Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berkembangnya teknologi yang dapat digenggam ditangan masyarakat membuat banyak keuntungan dan kerugian. Salah satu keuntungannya adalah semakin mudahnya mendapatkan barang yang diinginkan oleh konsumen. Akan tetapi, hal tersebut juga berlaku kepada barang-barang yang seharusnya dibeli secara legal, bisa didapatkan secara ilegal melalui pengunduhan melalui sumber yang tidak dibawah ranah hukum, khususnya musik. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi niat untuk melakukan pembajakan musik dalam kalangan masyarakat yang beragama Islam. Peneliti menggunakan metode Structural Equation Modelling Partial Least Square untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel independen terhadap niat untuk melakukan pembajakan musik. Religiusitas tidak ditemukan untuk mempengaruhi niat untuk tidak membajak. Akan tetapi, Obligasi Moral, Tekanan Normatif, Willingness to Pay, Tekanan Meniru, dan sikap berpengaruh secara signifikan terhadap niat untuk tidak membajak. Penelitian ini mempunyai implikasi untuk pemerintah yang ingin mengurangi pembajakan media digital di Indonesia khususnya musik serta industri media digital.

---

The advancement of technology that can be held by the hands of all classes of people can make some benefits and drawbacks. One of the benefits is the ease of procurement of goods. Although, it is also applicable to goods that should have been bought legally, where can be procured illegaly through ilegal downloading, especially music. This paper aims to analyze the effects of the factors that can affect intention to pirate music in the moslem population. The researcher uses SEM PLS as his method to analyze the effects to no pirate music. The study has found that religiosity has no effect to intention, but Moral Obligation, Normative Pressure, Willingness to pay, Mimetic Pressure, and Attitude significantly affects intention to not pirate. This research has implications to governments who wanted to reduce digital piracy especially in Indonesia also Digital media industry, both Halal and the industry as a large."

"Penelitian ini menganalisis terjadinya isomorfisme institusi dalam manajemen talenta di Sekretariat Jenderal DPR RI. Studi ini mengeksplorasi tiga jenis isomorfisme institusi: koersif, mimetik, dan normatif, yang mempengaruhi kebijakan dan praktik manajemen talenta di Setjen DPR RI. Melalui analisis terhadap regulasi pemerintah, benchmarking terhadap instansi publik lain, dan standar profesional, penelitian ini menemukan bahwa Setjen DPR RI mampu mengadaptasi kebijakan manajemen talenta yang relevan dengan kebutuhan dan konteks spesifik mereka. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap bahwa tekanan isomorfisme dapat berperan positif dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan talenta. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan pada literatur akademis di bidang manajemen talenta dan studi organisasi, serta menjadi masukan praktis bagi Setjen DPR RI dalam mengimplementasikan sistem manajemen talenta yang lebih strategis dan berkelanjutan, sehingga mampu menghadapi tantangan dan dinamika yang berkembang di sektor publik.

---

This study analyzes the occurrence of institutional isomorphism in talent management at the DPR RI Secretariat General. This study explores three types of institutional isomorphism: coercive, mimetic, and normative, which influence talent management policies and practices in the DPR RI Secretariat General. Through analysis of government regulations, benchmarking against other public agencies, and professional standards, the study found that the DPR RI Secretariat General was able to adapt talent management policies that were relevant to their specific needs and context. It also revealed that isomorphism pressure can play a positive role in improving the efficiency and effectiveness of talent management. The findings of this study are expected to significantly contribute to the academic literature in the field of talent management and organizational studies, as well as provide practical input for the Secretariat General of the DPR RI in implementing a more strategic and sustainable talent management system, so as to be able to face the challenges and dynamicsssss that develop in the public sector.The occurrence of disruption also significantly affects the functioning of organizations from a variety of factors."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi fenomena berupa penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai Key Performance Indicator (KPI). Objek penelitian ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai single unit analysis yang telah mengadopsi tindak lanjut rekomendasi tersebut dalam KPI/IKU sejak tahun 2018. Meskipun penyelesaian tindak lanjut rekomendasi telah dilekatkan pada KPI/IKU dan target KPI/IKU selalu tercapai, masih terdapat beberapa rekomendasi yang belum selesai/tuntas dalam 5 (lima) tahun bahkan 10 (sepuluh) tahun. Penelitian ini berupaya mengisi research gap dari penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa faktor penyebab belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK adalah karena tindak lanjut tersebut belum dilekatkan sebagai KPI/IKU dan tidak adanya target yang menunjukkan indikator keberhasilan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan Kriteria SMART dan Prinsip SMART-C serta latar belakang penyesuaian KPI/IKU dari perspektif Institutional Isomorphism. Analisis data pada penelitian ini menggunakan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Kriteria SMART dan Prinsip SMART-C, KPI/IKU tindak lanjut rekomendasi BPK belum sepenuhnya memenuhi Kriteria SMART dan Prinsip SMART-C yaitu (1) Measurable; dan (2) Achievable/Attainable. Tidak dipenuhinya kedua kriteria/prinsip tersebut mengakibatkan masih belum idealnya klaim atas capaian realisasi KPI/IKU yang dilakukan DJP sebab terdapat gap antara periode terbitnya Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut dari BPK atas pembahasan TLRHP dengan periode berakhirnya masa penilaian kinerja pada DJP. Kondisi ini mengakibatkan capaian realisasi KPI/IKU diklaim secara subjektif dengan menggunakan tindak lanjut rekomendasi yang diusulkan selesai dengan nilai indeks yang sama dengan rekomendasi yang dinyatakan selesai/tuntas oleh BPK. Namun demikian, implementasi KPI/IKU memberikan manfaat bagi organisasi berupa peningkatan komitmen manajemen organisasi dan mendorong strategi organisasi. Kemudian, terdapat faktor-faktor yang memengaruhi penyesuaian KPI/IKU dari perspektif Institutional Isomorphism. Pertama, faktor yang dipengaruhi fenomena isomorfisme normatif yaitu faktor yang berasal dari sisi eksternal berupa pelibatan pihak eksternal dan faktor dari sisi internal berupa insentif kinerja pegawai dan inovasi organisasi. Kedua, faktor dari perspektif isomorfisme koersif berupa tekanan koersif dari masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.

---

This study aims to evaluate the phenomenon of completion of follow-up on the audit finding recommendations of the Supreme Audit Agency (BPK) as a Key Performance Indicator (KPI). The object of this study is the Directorate General of Taxes (DGT) as single unit analysis which has adopted such follow-up recommendations in its KPI since 2018. Although the completion of follow-up recommendations has been embedded to KPI and the KPI targets have always been achieved, there are still some recommendations that have not been completed in 5 (five) years and even in 10 (ten) years.

This study seeks to fill the research gap from previous studies which revealed that the factors causing the suboptimal completion of the follow-up on BPK audit findings are because the follow-up has not been adopted as a KPI and there are no targets showing indicators of success. The evaluation is carried out using SMART Criteria and the SMART-C Principle as well as the KPI adjustments that have been made by institution from the perspective of Institutional Isomorphism. The analysis of research data employs content analysis.

This study shows that based on the SMART Criteria and SMART-C Principles, the KPI on follow up over BPK recommendations has not fully satisfied the SMART Criteria and SMART-C Principles, namely (1) Measurable; and (2) Achievable/Attainable. The non- fulfilment of those two criteria/principles results in not ideal claim over the KPI realization by the DGT because there is a gap between the issuance period of the Follow-Up Monitoring Report from BPK and the end of the performance assessment period at the DGT. This condition causes KPI realization achievements to be subjectively claimed using follow-up recommendations proposed to be completed by the DGT with the same index value as recommendations declared completed by BPK. However, the implementation of KPI provides benefits to organizations in the form of increasing organizational management commitment and encouraging organizational strategy.

There are factors that influence the adjustment of KPI/IKU from the perspective of Institutional Isomorphism. First, factors that are influenced by the phenomenon of normative isomorphism, i.e. factors originating from the external side, namely the involvement of external parties and factors from the internal side, namely the employee performance incentives and organizational innovation. Second, the factor from the perspective of coercive isomorphism is in the form of coercive pressure from the community on the state finance management."