Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKondisi stres yang dialami narapidana narkoba di rutan disebabkan karena tuntutan dan kebutuhan yang tidak sesuai yaitu dengan adanya rasa keterbatasan yang dimiliki mereka dalam hal ruang gerak, komunikasi dengan dunia di luar penjara dan tidak dapat mengkonsumsi narkoba yang mereka butuhkan. Adanya kenyataan tersebut tentunya menimbulkan dampak-dampak psikologis pada para narapidana antara lain kehilangan kepribadian, kehilangan rasa aman, kehilangan kemerdekaan individual, kehilangan kebebasan berkomunikasi, kehilangan pelayanan, kehilangan hubungan heteroseksual, kehilangan harga diri, kehilangan percaya diri dan kreativitas (Sykes, 1958). Mereka tidak dapat menghindari kondisi ini dan mereka dituntut untuk bisa menerima kondisi tersebut serta dapat mengatasinya sendiri. Narapidana laki-laki kasus narkoba yang di tempatkan di Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Pusat, subyek diasumsikan memiliki sumber stress baik dari aspek stress psikologis, aspek stress fisiologis dan aspek stress lingkungan. Penelitian ini akrui membahas sumber stress yang dibahas oleh Martin & Osbome dan bagaimana perilaku coping bagi para subyek tersebut Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sumber stres dan perilaku coping yang dialami oleh narapidana laki-laki kasus narkoba di Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Pusat. Pada penelitian ini sumber stres yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan alat ukur stres psikologis dan lingkungan adalah pembagian sumber stres menurut Martin & Osbome, sedangkan alat ukur stres fisiologis adaptasi dari Atkinson dan alat ukur perilaku coping adaptasi dari Carver, Weintrub & Scheier. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa secara keseluruhan kondisi-kondisi stres berasal dari faktor lingkungan, dan kemudian diikuti dengan faktor keluarga. Jika dilihat dari faktor usia, jumlah terbesar berada pada rentang usia 20 - 25 tahun sebanyak 34 orang. Status pernikahan subyek yang terbanyak adalah tidak menikah, yaitu sebanyak 40 orang. Rata-rata pendidikan subyek yang paling banyak adalah SMU yaitu dengan frekuensi 42 orang dan mayoritas subyek penelitian belum pernah di penjara. Jenis narkoba yang banyak dipakai adalah putaw kemudian ganja dan shabu-shabu. Frekuensi hukuman terbanyak ada 18 orang dengan vonis dibawah 1 tahun. Status pekerjaan subyek penelitian sebanyak 22 orang tidak bekerja, 14 orang pelajar dan 23 orang sebagai pekerja. Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa narapidana narkoba tidak menunjukkan stres yang khusus sebagai pemakai narkoba, tetapi mengalami stres sebagai narapidana."

"Hukuman yang berat dengan hukuman mati bila dilaksanakan secara tegas dan konsisten akan mengurangi kejahatan narkoba. Namun adanya Grasi sebagai kekuasaan yang absolut tersebut tidak dapat dikontrol atau dinilai oleh pengadilan merupakan hal yang dapat menggugurkan leak untuk melaksanakan eksekusi. Pennasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh grasi terhadap eksekusi hukuman mati khususnya kepada terpidana kasus narkoba diwilayah pengadilan Tangerang. Serta berupaya untuk mengupas masaiah yang berkenaan dengan penerapan Undang-undang Grasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-sosiologis dan metode deskriptif analitis. Metode yuridis nonnatif-sosiologis, yang menitikberatkan penelitian terhadap data sekunder berupa Mahan hukum primer. Sedangkan metode deskriptif analitis untuk memperoleh gambaran secara integral dan komprehensif serta sistematis tentang teori-teori hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dari para pelaku tindak pidana narkoba. HashI penelitian menunjukkan bahwa grasi dalam rangka menyelenggarakan keadilan bagi masyarakat, sebagai salah satu fungsi Pemerintah menjaiankan tanggung jawabnya untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Pada dasarnya sikap Presiden keras, tegas, dan konsisten terhadap pemberantasan narkoba dan tidak alum .memberikan grasi kepada mereka yang merusak generasi muds, menghancurkan masa depan. Hal ini jelas menunda dan menangguhkan eksekusi mati terpidana. Adanya kasus terpidana yang mengajukan grasi untuk kedua kalinya dan putusan penolakan grasi yang sulit dilaksanakan menunjukkan Undang-undang Grasi perlu ditinjau kembali. Dan eksekusi hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba merupakan salah satu upaya penegakan hukum di Indonesia. Serta hanya bagian dari upaya dalam pemberantasan kejahatan narkoba selain adanya peran langsung dari masyarakat.

---

The hardest sentence by death sentence if it is realized consistently and firmly, then, it will reduce criminal case of narcotics and elicit drugs. Nevertheless, such a pardon granted by state as absolute power that may not be controlled or valued by court it may result in the abortion of right to realize execution. The problem arising in this research is regarding a pardon impact against execution of death sentence for case of narcotics and elicit drugs in district court of Tangerang specially. And also to discuss the problems pertaining to application of laws on a pardon granted by state. This research used both normative-sociologic juridical and descriptive analytical methods. Normative-sociologic juridical method underlying secondary data such as primary legal books, whereas, descriptive analytical method in order to obtain integral and comprehensive illustration and systematic of criminal law theory to give legal protection for society from criminal actors of narcotics and elicit drugs. Research result indicating that a pardon within framework to perform justice for society as one government functions to implement their duties and responsibilities to create conducive condition. Basically, the attitude of President is firm, consistent and strong to fight narcotics and elicit drugs and will not give a pardon for who had destructed young generation and eliminate the national future. Obviously, it had postponed and delayed death sentence execution. The case of criminal actor who had filed the second a pardon and judgement of a pardon refusal that may not be realized easily, it indicates that laws on a pardon should be reviewed. And execution of death sentence against criminal actor of narcotics and elicit drugs is one of efforts to enforce law in Indonesia. And as part of efforts to fight criminal commitment of narcotics and elicit drugs as well as direct participation from society."

"Tesis ini membahas mengenai analisis keterlibatan oknum polisi dalam kasus narkoba berdasarkan penjelasan dari Fredy Budiman kepada Haris Azhar ketika berkunjung ke Lapas Nusakambangan pada tahun 2014 yang lalu. Berdasarkan hasil penjelasan dari Fredy Budiman tersebut, kemudian Haris Azhar mempublikasikannya di media sosial Facebook yang membuat dirinya dilaporkan ke Bareskrim Polri dengan tuduhan pencemaran nama baik. Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara kepada Haris Azhar dan menghimpun dokumen terkait yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi Haris Azhar mempublikasikan penjelasan dari Fredy Budiman di media sosial dikaitkan dengan beberapa teori, maka dapat dianalisis sebagai berikut: dikaitkan dengan teori perilaku beralasan Ajzen dan Martin Fishbein, motivasi Haris Azhar tersebut adalah dilakukan dengan suatu niatan agar masyarakat atau publik dapat mengetahui bahwa kejahatan narkoba yang dilakukan oleh terpidana mati Fredy Budiman dapat berjalan dengan lancar karena dilindungi oleh aparat kepolisian, BNN dan TNI; dikaitkan dengan teori kepribadian Allport, motivasi Haris Azhar tersebut dilakukan berdasarkan pemikiran dan kepribadiannya sebagai salah seorang aktivis yang menggeluti masalah-masalah sosial, mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pernyataan dari Fredy Budiman kepada masyarakat; dikaitkan dengan teori komunikasi massa Menurut Jean Baudrillard, maka aksi yang dilakukan oleh Haris Azhar tersebut tidak dapat dipisahkan dari pemberitaan media massa yang gencar membahas masalah publikasinya; sementara dikaitkan dengan teori Etika menurut Bertens, bahwa Haris Azhar sudah memperhitungkan dampaknya, yakni akan menuai pro dan kontra dimasyarakat. Sedangkan apabila dianalisis berdasarkan perspektif hukum pidana dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, maka aksi yang dilakukan Haris Azhar adalah tidak mengarah pada subjek hukum manusia orang/natuurlijke persoon tertentu karena tidak disebutkan dalam pernyataannya. Oleh karena itu pencemaran nama baik yang didakwakan kepadanya berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, penerapannya harus mengacu pada Pasal 310 dan Pasal 311 KUH Pidana atau mengacupada sumber hukum lain.

---

This thesis had made to discuss about the involvement of police officer, by analyzing the explanation of Fredy Budiman to Haris Azhar during the jail visit on 2014 at Nusa Kambangan. Based on that explanation, then Haris Azhar took an action by publishing the result on Facebook, that lead him self to be reported at Bareskrim Polri as defamation. This research is using the interview method on Haris Azhar and collecting related documents to be analyzed with qualitative descriptive approach. The result of this research showed that the purpose of Haris Azhar doing the publishment on social media can be related to some theories The reasoned behavior theory by Ajzen and Martin Fishbein, explain the purpose of Haris Azhar is to have public attention about how the drugs crimes by Fredy Budiman can be run easily because of the involvement of Police Officer, BNN, and TNI. Allport's personality theory, explain that the purpose of Haris Azhar based on his mindset and personality as one of the Indonesian Social Activist. Mass communication theory according to Jean Baudrillard, Haris Azhar's act can't be separated from the news on mass media that aggresively talk about what he did. Ethics theory by Bertens and Duska, Haris Azhar has considered the impact of his action that will cause the pros and cons in the community. Meanwhile, based on criminal law perspective and UU No 11 of 2008 about ITE, the defamation report to Haris Azhar should be referring to article 310 and 311 KUHP or referring to the otherl egal resources."

"Kejahatan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan tidak biasa yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (organization crime) dan sudah bersifat transnasional (transnational crime). Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1976 menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika. Kota-kota besar di Indonesia merupakan daerah transit peredaran narkoba, namun seiring perkembangan globalisasi dunia, kota-kota besar di Indonesia sudah merupakan pasar peredaran narkoba. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut. Tesis ini menganalisis mengenai Penanganan Tindak Pidana Narkotika Oleh Polres Jakarta Barat Studi Kasus: Pengungkapan Pabrik Sabu Di Cipondoh Tangerang. Dimana dalam kasus tersebut dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi, dan sangat rahasia. Tindak pidana narkoba yang telah berkembang menjadi kejahatan yang bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkoba. Pabrik sabu Cipondoh ini mampu memproduksi sabu setara dengan sabu kualitas impor. Bahkan dikatakan bahwa pabrik sabu pertama di Indonesia yang kualitasnya setara dengan kualitas impor. Adapun Bentuk penanganan terhadap kasus tindak pidana dalam konteks penanganan kasus pabrik sabu Cipondoh ini dilakukan mulai dari: pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan barang bukti lewat laboraturium. Sedangkan dalam penanganan kasus pabrik Cipondoh ini terdapat faktor penghambat yakni: 1.Faktor Hukum; 2.Faktor Aparatur Penegak Hukum; 3.Faktor Lingkungan; 4.Faktor Masyarakat; 5.Faktor SDM; 6.Faktor Kebudayaan, sementara faktor yang membantu penanganan Pabrik sabu Cipondoh Tangerang ini adalah: 1.Faktor Hukum; 2.Faktor Penegak Hukum; 3.Sarana & Prasarana; 4.Faktor Masyarakat.

---

The narcotics offense is a form of unusual crime that is carried out systematically, using high-level modus operandi and sophisticated technology, and performed in an organized manner (organization crime) and transnational in nature (transnational crime). With the enactment of Law Number 35 of 2009 on Narcotics replacing Law Number 22 of 1997 and Law Number 9 of 1976 signifies the seriousness of the government in overcoming the danger of narcotics abuse. The big cities in Indonesia are transit areas of drug trafficking, but along with the development of world globalization, the big cities in Indonesia have become drug trafficking markets. Law enforcement against narcotics offenses has been largely carried out by law enforcement officers and received many verdicts. Law enforcement should be expected to become a deterrent factor against the increase of narcotics illicit trade and trafficking. However, in reality, as law enforcement intensifies, the narcotics trafficking and illicit trade also increase.

This thesis analyzes the Narcotics Offense Handling by the West Jakarta Sub-regional Police Case Study: Disclosure of the Crystal Meth Factory in Cipondoh, Tangerang. In this case, the offense is performed together, in fact by a well-organized, orderly and covert syndicate. The drug offense developed into a transnational crime, applying the use of sophisticated modus operandi and technology, including securing proceeds from the drug offense. The Cipondoh crystal meth factory was able to produce crystal meth of imported quality. It was in fact stated as the first crystal meth factory in Indonesia with a quality equivalent to imported quality. The handling of the criminal case in the context of the Cipondoh crystal meth factory case was conducted beginning with: summons, arrest, detention, search, seizure, laboratory examination of evidence. In handling the Cipondoh factory case, there are impeding factors namely: 1.Legal Factor; 2.Law Enforcement Officer Factor; 3.Environmental Factor; 4.Community Factor; 5.Human Resources Factor; 6.Cultural Factor, whereas factors that facilitate the handling of the Cipondoh Tangerang crystal meth factory are: 1.Legal Factor; 2.Law Enforcement Factor; 3.Infrastructure; 4.Community Factor. "

"Permasalahan narkotika di Indonesia masih sangat tinggi termasuk dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Permasalahan ini juga terjadi di wilayah hokum Polres Cirebon Kota dengan adanya tren kenaikan penyalahgunaan narkoba. Namun disaat yang bersamaan terdapat penurunan jumlah Pengungkapan kasus yang mengimplikasikan adanya penurunan maupun faktor lain yang mempengaruhi kinerja anggota baik yang berasal dari internal maupun dari eksternal. Oleh karena itu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi SDM Res Narkoba Polres Cirebon Kota, termasuk didalamnya analisa terhadap komepetensi SDM dan proses pengembangan SDM di Fungsi Res Narkoba Polres Cirebon Kota. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara, pengamatan dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini termasuk Kapolres Cirebon kota AKBP M. Rano, SH, S.IK, MH., Kasat Resnarkoba Polres Cirebon kota, Anggota Reserse Narkoba Polresta Cirebon, tersangka TP Narkoba dan Warga Masyarakat kota Cirebon. Analisa dalam penelitian ini dilakukan secara analitis deskriptif. Hasil temuan penelitian SDM dan pelayanan kepada masyarakat berjalan efektif, efisien dan memiliki sasaran. Koordinasi lintas sektoral di Polres Cirebon Kota menjadi faktor penting untuk mendukung keberhasilan kinerja Sat Resnarkoba. Sebagai fungsi yang mengemban tugas represif, Sat Resnarkoba harus banyak berkoordinasi dengan fungsi preemtif dan fungsi preventif yang ada di Polres Cirebon Kota, Kepolisian Resort Cirebon Kota dengan melakukan upaya preventif dan represif yaitu Upaya Preventif yang dilakukan oleh pihak Polres Cirebon Kota untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan mengutamakan upaya pencegahan daripada penindakan.

---

The problem of narcotics in Indonesia is still very high, including in cases of drug abuse. This problem also occurs at the Cirebon Kota Police jurisdiction with an increasing trend of drug abuse. But at the same time there is a decrease in the number of P21 which implies a decrease as well as other factors that affect the performance of members both from internal and external. Therefore, this study aims to analyze the condition of the human resources of the Cirebon City Police Narcotics Res. This research was conducted with a qualitative research approach with descriptive analysis method. The data in this study were collected using interview, observation and documentation studies. Informants in this study included the Cirebon Police Chief AKBP M. Rano, SH, S.IK, MH., Head of the Cirebon Police Narcotics Investigation Unit, members of the Cirebon Police Narcotics Investigation Unit, suspected TP Narcotics and citizens of Cirebon district. The analysis in this study was carried out by descriptive analysis. The research findings show that human resources and services to the community run effectively, efficiently and have targets. Cross-sectoral coordination at the Cirebon City Police is an important factor in supporting the successful performance of the Criminal Investigation Unit and the Narcotics Research Unit. As a function that carries out repressive duties, the Criminal Investigation Unit and the Narcotics Research Unit must coordinate a lot with the preemptive and preventive functions in the Cirebon City Police, Cirebon City Resort Police by carrying out preventive and repressive efforts, namely Preventive Efforts carried out by the Cirebon City Police to prevent the occurrence of criminal acts of narcotics abuse by prioritizing prevention efforts rather than prosecution. "