Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan suatu tantangan bukan hanya bagi Pemerintah, tetapi juga perusahaan. Melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 BUMN diwajibkan untuk membantu keberlangsungan UMKM tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisa kinerja PKBL dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok dan bentuk standar akuntasi dan pelaporan keuangannya.Penelitian analisa data yang digunakan sepenuhnya menggunakan metode kualitatif, dimana data primer dan sekunder dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan, fakta lapangan, dan standar yang berlaku. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa mekanisme penyaluran dan rekrutmen mitra binaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku walaupun memiliki proses yang panjang. Sedangkan,untuk kinerja PKBL sendiri mengalami perbaikan semenjak tahun 2009 akibat dimasukkannya sistem skoring unit PKBL dalam penilaian performansi manajemen. Pada dasarnya keberpihakan PKBL terhadap kelangsungan UMKM cukup mumpuni karena PKBL sendiri tidak hanya memberikan pinjaman sebanyak maksimal 3 (tiga) kali, tetapi juga suatu bentuk pendidikan dan pelatihan.

---

Sustainability development of Small, Micro and Medium Enterprises (SMME) is a challenge not only for governments, but also companies. Through the Regulation of Minister of State Owned Enterprise PER-05/MBU/2007 SOE's are required to help develop SMME. This study aims to view and analyze the performance of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok PKBL Unit and forms of accounting standards and financial reporting. The study used data analysis entirely using qualitative methods, where the primary and secondary data were analyzed based on regulations, facts, and generally accepted standards.

The conclusion from this study is that the mechanism for channeling and guided partner recruitment in accordance with the applicable procedures despite having a long process. Meanwhile, PKBL performance has improved since 2009 due to the inclusion of PKBL unit scoring system in the assessment of management performance. Basically alignments on survival of SMME?s are qualified for PKBL itself, does not make loans only have a maximum of 3 (three) times, but also a form of education and training."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode serta kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan PT.SMS. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa metode serta kebijakan pengakuan pendapatan PT.SMS tidak digunakan secara konsisten serta terdapat beberapa kebijakan yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia. Melalui hasil yang diperoleh, sangat disarankan bagi PT.SMS untuk menggunakan metode secara konsisten serta memperbaiki sistem penagihan lebih efektif sehingga pendapatan dapat diakui pada periode nya.

---

This study aims to analyse the revenue recognition in PT.SMS. The findings indicate that the accounting method and policy which used by the company has not been used consistenly and in some cases not comply to accounting standard in Indonesia. Thus, the results strongly suggest that corporate must use these policy and methods consistenly and the corporate also need to improve the invoicing process to be more effective in order to recognise the revenue on its period."

"Laporan ini membahas tentang isu kritis akuntansi, kebijakan akuntansi, serta prosedur audit terkait aset minyak dan gas bumi di PT Ofsor yang bergerak di industri hulu migas. Pada akhir laporan terdapat analisis terhadap kebijakan akuntansi serta prosedur auditnya. Analisis kebijakan akuntansi mengacu pada teori-teori terkait dalam industri hulu migas serta standar akuntansi yang berlaku seperti PSAK 16, PSAK 64, serta standar dalam ASC 932. Sementara itu, analisis terkait prosedur audit mengacu pada standar audit internasional (ISA). Berdasarkan analisis tersebut, secara umum kebijakan akuntansi perusahaan cukup sesuai dengan standar meskipun masih butuh penyempurnaan. Prosedur audit yang dilakukan pun telah sesuai dengan teori audit serta standar audit internasional.

---

This report explains the critical issue of accounting, accounting policies, and procedures related to the audit of oil and gas properties in PT Ofsor which engaged in the upstream oil and gas sector. At the end of the report there is an analysis of the accounting policies and audit procedures. Analysis of accounting policies refers to the relevant theories and applicable accounting standards such as PSAK 16, PSAK 64, and ASC 932. Meanwhile, analysis of audit procedures refers to International Standard on Auditing (ISA). Based on those analyses, in general, the company's accounting policies are in accordance with the standards though still need improvement while the audit procedures of oil and gas properties are in accordance with the internal standards on auditing."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas evaluasi atas kajian kebijakan akuntansi pembiayaan bank dengan skema musyarakah pada PT TMK. Pada laporan magang ini dibahas proses penyusunan kebijakan akuntansi di PT TMK sesuai dengan PSAK yang berlaku dan benchmarking dua perusahaan di Indonesia. Laporan magang ini juga membahas tentang aktivitas magang di PT TMK dan bagaimana pelaksanaan magang tersebut menjadi sebuah proses pembelajaran dan refleksi diri.

---

ABSTRACTThe focus of this report is to evaluate the accounting policy conducted by PT TMK on Musharaka financing scheme with Bank. Additionally, this report will discuss the overall process of preparing accounting policy in PT TMK based on relevant accounting standards and benchmarking two companies in Indonesia. This report will also discuss about internship activities in PT TMK and how the internship turns out to be an experiential learning and self reflection process."

"Laporan magang ini memaparkan prosedur audit atas akun pendapatan PT. PEPAN untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014. PT PEPAN merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam penjualan produk BBM, non BBM, ekspor, serta penjualan jasa. Pembahasan laporan ini meliputi kebijakan akuntansi yang diterapkan PT. PEPAN, proses audit, prosedur audit, serta analisis hasil audit yang dihubungkan dengan teori audit dan akuntansi yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan keseluruhan proses audit, auditor memperoleh keyakinan yang memadai bahwa penyajian akun pendapatan dalam laporan keuangan PT. PEPAN telah disajikan secara wajar dan telah mengikuti standar yang berlaku.

---

This report explains audit procedures of revenue of PT. PEPAN for the year ended 31 December 2014. PT. PEPAN has main activities in sales of fuels, non fuels, exported products, and services. The content of this report includes accounting policies applied by PT. PEPAN, audit process, audit procedure, analysis of audit results associated with theories of auditing and accounting which are applicable in Indonesia. Based on overall audit process, the auditor obtains reasonable assurance that the presentation of the revenue in the financial statements of PT. PEPAN is presented fairly and has followed the applicable standards. "

"Paper ini berfokus pada dasar penentuan dalam pemilihan kebijakan akuntansi atas aset minyak dan gas bumi untuk meningkatkan laba bersih perusahaan. Indonesia sudah melakukan konvergensi International Financial Reporting Standards (IFRS) sejak tahun 2012, sehingga pada saat yang bersamaan membuka kesempatan bagi Perusahaan untuk memilih dari beberapa opsi kebijakan akuntansi terkait aset minyak dan gas bumi. Perusahaan perlu melakukan penelaahan atas opsi-opsi yang tersedia terkait dengan kontrak minyak dan gas bumi yang dimiliki Perusahaan dan faktor lainnya seperti cadangan minyak dan gas bumi, peraturan perpajakan, proyeksi harga dan lainnya. Penelaahan mengenai pengaruh atas opsi ini untuk PT XYZ akan dilakukan melalui data yang dimiliki oleh Perusahaan. Kombinasi dari beberapa kebijakan akuntansi akan membantu manajemen untuk memperoleh hasil terbaik yang dapat meningkatkan laba bersih perusahaan. Secara khusus, jika Perusahaan memiliki beberapa jenis kontrak (bagi hasil atau gross split), terdapat perbedaan maturity dari lapangan minyak dan gas bumi dan perbedaan peraturan perpajakan. Penerapan kebijakan tersebut perlu dilakukan secara konsisten, sehingga itu manajemen perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut terhadap laba bersih Perusahaan.

---

This paper focuses on the basis for determining accounting policies for oil and gas assets to increase the company’s net profit. Indonesia has adopted International Financial Reporting Standards (IFRS) convergence since 2012, which at the same time it opens the opportunity for the Company to choose from several accounting policy related to oil and gas assets. The Company needs to review the available options related to the oil and gas contracts owned by the Company and other factors such as oil and gas reserves, tax regulations, price projections and others. A review of the effect of these options for PT XYZ will be carried out through data owned by the Company. The combination of several accounting policies will help management to obtain the best results that will increase the Company’s net profit. Particularly, if the Company has several types of contracts (profit sharing or gross split), different maturities of the oil and gas fields and different tax regulations exist. The implementation of these policies needs to be carried out consistently, hence management needs to consider the long-term impact of these policies on the Company's net profit."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai evaluasi atas pembaruan dokumen kebijakanakuntansi penurunan nilai berdasarkan regulasi baru, yakni PSAK 71 yang berlaku efektifmulai 1 Januari 2020, oleh Bank BBB. Laporan ini bersifat deskriptif dan kualitatif yangdisusun berdasarkan pengalaman serta pembelajaran yang didapat penulis selamamenjalani magang. Laporan magang ini menyajikan uraian mengenai proses pembaruandokumen kebijakan akuntansi penurunan nilai berdasarkan PSAK 71 sebagai penggantikebijakan akuntansi lama yang didasarkan pada PSAK 55. Dalam laporan magang inidituangkan kumpulan pengetahuan yang penulis dapatkan selama magang mengenaiproses menerjemahkan regulasi PSAK 71 kedalam instrumen kebijakan akuntansipenurunan nilai. Selain itu juga disampaikan evaluasi mengenai kelengkapan poin-poinregulasi PSAK 71 Paragraf 5.5. tentang penurunan nilai dalam dokumen kebijakan, danapakah hasil pembaruan dokumen kebijakan akuntansi telah memenuhi kriteria kebijakanakuntansi yang baik."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menilai kecukupan rancangan pengendalian dan memberikan usulan perbaikan ICFR yang dapat dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak selaku pengelola piutang pajak dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan Direktorat Jenderal Pajak sebagai unit analysis. Hasil penelitian menunjukkan desain pengendalian dalam pencatatan piutang pajak belum sepenuhnya efektif. Terdapat risiko yang teridentifikasi dan masih terdapat kesenjangan dalam pengendaliannya sehingga berdampak pada potensi timbulnya salah saji, baik overstatement atau understatement piutang pajak. Kelemahan terdapat pada kebijakan akuntansi piutang pajak yang tidak sepenuhnya memenuhi prinsip akrual, penerbitan ketetapan pajak yang masih dilakukan secara manual, dan tidak adanya portal pertukaran data antara DJP dengan Pengadilan Pajak. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, penelitian ini menyarankan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan revisi atas kebijakan akuntansi piutang pajak, menggunakan aplikasi dari penetapan hingga penyelesaian piutang, dan mengembangkan aplikasi bersama Pengadilan Pajak sebagai portal pertukaran data.

---

ABSTRACTThe purposes of this research are to assess the adequacy of the control design and to propose improvements to Internal Control over Financial Reporting that can be utilized by the Directorate General of Taxes as a manager of tax receivable in support of transparency and accountability of the government financial statements. This research used a qualitative method with a case study approach to the Directorate General of Taxes as the unit analysis. The results show that the control design in the recording of tax receivable has not been fully effective. There are risks identified and gaps in the control which could lead to potential misstatements, whether overstatement or understatement of tax receivable. Weaknesses are also found in the tax receivable accounting policies that do not fully comply with the accrual principle, the issuance of tax provision that still could be done manually, and the absence of data exchange portal between the Directorate General of Taxes and the Tax Court. To improve the condition, this reaseach suggested the Directorate General of Taxes to revise the accounting policy of tax receivable, using the application from the determination to the settlement of receivable, and to develop the application with the Tax Court as the data exchange portal."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan akuntansi yang tepat dalam pengakuan kewajiban dan beban atas program Tunjangan Hari Tua THT dan program pensiun PNS, serta menganalisis prosedur yang tepat dalam pengakuan kewajiban dan beban tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan metode studi kasus. Kesimpulan dari penelitian adalah pemerintah mengakui kewajiban dalam program THT PNS pada periode saat terjadinya kondisi penyebab munculnya kewajiban tersebut dan pemerintah mengakui kewajiban atas program pensiun sebesar akumulasi Iuran Dana Pensiun IDP . Prosedur pengakuan kewajiban dan beban atas program THT dan program pensiun perlu disesuaikan dengan kebijakan akuntansinya.

---

This study aims to analyze the appropriate accounting policies in the recognition of liabilities and expenses on the civil servant old age benefit program, pension program and to analyze the appropriate procedures. This research is a descriptive research with case study method. The conclusion of this study is that the government recognizes liabilities in the civil servant 39 s old age benefit program in the period during which the condition causes the liabilities to occur and the government recognizes the liabilities for the pension program as the accumulated contributions of the Pension Fund. The procedures for recognizing obligations on civil servant old age benefit program and pension plans need to be adjusted to their accounting policies."