Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai pengguna internet dan media social berada dalam segmen bonus demografi dan rawan terpapar oleh bahaya Narkotika. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis karakteristik komunikasi media social dalam proses penurunan prevalensi penyalahgunaan Narkotika dan untuk mengetahui skenario kebijakan komunikasi pada media ocial dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika untuk menunjang ketahanan nasional. Penelitian menggunakan penelitian kualittatif dengan metode analitik AHP guna menentukan prioritas mana yang tepat dalam skenario kebijakan komunikasi. Berdasarkan hasil analisis AHP, prioritas skenario akibat dari komunikasi media ocial adalah jumlah pengguna Narkotika menurun. Kriteria efek yang yang menjadi prioritas dalam mencapai prestasi komunikasi media social adalah efek moderat. Prioritas kriteria dalam hal strategi ukuran keberhasilan adalah agenda setting, sedangkan kebijakan pilihan adalah kebijakan MAN yaitu dalam hal pengembangan SDM penyebar komunikasi. Komunikasi dengan menggunakan media sosial terutama dalam hal penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dimungkinkan dapat menurunkan prevalensi penyalahgunaan Narkotika dan penyebaran informasi dengan menggunaan media sosial dapat menjadi metode khusus untuk menurunkan prevalensi pengguna Narkotika.

---

ABSTRACT
This research discusses the internet and social media users segmented into demographic bonus and they are vulnerable to be exposed to the hazards of Illegal Drugs. This research aims to analyze the characteristic of social media communications in the process of decreasing the prevalence of Illegal Drugs abuse and to acknowledge the scenario of communications policy towards social media for the prevention of Illegal Drugs abuse to support the national resilience. This research is a qualitative research applying a method the so called Analytic Hierarchy Process AHP for determining which precise priority in the scenario of communications policy. Based on such AHP result, scenario priority on account of the social media communications is the decreasing of amount of Illegal Drugs users. The criteria effect as a priority to reach an achievement in the social media communications is a moderate effect. Criteria priority concerning the strategy of successful measurement is a setting agenda, meanwhile the choice policy is MAN policy regarding the Human Resource development as the communications spreader. Communications by using the social media specifically for the information dissemination concerning the dangerous of the Illegal Drugs abuse which such manner is assumed can decrease the prevalence of Illegal Drugs abuse but until the present time an accurate data is not available and no research discussed it. Information dissemination by using the social media can be a specific method for decreasing the prevalence of Illegal Drugs user.

Abstrak :
Adapun isu-isu yang melatarbelakangi penulisan karya akhir ini antara lain, yaitu; perubahan perilaku konsumen secara umum akibat menurunnya daya beli pada masa krisis ekonomi di Indonesia, kemudian peningkatan persaingan iklan dan promosi yang dilakukan oleh antar merek akibat banyaknya merek handset yang beroperasi di Indonesia. Sejak krisis ekonomi, penjualan handset telepon sellular di Indonesia mengalami penurunan hingga 36% dari tahun 1997 ke tahun 1998. Salah satu penyebab penurunan tersebut ialah akibat depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, yang mengakibatkan peningkatan harga jual handset hingga tiga kali lipat. Karya akhir ini membahas tiga masalah. Masalah pertama yaitu bagaimana persaingan industri handset telepon sellular (ponsel) di Indonesia. Dengan menggunakan analisa industri dari Porter, ditemukan bahwa intensitas persaingan antar perusahaan tinggi, Hal ini antara lain disebabkan karena kekuatan tawar menawar pembeli yang cukup besar sehingga memungkinkan mereka mendapatkan harga yang paling menguntungkan selain itu juga akibat dari banyaknya pemain yang bersaing dalam industri ini yang memungkinkan mereka untuk menentukan pilihan merek dan features yang paling disukai. Pembahasan persaingan industri ini menjadi langkah awal untuk menganalisa perilaku konsumen handset telepon sellular di Indonesia pada masa krisis ekonomi dan sebagai pertimbangan untuk kebijakan strategi komunikasi. Masalah kedua yaitu, bagaimana perilaku konsumen di Indonesia secara umum pada saat krisis ekonorni . Untuk pernbahasan masalah ini dilakukan analisa teori perilaku konsumen. Kemudian masalah ketiga, yaitu bagaimana perilaku konsunen handset telepon sellular di masa krisis ekonomi. Untuk pembahasan masalah ini dilakukan studi perilaku konsumen handset telepon selular. Studi perilaku konsumen handset telepon selular pada masa krisis ini dilakukan pada tingkat industri, dan dimulai pada bulan Juni hingga Oktober 1998. Variable dependen yaitu perilaku konswnen telepon sellular, sedangkan variable independen yaitu ada sebanyak 27 variable. Jenis desain riset yang digunakan yaitu deskriptif, dengan mengambil sebanyak 165 responden yang komposisinya masing-masing 55 orang dari Telkomsel, 55 orang dari Satelindo dan 55 orang dari Exelcomindo. Definisi responden ialah responden yang memiliki sekaligus menggunakan telepon sellular pada masa krisis ekonomi di Jakarta. Metode sampling yang digunakan dalam rancangan sample yaitu judgment sample. Perangkat yang digunakan untuk menganalisa perilaku konsumen secara kuantitatif yaitu cross tabulation. Dari hasil studi analisa perilaku konsumen telepon selluler pada masa krisis ini ditemukan bahwa merek telepon sellular yang terpilih seandainya responden ingin mengganti telepon sellulernya ialah Nokia (40%), Kemudian Ericsson (38,2 %) akhirnya Motorola (16,4 %). Di tahun 1998 semester I, dari hasil penelitian ini diketahui bahwa posisi Ericsson saat ini kemungkinan besar dapat dikalahkan oleh Nokia. Kemudian ditemukan pula bahwa positioning ponsel Nokia dan Ericsson relatif bersifat underpositioning. Karena menawarkan diferensiasi produk yang kurang lebih sama, misalnya warna produk, service yang ditawarkan dan alternatif beberapa bahasa. Sedangkan positioning Motorola cukup tepat dengan menekankan pada daya tahan ponselnya terhadap gangguan fisik. Selain itu, dari penelitian ini juga diketahui bahwa Image pengguna telepon sellular terhadap merek ponsel NOKIA yaitu pada model dan warna, MOTOROLA pada daya tahan terhadap benturan, daya tahan stand by time, dan ketahanan talking time. ERICSSON pada ketersediaan di pasar, preferensi konsumen, layanan puma jual, dan kelengkapan aksesories. Namun penelitian di atas masih memiliki banyak kelemahan antara lain, hasil penemuan di atas masih belum dapat dikatakan sangat signifikan sehingga harus digunakan sebagai judgment dalam mengambil kebijakan pada tingkat coorporate. Kalaupun hal itu diperlukan, maka sample size yang akan digunakan untuk penelitian selanjutnya harus diperbesar. Bahkan lebih baik jika mengambil jumlah populasi sebagai responden.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini mengevaluasi kebijakan komunikasi Pemerintah atas upaya pelestarian angklung, dalam kaitannya dengan diplomasi kebudayaan sebagai bentuk komunikasi internasional. Instrumen angklung sendiri telah diakui sebagai warisan kebudayaan tak benda asal Indonesia oleh UNESCO pada November 2010 lalu. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan desain evaluatif menggunakan model studi kasus. Adapun hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan komunikasi Pemerintah sebagaimana dokumen komitmen yang ditandatangani pada sidang UNESCO tahun 2010 lalu belum terwujud. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dibutuhkan kebijakan komunikasi yang integratif dari Pemerintah agar pengakuan angklung sebagai warisan kebudayaan tak benda ini dapat dioptimalkan sebagai alat diplomasi kebudayaan yang efektif bagi komunikasi internasional Indonesia.

---

Abstract
This thesis was evaluating the government communication policy for the safeguarding of angklung, regarding to the cultural diplomacy as a form of international communication. UNESCO has approved Angklung instrument itself as an intangible cultural heritage from Indonesia on November 2010. This research was using a qualitative method with an evaluated design in a study case model. Therefore, the result of this research showed that government communication policy, as a document of commitment that is signed in the UNESCO convention in the year 2010, hasn?t been accomplished. This research was concluding that the integrated communication policy by the government for angklung existence as an intangible cultural heritage was needed to optimize the effectiveness of cultural diplomacy for the international communication of Indonesia.

Abstrak :
Tesis ini membahas implementasi kebijakan tugas pembantuan di Unit Pelaksana Tel-mis Daerah Ditj en Binalattas Depnakertrans. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatifi Analisis yang digunakan mengacu pada teori yang dikemukakan oleh George Edwards III (1980) tentang implemcntasi kebijakan. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari 4 orang pejabat struktural di lingkungan Selcretariat Direktorat Jcndcral Binalattas dan Balai Latihan Keija. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, sedangkan analisis dilakukan dengan merujuk pada pendapat narasumbcr dan didulcung dengan teori yang terkait dengan implcmcntasi kebijakan. Hasil penelitian menyarankan bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD} perlunya dilalcukan koordinasi baik dengan Pcmerintah Daerah maupun dcngan Ditjen Binalattas, improving capaciry dari pelaksana tugas pcmbantuan rnelalui up-grading instruktm' yang ada di daerah agar mempunyai kompetensi yang sesuai, serta pelaksana yang menangani tugas pembantuan agar mengikuti bimbingan tcknis dan sosialisasi lebih intensif sehjngga pemahaman akan semakin baik dan komprehensif. Dan bagi Digien Binalattas perlunya dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi pelaksana tugas pembantuan, bantuan penyiapan surnber daya manusia, dalam hal ini yang berhubungan dengan sertiiikat panitia, Perlu koordinasi dengan pemcrintah daerah dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pelaksana kebijakan, perencanaan penganggaran yang tertuang dalam RKA-KL perlu dicermati dan diteliti lebih lanjut, pelaksanaan kebijakan tugas pembantuan hendaknya kegiatan fisik saja yang dialokasikan ke daerah. ......This research is observational descriptive with qualitative approaching. Analysis who utilizing to point on theory that interposed by George Edwards III. (1980) about policy implementation. Key informant in observational it consisting of 4 structural officials at environmentally Directorate General Training and Productivity and vocational training. Data collecting did by interview depth, meanwhile analysis did by refers on key informant opinion and backed up by bound up theory with policy implementation. Result observational to suggest to Technical Executor Unit Region (UPTD) it need to be done good coordination with Local Government and also with Directorate General Training and Productivity, improving capacity of "Tugas Pembantuan" executor passes through up grading instructor that is at that region have interest suitably, and executor that handle that task follow technical guidance and intensive more socialization so understanding will getting better and comprehensive And divides Directorate General Training and Productivity to need it was done by socialization and technical guidance for executor task, human resource preparation help, in this case that in reference to committee certificate, Need coordination with local govemment in order to increasing equipment is policy executor, budgeting planning that most decants deep RKA-KL is analyzed more, policy performing "Tugas Pembantuan" ought to physical activity just that is allocated goes to region.

Abstrak :
Krisis di pariwisata Indonesia tidak bisa dihindari, sehingga perlu penanggulangan krisis yang tepat. Penanggulangan krisis di sektor pariwisata tidak hanya berhenti ketika krisis terjadi. Namun, diperlukan juga komunikasi pascakrisis untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan reputasi yang terjadi. Penelitian ini mengamati strategi komunikasi pascakrisis yang terjadi di sektor pariwisata Indonesia dengan penerapan teori komunikasi krisis situasional atau Situational Crisis Communication Theory (SCCT) menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui penelitian ini, diketahui bahwa Indonesia menangani krisis pariwisata dengan cara resposif melalui lima langkah penanggulangan krisis, yaitu rehabilitasi, rekonstruksi, menyatakan berakhirnya krisis kepada publik, pemulihan citra dan menindaklanjuti informasi sebagai antisipasi krisis di masa depan.

---

Crisis in Indonesian tourism is inevitable, so need to be conquered in a suitable way. Conquering the crisis in tourism sector don?t just stop when it occurs. But you also need communication post-crisis to prevent and repair the damaged reputation. This study observes post-crisis communication strategy that is happening in Indonesian tourism sector by applying the Situational Crisis Communication Theory (SCCT) with qualitative approach. Through this research, it is known that Indonesia handles the tourism crisis by responsive ways with five steps, which are rehabilitation, reconstruction, stating that crisis is over, image recovery, and following up the information in order to anticipate any crisis in the future.

Abstrak :
Kebijakan komunikasi sebagai kebijakan publik hendaknya selalu berpihak pada kepentingan publik. Maka, diperlukan proses analisis terhadap kebijakan komunikasi. Tujuannya adalah untuk mengelaborasi alternatif atau prediksi yang muncul dalam sistem, sehingga memperoleh hasil dengan sedikit risiko tetapi memiliki peluang yang besar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan proses pengumpulan data yaitu teknik field research, mengumpulkan berbagai notulensi rapat dan wawancara para pembuat kebijakan. Kemudian dijabarkan secara deskriptif, dan dianalisis secara tematik dari proses general system theory. Tema yang dijabarkan meliputi masalah (problem), sumber input (resource input), proses internal (internal process), hasil (solution), dan evaluasi (evaluation). Kelima tema ini memunculkan konsep elaborasi alternatif, yang mampu membuat struktur dalam sistem menjadi lebih dinamis. Hal ini dikarenakan hubungan arah panah diagram yang asimetris, setiap bagian bisa saling berhubungan pada saat bersamaan. Maka sistem selalu mengalami pertumbuhan untuk hasil yang lebih baik.

---

Communication policy as a public policy is intended as a favour of public interest. Accordingly, communication policy needs analysis process. The purpose is to elaborate alternative or prediction which appears in system, so that minimal risk can be achieved and it creates a big chance. The research used qualitative method with field research technique. The researcher collected the minutes of the meeting and did in-depth interview with the policy maker. The result was descriptively explained and thematically analyzed by the general system theory. The themes explained were the problem, the resource input, the internal process, the solution, and the evaluation. Those five themes create an elaborated alternative concept that is able to make systems structure more dynamic. It happens because the direction of the diagram arrow heads to asymmetric and every part can connect in the same time. Then, the systems show a growth for a better output.