Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBadan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbang Kesehatan) adalah lembaga riset pemerintah di bawah Kementerian Kesehatan. Sebagai lembaga riset pemerintah, Badan Litbang Kesehatan memiliki sejumlah aset informasi untuk mendukung tugas dan fungsi organisasi dalam penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan. Selama kurun waktu lima tahun terakhir terjadi banyak insiden keamanan informasi baik dari internal maupun eksternal seperti email phising, perusakan aplikasi, hilang dan rusaknya data akibat ketidaksengajaan, dan lain sebagainya yang mengancam kinerja organisasi. Ancaman-ancaman tersebut membahayakan dan menyebabkan kerugian bagi organisasi seperti kerugian finansial, hilangnya data, atau bahkan hilangnya kredibilitas organisasi.Keamanan informasi adalah upaya melindungi dan mengamankan aset informasi dari ancaman yang membahayakan aset informasi. Upaya perlindungan dan pengamanan aset informasi bukan hanya mengenai penjagaan infrastruktur dan perangkat keras serta perangkat lunak dari eksternal. Salah satu faktor pentingnya adalah faktor sumber daya manusia sebagai internal organisasi yang menjadi mata rantai paling lemah dalam sistem keamanan informasi sehingga kunci dari keamanan informasi adalah pada kesadaran dalam mengamankan informasi. Oleh karenanya, pengukuran tingkat kesadaran keamanan informasi menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan keamanan informasi untuk dapat menentukan kebijakan yang tepat di dalam organisasi.Penelitian dilakukan di Badan Litbang Kesehatan yang bertujuan mengukur tingkat kesadaran keamanan informasi pada pegawai. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang mengukur dimensi pengetahuan, sikap, dan perilaku dengan fokus area sesuai dengan kebutuhan di internal Badan Litbang Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan berada pada tingkat sedang. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi untuk meningkatkan tingkat kesadaran dari para pegawainya.

---

ABSTRACTNational Institute of Health Research and Development (NIHRD) is a government research institution under coordination of The Ministry of Health. As a government research institution, NIHRD has a number of information assets to support the duties and functions of organizations in research and development in the health sector. Over the past five years there have been many information security incidents at NIHRD from both internal and external, such as phishing e-mail, application and website destruction, data loss and damage due to accident, etc. that potentially threaten organizational performance. These threats can harm the organization such as financial loss, loss of data, or even loss of organizational credibility.Information security is an effort to protect and secure information assets from threats that can endanger information assets. Efforts to protect and safeguard an organization's information assets from threats are not only about safeguarding infrastructure, hardware and software from outside attacks. One important factor is the factor of human resources as an internal organization which is the weakest link in the information security system, so the key to information security is awareness in securing information. Therefore, measuring the level of information security awareness is very important in efforts to improve information security to be able to determine the right policy in the organization itself.This research will be conducted at NIHRD with the aim to measure the level of information security awareness for employees. Data collection was carried out using a questionnaire that would measure the dimensions of knowledge, attitudes, and behavior in respondents with a focus on information security areas in accordance with the internal needs of NIHRD. The result shows that information security awareness of NIHRD in the middle level. That is why NIHRD needs supervision and evaluation to improve awareness level of its employee."

"Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembagaintelijen keuangan yang bertugas untuk mencegah dan memberantas tindak pidanapencucian uang di Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya, PPATK melibatkan banyak data dan dokumen negara yang bersifat rahasia dan sangat rahasia. Kewajiban PPATK maupun pegawai PPATK dalam menjaga kerahasiaan informasi tertuang pada Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Untuk menjaga kerahasiaan data dan dokumen negara, PPATK senantiasa melakukan sosialisasi kesadaran keamanan informasi secara rutin kepada pegawai PPATK, khususnya pegawai yang mengelola maupun mengakses data dan dokumen negara secaralangsung. Namun hasil simulasi internal menggunakan metode social engineering yang dilakukan terhadap pegawai PPATK secara acak pada Desember 2017 menunjukkanbahwa masih terdapat pegawai yang terpancing dan memberikan informasi yang tidakseharusnya diberikan kepada orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapapegawai yang belum memiliki kesadaran keamanan informasi yang tinggi sesuai dengan kebutuhan PPATK, dan dapat menimbulkan citra buruk terhadap PPATK danmengganggu fungsi PPATK untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucianuang. Secara hukum, kelalaian yang diakibatkan oleh kurangnya kesadaran informasi dapat dikenakan pidana denda maupun pidana penjara sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang yang disebutkan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai PPATK pada tiap-tiap fokus area berdasarkan pedoman keamanan informasi yang telah dimiliki oleh PPATK, dengan menggunakan teori Knowledge, Attitude, Behavior (KAB), serta untuk mengetahui aspek mana saja yang masih perlu dilakukan peningkatan kesadaran keamanan informasi sehingga diharapkan seluruh pegawai PPATK dapat memiliki tingkat kesadaran keamanan informasi yang tinggi dan kerahasiaan data dandokumen negara yang dikelola oleh PPATK dapat terjaga dengan baik. Hasil penelitian dari 159 responden menunjukkan bahwa tingkat kesadaran keamananinformasi pegawai PPATK berada pada kategori Sedang dan masih membutuhkanpeningkatan kesadaran keamanan informasi, khususnya di area Pertukaran Informasi, Pengendalian Akses Informasi dan Manajemen Insiden Keamanan Informasi. Selain itu, analisis yang dilakukan juga membuktikan bahwa pengetahuan memberikan pengaruh yang positif terhadap sikap dan perilaku seseorang, sehingga PPATK dapat meningkatkan tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai dengan menanamkan pengetahuan yang lebih banyak.......Indonesia Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC/PPATK) is a financial intelligent agency that prevent and eradicate money laundering in Indonesia. As an intelligent unit, PPATK handles a lot of confidential and highly confidential state documents. Therefore, PPATK as an institution and its employees holds an obligation to keep confidentiality as stated in Law of the Republic of Indonesia Number 8 Year 2010 regarding Countermeasure and Eradication of Money Laundering and Law of the Republic of Indonesia Number 17 Year 2011 regarding State Intelligence. In order to keep confidentiality, PPATK routinely holds information security awareness events for its employees, especially for those who have direct access to data and/or state documents. Even so, internal social engineering simulation result in December 2017 shows that some of the employees still willing to give information to unauthorized party.This means that there are employees that did not meet PPATKs information security awareness standard. It can deliver negative impact for PPATKs image in society. Furthermore, it can interupt PPATKs role as a financial intelligent unit. By law, a negligence caused by lack of information security awareness can be charged by fine penalties or even jail as stated in Law of the Republic of Indonesia Number 8 Year 2010 regarding Countermeasure and Eradication of Money Laundering and Law of the Republic of Indonesia number 17 Year 2011 regarding State Intelligence. This research aims to measure information security awareness of PPATKs employees on each focus area based on PPATK information security policy by using Knowledge, Attitude, Behavior (KAB) theory, and also to understand which focus area that still needs improvement to be able to increase PPATK employees information security awareness level and maintain confidentialy in their work. The result of this research gained from 159 respondents answers shown that the level of PPATK employees information security awareness is Average and there are 3 areas that are lack of awareness, which are Information Trading, Information Access Control and Information Security Incident Management. This research also concluded that a better knowledge affects positively to a better attitude and behavior, thus PPATK can develop their employees awareness by providing them with better knowledge in informationsecurity."

"Perlindungan informasi sangat penting bagi organisasi, pemerintah, maupun individu. Pengembangan langkah-langkah untuk melawan akses ilegal ke informasi adalah hal yang menjadi  perhatian utama saat ini. Terdapat cukup banyak teknik serangan siber  seperti phising, pretexting, baiting, dll. Sehingga dibutuhkan tingkat kesadaran individu yang tinggi agar dapat terhindar dari serangan tersebut. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini mengusulkan KAB(Knowledge, Attitude, Behaviour) dan Taksonomi Bloom untuk mengetahui level awareness individu terhadap serangan siber. Beberapa solusi yang telah dibuat seperti membuat anti-phising framework dan membuat sebuah pelatihan. Namun, ada banyak kekurangan seperti tidak semua aspek divalidasi dalam penelitian sebelumnya. Solusi yang dibuat dengan mengukur tingkat kesadaran keamanan informasi terhadap serangan siber dengan pendekatan berbasis Taksonomi Bloom. Dalam penelitian ini penggunaan Taksonomi Bloom dikaitkan dengan metode KAB (Knowledge, Attitude dan Behaviour). Dari metode pengukuran dengan kuesioner dan prototipe didapatkan bahwa lima dari enam aspek memiliki rata-rata diatas 30 untuk hasil kuesioner. Adapun untuk hasil prototipe didapatkan hanya empat dari 12 responden yang memenuhi kreteria Level 3 pada Taksonomi Bloom. Kedua hasil tersebut menunjukan bahwa tingkat kesadaran individu terhadap keaman informasi masih rendah dan perlu untuk ditingkatkan.......Information protection is very important for organizations, governments, and individuals. The development of measures to combat illegal access to information is a matter of major concern today. There are quite a number of cyber attack techniques such as phishing, pretexting, baiting, etc. So it takes a high level of individual awareness in order to avoid these attacks. Based on this, this study proposes KAB (Knowledge, Attitude, Behavior) and Bloom's Taxonomy to determine an individual's level of awareness of cyber attacks. Several solutions have been made such as making an anti-phishing framework and creating a training. However, there are many drawbacks such as not all aspects have been validated in previous studies. Solutions made by measuring the level of information security awareness against cyber attacks with an approach based on Bloom's Taxonomy. In this study the use of Bloom's Taxonomy is associated with the KAB method (Knowledge, Attitude and Behavior). From the measurement method with questionnaires and prototypes, it was found that five of the six aspects had an average above 30 for the results of the questionnaire. As for the prototype results, only four of the 12 respondents met the Level 3 criteria in Bloom's Taxonomy. These two results indicate that the level of individual awareness of information security is still low and needs to be improved."

"ABSTRAKKemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat memiliki potensi pemanfaatan secara luas dan dapat membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Seiring dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan maka masalah keamanan informasi merupakan aspek yang perlu diperhatikan. Beberapa insiden keamanan informasi terkait penggunaan teknologi informasi terjadi di Pemerintah DKI Jakarta. Saat ini keamanan informasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum sesuai harapan dan masih perlu ditingkatkan dari segi teknologi, proses dan manusia. Aspek manusia merupakan salah satu aspek penting dalam keamanan informasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan beberapa sosialisasi terkait dengan keamanan informasi namun sampai saat belum pernah dilakukan evaluasi untuk mengukur kesadaran pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi keamanan informasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari aspek manusia dengan menggunakan model Knowledge, Attitude, Behavior (KAB). Bobot dimensi dan fokus area keamanan informasi yang diukur menggunakan Analytic Hirarchy Process (AHP). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner dengan quota sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan terhadap keamanan informasi memiliki pengaruh positif terhadap sikap dan pengetahuan dan sikap terkait keamanan informasi memiliki pengaruh positif terhadap perubahan perilaku pegawai. Level pengukuran kesadaran pegawai terhadap keamanan informasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sedang.

---

ABSTRACT

The rapid progress of communication and information technology has the potential for widespread use and can open opportunities for access, management and utilization of information in large volumes quickly and accurately. Along with the use of information and communication technology in the administration of government functions, information security issues are aspects that need attention. Several information security incidents related to the use of information technology occurred in the DKI Jakarta Government. At present, information security in The Provincial Government of DKI Jakarta has not been as expected and still needs to be improved in terms of technology, process and people. Human aspects are an important aspect of information security. The Provincial Government of DKI Jakarta has carried out several socialization related to information security but until now there has never been an evaluation to measure the awareness of The Provincial Government of DKI Jakarta employees. This study aims to evaluate the condition of information security in The Provincial Government of DKI Jakarta from the human aspect by using the Knowledge, Attitude, Behavior (KAB) model. The dimensions and focus of the information security area were measured using the Analytic Hierarchy Process (AHP). Data collection techniques were conducted by questionnaire method with quota sampling. The results showed that knowledge of information security had a positive influence on attitudes and knowledge and attitude related to information security had a positive influence on changes in employee behavior. The level of measurement of information security awareness of employee in The Provincial Government of DKI Jakarta is average."

"[Kabupaten Lamongan saat ini berstatus sebagai Kawasan Ekonomi Khusus KEK kawasan kemaritiman industri perkapalan. Penunjukkan tersebut didorong oleh faktor faktor yang mendukung perkembangan industri galangan kapal di Kabupaten Lamongan. Skripsi ini akan berfokus kepada kebijakan pajak yang berlaku pada industri galangan kapal khususnya di Kabupaten Lamongan dan akan melakukan analisis apakah kebijakan pajak yang ada telah mendukung industri galangan kapal di Kabupaten Lamongan sesuai dengan perspektif Quintuple Helix. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan pajak yang ada bukan menjadi satu satunya faktor untuk berkembangnya industri galangan kapal di Kabupaten Lamongan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan namun terdapat faktor faktor lain di dalam perspektif Quintuple Helix yang berpengaruh dalam mengembangkan industri galangan kapal.......Lamongan current status is a Specific Economic Zone SEZ for maritime shipping industry. This status is driven by some factors which support the development of shipbuilding industry in Lamongan. This thesis will focus on tax incentives that are applied in the shipbuilding industry especially in Lamongan. This thesis will also analyze whether the existing policies have supported the shipbuilding industry in Lamongan according to Quintuple Helixs perspective. This research was conducted with a qualitative approach and method. The result is that the tax policies is not the only factor that make shipyard industry in Kabupaten Lamongan develop toward sustainable development principle but also other factors in Quintuple Helixs perspective influential in developing the shipbuilding industry.;Lamongan current status is a Specific Economic Zone SEZ for maritime shipping industry This status is driven by some factors which support the development of shipbuilding industry in Lamongan This thesis will focus on tax incentives that are applied in the shipbuilding industry especially in Lamongan This thesis will also analyze whether the existing policies have supported the shipbuilding industry in Lamongan according to Quintuple Helix rsquo s perspective This research was conducted with a qualitative approach and method The result is that the tax policies is not the only factor that make shipyard industry in Kabupaten Lamongan develop toward sustainable development principle but also other factors in Quintuple Helix rsquo s perspective influential in developing the shipbuilding industry , Lamongan current status is a Specific Economic Zone SEZ for maritime shipping industry This status is driven by some factors which support the development of shipbuilding industry in Lamongan This thesis will focus on tax incentives that are applied in the shipbuilding industry especially in Lamongan This thesis will also analyze whether the existing policies have supported the shipbuilding industry in Lamongan according to Quintuple Helix rsquo s perspective This research was conducted with a qualitative approach and method The result is that the tax policies is not the only factor that make shipyard industry in Kabupaten Lamongan develop toward sustainable development principle but also other factors in Quintuple Helix rsquo s perspective influential in developing the shipbuilding industry ]"

"Digitalisasi telah menjadi bagian integral dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), baik untuk mendukung sistem layanan administrasi internal maupun untuk memberikan layanan publik secara digital. Namun seiring dengan masifnya pemanfaatan TIK menimbulkan berbagai permasalahan, diantaranya adalah terjadinya insiden keamanan informasi. Meskipun telah dilakukan upaya teknis dan prosedural untuk menjaga dan meningkatkan keamanan sistem yang dikelola, masih ditemukan isu dari sisi sumber daya manusia, khususnya terkait kesadaran keamanan informasi pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai Kominfo serta merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil pengukuran. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan model Knowledge, Attitude, Behavior (KAB) dan Human Aspects of Information Security Questionnaire (HAIS-Q) pada dimensi pengetahuan, sikap, dan perilaku dengan 9 fokus area. Selain itu, dilakukan pembobotan derajat kepentingan dari setiap dimensi dan fokus area menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP). Pengambilan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner daring kepada pegawai Kominfo dengan random sampling dan dianalisis dengan pendekatan statistik deskriptif untuk menghitung nilai kesadaran keamanan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai Kominfo secara keseluruhan berada kategori cukup. Masih terdapat fokus area yang masuk dalam kategori buruk, yaitu terkait manajemen password dan penggunaan internet pada dimensi perilaku. Berdasarkan hasil pengukuran, dilakukan pendalaman hasil kuesioner dan perumusan rekomendasi melalui wawancara. Penelitian ini merekomendasikan untuk melakukan langkah peningkatan kesadaran keamanan informasi pada perilaku pegawai terkait manajemen password dan penggunaan internet. Selain itu, diberikan juga rekomendasi fokus area kesadaran keamanan informasi yang perlu menjadi perhatian pada setiap unit kerja dan rekomendasi secara umum. ......Digitalization has become an integral part of the tasks and functions of the Ministry of Communication and Informatics (Kominfo), both to support internal administrative service systems and to provide digital public services. However, the widespread use of Information and Communication Technology (ICT) has brought about various issues, including information security incidents. Despite technical and procedural efforts to maintain and enhance the security of the managed systems, issues related to human aspect, particularly the awareness of information security among employees, are still prevalent. This research aims to identify and measure the level of information security awareness among Kominfo employees and formulate recommendations based on the measurement results. The measurement is conducted using the Knowledge, Attitude, Behavior (KAB) model and the Human Aspects of Information Security Questionnaire (HAIS-Q) across dimensions of knowledge, attitude, and behavior with nine focus areas. Furthermore, the importance weighting of each dimension and focus area is determined using the Analytic Hierarchy Process (AHP). Data collection is done through online questionnaires distributed to Kominfo employees using random sampling, and it is analyzed using descriptive statistical approaches to calculate the information security awareness scores. The research results indicate that the overall level of information security awareness among Kominfo employees falls within the moderate category. However, there are still focus areas that fall into the poor category, particularly concerning password management and internet usage in the behavior dimension. Based on the measurement results, the analysis are conducted and recommendations are formulated through interviews. This study recommends to focus on the improvement of employees in the password management and internet usage behaviour. Additionally, recommendations are given to improve information security awareness for each work unit as well as general recommendations. "

"Polri merupakan alat negara yang menggunakan teknologi informasi guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, serta perannya dalam pemerintahan Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan pemanfaatan sistem informasi pada Polri, turut berimplikasi pada meningkatnya risiko keamanan informasi. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya risiko keamanan informasi yang dapat dilihat dari berbagai laporan terkait upaya serangan siber yang ditujukan kepada Polri diantaranya laporan Id-SIRTII/CC, zone-h.org, hingga laporan internal Polri. Selain itu terdapat juga berbagai jenis serangan siber yang telah berhasil mengeksploitasi Polri diantaranya web defacement, phising, DDOS, hingga pencurian data personel. Manusia merupakan faktor yang perlu mendapatkan perhatian berkaitan dengan keamanan informasi. Oleh sebab itu tujuan dari penelitian ini adalah melakukan evaluasi keamanan informasi Polri dengan mengukur tingkat kesadaran keamanan informasi personel Polri. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan sequential explanatory mixed method yang mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan diikuti oleh pendekatan kualitatif guna mendapatkan hasil yang lebih optimal. Model penelitian dibangun berdasarkan model Knowledge, Attitude, dan Behavior (KAB) yang diperluas dengan penambahan dimensi budaya keamanan (security culture) dan karakteristik individual (individual characteristic) dalam organisasi. Pengukuran dilakukan menggunakan kuesioner The Human Aspects of Information Security Questionnaire (HAIS-Q) dan pernyataan dalam Organisational Security Culture Measure (OSCM) dengan total 54 pernyataan. Sampel penelitian adalah sebanyak 361 personel Polri yang tersebar di seluruh Indonesia dan dipilih secara kuota proporsional. Berdasarkan hasil pengukuran kuantitatif yang telah dilakukan diperoleh hasil tingkat kesadaran keamanan informasi personel Polri sebesar 96,02% dan termasuk pada pada kategori baik. Hasil tersebut turut dikonfirmasi dan divalidasi dari hasil wawancara bahwa responden mengetahui dengan baik setiap indikator pada masing-masing fokus area yang ditanyakan dalam kuesioner. Adapun dalam beberapa kasus dan kondisi tertentu memang masih ditemukan perilaku kebiasaan sharing password. Selain itu disebutkan juga bahwa saat ini email yang digunakan pada sistem bukan merupakan email dinas dan saat ini belum ada pelatihan khusus mengenai keamanan informasi. Namun hal tersebut tidak berpengaruh terhadap pengetahuan yang dimiliki oleh responden terkait kebijakan keamanan informasi yang menjadi indikator dalam penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, demi menjaga kondisi saat ini dapat disimpulkan bahwa perlu terus dilakukan sosialisasi keamanan informasi terhadap personel dengan implementasi program keamanan informasi seperti penyampaian pesan melalui media sosial, pelaksanaan seminar, dan penyertaan buku pedoman keamanan informasi.......The Indonesian National Police (INP) is a government institution that uses Information Technology in order to successfully implement its duty, purpose, and role within the Indonesian government. Along with the development of INP's Information System, the implied information security risk increases. This is evident based on the reports of cyber attack attempts towards INP such as ones by Id-SIRTII/CC, zone-h.org, and INP's internal reports. Various cyber-attacks on INP have also been successful, namely defacement, phishing, DDOS, and personnel data theft. One aspect of security that needs to be considered and requires attention regarding information security is the human factor. Accordingly, the purpose of this research is to evaluate the information security of INP by measuring the level of information security awareness of INP personnel. This research conducted using a sequential explanatory mixed-method approach that combines a quantitative approach followed by a qualitative approach in order to obtain optimal results. The research model is built based on the Knowledge, Attitude, and Behavior (KAB) model which is expanded by adding dimensions of security culture and individual characteristics within the organization. The questionnaire modeled based on the Human Aspects of Information Security Questionnaire (HAIS-Q) and Organizational Security Culture Measure (OSCM) questionnaire models with a total of 54 questions. The research sample consists of 361 INP’s personnel located throughout Indonesia and selected on a proportional quota. The result, based on the quantitative survey, shows that the information security awareness level of INP personnel are at 96.02% and are within the good category. These results were also confirmed and validated from the interview results that the respondents knew well each indicator in each focus area asked in the questionnaire. As for some cases and certain conditions, behavior in the habit of sharing passwords is still found. In addition, it was also stated that currently the email used in the system is non-official email and currently there is no special training on information security awareness. However, this did not affect the knowledge possessed by respondents regarding information security policy which is an indicator in this study. Based on these, in order to maintain current conditions it can be concluded that it is necessary to continue to disseminate information security to personnel by implementing information security programs such as sending messages through social media, hosting seminars, and providing information security guide."

"Penggunaan mobile payment di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Permen Kominfo RI) Nomor 20 Tahun 2016 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 18/40/PBI/2016. Pada kenyataannya data nasabah maupun transaksi rentan disalahgunakan. Salah satu akibat dari penyalahgunaan data adalah ancaman social engineering. Tujuan penelitian ini adalah menganilisis faktor yang memengaruhi kesadaran pengguna Gopay terhadap ancaman social engineering dan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran pengguna Gopay akan ancaman social engineering. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan penyebaran kuesioner. Penelitian ini menggunakan Knowledge Attitude Behaviour (KAB) model, lima fokus area terkait dan demografi responden dalam menyusun konseptual model yang menghasilkan 20 hipotesis. Proses olah data menggunakan Partial Least Square - Structural Equation Modelling (PLS-SEM). Metode pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner terhadap 218 responden. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat 11 dari 20 hipotesis yang diterima. Dihasilkan pula 19 rekomendasi guna meningkatkan kesadaran akan ancaman social engineering.......The use of mobile payments in Indonesia is regulated in the Regulation of the Minister of Communication and Information of the Republic of Indonesia (Permen Kominfo RI) Number 20 of 2016 and Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 18/40/PBI/2016. In fact, customer data and transactions are vulnerable to misuse. One of the consequences of misuse of data is the threat of social engineering. analyze the factors that influence Gopay users' awareness of social engineering threats and recommendations to increase Gopay users' awareness of social engineering threats. To achieve this goal, this study used a quantitative method by distributing questionnaires. This study uses the Knowledge Attitude Behavior (KAB) model, five related focus areas and respondent demographics in developing a conceptual model that produces 20 hypotheses. The data processing uses Partial Least Square - Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Method of data collection was done by using a questionnaire to 218 respondents. Result of this research is that there are 11 out of 20 accepted hypotheses. 19 recommendations were also made to increase awareness of social engineering threats."

"Timbulan sampah akan meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, sedangkan komposisi sampah mengalami perubahan setiap tahun akibat adanya perubahan pada pola hidup dan tingkat ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan tingkat pendapatan penduduk terhadap timbulan dan komposisi sampah, mengetahui keterkaitan tingkat pendidikan terhadap Pengetahuan, Sikap dan Perilaku (PSP), mengetahui pengaruh besarnya iuran sampah terhadap minat masyarakat dalam menangani sampah, serta mencari potensi reduksi sampah di Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok berdasarkan klasifikasi jenis perumahan dengan pendapatan tinggi, menengah dan rendah. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan cara survei ke lokasi sampling dan didukung oleh kuesioner. Metode pengukuran timbulan dan komposisi sampah mengacu pada SNI 19-3964-1994. Sedangkan, uji statistik digunakan untuk mencari keterkaitan antara 2 variabel yang diamati, yaitu melalui uji Anova one-way, uji-t sampel independen dan uji chi-square. Hasil penelitian menunjukkan, rata-rata penduduk yang berasal dari perumahan mewah menghasilkan timbulan sampah 0,240 kg/orang/hari atau 1,504 liter/orang/hari; perumahan menengah menghasilkan sampah 0,276 kg/orang/hari atau 1,594 liter/orang/hari; dan perumahan sederhana menghasilkan sampah 0,322 kg/orang/hari atau 2,502 liter/orang/hari. Komposisi sampah organik sangat dominan dihasilkan pada ketiga jenis perumahan, sedangkan komposisi sampah anorganik paling tinggi dihasilkan oleh perumahan mewah. Timbulan sampah tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, namun komposisi sampah dapat dipengaruhi. Selain itu, Tingkat pendidikan warga tidak mempengaruhi Pengetahuan Sikap dan Perilaku (PSP) dan kemampuan membayar iuran sampah pun tidak mempengaruhi minat warga dalam mengelola sampah sendiri. Potensi reduksi sampah untuk perumahan mewah dengan pengomposan adalah sebesar 51,26% dan daur ulang sampah sebesar 17,60%; perumahan menengah adalah sebesar 61,92% sampah untuk pengomposan dan 9,83% sampah untuk didaur ulang; dan perumahan sederhana adalah sebesar 51,51% sampah untuk pengomposan dan 10,46% sampah untuk didaur ulang. ......Solid waste generation will increase along with the population growth, whereas the solid waste composition changes each year due to changes in lifestyle and economic level of society. This study was aims to determine the relationship of income level towards generation and composition of solid waste, to know the relationship of education level on knowledge, attitudes and behavior (KAB), to know the impact of garbage fees to the interest of the community in dealing with waste, and to fine the potential reduction of garbage in the Sub-District Mekar Jaya, District Sukmajaya, Depok, based on classification of housing types with a high income, medium and low. The approach used in this study is a quantitative by survey to the sampling locations and supported by the questionnaire. The measurement method of waste generation and composition refers to the SNI 19-3964-1994. Meanwhile, statistical tests were used to search for linkages between two variables observed through a one-way Anova test, independent samples t-test and chi-square test. The results showed, the average resident coming from luxury housing produced waste 0.240 kg/person/day or 1.504 liters/person/day; intermediate housing generate waste 0.276 kg/person/day or 1.594 liters/person/day; and low-income housing generate waste 0.322 kg/person/day or 2.502 liters/person/day. The composition of organic waste produced very dominant in all three types of housing, while the highest composition of inorganic waste was generated by luxury housing. Solid waste generation is not influenced by income levels, but the composition of solid waste can be affected. In addition, education level does not affect the knowledge, attitudes and behavior of residents (KAB), and the ability's residents to pay garbage fees would not affect the public interest in managing their own waste. The potential of waste reduction for luxury housing with composting amounted to 51.26% and the recycling of waste by 17.60%; intermediate housing amounted to 61.92% of the waste for composting and 9.83% of the waste to be recycled, and low-income housing amounted to 51.51% of the waste for composting and 10.46% of the waste for recycling. "