliki professional indemnity insurance bagi insinyur. Berbeda dengan negara bagian New South Wales dan Victoria, Australia yang telah memiliki statutory obligation serta pengaturan lebih lanjut terkait dengan keberlakuan professional indemnity insurance. Penulis menyarankan agar dibuat suatu peraturan perundang-undangan atau mengamandemen ketentuan UU Keinsinyuran serta dukungan dari organisasi profesi agar insinyur memiliki polis professional indemnity insurance. ......The existence of the engineering profession has a crucial position in human life, especially with contributions in the form of technical problem solving in everyday life by combining science, mathematics, and economics. However, it is not uncommon for there to be various undesirable caused by risks in carrying out engineering practice. In order to reduce the burden of these risks, it is possible to transfer risk through professional indemnity insurance. This research aims to determine the protection of professional indemnity insurance for engineers who are negligent in carrying out their duties and to compare the regulation and implementation with the states of New South Wales and Victoria, Australia. In this research, the research method used is doctrinal, which is a method that focuses on doctrine which is a synthesis of rules, norms, or guidelines for interpretation, and values. Furthermore, the type of data in this research is secondary data in the form of literature studies that focus on regulations in Indonesian positive law, including the Civil Code, Insurance Law, and Engineering Law. The results of the research show that the protection provided by professional indemnity insurance to engineers by providing compensation for losses suffered by third parties. Indonesia has not regulated the obligation to have professional indemnity insurance for engineers. Unlike the states of New South Wales and Victoria, Australia, which have a statutory obligation and further arrangements related to the validity of professional indemnity insurance. The author suggests that legislation or amendments be made to the provisions of the Engineering Law as well as support from professional organizations so that engineers have a professional indemnity insurance policy.

Abstrak :
Untuk memperoleh kembali hak yang diharapkan dalam suatu perjanjian, pada umumnya pihak yang dirugikan atas wanprestasi pihak lawan memintakan ganti kerugian melalui pengajuan gugatan ke pengadilan. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh PT. Wahana Bintang Cemerlang kepada PT. Dinamika Karya Utama atas tindakan wanprestasi pada Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Di Great Western Resort Nomor: 004/SML/LGL-DKU/X/2013, tertanggal 03 Oktober 2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep ganti kerugian dalam perkara wanprestasi serta tepatkah pertimbangan Majelis Hakim mengenai ganti kerugian dalam perkara a quo. Dalam membahas permasalahan ini, Peneliti akan memperbandingkan konsepkonsep ganti kerugian yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara wanprestasi dalam beberapa putusan pengadilan.

---

To obtain his/her right in a contract, generally the injured party in default of contract request indemnity through submission of claim to the court. This research will discuss about indemnity claim submitted by PT. Wahana Bintang Cemerlang regarding default of Room Rental Agreement Number: 004/SML/LGLDKU/ X/2013, dated October 3rd 2013 by PT. Dinamika Karya Utama. The purpose of this research is to find out indemnity concept in default of contract and whether the judges consideration regarding indemnity in this case already correct. In discussing the problems, Researcher will compare the indemnity concept which become the base for judges to decide default of contract cases in some court decisions.

Abstrak :
Prinsip subrogasi merupakan salah satu prinsip yang terdapat dalam hukum asuransi yang ketentuannya terdapat dalam pasal 284 KUHD. Skripsi ini membahas mengenai penerapan prinsip subrogasi dalam Charterer rsquo;s Liability Protection Indemnity Insurance pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1210 K/Pdt/2014. Pada putusan tingkat kasasi Majelis Hakim telah keliru dengan menyatakan penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat sesuai dengan Pasal 284 KUHD. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dengan mendasarkan pada ketentuan undang-undang dan teori mengenai subrogasi dalam asuransi. Pada akhirnya, penulis memperoleh kesimpulan bahwa diperlukan penambahan materi tentang subrogasi dalam asuransi sebagai muatan pelatihan bagi para hakim supaya tidak terjadi kekeliruan dalam melakukan pertimbangan hukum dalam kasus yang berkaitan dengan subrogasi dalam asuransi.

---

The principle of subrogation is one of the principles contained in the law of insurance of which provision is in article 284 KUHD. This thesis discusses the implementation of subrogation principle in Charterer 39s Liability Protection Indemnity Insurance on Supreme Court Decision Number 1210 K Pdt 2014. In the appeal verdict, the judges have been mistaken by stating that the plaintiff has no right to sue in accordance with Article 284 KUHD. The research method used is normative juridical based on legal and theoretical provisions related to subrogation in insurance. In the end, the authors come to a conclusion that it is necessary to add material about subrogation in insurance as a training content for judges to avoid mistakes in doing legal considerations in cases related to subrogation in insurance.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tanggung jawab nakhoda dalam pengangkutan barang; clean B/L yang tidak sesuai dengan resi mualim karena adanya letter of indemnity yang diterbitkan oleh pengirim barang (shipper) untuk pengangkut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan data primer dan data sekunder yang diolah secara kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa guna menghindari pengingkaran dari shipper, maka Letter of Indemnity yang dibuat oleh shipper seharusnya dijamin oleh pihak Bank; Pemerintah Indonesia seharusnya segera meratifikasi Hague Rules 1978, mengingat perangkat hukum tersebut sangat diperlukan dalam angkutan laut.

---

This mini thesis is to study the master's liability in carrying cargo under clean B/L which is not comply with the mate?s receipt due to presence of the letter of indemnity issued by the shipper. The research use a normative method with descriptive characteristic with primer and seconder data. The result suggest that to avoid disavow of the shipper, the letter of indemnity should be guarantee by the bank. Indonesian government should ratify Hague Rules 1978 since said law instrument is required in sea transportation.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pemberian ganti rugi kepada penumpang pesawat udara akibat keterlambatan penerbangan oleh maskapai penerbangan di Indonesia dan Belanda. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian Yuridis Normatif dimana data dari penelitian ini sebagian besar melalui studi kepustakaan dan wawancara terhadap nara sumber. Maraknya kasus keterlambatan penerbangan akhir-akhir ini banyak menimbulkan keluhan dan kritik dari pengguna jasa angkutan udara akibat kerugian yang mereka alami. Hasil penelitian Penulis, masih banyak maskapai penerbangan yang mencantumkan klausula baku di dalam tiket pesawatnya dengan tujuan pengalihan tanggung jawab. Oleh karena itu, diberlakukan suatu hukum untuk melindungi kepentingan konsumen secara khusus, agar hak-hak konsumen dapat terjamin. Jika dilihat dari kasus yang terjadi di Indonesia dan Belanda, tanggung jawab yang diberikan oleh maskapai penerbangan sebagai ganti rugi kepada penumpangnya di Indonesia tidak sebesar tanggung jawab yang diberikan oleh maskapai penerbangan di Belanda. ......This thesis discusses the granting of compensation to air passengers due to flight delays by airlines in Indonesia and the Netherlands. This study utilizes the Normative Juridical research methodology where data from this study was obtained largely through literature study and interviews with sources. Rampant cases of flight delays in recent years generated a lot of content and criticisms from users of airfreight services due to their losses. The result of the study done by the author, found that there are many airlines that include standard clause in their plane ticket that enables airlines to transfer responsibility in cases of delay. Thus, a law to protect the interests of consumers was enacted, to assure the rights of the consumers. Comparing and analyzing cases that had occurred in Indonesia and Netherlands, the author found that compensation given to passengers in Indonesia is consistently numerically inferior compared to those given in the Netherlands.

Abstrak :
ABSTRAK
Bank Garansi adalah salah satu produk perbankan yang bersumber dari perjanjian penanggungan yang berasal dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dimana terdapat tiga pihak di dalamnya yaitu Penanggung, Tertanggung dan Penerima Tanggungan. Dalam prakteknya bank garansi digolongkan sebagai perjanjian accesoir yang tergantung dengan perjanjian pokoknya, sehingga jika perjanjian pokoknya tidak sah maka bank garansi akan secara otomatis menjadi batal demi hukum. Terkait dengan klaim, bank garansi bersifat unconditional, yakni serta merta di bayar ketika penerima bank garansi mengajukan klaim, namun ternyata klaim bank garansi dalam prakteknya memiliki kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan klaim tersebut ditolak oleh bank penerbit

---

ABSTRACT
Bank Guarantee is one of banking products sourced from agreement derived from the Book of the Law of Civil Law where there are three parties in it, Guarantor, Applicant and Dependent Beneficiary. In practice the bank guarantee is classified as a accesoir agreement, so that if an main agreement is not valid the bank guarantee will automatically become null and void. Associated with the claim, unconditional bank guarantee, which is not necessarily in the receiving bank guarantees paid when filing a claim, but it claims the bank guarantee in practice have certain conditions that cause the claim was rejected by the issuing bank

Abstrak :
ABSTRAK Surety bond sebagai salah satu produk asuransi yang diterbitkan perusahaan asuransi umum selaku surety secara konsep hukum merupakan suatu perjanjian pertanggungan borgtocht yang diberikan oleh surety tanpa mewajibakan adanya jaminan kebendaan. Dalam surety bond, surety menjamin pelaksanaan kewajiban principal kepada obligee. Sebagai konsekuensi dari borghtocht, maka perusahaan asuransi umum selaku surety memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi recovery atas klaim yang telah dibayarkan kepada obligee yang mana hak tersebut telah diperjanjikan dalam suatu Indemnity Agreement yang dibuat oleh principal. Saat usaha surety bond semakin berkembang, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan ldquo;UU No. 1/2016 rdquo; dalam rangka memperkuat dasar hukum atas peraturan tentang penjaminan yang komprehensif sehingga menjadi rujukan dalam menyelenggarakan penjaminan. Dalam UU No. 1/2016 pemerintah juga memberikan kewenangan kepada perusahaan penjamin untuk menyelenggarakan usaha surety bond, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kewenangan perusahaan asuransi umum yang telah lebih dahulu menyelenggarakan usaha surety bond setelah diundangkan UU No. 1/2016. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya ada ketidakpastian hukum pada surety untuk mendapatkan ganti rugi recovery dari principal yang pada dasarnya disebabkan karena tidak adanya jaminan kebendaan yang dapat dieksekusi oleh surety dalam tahapan recovery. Sebagai solusi, maka sebelum menerbitkan surety bond, surety mensyaratkan adanya personal guarantee yang menjamin pelaksanaan kewajiban principal membayar ganti rugi kepada surety. Setelah diundangkan UU No. 1/2016, pada faktanya tidak menghapuskan kewenangan perusahaan asuransi umum dalam menyelenggarakan usaha surety bond. Perusahaan asuransi umum tetap dapat menyelenggarakan usaha surety bond sesuai peraturan dalam perasuransian.Kata Kunci : Surety Bond, Recovery, Indemnity Agreement, Personal Guarantee, Penjaminan.

---

ABSTRACT As one of insurance product that issued by general insurance company as surety, surety bond has legal concept as a guarantee agreement borgtocht given by a surety without requiring collateral object. In surety bond, surety guarantees the performance of principal rsquo s obligations to the obligee. As a consequence of borgtocht, a general insurance company as a surety reserves the right to get a recovery of a claim that has been paid to a obligee and such right have been contracted in an Indemnity Agreement made by the principal. In accordance with the report of Indonesian General Insurance Association AAUI , surety bond production has increased in several years due to the high demand of a guarantee. However, amid the development, the Government issued Law No. 1 of 2016 regarding Guarantee Law No. 1 2016 in order to strengthen the legal basis for a comprehensive guarantee regulation, thus it becomes a reference in conducting the guarantee business. In Law No. 1 2016 the government authorizes the guarantor company to conduct surety bond business, this further raises question about the authority of general insurance company that have previously conducted surety bond business after promulgation of Law No. 1 2016. This research is descriptive by using normative juridical method. The results show that in the implementation there is legal uncertainty on surety to obtain compensation recovery from the principal. The uncertainty is basically caused by the absence of material assurance that can be executed by surety in the recovery phase. As a solution to the problem before issuing surety bond, surety requires a personal guarantee that guarantees the implementation of principal obligation to pay compensation to surety. This at least increases legal certainty for surety to obtain compensation from the principal. After enactment of Law No. 1 2016, this law does not eliminate the authority of general insurance company in conducting surety bond business. However, general insurance company still reserves the right to conduct surety bond business in accordance with the regulations in the insurance and with due regard to the provisions of Law No. 1 2016.Keywords Surety Bond, Recovery, Indemnity Agreement, Personal Guarantee, Guarantee.