Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Bank Garansi adalah salah satu produk perbankan yang bersumber dari perjanjian penanggungan yang berasal dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dimana terdapat tiga pihak di dalamnya yaitu Penanggung, Tertanggung dan Penerima Tanggungan. Dalam prakteknya bank garansi digolongkan sebagai perjanjian accesoir yang tergantung dengan perjanjian pokoknya, sehingga jika perjanjian pokoknya tidak sah maka bank garansi akan secara otomatis menjadi batal demi hukum. Terkait dengan klaim, bank garansi bersifat unconditional, yakni serta merta di bayar ketika penerima bank garansi mengajukan klaim, namun ternyata klaim bank garansi dalam prakteknya memiliki kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan klaim tersebut ditolak oleh bank penerbit

---

ABSTRACT
Bank Guarantee is one of banking products sourced from agreement derived from the Book of the Law of Civil Law where there are three parties in it, Guarantor, Applicant and Dependent Beneficiary. In practice the bank guarantee is classified as a accesoir agreement, so that if an main agreement is not valid the bank guarantee will automatically become null and void. Associated with the claim, unconditional bank guarantee, which is not necessarily in the receiving bank guarantees paid when filing a claim, but it claims the bank guarantee in practice have certain conditions that cause the claim was rejected by the issuing bank

Abstrak :
ABSTRAK Surety bond sebagai salah satu produk asuransi yang diterbitkan perusahaan asuransi umum selaku surety secara konsep hukum merupakan suatu perjanjian pertanggungan borgtocht yang diberikan oleh surety tanpa mewajibakan adanya jaminan kebendaan. Dalam surety bond, surety menjamin pelaksanaan kewajiban principal kepada obligee. Sebagai konsekuensi dari borghtocht, maka perusahaan asuransi umum selaku surety memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi recovery atas klaim yang telah dibayarkan kepada obligee yang mana hak tersebut telah diperjanjikan dalam suatu Indemnity Agreement yang dibuat oleh principal. Saat usaha surety bond semakin berkembang, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan ldquo;UU No. 1/2016 rdquo; dalam rangka memperkuat dasar hukum atas peraturan tentang penjaminan yang komprehensif sehingga menjadi rujukan dalam menyelenggarakan penjaminan. Dalam UU No. 1/2016 pemerintah juga memberikan kewenangan kepada perusahaan penjamin untuk menyelenggarakan usaha surety bond, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kewenangan perusahaan asuransi umum yang telah lebih dahulu menyelenggarakan usaha surety bond setelah diundangkan UU No. 1/2016. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya ada ketidakpastian hukum pada surety untuk mendapatkan ganti rugi recovery dari principal yang pada dasarnya disebabkan karena tidak adanya jaminan kebendaan yang dapat dieksekusi oleh surety dalam tahapan recovery. Sebagai solusi, maka sebelum menerbitkan surety bond, surety mensyaratkan adanya personal guarantee yang menjamin pelaksanaan kewajiban principal membayar ganti rugi kepada surety. Setelah diundangkan UU No. 1/2016, pada faktanya tidak menghapuskan kewenangan perusahaan asuransi umum dalam menyelenggarakan usaha surety bond. Perusahaan asuransi umum tetap dapat menyelenggarakan usaha surety bond sesuai peraturan dalam perasuransian.Kata Kunci : Surety Bond, Recovery, Indemnity Agreement, Personal Guarantee, Penjaminan.

---

ABSTRACT As one of insurance product that issued by general insurance company as surety, surety bond has legal concept as a guarantee agreement borgtocht given by a surety without requiring collateral object. In surety bond, surety guarantees the performance of principal rsquo s obligations to the obligee. As a consequence of borgtocht, a general insurance company as a surety reserves the right to get a recovery of a claim that has been paid to a obligee and such right have been contracted in an Indemnity Agreement made by the principal. In accordance with the report of Indonesian General Insurance Association AAUI , surety bond production has increased in several years due to the high demand of a guarantee. However, amid the development, the Government issued Law No. 1 of 2016 regarding Guarantee Law No. 1 2016 in order to strengthen the legal basis for a comprehensive guarantee regulation, thus it becomes a reference in conducting the guarantee business. In Law No. 1 2016 the government authorizes the guarantor company to conduct surety bond business, this further raises question about the authority of general insurance company that have previously conducted surety bond business after promulgation of Law No. 1 2016. This research is descriptive by using normative juridical method. The results show that in the implementation there is legal uncertainty on surety to obtain compensation recovery from the principal. The uncertainty is basically caused by the absence of material assurance that can be executed by surety in the recovery phase. As a solution to the problem before issuing surety bond, surety requires a personal guarantee that guarantees the implementation of principal obligation to pay compensation to surety. This at least increases legal certainty for surety to obtain compensation from the principal. After enactment of Law No. 1 2016, this law does not eliminate the authority of general insurance company in conducting surety bond business. However, general insurance company still reserves the right to conduct surety bond business in accordance with the regulations in the insurance and with due regard to the provisions of Law No. 1 2016.Keywords Surety Bond, Recovery, Indemnity Agreement, Personal Guarantee, Guarantee.

Abstrak :
Proyek pengadaan barang dan jasa Pemerintah memiliki skala kompleksitas yang signifikan, mencakup risiko akan kinerja Kontraktor dalam memenuhi kewajiban kontrak terhadap Pemerintah. Alhasil, Pemerintah mewajibkan suatu jaminan untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan oleh Kontraktor, yang salah satunya adalah Surety Bond. Skripsi ini membahas prinsip tanpa syarat dalam surety bond dengan penelitian untuk menganalsa: (1) akibat dan isu hukum yang timbul dari penerapan asas tanpa (2) bukti yang diperlukan dan beban pembuktian dalam proses klaim pencairan dan sengketa hukum yang timbul dari itu, dan untuk memperdalam telaah, Skripsi ini membahas Putusan Mahkamah Agung Nomor 618K/Pdt/2019 untuk menggarisbawahi persoalan hukum isu hukum yang bersangkutan. Skripsi ini merupakan penelitian deskriptif yang menerapkan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencantuman prinsip tanpa syarat mengakibatkan pencairan surety bond terlepas dari situasi kerugian dan kewajiban untuk menandatangani perjanjian ganti rugi. Masalah hukum yang timbul berkaitan dengan kerentanan terhadap moral hazard dan kerugian terhadap posisi keuangan Principal. Keadaan merugikan Principal kian diperparah karena sifat sepihak dari bukti yang diperlukan dan beban pembuktian untuk klaim pencairan surety bond. Skripsi ini menyarankan penerapan prudential inspection dalam proses underwriting surety bond dan untuk merubah bukti-bukti yang diperlukan untuk klaim pencairan. ......scale of complexity, encompassing risks on the performance of the Contractor in fulfilling its contractual obligations beholden to the Government. Accordingly, the Government requires a form of guarantee to assure the performance of procurement work by the Contractor, one of which is Surety Bond. This thesis discusses the principle of unconditionality in surety bond with research objectives to analyze: (1) the legal consequences and impediments arising from the application of unconditional principle, (2) the required evidence and burden of proof in the process of claiming disbursement and the legal disputes arising thereof and to further provide insight, this thesis avails in the vivisection of Putusan Mahkamah Agung Nomor 618 K/Pdt/2019 to underline the relevant legal issues. This thesis is a descriptive research implementing normative juridical methods. The results exhibit that the inclusion of unconditional principle results in the immediate disbursement of surety bond regardless of situation of loss and the subsequent obligation to sign indemnity agreement. The ensuing legal issues concern with the susceptibility to moral hazard and the principal's detrimental financial position. The detrimental position of the principal is further aggravated due to the unilateral nature of required evidence and burden of proof to claim surety bond disbursement. This thesis suggests the implementation of prudential inspection in the process of underwriting surety bond and to amend the required evidence to claim for disbursement.