Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai Tenaga Kerja Asing di bidang hukum, khususnyaAdvokat Asing di Indonesia. Membahas mengenai peraturan-peraturanperundang-undangan yang berkaitan dengan pembatasan dan pengawasanAdvokat Asing untuk menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) terkaitmasa kerja, keahlian (Skill), pendampingan, dan jabatan Advokat Asing yangberada di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuibagaimana pelaksaanan dan pengaturan peraturan perundanga-undanganmengenai pembatasan dan pengawasan Tenaga Kerja Asing di bidang jasa hukum(Advokat Asing) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitianyuridis normatif yaitu menelaah terhadap hukum positif tertulis maupun tidaktertulis dan efektifitas undang-undang. Serta teknik pengumpulan data denganpendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang mengalanisa dan menggunakan bahanbahankepustakaan sebagai data sekunder ditambah dengan wawancara dengannarasumber. Dari penelitian ditemukan bahwa, pembatasan dan pengawasanterhadap Tenaga Kerja Asing di bidang jasa hukum (Advokat Asing) masih perludiperbaharui dan dikembangkan, terutama mengenai pembatasan masa kerja,pembatasan bidang hukum yang dapat diisi oleh Advokat Asing, pengawasanmengenai jabatan, dan pengawasan dalam pemberian saran hukum

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the Foreign Manpower in the field of law, particularlythe Foreign Counsel in Indonesia. It also discusses the rules and regulationspertaining to restrictions and supervision of the Foreign Counsel in face of theASEAN Economic Community (AEC) concerning employment, skills (Skill),mentoring, and Foreign Advocate position in Indonesia. The purpose of this studywas to determine how the implementation and regulation of legislation on therestriction and supervision of foreign manpower in the field of legal services(Foreign Advocate) in Indonesia. This research used normative juridical researchthat examines the positive laws written or unwritten and effectiveness oflegislation. As well as data collection techniques with a qualitative approach,namely that analyzes and research using library materials as secondary datacoupled with interviews with sources. Studies show that, restrictions andsupervision of foreign manpower in the field of legal services (Advocate Foreign)still need to be updated and developed. Especially, regarding the restriction ofemployment. Restrictions on the area of law can be filled by the AdvocateForeign, monitoring of the position and oversight in the provision legal advice"

"Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ketentuan Pasal 34 ayat (1) mengatur mengenai Negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik dari fakir miskin. Selian itu dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan pasal 3 ayat 7 Kode Etik Notaris Indonesia merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma. Dalam tulisan ini yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimanakah pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh Notaris dibandingkan dengan profesi hukum lainnya dan bagaimana penerapan ketentuan mengenai pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh Notaris kepada masyarakat yang tidak mampu di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder.Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian jasa cuma-cuma oleh Notaris masih memerlukan penambahan pengaturan lebih lanjut karena masih banyak peraturan yang belum diatur baik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris Indonesia. Penerapan ketentuan mengenai pemberian jasa hukum kentotariatan secara cumacuma oleh Notaris untuk masyarakat tidak mampu di Kota Depok Provinsi Jawa Barat masih belum berjalan dengan efektif.

---

Based on the Law of the Republic of Indonesia Year 1945 the provisions of Article 34 paragraph (1) states that the Country acknowledges the economic, social, cultural, civil and political rights of the poor. In addition in Article 37 of Law No. 2 of 2014 concerning amendments to the Notary Act No. 30 of 2004 and article 3, paragraph 7 Indonesia Notary Code of Ethics is a guarantee of the constitutional rights of a person or group of poor people to obtain legal services in the field of notary freely. Issues in this thesis are how the provision of free of charge legal aid by Notary compared with other independent legal professionals and how the application of the provisions regarding the provision of free of charge legal aid for disadvantaged people by the Notary in Depok City, West Java Province. The method used in this research is normative juridical using secondary data.The results of this study concluded that the provision of free of charge legal aid by the Notary still requires the addition of further regulation because there are many regulations that have not set well in Notary Act and Indonesia Notary Code of Ethics. The regulation application of the provisions regarding the provision of free of charge legal aid for disadvantaged people by Notary in Depok, West Java Province is still not operating effectively."

"Praktik persekongkolan post bidding dalam pengadaan barang dan jasa menimbulkan tantangan serius dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia, terutama karena bentuk komunikasi yang terjadi antar pelaku usaha sulit dibuktikan secara hukum. Penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama, yaitu: bagaimana unsur dan pertanggungjawaban hukum terhadap praktik post bidding menurut hukum persaingan usaha, serta bagaimana peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menanggulangi praktik post bidding tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi mekanisme hukum yang tersedia dalam mengatasi praktik tersebut. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus terhadap Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-L/2022 dan kasus e-KTP sebagai bahan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur utama dari praktik post bidding adalah adanya komunikasi dan kesepakatan antara pelaku usaha setelah proses lelang yang dapat merugikan persaingan sehat, namun pembuktiannya masih menghadapi dilema karena tidak adanya definisi hukum yang eksplisit mengenai bentuk komunikasi yang dimaksud. Di sisi lain, peran KPPU masih terbatas karena putusannya dapat dibatalkan oleh lembaga peradilan, yang menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan mengaburkan kepastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu ada pembaruan pedoman pelaksanaan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terkait pembuktian komunikasi terselubung, serta penguatan kewenangan KPPU dalam menyelesaikan perkara persaingan usaha. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar KPPU menyusun panduan pembuktian persekongkolan post bidding dan memperkuat koordinasi dengan lembaga peradilan untuk mencegah pengguguran putusan yang berdampak pada efektivitas penegakan hukum persaingan.

---

The practice of post-bidding collusion in the procurement of goods and services poses serious challenges in the enforcement of competition law in Indonesia, especially because the form of communication that occurs between business actors is difficult to prove legally. This research formulates two main questions, namely: how are the elements and legal responsibility for post-bidding practices according to competition law, and how is the role of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in tackling such post-bidding practices. This research aims to understand and evaluate the available legal mechanisms in addressing the practice. The researcher uses a normative juridical method with a statutory approach and case study of KPPU Decision Number 17/KPPU-L/2022 and the e-KTP case as material for analysis. The results of the research show that the main element of the post-bidding practice is the existence of communication and agreement between business actors after the auction process that can harm fair competition, but the proof still faces a dilemma due to the absence of an explicit legal definition regarding the form of communication in question. On the other hand, the role of KPPU is still limited because its decisions can be annulled by the judiciary, which causes overlapping authority and blurs legal certainty. This research concludes that there needs to be a revision of the implementation guideline of Article 22 of Law No. 5 Year 1999 regarding the proof of covert communication, as well as the strengthening of KPPU’s authority in resolving competition law cases. Therefore, the author suggests that KPPU compile a guide for proving post-bidding collusion and strengthen coordination with the judiciary to prevent the annulment of decisions that impact the effectiveness of competition law enforcement. "

"ABSTRAKNama :Marcel CioNPM : 1406657065Program Studi : Magister KenotariatanJudul Tesis : Implementasi Ketentuan Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Untuk Masyarakat Kurang Mampu Di Wilayah Kotamadya Jakarta TimurPasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 3 ayat 7 Kode Etik Notaris Indonesia menjamin hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan jasa hukum secara cuma-cuma yang diberikan oleh Notaris. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kriteria masyarakat tidak mampu yang layak untuk mendapatkan jasa hukum secara cuma-cuma yang diberikan oleh Notaris dan bagaimana penerapan pemberian jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu oleh Notaris tersebut khususnya yang dilakukan oleh Notaris di Kotamadya Jakarta Timur. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini ialah yuridis Normatif, dengan menggunakan data sekunder dan analisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa belum ada kriteria yang jelas dalam menentukan golongan masyarakat miskin yang layak untuk mendapatkan jasa hukum secara cuma-cuma oleh Notaris dan mengenai penerapan ketentuan pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh Notaris di Kota Jakarta Timur masih sedikit masyarakat yang merasakan dampak dari adanya atruran ini dan kurangnya penyuluhan akan hal ini oleh Notaris.

---

ABSTRACTName Marcel CioNPM 1406657065Study Program Magister KenotariatanJudul Tesis Implementation of a Provision Granting Legal Services Free of Charge for Low Income Citizens in East JakartaIn addition in Article 37 of Law Number 2 of 2014 concerning amendements to the Notary Act Number 30 of 2004 about office notary and article 3 paragraph 7 code of conduct notary indonesia ensure person or group poor people to get legal and free service given by notary. The method that in use in this research is normative juridical . By the use of secondary data .The result of this research concluded that there has been no clear criteria in determining the poor community group the like of what have been eligible to obtain legal service freely by a notary and his regarding the implementation of the in the city east jakarta is still a few community members who feel the impact of the atruran from the existence of this and lack of the elucidation will be held this by a notary ."