Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKebutuhan akan bandar udara bagi Sumatera Utara sudah sangat mendesak. Bandara yang ada saat ini yaitu Sandara Polonia sudah tidak layak untuk dijadikan bandar udara internasional di kola terbesar ketiga di Indonesia itu. PT. Angkasa Pura II sebagai perusahaan yang diberi hak oleh pemerintah dalam mengelola bandara diharapkan dapat berpartisipasi dalam membangun bandara yang Baru. Pemerintah akan membantu dengan menyediakan fasilitas pembangunan jalan tol serta jalur kereta api dari Medan.Investasi pembangunan bandara merupakan hal barn bagi PT. Angkasa Pura II karena selama ini pembangunan bandara dilakukan oieh pemerintah dan kemudian diserahkan sebagai penyertaan modal pemerintah untuk dikelola. Hal ini terkait dengan fungsi bandara sebagai salah satu fasilitas keamanan. Investasi ini memerlukan biaya yang sangat besar dan pengembalian yang lama.Selain investasi yang mahal risiko yang ditanggung pengelola jugs cukup tinggi. Pendapatan yang diterima dari penumpang luar negeri sangat tergantung dengan keamanan suatu negaraldaerah. Dilain pihak kontribusi pendapatan yang diterima dari penumpang luar negeri sangat besar. Selain itu juga ada risiko inflasi dan penetapan tarif yang ditentukan oleh pemerintah. Dengan investasi yang besar perusahaan tidak secara otomatis memiliki bandara karena tanah yang dipergunakan milik pemerintah sehingga tidak dapat diagunkan ke bank.Karena pembangunan bandara tersebut tetap hares dilakukan maka perlu dilakukan evaluasi dalam memilih alternatif pendanaan yang tepat sehingga investasi tersebut akan meningkatkan nilai perusahaan. Dalam melakukan evaluasi dilakukan dengan metode capital budgeting. Pada metode ini dilakukan penghitungan Payback Period (PP), Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) serta Profitability Index (PI) untuk menentukan alternatif pendanaan yang paling tepat.Untuk melakukan penghitungan maka dikembangkan asumsi-asumsi yang dapat mempengaruhi penghitungan. Asumsi tersebut ada yang bersifat umum seperti makro ekonomi, inflasi serta nilai tukar rupiah dan ada yang bersifat khusu seperti investasi, biaya modal, arus kas dan lain-lain.Berdasarkan penghitungan PP, NPV, IRR dan PI dengan asumsi-asumsi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dari ketiga alternatif pendanaan hanya altematif pendanaan 11 yang layak dipilih untuk proyek investasi. Altematif pendanaan merupakan alternatif dengan komposisi modal sendiri sebesar 10% dan pinjaman sebesar 90%. Pada alternatif pendanaan ini pemerintah melakukan pinjaman langsung ke lembaga donor lalu menyalurkannya ke PT. AP II. Dengan cara tersebut pemerintah menjamin pengembalian pinjaman sehingga biaya bunga yang dikenakan relatif kecil.Pada evaluasi ini juga dilakukan analisis sensitivitas dengan mengasumsikan bahwa perekonomian Indonesia sangat Balk sehingga inflasi relatih kecil (6%). Dengan asumsi yang optirnis tersebut maka depresiasi nilai tukar rupiah terhadap USD semakin kecil. Perubahan asumsi tersebut membuat alternatif pendanaan II juga layak untuk dipilih. Alternatif pendanaan ini mensyaratkan pecan serta pemerintah untuk menanggung sebagian dari kebutuhan investasi.

---

ABSTRAK

The new airport for North Sumatera provence is urgently necessary. For a third biggest city in Indonesia, Polonia is no more proper as the international airport. Indonesia government hopes PT. Angkasa Pura II will participate in the establishment of the new airport. The government will help the facilitation of the construction of the new highway construction and the new railway pay.

New Airport investment is a new thing for PT. Angkasa Pura, since the government has only done it and then the premise would be handed over as a government capital to be managed. That is due to the function of an airport as one of the security facilities. Thisinvestment requires a large capital and has a long period of return.

As the investment is highly costly, the risk managing it is of high level. Income from foreign passengers will be highly determined by the safety factor in the country/area, while the contributive income is always at a large scale. There are also risks of inflation and tariff regulation from the local government. With such a big investment, the managing company is not automatically entitled to the proprietorship of the land, since the land is the property of government. Thus, the land cannot be offered as a warranty in any mortgage.

The establishment of the new airport has to go on. So, an evaluation in choosing investing alternates, which is right and proper to improve the company value, needs to be done. In such evaluation a capital budgeting method is recommended. With this method figures like: Payback Period (PP), Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) and Profitability Index (PI) will be calculated to determine the best investing alternate.

Assumptions that influence the calculation will be developed. Some assumptions are general like economic macro, inflation and exchange money. And some assumptions are specific like investment, capital expenses, cash flow etc.

Based on PP, NPV, IRR and PI with the assumptions, a summary will be stated that investing alternate second is the best chosen as Investment Project, out of three. The investing alternate second is the one composed of 10% own capital and 90% bank loan_ Upon this alternate, the government will get a direct loan from a donating institution and flow the fund to PT. Angkasa Pura II. That way, government guarantees the payment to minimize the interest as low as possible.

In this evaluation a sensitivity analyses is done by assuming that Indonesia economy is in a good condition that the inflation rate is relatively low (6%). With such optimistic assumption, the depreciation of foreign exchange rate towards USD will get lower. The change of assumption also makes the investing alternate second get chosen. This investing alternate requires the active involvement of government to deal with some of the investment necessities."

"Kegiatan usaha penyaluran dana pada bank syariah dilakukan dalam bentuk pembiayaan. Salah satu instrumen pembiayaan yang ada pada bank syariah adalah musyarakah atau penyertaan modal (equity participation) yang diperluas lagi menjadi Musyarakah Mutanaqisah atau decreasing participation yaitu perkongsian yang kepemilikan bersama, dimana semula kepemilikan bank lebih besar dari nasabah lama kelamaan pemilikan bank akan berkurang dan nasabah akan bertambah atau disebut juga perkongsian yang mengecil. Pembiayaan musyarakah mutanaqisah, oleh kalangan perbankan lebih banyak digunakan untuk produk konsumtif. Tapi bagaimana pada pembiayaan investasi untuk pembangunan pelabuhan, serta dikaitkan dengan keperluan jaminan dalam pembiayaan tersebut. Maka perlu dikaji pembiayaan ini yaitu dalam hal, bagaimana bentuk pembiayaannya, mengapa pada pembiayaan tersebut diperlukan jaminan, serta bagaimanakah pelaksanaan pembiayaannya pada investasi pembangunan pelabuhan tersebut. Untuk mengkajinya, dilakukan metodelogi penelitian berupa deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara tepat sifat kegiatan yang telah dilaksanakan dalam hal ini pembiayaan musyarakah mutanaqisah pada investasi pembangunan pelabuhan. Bentuk pembiayaan musyarakah mutanaqisah adalah bentuk akad syirkatul al 'inan. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah mutanaqisah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, bank dapat meminta jaminan. Pelaksanaan pembiayaan musyarakah mutanaqisah dimulai dengan bank memasukkan modal penyertaan untuk pengadaan suatu barang/asset dengan nasabah, sehingga asset menjadi milik bersama, asset dikelola, hasil dari pengelolaan akan dibagi-hasilkan antara bank dengan nasabah sesuai dengan porsi penyertaan modal. Selanjutnya hak bagi hasil nasabah diberikan seluruhnya kepada bank untuk meningkatkan porsi kepemilikan nasabah sehingga pada akhir masa syirkah, asset dimiliki sepenuhnya oleh nasabah. Diharapkan Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia lebih cepat tanggap dengan perkembangan produk dan jasa yang dibutuhkan pasar perbankan.

---

Fund distribution activity in Syariah bank is carried out in the form of funding. One of funding instruments in syariah bank is equity participation, which is extended more to decreasing participation, which is a together ownership consortium where originally the ownership of the bank is bigger than customer's, then the bank's ownership will decrease and the customer's will increase or could be called as decreasing consortium. Banking subjects will use it more for consumptive product. But now about investment funding for port construction, as we as it, is connected to guarantee necessity in thas funding. So, there are some matters that should be studied such as how the form of the funding, why this funding needs the guarantee, as well as how the implementation of this funding in this Port Construction Investment. To Study this thing, an observation methodology is done in form of descriptive analytical that depicts exactly the characteristics of the activity, In this case, decreasing participation funding in Port Construction Investment. The form of Decreasing Participation funding us is syirkatul al'inan form. In Principle, there is no guarantee in decreasing participation funding, but in order to avoid the occurrence of a deviation, the bank can ask a guarantee. The implementation of decreasing participation of a thing/asset with the customer, so the assets become a together ownership, the assets are managed, results of the management will be divided proportionally between bank and customer according to capital participation ratio. Then, customer's profit-sharing right will be fully given to bank in order to in crease customer's participation ratio, so in the end of participation period, the assets will be the customer's ownership. National Syariah Council and Indonesian Bank hopefully could be more perceptive in product development and service that banking market needs."

"Ringkasan Eksekutif Pengelolaan HTI sebagai salah satu sumber daya hutan yang menghasilkan bahan baku untuk industri harus mengacu pada kebijaksanaan pengelolaan hutan sebagai komponen lingkungan hidup, diharapkan terpadu dengan kebijaksanaan pembangunan sektor kehutanan. Industri hasil hutan harus mengoptimalkan pola produksi yang menghasilkan nilai tambah besar namun tetap mempertahankan aspek pengelolaan lingkungan hidup dengan diterapkannya eco-labelling. Suatu HTI akan mempunyai kelayakan untuk dibangun dan diusahakan apabila jelas urgensi dan prospeknya. Oleh karena itu, keberhasilan program pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) Nasional berperan sangat strategis dalam upaya menjamin kesinambungan penyediaan bahan baku bagi industri perkayuan, khususnya industri pulp dan kertas di masa mendatang. Kajian kelayakan pembangunan pabrik pulp terintegrasi dengan HTInya yang direncanakan oleh perusahaan kehutanan PT XYZ bekerjasama dengan BUMN Kehutanan berlokasi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dapat dikatakan layak dan dapat juga dikatakan tidak layak apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda terhadap parameter yang dikaji. Apabila dikaji hanya dari faktor finansial maka pembangunan dan pengusahaan HTI dengan harga jual kayu HPH sebesar USD 22,7/m3 dan kayu HTI sebesar USD 20,9/m3 tidak dilayak diimplementasikan, karena nilai NPV pada discount rate biaya dana proyeknya (cost of capital) bernilai negatif. Besarnya biaya dana pembangunan HTI adalah 11,07 persen, dimana nilai NPV pada discount rate 11 persen adalah sebesar 1.768,6 juta, dan nilai NPV pada discount rate 12 persen sebesar 2.701,8 juta. Selain itu, nilai IRR proyek (10,65%) lebih kecil dari biaya dananya (11,07%) sehingga disimpulkan pembangunan dan pengusahaan HTI ini tidak layak apabila akan dilaksanakan. Namun, mengingat adanya ketentuan apabila perusahaan baru akan mendirikan pabrik pulp harus terintegrasi dengan Hutan Tanaman Industri yang merupakan syarat perijinan yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan, serta dengan tujuan agar pabrik dalam proses produksinya tidak menghadapi masalah pasokan bahan baku maka pembangunan dan pengusahaan HTI ini mutlak diperlukan. Pertimbangan lain, adalah karena akan diterapkannya era labelling terhadap seluruh produk yang berbahan baku dari alam pada tahun 2000 nanti maka untuk mengantisipasi persyaratan tersebut, perusahaan yang akan mendirikan pabrik pulp oleh Departemen Kehutanan diwajibkan memiliki HPH dan HTI sebagai sumber pasokan bahan baku produksinya. Kajian pembangunan dan pengusahaan HTI ini akan layak secara finansial apabila harga jual kayu minimal sebesar USD 25/m3 baik (untuk kayu HPH maupun kayu HTI. Harga jual kayu ini merupakan harga ketetapan yang diberikan oleh PT XYZ (pabrik) kepada PT SHS (perusahaan pengelola HTI) apabila pasokan kayu yang dihasilkan oleh PT SHS bersumber dari HTI yang dikelola berkesinambungan sebagaimana yang disepakati oleh kedua perusahaan yang bernaung di bawah group usaha yang sama."