Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini mengangkat permasalahan yang bermula dari kisruh impor garam pada tahun 2011 lalu. Hal ini mengundang persepsi bahwa Indonesia belum mampu mengelola potensi kelautannya yang besar karena harus bergantung pada garam impor. Untuk itu, perlu digali mengenai faktor-faktor yang dapat menjelaskan penyebab ketidakmampuan tersebut. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis, analisa terhadap data yang dikumpulkan dari berbagai sumber mengantarkan kepada hasil bahwa pengembangan sektor pergaraman nasional terkendala oleh faktor-faktor internal seperti akses teknologi yang kurang dan proteksi pemerintah yang minim. Lebih dari itu, juga didasari kepada faktor liberalisasi perdagangan. Perdagangan bebas memungkinkan Indonesia untuk mengimpor dengan lebih mudah dan murah demi memenuhi kebutuhan garamnya. Lebih lagi, di tengah-tengah kampanye internasional untuk menggunakan garam beriodium yang masih sulit diproduksi di dalam negeri. Ini menjadi celah keuntungan bagi negara pengekspor garam seperti Australia dan para importir garam di dalam negeri. Pencarian kepentingan juga dilakukan oleh agensi transnasional yang diwakili oleh NGO dan pihak industri garam berskala besar terkait dengan kampanye tersebut. Namun ketika pamor garam berkurang karena terbukti memiliki efek samping bagi kesehatan, negara produsen garam tetap tak mau kehilangan pasarnya. Bagi Australia, Indonesia akan dipertahankan sebagai salah satu pasar garam yang potensial. Pertama, karena Indonesia masih belum dapat memenuhi kebutuhan garam sendiri. Kedua, karena tren gaya hidup sehat belumlah disadari penuh di Indonesia. Yang artinya, kebutuhan akan garam tidak akan berkurang. Untuk mengatasi segala kendala di sektor pergaraman, yang paling utama adalah perlunya keberpihakan pemerintah kepada ekonomi rakyat dengan proteksi dalam negeri melalui kebijakan yang tepat dan tegas. Inilah yang mengantarkan Indonesia pada keberhasilan program swasembada garam nasional.

---

Abstract
Pro and Contra on Indonesian imported salt on 2011 is background of this thesis. Salt import issue rise a perception that Indonesia disabled to develop its abundant marine potential resources. So that, it is an urgent needs to study factors that make it disabled. Qualitative approach using descriptive analysis methode showing that disability in developing national salt sector caused by internal factors such as less of protection and technology. Furthermore, disability is also caused by trading liberalization. Free trade make it easier and cheaper to importing salt to meet national salt demand. Furthermore, international campaign regarding important need to consume iodized salt that only produced in very limited amout in Indonesia make importing salt an instant way to be done. Importer agents, Non-governmental organization (NGO), Salt industrial companies and Salt exporters country such as Australia take this fortune opportunity to make a big profit income. In contrary when salt demand decrease because of health issue that give bad influence to human health, this particular opportunist parties does not want to loose their market. Facing this fact, Australian exporters still can maintain its market in Indonesia because lack of healthy awareness and lifestyle of its people. This means Indonesian salt demand is not decreasing. In years of 2004 Indonesian government rise imported salt policies, and instantly start salt sector liberalitation and meet its peak poin also in this year. In addition to minimum protection to national salt sector, this policies legalize imported salt and be a catalyst to emergence of importers in nation. In condition of high influence from global liberalization, there is no other solution to imported salt issue, that Indonesian government must put their concern to take side with people centered economic by protect nation salt production with precise and unequivocal policies. In the future, this policies can bring success in nation salt self-supporting program to meet national salt demand. .

Abstrak :
Persepsi tentang perempuan yang bekerja dan aktivitas domestik yang melekat, kini mulai bergeser ke ranah publik. Kedua persepsi atas peran tersebut seringkali berbenturan sehingga menyebabkan perempuan mengalami kondisi lelah secara fisik dan emosional yang memicu terjadinya konflik. Konflik kerja-keluarga dapat dipandang sebagai salah satu penyebab isu kesehatan mental seperti burnout dan stres. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan dilakukan menggunakan metodologi exploratory research. Pengumpulan data dilakukan pada bulan April hingga Mei 2021 pada 1.063 subjek, yaitu perempuan yang bekerja dan memiliki setidaknya satu tanggung jawab domestik, yaitu anak, suami, orang tua, ataupun saudara. Penelitian menggunakan metode purposive sampling dan penggunaan kuesioner berbasis online untuk menjangkau subjek penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 15 model yang dibandingkan setiap variabel domestiknya. Adapun dari 15 model tersebut, hanya 13 model yang lulus uji validitas dan reliabilitas. Hasil menunjukkan perempuan tidak mengalami konflik kerja-keluarga saat menjalankan aktivitas domestik. Sebaliknya, saat menjalankan aktivitas pekerjaannya, mereka mengalami konflik kerja-keluarga. Konflik terbukti berpengaruh terhadap masalah kesehatan mental perempuan. Dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan pandangan bagi perusahaan terkait isu masalah kesehatan mental bagi perempuan dan penyusunan kebijakan aturan kerja yang ramah keluarga. ......Perceptions about working women and the domestic activities attached to them, are now starting to shift to the public domain. Both perceptions of these roles often clash, causing women to experience physically and emotionally exhausted condition that triggers conflict. “Work-family” conflict can be seen as one of the causes of mental health issues such as burnout and stress. This research is quantitative and conducted using exploratory research as methodology. Data collection was conducted from April to May 2021 in 1,063 subjects, with women who work and have at least one domestic responsibility, ie. children, husbands, parents, or siblings. The research used a purposive sampling method and used online-based questionnaires to reach the subjects. In this research, there were 15 models which were compared to each of their domestic variables. From the 15 models, only 13 models passed the validity and reliability tests. The result show that is women do not experience work-family conflict when carrying out domestic activities. On the other hand, when carrying out their work activities, they experience work-family conflict. The conflict has been shown to have an effect on women’s mental health problems. With this research, it can provide insight for companies regarding to mental health issues for women and the formulation of policies for family-friendly working rules.