Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keanggotaan Indonesia dalam G-20 telah menempatkan Indonesia dalam posisi yang unik sekaligus strategis dalam percaturan ekonomi-politik internasional saat ini. Salah satui wakil negara-negara berkembang dan satu-satunya wakil dari kawasan Asia Tenggara dalam G-20, Indonesia memilki kesempatan untuk memperjuangkan berbagai kepentingan dari pihak-pihak yang direpresentasikannya tersebut. Tulisan ini dimaksudkan untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait keanggotaan Indonesia dalam G-20: Apa peran yang perlu Indonesia lakukan dalam proses perumusan kebijakan ekonomi-politik internasional G-20? Siapa yang Indonesia wakili dan nilai-nilai apa yang harus Indonesia perjuangkan? Bagaimana inverage (posisi tawar) Indonesia dan bagaimana Indonesia memposisikan dirinya di dalam G-20? Bagaimana Indonesia memanfaatkan posisi tawarnya sehingga dapat bermanfaat bagi Indonesia dan pihak-pihak yang diwakilinya?"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimanakedaulatan dari suatu negara atas wilayah yang berada di luar negeri, denganmengambil contoh negara Perancis dan Belanda sebagai anggota Uni Eropa yangmenguasai wilayah di luar negeri. Penulis mempergunakan metode penelitianyuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwameskipun kolonialisasi tidak lagi diakui oleh bangsa-bangsa di dunia, penguasaanoleh suatu negara terhadap wilayah yang terletak di luar negeri ternyata tidakbertentangan dengan hukum internasional. Hal ini ditegaskan dengandisepakatinya konsep non-self governing territories di dalam Piagam PBB sertadibentuknya Association of Overseas Countries and Territories (OCTs) oleh UniEropa di dalam Traktat Lisbon. Adanya kedaulatan dari Perancis dan Belanda ataswilayah-wilayah di luar negeri (OCTs) diakui oleh negara-negara anggota UniEropa sebagaimana diatur dengan ketentuan Article 198 Treaty on theFunctioning of European Union (TFEU).

---

ABSTRACTThis research aimed to describe and to analyze the territorial sovereignty of a

State over its overseas territories, by taking examples from France and Kingdom

of Netherlands as Member States of European Union that possess overseas

territories. Author use juridical-normative research method with literature studies.

The research shows that although colonization is no longer recognized by all of

nations, possession of a State over a territory which located overseas of its main

territory is not contradictory to international law. It was acknowledged by the

United Nations which agree upon Non-Self Governing Territories as stated in the

UN Charter, and by European Union which establishing Association of Overseas

Countries and Territories as stated in Lisbon Treaty. The sovereignty of France

and the Kingdom of Netherlands upon their overseas territories was

acknowledged by Member States of European Union as regulated by Article 198

Treaty on the Functioning of European Union (TFEU)."

"Kajian terhadap tiga surat kabar berbahasa Inggris yang terdapat di wilayah Asean (The Straits Times dari Singapura, New Straits Times dari Malaysia, dan The Jakarta Post dari Indonesia), berangkat dari pemikiran bahwa media ini banyak memberi perhatian terhadap masalah-masalah di Asia Tenggara dibandingkan dengan media lokal lainnya. Karena itu media ini lebih berorientasi regional dan internasional. Meskipun demikian karena ketiga surat kabar ini terbit di negara yang berlainan, maka diasumsikan ketiganya memiliki karakteristik yang berbeda. Dari penampilan berita utama, tajuk, dan artikel di halaman opini ketiga surat kabar tersebut, ingin diketahui keberpihakannya terhadap krisis politik yang terjadi di Kamboja, yang ditandai dengan jatuhnya Ranariddh sebagai Perdana Menteri I. Pemahaman yang dipakai untuk mengamati fenomena tersebut ialah pemikiran bahwa penyajian berita regional sebagai realitas simbolik dipengaruhi oleh berbagai faktor misalnya budaya, politik, ekonomi setempat dan sumber beritanya. Dalam teori imperialisme struktural yang dikemukakan oleh Johan Galtung yang sejalan dengan pandangan Schiller tentang dominasi budaya, dikemukakan tentang adanya kesamaan kepentingan antara centre (elit) di negara maju dan elit di negara sedang berkembang. Mereka mempunyai tuntutan yang sama atas barang-barang dan jasa, juga kebutuhan informasi. Dampaknya, isi media yang ditampilkan pun cenderung memiliki kesamaan. Hal ini didukung oleh keinginan pemerintah pusat (elit) di negara sedang berkembang yang menghendaki media massa tunduk kepada kebijaksanaan pemerintah dengan dalih demi pembangunan bangsa. Penelitian ini menggunakan pendekatan konflik yang dikemukakan William D Perdue yang memahami keberadaan masyarakat berkaitan dengan sejarahnya dan pemahaman terhadap tatanan sosial dilakukan dengan cara holistik. Berdasar analisis yang dilakukan atas penyajian berita tentang 'disingkirkannya PM I Ranariddh oleh PM II Hun Sen', ditemukan bahwa ketiga surat kabar cenderung memihak kepada Ranariddh dan bersikap negatif terhadap Hun Sen. Hasil ini sesuai dengan kepentingan intemasional yang diatur oleh lembaga organisasi supranasional PBB yang dalam prakteknya banyak dipengaruhi oleh negara-negara barat atau centre , seperti Amerika Serikat, lnggris, Perancis. Dari ketiga negara ini juga, sumber berita dipancarkan ke berbagai penjuru dunia, termasuk di negara-negara sedang berkembang."

"Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat pada perjanjian internasional dan putusan-putusan penyelesaian sengketa dagang WTO. Adapun penelitian yang dilakukan adalah doktrinal dengan optik preskriptif yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Analisis yang digunakan adalah analisis dengan pendekatan kualitatif. Yang menjadi permasalahan bagaimanakah pengaturan khusus mengenai sistem penyelesaian sengketa WTO yang bermanfaat bagi negara-negara berkembang dan bagaimanakah seharusnya pengaturan khusus mengenai sistem penyelesaian sengketa WTO dan manfaatnya bagi kepentingan nasional Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan khusus mengenai sistem penyelesaian sengketa WTO yang bermanfaat bagi negara-negara berkembang dan untuk mengetahui pengaturan khusus yang seharusnya mengenai sistem penyelesaian sengketa WTO dan manfaatnya bagi kepentingan nasional Indonesia. Kesimpulan hasil penelitian bahwa terdapat ketentuan khusus yang berlaku mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterapkan oleh Dispute Settlement Body yang telah disempurnakan dari sistem GATT 1947 dengan disahkannya Understanding On Rules and Procedures Governing The Settlement of Disputes dan merupakan satu paket ketentuan yang wajib ditaati dan diikuti serta dilaksanakan bagi para anggota WTO dan setiap keputusannya wajib diikuti tanpa terkecuali. Namun demikian, disisi yang lain ditengah berbagai kekurangan yang dimiliki dalam DSU, diharapkan negaranegara berkembang khususnya pihak Indonesia mampu mengambil manfaat sesuai dengan kepentingan nasional. Indonesia sendiri telah mengambil manfaat atas keberadaan sistem ini. Berdasarkan kasus yang menghadapkan Indonesia dalam forum penyelesaian sengketa WTO, diharapkan adanya penyempurnaan pengaturan dalam DSU antara lain waktu yang lebih singkat dalam tiap tahapan dalam sistem penyelesaian sengketa WTO, pengaturan pelaksanaan putusan DSB agar lebih efektif, perlunya pengaturan khusus mengenai mekanisme retaliasi dalam DSU, perlunya pengaturan khusus dalam rangka meningkatkan peran WTO Secretariat dalam membantu menyelesaian sengketa yang menghadapkan antara negara maju dan negara berkembang dan perlunya pengaturan khusus dalam meningkatkan fungsi dan peranan DSB pada setiap tahapan proses penyelesaian sengketa (terutama dalam pelaksanaan rekomendasi DSB yang diberikan).

---

This study applied normative legal research method, i.e. a method which refers to the legal norms as stated in international treaties and resolution of trade dispute settlement under WTO. The study was also conducted using optical prescriptive doctrinal method aiming to obtain suggestions on what to do to overcome certain related issues. Analysis applied in this study is qualitative approach. The main issue here is on how the special arrangement applied on the settlement of dispute system under WTO may be beneficial to developing countries and what is the ideal special arrangement on settlement of dispute system under WTO for Indonesia, and how it may benefit the interest of Indonesia.

Objective of the study is to understand how the settlement mechanism under WTO can be beneficial for developing countries and in particular, what is the ideal special arrangement on settlement of dispute under WTO for Indonesia, and its benefit to the national interest of Indonesia.

The conclusion of the study shows that there are special arrangements on procedures of settlement of dispute applied by the WTO's Dispute Settlement Body as refinement of the GATT 1947 mechanism, with the ratification of the Understanding On Rules and Procedures Governing The Settlement of Disputes, and this becomes part of requirement packages which must be followed and adhered to by all members of WTO without exception. However, on the other side, with some of identified weakness of DSU, it is expected that developing countries, particularly Indonesia, shall be able to get the benefit of it for our national interest. Indonesia has indeed used the system to support its own interest.

Based on some case studies where Indonesia had to seek settlement in the forum of dispute of WTO, it is expected that there will be refinement of on the DSU mechanism, inter alia, shorter time in each stages of settlement process, arrangement of DSB resolution implementation to make it more effective, special arrangement to prevent retaliation mechanism in DSU, and special arrangement needed to increase the role of WTO Secretariat in the support of dispute settlement case which involve advanced countries versus developing countries and the need to have special arrangement to increase the function and role of DSB on each stages of dispute settlement process (especially in the DSB recommendation to be implemented as provided here)."

"ABSTRAKPengakuan terhadap rezim negara kepulauan oleh hukum internasional melalui UNCLOS 1982 menimbulkan pertentangan kepentingan antara negara maritim dan negara kepulauan. Negosiasi oleh negara-negara tersebut menghasilkan suatu pengaturan yang menimbulkan beberapa perbedaan interpretasi, termasuk perihal alur laut kepulauan yang diatur dalam Pasal 53 UNCLOS. Akibatnya berbagai permasalahan muncul dalam penerapan hukum di rezim Alur Laut Kepulauan. Indonesia yang merupakan satu-satunya negara kepulauan yang telah menetapkan Alur Laut Kepulauannya dengan sebutan ALKI, tidak lepas dari permasalahan-permasalahan tersebut. Hal ini berujung kepada dilema keberlakuan ALKI yang bersifat parsial, yang mana negara-negara maritim menuntut Indonesia untuk menetapkan rute timur-barat sebagai bagian dari ALKI. Berdasarkan penelitian yuridis normatif yang telah dilakukan, Indonesia belum siap untuk menetapkan ALKI rute timur-barat, namun memiliki kewajiban hukum untuk menetapkan alur yang demikian cepat atau lambat.

---

ABSTRAKRecognition of archipelagic state regime by International Law through the UNCLOS 1982 inflicted conflict of interest between archipelagic states and maritime states. Negotiation by these countries resulted provisions that raised some differences of interpretation, including the Archipelagic Sea Lanes provisions under the Article 53 UNCLOS. As a result, various issues arised in the law enforcement within the Archipelagic Sea Lanes regime. Indonesia as the only state that had designated its Archipelagic Sea Lanes namely ALKI, is not release from such issues. This led to the enforceability dilemma of ALKI which is also partially adopted, in which martime states demanded Indonesia to establish the east-west route to be a part of ALKI. Based on normative juridicial research that has been carried out, Indonesia is not yet ready to establish the east-west as ALKI, but it has a legal obligation to designate such route sooner or later"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas Sumber Pencemaran Laut Berbasis Darat mulai dari pengaturannya dalam berbagai instrumen hukum internasional, pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, hingga bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif normatif dengan menggunakan metode deskriptif analitik. International Law of the Sea memandang bahwa pencemaran laut yang bersumber dari darat terbatas pada aktivitas manusia di darat yang menyebabkan pencemaran laut, baik yang langsung dibuang ke laut, maupun yang bermuara ke laut. Berdasarkan teori akuntabilitas negara, tindakan suatu negara dapat dikatakan sebagai negara yang memiliki tanggung jawab internasional apabila negara yang bersangkutan telah memenuhi unsur tanggung jawab negara. Namun, meskipun UNCLOS adalah sumber utama hukum yang mengatur semua hal tentang lautan, ketentuannya mengenai tanggung jawab atas pencemaran lingkungan laut, harus dibaca dan dipahami bersama dengan Artikel Komisi Hukum Internasional tahun 2001 tentang Tanggung Jawab Negara untuk Tindakan yang Salah Secara Internasional. . Untuk mempertanggungjawabkan masalah ini dapat dibedakan menjadi tiga upaya yaitu dengan menggunakan atau membentuk regulasi, membentuk program atau badan khusus, dan menggunakan langkah-langkah lain yang terkait dengan upaya penanggulangan pencemaran laut. Penulis juga menyarankan agar ketiga bentuk pertanggungjawaban yang dibahas untuk mengatasi masalah ini belum cukup, harus dibarengi dengan kerjasama atau koordinasi antar negara dan internasional. Selain itu, penulis berpandangan bahwa bentuk-bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus saling mendukung bentuk usaha yang lain.ABSTRACTThis thesis discusses the sources of land-based marine pollution starting from the regulation in various international legal instruments, the parties that can be held accountable, to the forms of accountability that can be carried out. The research method used in this thesis is normative juridical normative research using descriptive analytic method. The International Law of the Sea considers that marine pollution originating from land is limited to human activities on land which cause marine pollution, either directly discharged into the sea or which empties into the sea. Based on the state accountability theory, the actions of a state can be said to be a country that has international responsibility if the country concerned has fulfilled the element of state responsibility. However, although UNCLOS is the main source of laws governing all matters concerning the oceans, its provisions regarding responsibility for pollution of the marine environment, should be read and understood in conjunction with the International Law Commission Article 2001 on State Responsibility for Internationally Wrong Actions. . To account for this problem can be divided into three efforts, namely by using or forming regulations, forming special programs or agencies, and using other steps related to efforts to tackle marine pollution. The author also suggests that the three forms of accountability that are discussed to overcome this problem are not sufficient, it must be accompanied by cooperation or coordination between countries and internationally. In addition, the author is of the view that the forms of accountability in question cannot stand alone, but must mutually support other forms of business."

"Proliferasi perdagangan bebas telah mendorong perpajakan internasional menjadi isu yang semakin penting. Selagi aktor-aktor swasta berlomba-lomba untuk memanfaatkan keuntungan yang disediakan oleh dunia yang semakin terglobalisasi, pemerintah-pemerintah lazimnya ingin memastikan bahwa transaksi lintas yurisdiksi tersebut tidak luput dari pemajakan. Tulisan ini menelaah isu perpajakan internasional dan mencoba menggambarkan seluk beluk isu-isu yang terkait melalui tinjauan literatur. Terdapat 36 literatur terpilih yang dipaparkan, dibahas, dan kemudian diolah untuk menunjukkan konsensus serta perdebatan yang ada. Menggunakan metode taksonomi, tinjauan pustaka ini menemukan bahwa topik perpajakan dalam ekonomi politik internasional dapat dikategorikan menjadi tiga tema utama: (1) konseptualisasi perpajakan internasional; (2) tantangan-tantangan; serta (3) ragam aktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi dalam tatanan perpajakan internasional. Tulisan ini mengidentifikasi bahwa perpajakan internasional merupakan topik yang menjadi ranah utama ilmu hukum, terutama hukum perpajakan internasional, sementara pengkajian pajak melalui kaca mata hubungan internasional masih belum banyak ditemukan. Perdebatan dalam literatur meliputi perbedaan pendapat mengenai kebijakan mana yang ideal serta konseptualisasi koordinasi. Terakhir, tinjauan literatur ini memberi rekomendasi dalam ranah akademis berupa pendalaman studi perpajakan internasional menggunakan kerangka hubungan internasional, serta rekomendasi bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama bilateral dan multilateral, serta meningkatkan kerja sama ranah pajak di tingkat regional.

---

The proliferation of free trade has propelled international taxation into newfound significance. As private actors rush to exploit the benefits of a world more globalized than ever, governments often, but not always, proactively try to make sure that these cross-jurisdiction transactions do not go untaxed. This paper examines the issues surrounding international taxation and attempts to portray the intricacies through a literature review. A total of 36 selected literature sources are presented, discussed, and analysed to reveal existing consensus and debates. Using the taxonomy method, the literature review identifies three main themes in the field of international political economy of taxation: (1) the conceptualization of international taxation, (2) challenges, and (3) the various actors that influence and are influenced within the international taxation landscape. This study highlights that international taxation is predominantly studied within the domain of legal scholarship, particularly in the field of international tax law, while the examination of taxation through the lens of international relations is relatively limited. Meanwhile debates in the literature include disagreements on which policy (or policies) is ideal and the conceptualization of coordination. Lastly, this literature review provides recommendations in the academic realm, including deeper exploration of international taxation studies using an international relations framework. Furthermore, practical recommendations for Indonesia involve strengthening bilateral and multilateral cooperation and enhancing tax-related collaboration at the regional level."

"Kajian mengenai migrasi dalam lingkup Ilmu Hubungan Internasional merupakan isu yang kompleks dan multifaset. Dua pendekatan utama, yaitu keamanan dan pembangunan, telah menjadi perspektif yang mendominasi kajian ini. Namun, terdapat perubahan pola migrasi lintas batas negara akibat dari akumulasi kekayaan atau privelese dari para migran, baik kekayaan secara ekonomi maupun kekayaan relatif secara politik dan budaya. Hal ini menjadikan pendorong fenomena baru migrasi internasional, yaitu lifestyle migration atau migrasi gaya hidup. Sesuai dengan namanya, fenomena relokasi ini menitikberatkan pada aspek pemenuhan kualitas gaya hidup, berbeda dengan pola tradisional yang berorientasi pada pemenuhan aspek ekonomi dan politik. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau 37 literatur terakreditasi internasional mengenai fenomena lifestyle migration. Berdasarkan pada metode taksonomi, literatur-literatur tersebut dibagi ke dalam lima kategori tematis yang terdiri atas (1) aspek intrik dan motivasi lifestyle migration, (2) warisan historis dan ketidaksetaraan yang melatarbelakangi lifestyle migration, (3) keterikatan jejaring transnasional dalam mendukung fenomena lifestyle migration, (4) lifestyle migration dalam rezim ekonomi dan politik internasional, dan (5) pengaruh sistem global dan struktur kekuasaan dalam proses relokasi lifestyle migration. Tinjauan pustaka ini berupaya untuk menyingkap konsensus dan kesenjangan dalam topik ini. Selain itu, tulisan ini turut menunjukkan sejumlah tren perkembangan dalam kajian lifestyle migration berdasarkan tema, asal penulis, serta tren perspektif ilmu yang digunakan. Tinjauan pustaka ini mengidentifikasi bahwa kajian lifestyle migration merupakan kajian yang multifaset, menginkorporasikan banyak pendekatan dan perspektif untuk mampu menyikapi dan mengkaji fenomena migran berprivelese ini secara holistik, di bawah payung umum studi migrasi internasional. Tulisan ini kemudian merekomendasikan sejumlah agenda penulisan lanjutan dan menggarisbawahi pentingnya mengkaji fenomena ini sebagai bentuk spesifik dari migrasi yang dipengaruhi dan dibentuk oleh kepentingan negara.

---

The study of migration within the field of International Relations is a complex and multifaceted issue. Two main approaches, security and development, have dominated this field. However, there is a shift in cross-border migration patterns due to the accumulation of wealth or privilege among migrants, both in economic terms and in relative political and cultural wealth. This has led to the emergence of a new international migration phenomenon known as lifestyle migration. As the name suggests, this relocation phenomenon emphasizes the fulfillment of lifestyle quality, differing from traditional patterns that focus on economic and political aspects. This paper aims to review 37 accredited international literature on the phenomenon of lifestyle migration. Based on a taxonomic method, the literature is divided into five thematic categories consisting of (1) aspects of the intrigue and motivation behind lifestyle migration, (2) the historical legacies and inequalities underpinning lifestyle migration, (3) the involvement of transnational networks in supporting the lifestyle migration phenomenon, (4) lifestyle migration within international economic and political regimes, and (5) the influence of global systems and power structures in the relocation process of lifestyle migration. This literature review seeks to uncover consensus, debates, and gaps in this topic. Additionally, this paper highlights several developmental trends in lifestyle migration studies based on themes, author origins, and perspectives used in the research. The review identifies that lifestyle migration is a multifaceted study, incorporating many approaches and perspectives to holistically address and examine the phenomenon of privileged migrants under the broad umbrella of international migration studies. This paper then recommends several follow-up writing agendas and underscores the importance of studying this phenomenon as a specific form of migration influenced and shaped by state interests."