Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Waralaba adalah suatu metode pendistribusian barang dan jasa yang pelaksanaannya diatur dalam perjanjian waralaba antara pemberi waralaba dan penerima waralaba. Di Indonesia, waralaba diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor PM 53 / M-DAG / PER / 8/2012 Tahun 2012 tentang Waralaba. Sedangkan di Korea Selatan, waralaba telah diatur dalam undang-undang, yaitu Fair Transaction in Franchise Business Act No.15610 dan juga keputusan penegakan hukum atas Enforcement Decree of The Fair Transactions in Franchise Business Act No.28471. Penelitian ini menggunakan metode hukum komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan pengaturan perjanjian waralaba antara Indonesia dan Korea Selatan. Hasil penelitian ini menyarankan agar regulasi waralaba dibuat menjadi undang-undang dengan ketentuan yang lebih detail dan tidak diatur.......Franchising is a method of distributing goods and services, the implementation of which is regulated in a franchise agreement between the franchisor and the franchisee. In Indonesia, franchising is regulated in Government Regulation Number 42 of 2007 concerning Franchising and Regulation of the Minister of Trade Number PM 53 / M-DAG / PER / 8/2012 of 2012 concerning Franchising. Whereas in South Korea, franchising has been regulated in law, namely the Fair Transaction in Franchise Business Act No.15610 and also the law enforcement decision on the Enforcement Decree of The Fair Transactions in Franchise Business Act No.28471. This study uses a comparative legal method. The results showed that there are similarities and differences in franchise agreement arrangements between Indonesia and South Korea. The results of this study suggest that franchise regulations be made into laws with more detailed and unregulated provisions."

"Foreign relations between Indonesia and South Korea, 1966-2005"

"Perkembangan budaya Korea melalui Hallyu atau Gelombang Korea semakin dirasakan dewasa ini. Hallyu membawa berbagai jenis produk budaya di dalamnya, seperti K-Pop, K-Drama, K-Film, K-Animation, K-Food, dan sebagainya. Korean Food sebagai salah satu produk tradisional Korea saat ini kian populer beriringan dengan fenomena Hallyu. Beragam menu Korean Food, membuat masyarakat dunia khususnya Indonesia semakin akrab dengan kulinernya, salah satunya bibimbab. Bibimbab yang memiliki penampilan unik, rasa yang khas, dan manfaat di dalamnya membuat kuliner ini semakin dikenal dan menjadi salah satu dari tiga makanan representasi Korea saat ini. Dalam mempromosikan bibimbab, soft power memiliki peranan penting dalam penyebarannya, khususnya dengan menggunakan strategi gastrodiplomasi. Gastrodiplomasi melalui bibimbab mampu membuat kuliner lainnya kian membangun identitas bagi Korea dan populer. Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan studi kepustakaan. Tugas akhir ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan informasi mengenai peranan bibimbab sebagai soft power gastrodiplomasi Korea Selatan di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini, hasil analisis menunjukkan bahwa bibimbab dalam wujudnya penyebarannya di Indonesia berjalan dengan baik sebagai media dalam membangun identitas budaya Korea.The development of Korean culture through Hallyu, or Korean Waves is rapidly increasingly nowadays. Hallyu brings various types of culture in it, such as K-Pop, K-Drama, K-Film, K-Animation, K-Food, etc. K-Food as one of its products also became popular along with Hallyu phenomenon. Various of Korean Food menus are highly khown by a lot of people from different countries around the world as well as Indonesia. One of the most popular Korean Food in Indonesia is bibimbab. Bibimbab, which has a unique appearance, distinctive taste, and benefits in it, is also one of the Korean Food representatives. In promoting bibimbab, soft power has a crucial role in its spread, using the gastrodiplomation strategy. Gastrodiplomation through bibimbab is able to make other culinary products build a Korea identity and popular. The methodology used for this research is a descriptive analysis with library research. This final project aims to analyze and provide information about bibimbabs role as South Koreas soft power in Indonesia. Based on the research carried out in this paper, the analysis shows that bibimbab has been successful as a medium in building Korean cultural identity."

"Fokus dari tesis ini adalah menganalisa kerjasama Indonesia - Korea Selatan dalam mengembangkan pesawat tempur generasi 4.5 KAI KF-X / IF-X bila membandingkannya dengan fenomena Revolution in Military Affairs (RMA) yang jamak terjadi di kawasan, dan dengan tingkat kapabilitas pertahanan kedua negara dalam menyukseskan program tersebut. Penulisan menggunakan teori dan/atau konsep stratatifikasi, RMA, dan beberapa konsep penunjang lain seperti inovasi militer, difusi teknologi militer, dan strategi integratif. Penelitaian ini menggunakan metode kualitatif, dan menjabarkan dengan komprehensif tinjauan historis dari kerjasama Indonesia - Korea Selatan; perkembangan, kajian, dan tingkatan industri pertahanan kedua negara; spesifikasi teknis KAI KF-X / IFX; serta Doktrin dan Postur angkatan bersenjata. Temuan yang didapatkan dari penelitian adalah bahwasanya pesawat tempur KAI KF-X / IF-X ini tidak mempengaruhi RMA Indonesia karena pesawat tempur tersebut akan memenuhi tuntutan operasional TNI AU di masa mendatang dan tidak akan menyebabkan perubahan signifikan terhadap Doktrin maupun Postur TNI. Yang terjadi adalah evolution in military affair, bukan RMA. ......This thesis is concentrated in analyzing the cooperation between Indonesia - South Korea in the development of a 4.5 generation jet fighter KAI KF-X / IF-X by comparing it to the Revolution in Military Affairs (RMA) phenomena that is raging in the region, and with the defense capability of the two countries. The theories and/or concepts used in the writing of this thesis are stratification, RMA, and a few other concepts such as military innovation, technology diffusion, and integrative strategy. The writings that are used are within the qualitative methods, that describes comprehensively the historical background of the Indonesian - South Korean relations; the level of both defense industries; technical specification of the KAI KF-X / IF-X; and the Doctrine of the armed forces. The findings of this research concludes by acknowledging that the KAI KF-X / IF-X jet fighter will not start nor alter Indonesia?s RMA, because the planes will be align with the future operational requirements of the Indonesian air force. Neither does the Doctrine will be affected. Thus, what is happening is not an RMA, rather the evolution in military affair."

"Terbentuknya WTO secara perlahan-lahan telah mengurangi hambatan perdagangan dalam bentuk tarif akan tetapi di lain sisi hal ini mendorong munculnya jenis hambatan perdagangan baru. Salah satu bentuk hambatan dalam perdagangan yang sering digunakan adalah pengenaan bea masuk anti dumping dan produk-produk Indonesia juga tidak terlepas dari tuduhan dumping Produk Indonesia yang seringkali dituduh dumping atau dikenakan bea masuk anti dumping adalah produk kertas, saiah satu contoh kasusnya adalah pengenaan bea masuk anti dumping terhadap eksport produk kertas Indonesia oleh komisi perdagangan Korea.Studi ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh pengenaan bea masuk anti dumping terhadap ekspor kertas Indonesia ke Korea beserta pengaruh faktor-faktor utama lainnya terhadap ekspor produk kertas dari Korea.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengenaan bea masuk anti dumping akan menghasilkan pengaruh yang signitikan terhadap penurunan ekspor walaupun pengaruh yang dapat ditimbulkan lebih keoil dibandingkan faktor-faktor Iain yang ada dalam penelitian ini. Sementara itu berdasarkan estimasi, faktor-faktor utama yang membentuk ekpor Indonesia seperti PDB 1-ill, nilai tukar nominal dan hard relatif juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekspor dengan hubungan yang sesuai dengan hipotesis. Hasil dari studi ini juga menunjukkan bahwa faktor yang paling mcrnpengaruhi ekspor produk kertas Indonesia adalah real gross domestic product dari Korea......The establishment of World Trade Organization, obviously, has result in the alleviation of tariff barriers periodically, but it gives place on the rise of another type of barriers instead. Another type of barrier which often used is the imposition of anti dumping duties which also bear down upon exported products from Indonesia. One of Indonesia?s exported products that often accused of dumping is paper products. One of dumping cases of Indonesia's export is the imposition of anti dumping duty on paper products by Korean Trade Commission.This study is going to observe the impact of anti dumping duties imposed by Korea on certain paper products toward the demand of exports from Indonesia, as well as its other determinants using OLS method with multiple regressions.The result of this study shows that the imposition of anti drrmping duties variable has a significant effect in generating a decline on demand of exports from Indonesia, even though the impact produce of this variable is smaller than other variables which used in this study. Moreover, all of control variables which used in this study are also statistically significant and have appropriate sign in affecting exports demand on paper products. In this study, real gross domestic product of Korea is shown as the most variable that affecting exports from Indonesia."

"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Consumers? value, Needs, dan Behavioral intentions terhadap konsumen di Indonesia dan Korea Selatan yang membeli Smartphone baru. Pengambilan Data menggunakan teknik convenience sampling, dan responden yang berasal dari wilayah JaBoDeTaBek. Hipotesis diuji dengan menggunakan SPSS dan Structural Equation Modelling (SEM) berupa LISREL 8.5. Objek Penelitian ini adalah konsumen dari Indonesia dan Korea Selatan yang membeli Smartphone baru. Dikarenakan keadaan ekonomi di kedua negara ini yang sedang mengalami perkembangan pesat, menyebabkan jumlah pengguna Smartphone di Korea dan Indonesia juga semakin meningkat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa self-directed values secara signifikan mempengaruhi experiential need; experiential need secara signifikan mempengaruhi intention of WOM; social needs secara signifikan mempengaruhi willingness to pay dan functional needs secara signifikan mempengaruhi willingness to pay di Indonesia. Temuan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya pada topik yang sama dan juga dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan produsen Smartphone yang menggunakan consumer?s values, need, dan behavioral intention sebagai marketing tool bagi produk mereka.

---

ABSTRACT

The purpose of this study is to recognize how the consumers? values, needs, and behavioral intentions impact to the both Indonesian consumers and South Korean consumers who buy a new smartphone. The data were collected using convenience sampling and residents of the Greater Jakarta (JaBoDeTaBek) are used as the samples for this research. The hypotheses are tested using SPSS and structural equation modeling (SEM) using LISREL 8.5. This research used Indonesian and Korean consumers who buy a new smartphone as the research object. As both countries economy is growing rapidly, Indonesian and Korean smartphone users are increasing continuously. The results show that the self-directed values positively influence experiential needs; experiential needs positively influence intention of WOM; social needs positively influence willingness to pay and functional needs positively influence to behavioral intentions in Korea. Otherwise, experiential needs positively influence repurchase intention; functional needs positively influence repurchase intention and functional needs positively influence willingness to pay in Indonesia. The findings in this research are useful for further research in this topic and also benefit smartphone companies that use consumers? values, needs, and behavioral intentions as a marketing tool for their products.

"

"ABSTRAKIndependensi hakim Pengadilan Pajak berdampak pada keadilan dankepastian hukum dalam keputusan sengketa pajak. Sebagai negara yang sama-samamenganut sistem hukum sipil(civil law) ternyata Sistem Peradilan Pajak Indonesiadan Korea berbeda. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif danbersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menganalisis dan menggunakanbahan-bahan kepustakaan sebagai data sekunder dan sebagai batu uji pendekatanyang dipakai adalah Bangalore Principles. Permasalahan pada penelitian ini yaitubagaimana independensi hakim Pengadilan Pajak di dalam sistem hukum diIndonesia dan di Korea dan apakah Pengadilan Pajak Indonesia dan Korea telahmemberikan peluang yang memadai bagi wajib pajak untuk melakukan upayahukum. Hakim Pengadilan Pajak di Indonesia maupun di Korea kurang independenhal tersebut akan mengganggu independensi hakim dalam memutuskan sengketapajak. Dalam sistem hukum Indonesia peluang yang diberikan kepada Wajib Pajakuntuk melakukan upaya hukum dirasa sangat kurang karena putusan PengadilanPajak merupakan putusan bersifat final dan mengikat. Sedangkan dalam sistemhukum Korea peluang upaya hukum dirasa cukup ideal karena mengenal upayahukum banding, kasasi

---

ABSTRACTThe independence of the Tax Court judge affects the fairness and legalcertainty in the decision of tax disputes. As a country that is equally embracingsystem of civil law turns the Tax Justice System Indonesia and Korea are different.This reserach uses the judicial normative method and is descriptive analyticalresearch, which analyses and uses literature as seconday data and as the touchstoneof the approach is the Bangalore Principles. The problem in this research is whetherthe Tax Court judge of Indonesia and Korea independent and whether the Tax Courtof Indonesia and Korea have provided adequate opportunities for taxpayers to makelegal effort. Tax Court judge in Indonesia and Korea are less independent it wouldinterfere with the independence of judges in deciding tax disputes. In the Indonesianlegal system the opportunity provided to the taxpayer to take legal actionsconsidered very less because the Tax Court's decision is final and binding decision.While in the Korean legal system is considered sufficient opportunities idealremedy because it has provided appeal, cassation and judicial review"

"Pandemi COVID-19 mendorong pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang menuntut warga negaranya tinggal di rumah dan mengurangi aktivitas di luar. Orang-orang kemudian menjadi lebih bergantung pada teknologi digital yang terhubung dengan internet untuk beraktivitas sehari-hari. Situasi ini dimanfaatkan oleh para peretas sehingga serangan siber meningkat. Dengan membandingkan Indonesia dan Korea Selatan, peneliti ingin melihat bagaimana masing-masing negara memperkuat tata kelola keamanan sibernya dalam merespons masalah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi perbandingan menggunakan teori pengaturan tata kelola keamanan siber berdasarkan dua jenis masalah keamanan siber dan dua mode tata kelola. Melalui studi literatur, penelitian ini ingin melihat variasi bentuk tata kelola yang dipilih setiap negara dalam menangani masalah ini sebagai isu keamanan yang penting saat pandemi COVID-19. Kedua negara menggunakan mode tata kelola pendelegasian untuk menghadapi serangan siber dan mode tata kelola orkestrasi untuk mengurangi risiko siber. Namun, pemerintah Korea Selatan merespons masalah ini dengan lebih komprehensif dibanding pemerintah Indonesia. Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pemerintah masing-masing negara untuk semakin menguatkan keamanan siber mereka dalam menghadapi masalah keamanan digital di masa depan.......The COVID-19 pandemic has prompted governments to issue various policies that require citizens to stay at home and reduce outside activities. People then became more dependent on digital technology connected to the internet for daily activities. This situation has been exploited by hackers, leading to an increase in cyberattacks. By comparing Indonesia and South Korea, the researcher wants to see how each country builds its cyber security governance in response to the problem. The method used in this research is a comparative study using the theory of cybersecurity governance arrangements based on two types of cybersecurity problems and two modes of governance. Through a literature study, this research aims to see the variations in the forms of governance that each country chooses in dealing with this problem as an important security issue during the COVID-19 pandemic. Both countries used the delegation governance mode to deal with cyberattacks and the orchestration governance mode to mitigate cyber risks. However, the South Korean government responded to this issue more comprehensively than the Indonesian government. The findings in this study are expected to serve as lessons learned for each country's government to further strengthen their cyber security in the face of future digital security issues."