Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak dari krisis global dan bagaimana respon firm level terhadap kebijakan pemerintah mengenai larangan ekspor bahan mentah hasil tambang. Analisis menggunakan metode kuantitatif deskriptif terhadap data panel firm level. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis ekonomi berdampak pada penurunan produktivitas perusahaan sebesar 0,69 kali dari produktivitas rata-rata tahunan tanpa terjadinya krisis. Dan produktivitas perusahaan industri pengolahan hasil tambang dalam negeri meningkat sebesar 1,79 kali ketika kebijakan larangan ekspor bahan mentah hasil tambang diberlakukan dibanding produktivitas sebelumnya ketika kebijakan tersebut belum diberlakukan.

---

ABSTRACT

---

This thesis aims to analyze the impact of global crisis and how firm level response to the Indonesian government policy concerning export ban of mining`s raw material. The analysis uses descriptive quantitative methods against the panel data of firm level. The results showed that the economic crisis had an impact that resulted to the decreasing of company productivity by 0.69 times the average annual productivity without the occurrence of crisis. And the productivity of the domestic milling industry increased by 1.79 times when the export miner`s export ban policy was enacted compared to previous productivity when the policy had not been enacted."

"Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak dari kebijakan larangan ekspor nikel berdampak terhadap industri nikel dan turunannya pada firm level, serta membandingkan kebijakan ini dengan kebijakan yang berlaku sebeumnya, yakni syarat ekspor nikel. Analisis dilakukan dengan menggunakan model fixed effect terhadap data panel firm level sepanjang tahun 2010 – 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan larangan ekspor nikel berdampak terhadap produktivitas industri turunan yang lebih tinggi 44.14% dan nilai tambah industri turunan yang lebih tinggi 50.7% dibandingkan dengan kondisi tanpa larangan ekspor. Kebijakan syarat ekspor tidak memberikan dampak yang signifikan baik terhadap produktivitas, nilai ekspor, maupun nilai tambah industri nikel dan turunannya.

---

This study aims to identify the impact of the nickel export ban policy on the nickel and downstream industries at the firm level, and to compare this policy with the previous policy of nickel export requirements. The analysis employs a fixed-effects model on firm-level panel data from 2010 to 2021. The findings indicate that the nickel export ban policy has led to a 44.14% increase in downstream industry productivity and a 50.7% increase in downstream industry value-added compared to a scenario without the export ban. The previous export requirement policy did not have a significant impact on productivity, export value, or value-added in the nickel and downstream industries."

"Tesis ini menganalisis dampak 'Kebijakan Larangan Ekspor Kayu Bulat' dan faktor-faktor lain terhadap bertambahnya deforestasi (pengurangan tutupan hutan) di Indonesia. Permasalahan selama diberlakukannya 'Kebijakan Larangan Ekspor Kayu Bulat' diduga telah terjadi kehancuran sumber daya hutan Indonesia, karena kebijakan tersebut mempraktekkan intervensi harga pasar kayu bulat guna menjamin pemenuhan kebutuhan bahan baku industri yang dinilai tidak bekerja secara efektif. Adanya jaminan pasokan dan harga kayu bulat yang murah memang membuat industri tumbuh pesat, akan tetapi pertumbuhan ini tidak sesuai harapan karena pembangunan kapasitas industri perkayuan tersebut berlebihan, sehingga kecepatan pemanenan bahan baku kayu meningkat tajam. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dikaitkan dengan faktor penawaran yang mendorong adanya pemanenan sumberdaya hutan, maka penyebab deforestasi diantaranya dipengaruhi oleh: 'Kebijakan Larangan Ekspor Kayu Bulat', harga penawaran kayu bulat, jumlah HTI, jumlah panjang jalan, jumlah PSDH & DR, UU Otonomi Daerah, dan rasio perbandingan harga kayu bulat dunia & harga kayu bulat domestik. Oleh karena itu, diharapkan pilihan kebijakan sub sektor kehutanan yang tepat apakah tetap melarang ataukah membuka kembali ekspor kayu bulat agar terjadi penyesuaian harga kayu demi menggairahkan kembali pasar kayu bulat demi kontribusinya terhadap Pendapatan Domestik Bruto dan menjalankan kebijakan eksploitasi hutan secara lestari.

---

This thesis analyses the impact of log export ban policy and other factors for the increasing deforestation (forest cover reduction) in Indonesia. During the implementation this policy, the destruction of Indonesia's forest resources is occurred because the intervention of roundwood market price in order to fulfil the needs of industrial raw materials are assessed not work effectively. The guarantee of supply and low price of logs is making the industry grow rapidly, but this growth was not as expected because of the excessive industry capacity so that the speed of harvesting raw materials rose sharply. Therefore, the results of this study were associated with the supply factors that encourage harvesting of forest resources. Eventally, the drivers of deforestation are triggered by : " Policy of log export ban ", the bid price of logs, timber number, the number of road length, number PSDH & DR, Local Government Law, and the ratio of log price comparison world and domestic log price. Therefore, the expected option forestry sub-sector policies that prohibit or whether it remains appropriate to reopen the log export price adjustments to occur in order to revitalize wood roundwood market for its contribution to the Gross Domestic Product and a policy of sustainable forest exploitation"

"Indonesia berada di segitiga terumbu karang dengan populasi terbesar di dunia. Indonesia memiliki hamparan ekosistem terumbu karang seluas 2,5 juta hektar yang di dalamnya terdapat 362 spesies hard coral dengan 66 spesies di antaranya merupakan jenis ekonomi penting. Kurun 2012-2016 Indonesia berkontribusi rata-rata sebesar 5,58 % sebagai eksportir karang hias terbesar kedua dunia setelah Jepang. Pemanfaatan karang untuk perdagangan turut memicu isu kerusakan habitat, perdagangan ilegal, serta gangguan kesehatan karang sehingga mendorong pemerintah untuk merumuskan regulasi pemanfaatan terumbu karang untuk perdagangan melalui kebijakan kuota pengambilan karang dari alam dan larangan ekspor karang hias dengan tujuan dapat memperbaiki kondisi terumbu karang di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris apakah kebijakan tersebut di atas dapat mempengaruhi kondisi terumbu karang di Indonesia. Penulis menggunakan Fixed-Effect Model pada persamaan regresi Difference in Difference menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan nyata kondisi terumbu karang di Indonesia selama penerapan kebijakan kuota pengambilan karang dari alam serta antara sebelum dan setelah adanya kebijakan larangan ekspor karang hias. Hal ini menunjukkan bahwa larangan ekspor karang hias tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap kondisi terumbu karang di Indonesia.

---

Indonesia is in the coral triangle with the largest coral population in the world. Indonesia has a coral reefs covering an area of 2,5 million hectares in which there are 362 species of hard coral with 66 species being economically important species. In the period between 2012-2016, Indonesia contributed an average of 5,58 % as the world’s second largest ornamental corals exporter after Japan. The utilization of coral for trade also sparked the issues of habitat destruction, illegal trade, and coral health problems has prompted the government to formulate regulations on the utilization of coral reefs for trade through a quota policy for taking coral from nature and the export banning of ornamental coral with the aim of improving the condition of coral reefs in Indonesia. This study aims to find an empirical evidence does the policies mentioned above affect the condition of coral reefs in Indonesia. The author uses the Fixed-Effect Model on the Difference in Difference regression equation whose result show that there were no real differences in the condition of coral reefs in Indonesia during the implementation of the quota policy for taking coral from nature and between before and after the export banning of ornamental coral. This shows that export banning of ornamental corals does not significantly affect the condition of coral reefs in Indonesia."