Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Renny Widhayantie F
Kawin kontrak menurut pandangan undangan-undangan N0 1/1974 tentang perkawinan : suatu kajian hukum keluarga menurut tata hukum di indonesia = Contract Marriage According To Law Number 1/1974 Views About Marriage
Abstrak :
Tesis ini membahas tentang kawin kontrak yang terkesan semakin ?legal? dan semakin marak di kalangan masyarakat. Berbagai aspek yang terkait di dalam kawin kontrak juga turut memenuhi uraian tesis ini. Diantaranya dampak buruk yang ada dari fenomena kawin kontrak, pandangan MUI sebagai lembaga keagamaan serta perannya dalam meniadakan kawin kontrak ini, serta akibat hukum bagi anak yang lahir dari hasil kawin kontrak dan untuk istri. Sampai dengan praktek yang terjadi pada pelaksanaan kawin kontrak yang terjadi di masyarakat. Tesis ini mengunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya, pendekatan yang dilakukan secara kwalitatif, dengan wawancara sebagi pelengkap informasi yang dilakukan kepada nara sumber. Terdapat juga bahasan mengenai rancangan undang-undang hukum Materil Peradilan Agama yang sampai dengan tesis ini selesai disidangkan belum terwujud menjadi sebuah undangundang, kiranya hal tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dirampungkan, agar perlindungan hukum bagi wanita dan anak menjadi lebih terjamin tentunya melalui pengkajian dan pengesahan oleh wakil rakyat Indonesia di DPR.
This thesis analyzes the contract of marriage that seems more "legitimate" and the ever more rampant among the public. Relevant aspects in the marriage contract also complies with the description of this thesis. Among them are the adverse effects of the phenomenon of temporary marriages, view the MUI as a religious institution and its role in the mating cancel this contract, as well as the legal consequences for children born of the marriage contract and istri practices. Until occur in the implementation of temporary marriages occurring in society. This thesis uses literature research methods with secondary data as a data source, the approach is qualitative, with interviews conducted as a supplementary information from experts. There is also discussion of a draft law that the religious material until the end of this thesis was embodied in a law, would be a task that must be completed for the legal protection of women and children become safer courses review and approval by the representatives of the Indonesia people in Parliament.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28185
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Sendy Yudhawan
Pelaksanaan kawin kontrak dan konsekkuensi pelaku kawin kontrak terhadap isi surat perjanjian = The implementation of a marriage contract abd the consequences on its terms of agreement for both parties
Abstrak :
Di Indonesia, perkawinan adalah sah menurut hukum apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing serta dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formalnya semata-mata, tetapi juga dilihat dari aspek agama. Didalam perkembangan masyarakat sekarang ini munculah istilah kawin kontrak, dimana perkawinan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, dan adanya imbalan materi bagi salah satu pihak, serta ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam suatu kontrak atau kesepakatan tertentu. Hal tersebut menjadi permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Didalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah empiris yuridis, dengan menggunakan metode analisis kualitatif, sehingga akan menghasilkan suatu data deskriptif, yaitu data yang melukiskan keadaan obyek atau peristiwa yang diteliti. Diperlukan upaya hukum untuk mencegah kawin kontrak, seperti upaya pemerintah memasukkan Rancangan Undang- Undang (RUU) Hukum Materiil Peradilan Agama tentang Perkawinan ke dalam program legislasi nasional 2010-2014 yang melarang praktek kawin kontrak, atau diperlukan upaya hukum lainnya seperti membuat para pihak dalam perjanjian kawin kontrak tersebut mempunyai kedudukan yang seimbang. ......In Indonesia, the marriage is legally valid if done in accordance with the religion and belief each and were listed in the registry office marriages. Law No. 1 Year 1974 on Marriage view that marriage was not only seen from purely formal aspect, but also viewed from the aspect of religion. In the development of today's society comes the term marriage contract, where the marriage conducted in a certain period of time, and the material rewards for either party, as well as other provisions stipulated in a contract or specific agreement. This becomes the issue raised in this study. In this study, the method used is empirical juridical, using methods of qualitative analysis, so it will generate some descriptive data, ie data that describes the state of the object or event under study. Necessary legal measures needs to be taken to prevent the marriage contract, such as government efforts to incorporate the Bill (the Bill) Religious Courts Law on Marriage Material into the national legislation program from 2010 to 2014 that prohibiting the practice of marriages contract, or other legal efforts as necessary to make the parties to the agreement marriage contract has a balanced position.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
t28852
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Dessy Shitowatie
Akibat hukum terhadap istri dan anak dalam kawin kontrak menurut Hukum Perkawinan Perdata di Indonesia : studi kasus kawin kontrak di Kampung Warung Kaleng, Desa Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Kab. Bogor = Legal consequences to wife and child in temporary marriage according to Civil Marriage Law in Indonesia : case study of temporary marriage in Kampung Warung Kaleng, Desa Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Kab. Bogor
Abstrak :
[ ABSTRAK
Perkawinan adalah sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing serta dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan. Dalam perkembangan masyarakat sekarang ini munculah istilah kawin kontrak, dimana perkawinan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, dan adanya imbalan materi bagi salah satu pihak, serta ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam suatu kontrak atau kesepakatan tertentu. Hal tersebut menjadi permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Utamanya metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan metode analisis kualitatif, sehingga akan menghasilkan suatu data deskriptif, yaitu data yang melukiskan keadaan obyek atau peristiwa yang diteliti. Penelitian ini juga dilengkapi dengan studi kasus kawin kontrak yang terjadi di Kampung Warung Kaleng, Desa Tugu Selatan, Cisarua, Bogor melalui beberapa wawancara. Kawin kontrak berakibat pada tidak diakuinya istri dalam kawin kontrak sebagai istri yang sah, serta anak yang dilahirkan akibat perkawinan kontrak digolongkan sebagai anak luar kawin. Diperlukan upaya hukum untuk mencegah kawin kontrak, seperti upaya pemerintah memasukkan Rancangan UndangUndang (RUU) Hukum Materiil Peradilan Agama tentang Perkawinan ke dalam program legislasi nasional 2010-2014 yang melarang praktek kawin kontrak, atau diperlukan upaya hukum lainnya seperti membuat para pihak dalam perjanjian kawin kontrak tersebut mempunyai kedudukan yang seimbang.
ABSTRACT Marriage is legally recognize according to Indonesia?s 1974 Marriage Law if it is performed according to the religion of the two parties and were listed in the marriages registry office. In society development of today's came the term of temporary marriage, where the marriage performed in a certain period, and any material rewards for one of the parties, and other provisions that was arranged in particular contract or agreement.. This becomes the issue raised in this study. In this study, the method used is empirical juridical, using methods of qualitative analysis, so it will generate some descriptive data, data that describes the state of the object or event under study. This study also equipped with case study of Temporary Marriage in Kampung Warung Kaleng, Desa Tugu Selatan, Cisarua, Bogor by doing some interviews. Temporary Marriage resulting in derecognition of wife in that marriage as a legitimate wife and the children born in temporary marriage are classified as child born out of wedlock. Legal action is required to prevent the temporary marriage. Such as government efforts to enter the draft Law about Materil Law in Religious Court about Marriage into National Legislation Program (Prolegnas) 2010-2014 that prohibiting the practice of temporary marriage. Also needed the other legal action to make the parties in that temporary marriage have the balance position;Marriage is legally recognize according to Indonesia?s 1974 Marriage Law if it is performed according to the religion of the two parties and were listed in the marriages registry office. In society development of today's came the term of temporary marriage, where the marriage performed in a certain period, and any material rewards for one of the parties, and other provisions that was arranged in particular contract or agreement.. This becomes the issue raised in this study. In this study, the method used is empirical juridical, using methods of qualitative analysis, so it will generate some descriptive data, data that describes the state of the object or event under study. This study also equipped with case study of Temporary Marriage in Kampung Warung Kaleng, Desa Tugu Selatan, Cisarua, Bogor by doing some interviews. Temporary Marriage resulting in derecognition of wife in that marriage as a legitimate wife and the children born in temporary marriage are classified as child born out of wedlock. Legal action is required to prevent the temporary marriage. Such as government efforts to enter the draft Law about Materil Law in Religious Court about Marriage into National Legislation Program (Prolegnas) 2010-2014 that prohibiting the practice of temporary marriage. Also needed the other legal action to make the parties in that temporary marriage have the balance position;Marriage is legally recognize according to Indonesia?s 1974 Marriage Law if it is performed according to the religion of the two parties and were listed in the marriages registry office. In society development of today's came the term of temporary marriage, where the marriage performed in a certain period, and any material rewards for one of the parties, and other provisions that was arranged in particular contract or agreement.. This becomes the issue raised in this study. In this study, the method used is empirical juridical, using methods of qualitative analysis, so it will generate some descriptive data, data that describes the state of the object or event under study. This study also equipped with case study of Temporary Marriage in Kampung Warung Kaleng, Desa Tugu Selatan, Cisarua, Bogor by doing some interviews. Temporary Marriage resulting in derecognition of wife in that marriage as a legitimate wife and the children born in temporary marriage are classified as child born out of wedlock. Legal action is required to prevent the temporary marriage. Such as government efforts to enter the draft Law about Materil Law in Religious Court about Marriage into National Legislation Program (Prolegnas) 2010-2014 that prohibiting the practice of temporary marriage. Also needed the other legal action to make the parties in that temporary marriage have the balance position;Marriage is legally recognize according to Indonesia?s 1974 Marriage Law if it is performed according to the religion of the two parties and were listed in the marriages registry office. In society development of today's came the term of temporary marriage, where the marriage performed in a certain period, and any material rewards for one of the parties, and other provisions that was arranged in particular contract or agreement.. This becomes the issue raised in this study. In this study, the method used is empirical juridical, using methods of qualitative analysis, so it will generate some descriptive data, data that describes the state of the object or event under study. This study also equipped with case study of Temporary Marriage in Kampung Warung Kaleng, Desa Tugu Selatan, Cisarua, Bogor by doing some interviews. Temporary Marriage resulting in derecognition of wife in that marriage as a legitimate wife and the children born in temporary marriage are classified as child born out of wedlock. Legal action is required to prevent the temporary marriage. Such as government efforts to enter the draft Law about Materil Law in Religious Court about Marriage into National Legislation Program (Prolegnas) 2010-2014 that prohibiting the practice of temporary marriage. Also needed the other legal action to make the parties in that temporary marriage have the balance position, Marriage is legally recognize according to Indonesia’s 1974 Marriage Law if it is performed according to the religion of the two parties and were listed in the marriages registry office. In society development of today's came the term of temporary marriage, where the marriage performed in a certain period, and any material rewards for one of the parties, and other provisions that was arranged in particular contract or agreement.. This becomes the issue raised in this study. In this study, the method used is empirical juridical, using methods of qualitative analysis, so it will generate some descriptive data, data that describes the state of the object or event under study. This study also equipped with case study of Temporary Marriage in Kampung Warung Kaleng, Desa Tugu Selatan, Cisarua, Bogor by doing some interviews. Temporary Marriage resulting in derecognition of wife in that marriage as a legitimate wife and the children born in temporary marriage are classified as child born out of wedlock. Legal action is required to prevent the temporary marriage. Such as government efforts to enter the draft Law about Materil Law in Religious Court about Marriage into National Legislation Program (Prolegnas) 2010-2014 that prohibiting the practice of temporary marriage. Also needed the other legal action to make the parties in that temporary marriage have the balance position]
Depok: Universitas Indonesia, 2016
S62551
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Febrina K. P.
Analisa hukum mengenai praktik kawin kontrak (Studi kasus: Kampung Sampay, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dan Daerah Setia Budi - Rasuna Said, Kuningan, Jakarta)
Abstrak :
Kusuma Putri, Febrina. ?Analisa Hukum Mengenai Praktik Kawin Kontrak Di Indonesia (Studi Kasus : Kampung Sampay, Desa Tugu Selatan. Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dan Setiabudi-Rasuna Said, Kuningan, Jakarta).?(Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia), (Juli 2008). Kawin kontrak, menurut arti katanya adalah perkawinan yang dilakukan dengan adanya suatu perjanjian, dimana perkawinan ini ditentukan dengan adanya ketentuan jangka waktu perkawinan dan mas kawin yang diberikan kepada pihak perempuan. Dalam Islam disebut kawin kontrak dan dalam bahasa Arab disebut kawin mut?ah. Sedangkan secara hukum Islam, perkawinan ini adalah suatu ?kontrak? atau ?akad? antara seorang laki-laki dengan perempuan, dimana dalam perkawinan ini ditentukan olah jangka waktu yang sesuai dengan kesepakatan kedua pihak dan adanya mas kawin untuk pihak perempuan yang biasanya berupa uang dan emas. Syarat kawin kontrak antara lain melakukan ijab Kabul, ada mas kawin dan masa waktu perkawinan yang telah ditentukan sesuai kesepakatan keduanya. Kampung Sampay dan daerah setiabudi-rasuna said adalah dua lokasi dimana penulis melakukan penelitian tentang kawin kontrak dan penulis menemukan bahwa terdapat dua jenis praktik kawin kontrak di Indonesia yakni yang dicatatkan dan yang tidak dicatatkan atau biasa disamakan dengan nikah dibawah tangan hanya saja telah ditentukan jangka waktu perkawinannya. UU 1/ 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) mengatakan bahwa, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan UU Perkawinan juga mempunyai prinsip perkawinan yang kekal.Hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan prinsip kawin kontrak dimana perkawinan telah ditentukan jangka waktunya. kawin kontrak, terutama yang tidak dicatatkan, menimbulkan kerugian terutama dipihak perempuan dan anak Yang dilahirkan di dalam perkawinan tersebut.
Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ], 2008
S21384
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Elvien
Akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan terhadap pihak ketiga (analisis kasus: putusan nomor: 25/Pdt.G/2013/PN.Tbn.) = Legal consequences of the marriage agreements that are not registered toward the third parties (analysis of court verdict number: 25/Pdt.G/2013/PN.Tbn)
Abstrak :
Perjanjian perkawinan dibuat untuk mengatur harta benda milik suami istri. Perjanjian perkawinan yang telah dibuat harus didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bersamaan dengan pendaftaran akta nikah. Namun dalam praktiknya para pihak yang membuat akad nikah tidak melampirkan akad nikah pada saat pencatatan nikah. Pentingnya pencatatan berdampak pada status aset dan hutang pihak ketiga. Berdasarkan aturan, akad nikah yang tidak tercatat membuat akad nikah tidak sah, karena tidak memenuhi asas publisitas. Dengan menggunakan metode penulisan normatif, makalah ini akan membahas tentang perjanjian nikah yang tidak tercatat dalam akta nikah dengan menganalisis Putusan Nomor 25 / Pdt.G / 2013 / PN.Tbn. Dapat disimpulkan bahwa akad nikah siri akan membatalkan akad nikah yang tidak mengikat pihak ketiga. Namun keberadaan akad nikah tetap berlaku bagi pihak yang membuatnya. Penulis menyarankan kepada hakim untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara pembuatan dan pencatatan akad nikah serta mempertimbangkan pula untuk menentukan perpanjangan atau pembaharuan akad nikah. ......The marriage agreement is made to regulate the property belonging to the husband and wife. Marriage agreements that have been made must be registered at the Population and Civil Registry Service together with the registration of a marriage certificate. However, in practice, the parties making the marriage contract do not attach the marriage contract at the time of registration of marriage. The importance of record-keeping has an impact on the asset and debt status of third parties. Based on the regulations, an unregistered marriage contract invalidates the marriage contract, because it does not fulfill the principle of publicity. By using the normative writing method, this paper will discuss about marriage agreements that are not recorded in the marriage certificate by analyzing Decision Number 25 / Pdt.G / 2013 / PN.Tbn. It can be concluded that the siri nikah contract will cancel the marriage contract that is not binding on a third party. However, the existence of the marriage contract still applies to the party who made it. The author suggests the judge to provide socialization to the public regarding the procedures for making and recording marriage contracts and also considering determining the extension or renewal of the marriage contract.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jihaan Luthfiyyah Kaltsum
Praktik Kawin Kontrak Di Desa Tugu Puncak Bogor Pada Masa Pandemi COVID-19 = The Practical Of Contract Marriages In Tugu Village, Puncak, Bogor During COVID-19 Pandemic
Abstrak :
Sejak pandemi COVID-19, tidak ada kedatangan turis Arab di Puncak, Bogor. Kondisi ini berdampak terhadap penurunan perekonomian, terutama di Desa Tugu. Penelitian ini membahas tentang praktik kawin kontrak di Desa Tugu. Masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana persepsi  masyarakat dan UUD terhadap kawin kontrak, bagaimana eksistensi kawin kontrak saat pandemi COVID-19 dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari ketiadaan kawin kontrak di Desa Tugu saat pandemi COVID-19. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi. Teori yang digunakan penelitian adalah teori kawin kontrak menurut Al-Ghazali, teori perilaku menyimpang milik Robert M.Z, dan teori persepsi dari Thoha. Penelitian ini memperoleh hasil yaitu praktik kawin kontrak termasuk sebagai salah satu perilaku penyimpangan karena melanggar norma sosial, hukum, dan agama. Selama pandemi, praktik kawin kontrak sudah tidak pernah terjadi lagi karena tidak ada kedatangan turis Arab ke Puncak, Bogor. Ketiadaan kawin kontrak bukan hanya memberikan dampak penurunan ekonomi kepada wanita pelaku, tetapi berdampak juga pada beberapa sektor yang ada di kawasan Desa Tugu, seperti travel, tukang ojek, penyewaan villa, dan pedagang sekitar. ......Since the COVID-19 pandemic, there have been no Arab tourist arrivals in Puncak, Bogor, which has an impact on the poor economy, especially in Tugu Village. This study discusses the practice of contract marriage in Indonesia Tugu Village, Puncak, Bogor.   The problem that will be discussed in this research is about how the existence of contract marriages during the COVID-19 pandemic and what are the impacts of not getting married contract in Tugu Village during the COVID-19 pandemic. This study uses a qualitative approach and descriptive-amalitis method with data collection techniques, namely interviews and observations. Theory used on this research is the contract marriage theory according to Al-Ghazali, Robert M. Z's theory of deviant behavior, the theory of perception and Thoha. This study obtained the results that the practice of contract marriage is included as one of the social deviation because it violates social, legal, and religious. During the pandemic, the practice of mating the contract has never happened again because there are no single Arab tourists coming to Puncak, Bogor. The absence of contract marriages not only have an impact on the economic decline for female perpetrators, but also have an impact in several sectors in the Tugu Village area, such as travel, motorcycle taxi drivers, villa rentals, and so on social workers around.
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2022
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Tia Nanda
Advokasi Kebijakan Oleh Perempuan Hebat Cianjur (PHC) terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Larangan Kawin Kontrak di Kabupaten Cianjur Tahun 2021 = Policy Advocacy by Perempuan Hebat Cianjur (PHC) to Local Government Policies Concerning Prohibition of Contract Marriages in Cianjur Regency in 2021
Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai advokasi yang dilakukan Perempuan Hebat Cianjur (PHC) dalam kebijakan pencegahan kawin kontrak di Kabupaten Cianjur Jawa Barat. terdapat dua permasalahan dalam penelitian ini, pertama, Mengapa perlindungan terhadap perempuan korban kawin kontrak dalam kebijakan tentang pencegahan kawin kontrak di Kabupaten Cianjur sangat lemah. Kedua, Bagaimana advokasi yang dilakukan oleh kelompok perempuan dalam kebijakan pencegahan kawin kontrak di Kabupaten Cianjur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini menggunakan teori advokasi Ritu R. Sharma untuk menjawab dan menganalisa permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap perempuan korban kawin kontrak disebabkan oleh ketidak berhasilan advokasi kebijakan yang dilakukan oleh tokoh perempuan dalam Perbup No.38 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kawin Kontrak di Kabupaten Cianjur, sehingga tidak ada sanksi tegas untuk pelaku kawin kontrak. Implikasi teoritis penggunaan teori advokasi kebijakan relevan untuk melihat latar belakang terbitnya Perbup No.38 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kawin Kontrak di Kabupaten Cianjur. Advokasi yang dilakukan oleh aktor kelompok perempuan untuk mempengaruhi Pemerintah Daerah Cianjur sebagai policy maker agar membuat kebijakan yang sesuai dengan kepentingan para aktor dalam hal ini merujuk kepada kepentingan masyarakat yaitu dalam melindungi perempuan dari dampak buruk kawin kontrak yang terjadi di Kabupaten Cianjur. ......This study discusses advocacy carried out by Perempuan Hebat Cianjur (PHC) in the prevention of contract marriage policy in Cianjur Regency, West Java. There are two problems in this study, first, why the protection of women victims of contract marriage in the policy on the prevention of contract marriage in Cianjur Regency is very weak. Second, how is the advocacy carried out by women's groups in the prevention of contract marriage policy in Cianjur Regency. This research uses qualitative research methods, namely research that intends to understand phenomena about what is experienced by research subjects such as behavior, perception, motivation, action and others holistically and by means of description in the form of words and language, in a special natural context and by utilizing various natural methods. This study uses the advocacy theory of Ritu R. Sharma to answer and analyze the problems. The results showed that the weak protection of women victims of contract marriage was caused by the unsuccess of policy advocacy carried out by female figures in Perbup No. 38 of 2021 concerning the Prevention of Contract Marriage in Cianjur Regency, so there were no firm sanctions for contract marriage perpetrators. The theoretical implications of using policy advocacy theory are relevant to see the background to the issuance of Perbup No. 38 of 2021 concerning the Prevention of Contract Marriage in Cianjur Regency. Advocacy carried out by actors to influence the Cianjur Regional Government as a policy maker to make policies that are in accordance with the interests of the actors in this case refers to the interests of the community, namely in protecting women from the adverse effects of contract marriage that occur in Cianjur Regency.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
bobby Wirawan Wicaksono Elsam
Strategi satgas tindak pidana perdagangan orang dittipidum bareskrim polri dalam pengungkapan tindak pidana perdagangan orang dengan modus kawin kontrak di puncak Bogor Jawa Barat = Strategy of the task force for the crime of trafficking in persons at the National Police's Criminal Investigation Bureau in disclosing the crime of trafficking in persons with the contract marriage mode at the peak of Bogor, West Java
Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi temuan modus baru TPPO pada jenis eksploitasi seksual melalui kawin kontrak di wilayah Puncak Bogor Jawa Barat, yang menunjukkan bahwa pengungkapan TPPO belum maksimal. Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan strategi Satgas TPPO Dittipidum Bareskrim Polri dalam pengungkapan sindikat tindak pidana perdagangan orang dengan jenis eksploitasi seksual pada modus kawin kontrak di Puncak Bogor Jawa Barat. Teori yang digunakan antara lain teori aktivitas rutin, teori disorganisasi sosial, teori manajemen, teori efektivitas hukum, teori pemolisian kolaboratif, teori analisis SWOT, dan konsep tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan pengungkapan kelompok yang terorganisir TPPO dengan jenis eksploitasi seksual pada modus kawin kontrak di Puncak Bogor Jawa Barat yang dilakukan oleh Satgas TPPO Dittipidum Bareskrim Polri belum efektif, yang disebabkan oleh banyaknya korban yang secara sukarela menjadi korabn TPPO tersebut, dan lemahnya hukum yang menjerat para pelaku dan tidak adanya jerat hukum pada korban yang sukarela menjadi korban TPPO. Strategi Satgas TPPO Dittipidum Bareskrim Polri dalam pengungkapan TPPO dapat dilakukan dengan pendekatan preemtif, preventif dan represif melalui cara memotong mata rantai terbentuknya pola kejahatan TPPO guna menghilangkan adanya unsur korban agar kerentanan TPPO dapat dihilangkan. ......The background of the research is the findings of a new mode of human trafficking, also known as trafficking in person (TIP) as one of the types of sexual exploitation through contract marriages in Puncak, Bogor, West Java. Such findings reveal that the uncovering of disclosure efforts of TIP have not been done maximally.The study aims at elaborating the strategies TIP Task Force of General Crime Directorate of Criminal Investigation Department of Indonesian National Police (Dittipidum Bareskrim Polri) in uncovering the crime syndicate of TIP which employs contract marriage as its modus operandi in committing the crime in Puncak, Bogor, West Java The author employs several theories, such as routine activity theory, social disorganization theory, management theory, legal effectiveness theory, collaborative policing theory, SWOT analysis theory, as well as the concept of trafficking in persons. The research uses the qualitative method with descriptive analytical approach. The results of the study reveal that Dittipidum Bareskrim Polri has not carried out the disclosure efforts effectively. This is reflected by the fact that there are still many women who willingly become the victims of TIP, and the weakness of the law regulating the crime. Furthermore, there are no stipulations in the law regarding the punishment given to women who willingly become the victims of TIP. The author recommends TIP Task Force of Dittipidum Bareskrim Polri to cut the chain of the formation of the patterns of TIP in order to eliminate the victim element so that the TIP vulnerability can be eliminated.
Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nita Dewiasti Ristanti
Analisis fenomena migran asing terhadap komposisi demografi dan perubahan sosial di Wilayah Cisarua Puncak Bogor = Phenomenon analysis of migrant to the demography composition and social change in the site of Cisarua Puncak Bogor
Abstrak :
Banyak sekali informasi terkait semakin maraknya warga asing di wilayah puncak Cisarua Bogor, yang dijadikan tempat singgah bagi para wisatawan, migran pengungsi maupun pencari suaka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan migran asing dan dampak yang ditimbulkan terhadap komposisi demografi dan perubahan sosial. Penelitian ini menggunakan data Cisarua dalam angka (BPS) tahun 2008 sampai dengan 2012, data imigrasi Kabupaten Bogor dan data hasil wawancara. Analisis dilakukan dengan metode Kualitatif dan analisis konten. Hasil analisis menunjukkan Perkembangan migran asing di Cisarua khusunya migran asing sirkuler mengalami kenaikan berdasarkan data pengguna VOA di Soekarno Hatta dan perpanjangan VOA di Kantor Imigrasi Bogor selama 4 (empat) tahun terakhir. Dampak adanya migran asing terhadap komposisis demografi diantaranya meningkatkan jumlah penduduk baik di desa Tugu Selatan akibat adanya pekerja pendatang dan desa Batu Layang akibat banyak migran yang menetap lama, menghasilkan banyak mata pencaharian baru (pekerjaan) sehingga menjalankan roda perekonomian masyarakat setempat, dan adanya penyimpangan terhadap status perkawinan atau yang dikenal fenomena praktek kawin kontrak. Dampak adanya migran asing terhadap perubahan sosial diantaranya dilihat dari sudut pandang lingkungan dan budaya menunjukkan adanya akulturasi terlihat nuansa arab di Cisarua, dilihat dari sudut pandang pendidikan menunjukkan adanya penguasaan bahasa oleh warga sekitar terutama bahasa arab dan inggris, dan dilihat dari sudut pandang kesehatan menunjukkan adanya kekhawatiran warga terhadap penyakit menular yang dibawa oleh migran. ...... There are so many information related to the fact that more and more foreigners come to the site of Puncak Cisarua Bogor, and make it as a place for tourists, refugees, and asylum seekers to live. The objection of the research is to recognise the development of migrant and its effect that appears to the Demography Composition and Social Change.The research done using the data of Cisarua in the number of BPS (Badan Pusat Statistik) in 2008 to 2012, the data of Immigration in Bogor Regency, and the data as the result of interview. Analysis done using the Qualitative Method and Content analysis. The result of analysis based on both the data of the VOA user at Sukarno Hatta Air Port and the extension of VOA in Immigration Office in Bogor shows that the development of Migrant in Cisarua, especially Circulation Migrant, has increased for the last 4 years. The effect of Migrant to the Demography Composition among others are it increase the population number because there are so many newcomer of worker in Tugu selatan village and so many migrant to stay for a long time in Batu Layang village. Those create some new-living or job that run the economy of the local inhabitant, and create marital status deviation of inhabitant such as marriage contract phenomenon. The effect of Migrant to the Change of Social of culture and environment view show the acculturation among them.There is Arabian nuance in Cisarua. Viewed from the standpoint of education view there is the competent of inhabitant in using Arabic and English language as communication. Viewed from the standpoint of health there is the concerns of the inhabitant about the communicable-deseases brought by the immigrants.
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library