Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini fokus pada perumusan konsep pengarusutamaan pemuda sebagai sebuah kebijakan yang sedang dirancang oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dan bagaimana strategi kebijakan pengarusutamaan pemuda tersebut sebagai bagian dari pembangunan kepemudaan. Dari analisis yang telah dilakukan disimpulkan bahwa (1) Konsep pengarusutamaan pemuda adalah ?suatu strategi yang mengikat setiap pihak untuk berkomitmen dalam memprioritaskan pembangunan kepemudaan dalam setiap proses pembangunan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sarnpai kepada monitoring dan evaluasi, yang dilakukan secara koordinatif sinergi, dan harmonis; dan (2) Strategi kebijakan yang diusulkan adalah perlunya perumusan kebijakan yang lebih implementatif untuk mengikat pihak-pihak yang berkepentingan agar mau menerapkan konsep dan kebijakan pengarusutamaan pemuda dalam proses pembangunan. Kebijakan ini diharapkan berbentuk Peraturan Pemerintah, yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 40 tahun 2009. Agar implementasinya bisa beqalan lancer, kebijakan ini harus memperhatikan faktor-faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur dan adanya komitmen yang kuat dari pemimpin. ......This research is focused on concept formulation of youth mainstreaming as an ongoing policy prepared by The Ministry of Youth and Sport of the Government of Indonesia, as well as developing the strategy of youth mainstreaming as part of the country youth development. The conclusions of the analysis are (i) the concept of youth mainstreaming by definition is ? a strategy that binds commitment of youth development stakeholders to make priority of youth developments issues regarding the urgency in all stage of development, bcginning from planning, implementing, monitoring and evaluation, that managed in a coordinative, harmony, and synergy way. (ii) The suggested strategy of youth mainstreaming is to formulate policy to implement the Act No. 40/2009 to encourage the policy makers and actors to pay attention to and implement thc mainstreamed policy in development process. In order to run successfully, this policy must consider communication, resources, disposition, structure, and strong willingness from leader."

"Skripsi ini membahas tentang strategi preservasi digital yang digunakan di Perpustakaan Pusat Studi Al Qur'an (PSQ) dan permasalahan yang dihadapi dalam melakukan preservasi digital tersebut beserta solusi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data penelitian ini data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen yang dikumpulkan, direduksi, diinterpretasikan, dan disajikan ke dalam bentuk narasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan oleh Perpustakaan PSQ dalam melestarikan koleksi digitalnya yaitu meliputi strategi preservasi teknologi, migrasi, dan emulasi.

---

Abstract The focus of this study is about digital preservation strategy that used in Center of Qur'anic Studies Library and the problems involved in doing the digital preservation with the solution that used in solving those problems. This study is a qualitative research with descriptive design. This research data were acquired by interview, observation, and document analysis that were collected, reducted, interpretated, and presented in narration order. The result of this study show that strategy that used by The Center of Qur'anic Studies Library in preserving their digital collections comprise of technology preservation, migration, and emulation."

"Program Keluarga Harapan merupakan program yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial untuk memberikan bantuan sosial bersyarat kepada masyarakat terutama keluarga kurang mampu atau keluarga miskin. Penelitian dilakukan untuk memahami implementasi PKH di Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam. Pemilihan lokasi penelitian mempertimbangkan jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH dan jumlah graduasi mandiri di tiap kelurahan Kecamatan Batu Ampar. Proses pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara bersama informan, observasi, dan studi dokumen. Tujuan lainnya untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat dari pelaksanaan program tersebut, serta merumuskan strategi guna meningkatkan implementasi PKH. Hasil dari penelitian implementasi PKH di Kelurahan Kampung Seraya sudah berjalan, tetapi memiliki beberapa kekurangan, yaitu masih adanya ketidaksesuaian identitas diri Keluarga Penerima Manfaat PKH yang tercatat dalam DTKS, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan bank penyalur sehingga memengaruhi penyaluran dana bantuan. Terdapat juga beberapa faktor pendorong dan penghambat yang memengaruhi implementasi PKH. Saran yang dapat direkomendasikan penulis adalah melakukan pengembangan dan peningkatan dari kekuatan dan peluang yang dimiliki. Selain itu, peneliti juga merancang model strategi pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat PKH guna meminimalkan ketidaksesuaian identitas diri."

"ABSTRAKBerbagai kebijakan telah disusun oleh pemerintah dalam upaya untuk menjaga kondisi bangunan yang tetap prima. Dalam menerapkan kebijakan yang telah dibuat, diperlukan strategi yang sesuai agar kebijakan dapat berjalan sesuai rencana. Meskipun telah dianggarkan lebih besar, pemeliharaan masih belum optimal pada bangunan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan laik fungsi bangunan dengan mengevaluasi kebijakan dan strategi implementasinya. Dengan mengidentifikasi kebijakan, faktor-faktor serta model yang efektif dan mengembangkan kebijakan yang diperlukan. Metode yang digunakan dengan analisa arsip, studi literatur, analisa statistik SEM-PLS hingga expert judgement untuk mendapatkan pembuktian hipotesa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kinerja laik fungsi bangunan dapat meningkat dengan mengevaluasi kebijakan dan strategi implementasinya

---

ABSTRACTPolicies have been made by the government in an effort to keep the performance of the building. In implementing the policies that have been made, appropriate strategies are needed to enable the policy to proceed as planned.Although the budget was increased for maintenance, the implementation didn rsquo t effective in government rsquo s building. This study aims to improve building functional performance by evaluating the policy and strategic implementation.By identifying policies, factors and models are effective and to develop the necessary policy. Methods used with archive analysis, literature study, statistical analysis with SEM PLS and expert judgement to obtain the results.The results should show that maintenance performance was improved by evaluating the policy and its strategic implementation."

"It is necessary to formulate spatial policy and strategy in cross-border area in east Nusa Tenggara, in order to manage resources and capability to increase the quality of life,to conserve the function of environment,and to achieve security....."

"Dalam penanganan penyalahgunaan narkotika diperlukan pendekatan komprehensif sehingga koordinasi lintas sektor mutlak diperlukan dalam membangun sinergitas sesuai dengan peran Kementerian/Lembaga masing-masing. Kebijakan yang disusun harus berorientasi pada pemenuhan hak atas rehabilitasi yang komprehensif dengan memenuhi prinsip ketersediaan, akses, penerimaan, dan kualitas.Tujuan penelitian membahas tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga terkait pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu Narkotika, pelaksanaan koordinasi antar Kementerian/Lembaga dalam mencapai sinergitas pelaksanaan rehabilitasi Narkotika, menganalisa kendala yang dihadapi dalam mencapai sinergitas dan menjelaskan bentuk strategi kebijakan yang dilakukan dalam memenuhi hak atas rehabilitasi yang komprehensif sebagai bagian dari hak dasar manusia atas kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi kasus eksplanatoris melalui wawancara, dokumentasi, triangulasi, dan fokus grup diskusi.Berdasarkan hasil pemetaan permasalahan menunjukkan bahwa belum terbentuknya sinergitas antar pemangku kebijakan sehingga segala pencapaian dalam menata program rehabilitasi menjadi tidak efektif dan efisien. Pada dasarnya empat elemen diatas merupakan satu kesatuan yang saling terkait dalam membentuk suatu strategi, yaitu Sistem Nasional Rehabilitasi Narkotika Komprehensif dengan melibatkan pemangku kebijakan, pelaksana dilapangan dan elemen-elemen masyarakat. Fungsi utama dalam sistem ini sebagai acuan dalam penyelenggaraan rehabilitasi narkotika yang komprehensif dengan melakukan penyederhanaan rantai birokrasi, penguatan koordinasi antara Kementerian/Lembaga dan terciptanya efektif dan efisien dalam anggaran.Untuk dapat menyusun suatu sistem yang bersifat nasional diperlukan suatu organisasi yang kuat dengan berbagai macam latar belakang pengalaman sehingga mampu melihat permasalahan dari berbagai aspek, baik itu aspek medis, sosial ataupun aspek lainnya dan memiliki jalur kordinasi lintas sektor ataupun jalur koordinasi ke daerah yang solid.......In the handling of narcotic abuse, a comprehensive approach is needed. As such, a cross-sector coordination is fundamentally required to build synergies by each ministry or institution. A policy has to be oriented to the fulfilment of the right to comprehensive rehabilitation by meeting the principles of availability, access, acceptance, and quality.The purpose of the study discusses duties and functions of each Ministry/Institution related to the implementation of rehabilitation for narcotic addicts, the implementation of coordination among Ministries/Institutions in achieving synergy of the implementation of narcotic rehabilitation. The study also analyses obstacles encountered in achieving the synergy and explains a form of policy strategies implemented in fulfilling the right to the comprehensive rehabilitation as a part of the basic human right to the health. This research is a qualitative research with an explanatory case study through interview, documentation, triangulation, and focus group discussion.The results show that the synergy among stakeholders has not yet been accomplished so that all achievements in managing the rehabilitation program becomes ineffective and inefficient. In essence, the four elements mentioned above are an interconnected unity to form a strategy, namely The National System of Comprehensive Narcotic Rehabilitation by involving stakeholders, field workers and societies. The primary function of this system is as a reference in implementing the comprehensive narcotic rehabilitation by simplifying a bureaucratic chain, strengtheningcoordination between Ministries/Institutions and creating an effective and efficient budget.To conclude, to arrange a national system requires a strong organisation with various experience to be able to see the problem from different aspects, e.g. medical aspect, social or other aspects. The national system must also have cross-sector coordination or coordination to a solid area."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi, faktor yang mempengaruhi, dan strategi penguatan implementasi UU ASN di Provinsi Banten. Paradigma penelitian berupa post-positivisme dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman terdiri dari reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi serta menerapkan teknik triangulasi untuk mengetahui keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan tiga hal utama. Pertama, implementasinya bersifat prosedural dan formalitas, sehingga menimbulkan dampak negatif seperti terjadinya kekosongan formasi tertentu, terhambatnya peningkatan kapasitas pegawai, rendahnya kinerja pegawai, dan belum terjaminnya pegawai purna bhakti. Permasalahan struktural dan kultural menjadi hambatan utama, seperti kurangnya aturan pendukung turunan UU ASN, rule based bureaucracy, kurang pengawasan, dan belum terbangun budaya sistem merit. Hasil tersebut mengarah pada good looking government. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi menunjukkan bahwa context of implementation dan faktor lingkungan cenderung lebih berpengaruh dibandingkan content of policy dan struktur administrator. Political will kepala daerah cenderung masih rendah sehingga kurang mampu menyelesaikan permasalahan teknis yang terjadi. Ketiga, strategi penguatan implementasi menunjukkan kepala daerah dan perangkatnya membutuhkan internalisasi outcomes, mempertimbangkan strategic context, menentukan strategic content, dan merumuskan operational process. Penelitian ini merekomendasikan perlunya aturan pendukung, mendorong political will gubernur, strategi asistensi, ujicoba program, penganggaran terpusat untuk program skala ekonomi tinggi, menyusun simplifikasi peraturan, membuka ruang dan mendorong inisiatif lokal, dan peningkatan kapasitas pegawai lokal merupakan beberapa rekomendasi tersebut. Selain itu, terdapat rekomendasi yang berkaitan dengan implikasi teoritis berupa pengembangan konsep kerangka implementasi strategi dari Okumus disertai perubahan alur kerangka kerja dan adanya penambahan indikator.

---

This study aims to analyze the implementation, influence factors, and strategy strengthening the implementation of state civil apparatus policy in Banten Province. The research paradigm is post-positivism with qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews and document studies. Data analysis using Miles and Huberman model consist of data reduction, data display, and conclusion / verification and applying triangulation technique in validation. The results show three main points. First, the implementation is procedural, programmatic, and formal, resulting in negative impacts such as vacancy formation, hampered capacity building of employees, low employee performance, minimum welfare of employees, and not guaranteed after employees pension. Structural and cultural issues are the main obstacles. These results lead to good-looking government. Second, influencing factors show that context of implementation and environmental factors are more influential than content of policy and administrator structure. Political will of sub-national governor is still low so that it is less able to direct the budget, capacity of employees, politics, economy, and legal framework. Third, the strategy of strengthening the implementation indicates that the sub-national governor and its agencies require outcomes, consider the strategic context, determine the strategic content, and formulate the operational process. This research recommendation targets implementation, influencing factors, and strategies for strengthening implementation. The need for supporting rules at both the central and sub-national levels encourages the political will of sub-national governor, assistance strategies, testing to technical stages, centralized budgeting for programs of a general nature, compiling simplification of regulations, opening up spaces and encouraging local initiatives, and capacity building of local officials are some of these recommendations. In addition, there are recommendations related to the theoretical implications of developing the concept of Okumus strategy with changes of the framework and addition of indicators."