Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query
Astuti Wahyudiah, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
T27925
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Randi Ikhlas Sardoni, author
Skripsi ini membahas mengenai penerapan insolvensi tes dalam perkara kepailitan di Indonesia. Untuk itu dalam rangka mengetahui bentuk insolvensi tes yang dapat diterapkan di Indonesia, maka dibahas juga jenis dan metode insolvensi tes yang diterapkan di negara yang menjadi objek studi perbandingan yaitu di Amerika Serikat dan Jepang. Skripsi ini...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S25013
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Sarah Patricia, author
Skripsi ini membahas mengenai insolvensi sebagai syarat pengajuan kepailitan. Insolvensi merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan debitur yang tidak dapat membayar utang kepada para kreditornya. Di dalam hukum kepailitan, debitur dapat diajukan permohonan pailit apabila debitur tersebut sudah dalam keadaan insolven. Keadaan insolven adalah apabila debitur itu tidak lagi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Dewi Rusmy Mustari, author
Skripsi ini membahas mengenai insolvensi sebagai syarat pengajuan kepailitan. Dalam hukum kepailitan debitor dapat dimohonkan pernyataan pailit apabila debitor tersebut sudah dalam keadaan insolven (tidak mampu membayar utang). Keadaan insolven adalah keadaan dimana aset yang dimiliki oleh debitor sudah tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban membayar utang. Syarat Kepailitan yang terdapat...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S47516
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Nurul Fauzi, author
"ABSTRAK
"
The debtor must be insolvent rsquo; merupakan asas hukum kepailitan yang menekankan kepailitan hanya dapat dijatuhkan kepada debitur insolven. Tidak diaturnya asas tersebut secara tekstual dalam UUKPKPU nomor 37 tahun 2004 mendorong hakim untuk tidak mempertimbangkannya dalam membuat suatu putusan. Hal ini memberikan peluang dipailitkannya debitur yang solven. Secara khusus,...
2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Ramadhan Muhamad, author
Suatu Negara memeiliki Hukum untuk mengatur berbagai macam kepentingan di dalamnya, Khususnya dalam penelitian ini adalah Hukum kepailitan. Hukum kepailitan hadir guna menunjang kepentingan debitor dan kreditor dalam adanya suatu perjanjian utang piutang, Hukum kepailitan yang saat ini berlaku di Indonesia masih memiliki kekurangan dan ketertinggalan dari hukum kepailitan yang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Cindy Tomassa, author
ABSTRAK
Pembahasan skripsi ini adalah mengenai keterbukaan akses atas laporan keuangan pada penerapan insolvensi tes dalam hukum kepailtan. Pembahasan dilakukan dengan membandingkan aksesibilitas atas laporan keuangan pada negara Singapura dan Jepang yang menerapkan insolvensi tes. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai keterbukaan laporan keuangan di Indonesia...
2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Marpaung, Nurintan Rismauli, author
Kredit perbankan dalam jumlah besar diperlukan untuk mencapai kesinambungan pembangunan dan ekonomi, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perseorangan dan badan hukum. Resiko kredit atau default risk dihadapi manajemen perbankan akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai jangka waktu...
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T22858
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Angel Risha, author
Skripsi ini membahas dampak penerapan Pasal 16 ayat (2). UUK-PKPU dalam hal pembatalan pernyataan pailit terkait dengan asas keadilan, asas kelangsungan usaha, dan asas keseimbangan serta cara untuk melindungi properti kebangkrutan Debitur selama proses hukum kasasi dan setelah kasasi diberikan. Penelitian ini akan mencoba menguraikan masalah dengan menguraikan konsep pemulihan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Bayu Novendra, author
Greenpeace Indonesia berdasarkan data resmi pemerintah terkait sebelas perkara perdata kasus pembalakan hutan dan lahan menyatakan pada tahun 2012-2018 belum ada satu pun kasus kebakaran hutan dan lahan yang dibayar oleh perusahaan dengan total ganti rugi mencapai 18,959 triliun. Dari contoh diatas dapat dilihat bahwa ganti rugi terkait dengan kasus...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
