Hasil Pencarian

Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query

Muhammad Afit Syahputra, author

Pembatalan Permohonan Hak atas Tanah dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Rah) = The Cancellation of Land Rights Application in the Complete Systematic Land Registration (A Study of the Raha District Court Decision Number 1/Pdt.G/2019/PN Rah)

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah. Program PTSL sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak tanah menjadi tujuan paling mendasar. Presiden mendorong kegiatan ini melalui Intruksi Presiden Nomor 2 tahun...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rabiatul Adabia Zahra, author

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Pada Akta Jual Beli Dari Objek Tanah Yang Masih Dalam Upaya Hukum (Studi Simulasi Kasus Tanah Sengketa di Kota Depok) = Responsibilities of Land Deed Officials on Sale and Purchase Deeds of Land Objects Still Under Legal Effort (Study Simulation of Disputed Land Cases in Depok City)

Tanah merupakan suatu bagian yang penting bagi kehidupan manusia, tanah-tanah ini harus didaftarkan untuk mendapat validasi kepemilikan yaitu, melalui sistem pendaftaran tanah yang difasilitasi oleh Kantor Pertanahan. Dalam hal pendaftaran tanah sering ditemukan kesalahan pada administrasi yang dapat menyebabkan sertipikat hak atas tanah menjadi cacat administrasi, hak ini biasanya berujung...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Arief Wibowo, author

Analisis kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kantor pertanahan kota Gorontalo

Dalam hal penyelenggaraan pengelolaan tanah, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan penguasaan dan hak-hak atas tanah (land tenure and land right) lembaga yang berwenang adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) untuk tingkat pusat sedangkan untuk tingkat daerah adalah Kantor Pertanahan sebagai organisasi publik yang berhak menyelenggarakan pengelolaan pertanahan dan...

Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2011

T 28057

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Alya Shafira, author

Implementasi layanan elektronik pemeliharaan data pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat = Implementation of electronic services for maintaining land registration data at The Bogor City Land Office, West Java Province.

Dunia hari ini sedang mengalami suatu perubahan besar, yaitu era Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri merupakan perubahan dalam mekanisme produksi barang dan jasa yang ditandai dengan salah satu ciri, yaitu penggunaan jaringan internet. Perubahan ini dirasakan tidak hanya oleh sektor swasta, tetapi juga oleh organisasi Pemerintah. Kementerian Agraria dan Tata...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fajar Putra P., author

Analisis pelayanan prima pada pelayanan pendaftaran tanah di kantor pertanahan kabupaten Bogor = Service excellence analysis on land register service in kantor pertanahan Bogor regency

Skripsi ini menggambarkan bagaimana penerapan pelayanan prima pada pelayanan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Kegiatan pendaftaran tanah ini penting demi menjamin kepastian hukum bagi setiap pemegang hak atas suatu bidang tanah demi menghindari terjadinya sengketa tanah di kemudian hari. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif teori pelayanan...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2014

S56020

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Wulan Rizkarina, author

Tinjauan yuridis terhadap pengalihan hak atas tanah yang berada dalam sita jaminan pengadilan negeri (Analisa putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 278 PK/PDT/2010) = Judicial review on the transfer of land that is put under the collateral forclosure (Analysis of the supreme court decision number 278 PK/PDT/2010)

Sita jaminan adalah tindakan menempatkan obyek sengketa ke dalam penguasaan pengadilan. Hal ini guna menjaga agar gugatan penggugat tidak menjadi kabur dan sia-sia. Sita jaminan harus dinyatakan sah dan berharga agar dapat mengikat dengan sempurna. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 278 PK/PDT/2010 menganalisa mengenai jual beli tanah sita jaminan...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T31499

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Maximillian Billy Tjiotijono, author

Girik sebagai bukti hak dalam pewarisan (Studi kasus putusan PTUN Surabaya nomor 169 G 2018 PTUN.SBY tahun 2019) = Girik as proof of inheritance right (Case study of PTUN Surabaya decision number 169 G 2018 PTUN.SBY Year 2019)

Tesis ini membahas mengenai sengketa tanah waris yang tidak bisa dilakukan proses persertipikatan untuk pertama kalinya oleh sang ahli warisnya. Kasus ini diawali dengan penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah sebidang tanah dengan bukti girik yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 00163 Desa Kel....

2020

T54932

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Chyntia Putri, author

Penyelesaian Sengketa Terhadap Tanah Yang Telah Bersertipikat Hak Milik Pada Kantor Pertanahan Jakarta Pusat = The Completion Of Dispute Againts The Land That Has Private Rights In National Land Agency of Central Jakarta

Sertipikat tanah merupakan surat tanda bukti hak yang diberikan sebagai bukti sah kepemilikan hak atas tanah yang diperoleh melalui proses pendaftaran tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional. Meskipun sebagai tanda bukti yang sah namun dalam prakteknya masih saja terjadi sengketa terhadap kepemilikan hak atas tanah. Salah satu sengketa tanah yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Prisakanti Maheswari Qaniah, author

Mediasi Kasus Pertanahan yang Dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (Studi Kasus Hasil Mediasi Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II Periode Tahun 2023) = Mediation of Land Cases Carried Out by the National Land Agency (Case Study on the Mediation Outcome of the Land Office of Bogor District II for the Period of 2023)

Skripsi ini membahas mengenai Mediasi kasus pertanahan yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan dasar hukum Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian doktrinal yang menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ali Sadikin, author

Tinjauan yuridis terhadap pemekaran kantor pertanahan kota Surabaya = Juridical review of expansion office land into the city Surabaya

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah suatu lembaga secara struktural dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, BPN mempunyai tugas pokok administrasi membuat dan menghasilkan produk hukum yaitu Sertifikat Hak Atas Tanah, Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun dan Hak-hak lain yang berkaitan dengan Tanah. Dalam Suatu Kepemilikan Hak...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T21702

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian