Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam Pasal 33 UUD 1945, semangat Koperasi ditempatkan sebagai semangat dasar perekonomian bangsa Indonesia. Melalui Pasal 33 UUD 1945, bangsa Indonesia bermaksud untuk menyusun suatu sistem perekonomian usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Bung Hatta, yang dimaksud dengan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 itu, tidak lain adalah Koperasi sebagaimana dikemukakan di dalam penjelasan pasal tersebut. Karena itulah, di dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945, Koperasi dinyatakan sebagai bangun usaha yang sesuai dengan sistem perekonomian yang hendak dikembangkan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dikatakan mengandung kapitalisme dikarenakan prinsip-prinsip yang tertuang dalam undang-undang terbaru mengutamakan modal dan individualisme yang menjadikan ciri utama dari kapitalisme. Ini dapat dilihat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Penelitian ini akan menguji bagaimana penerapan asas kekeluargaan yang merupakan landasan koperasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi. Penelitian ini juga mengkaji interpretasi asas kekeluargaan hakim dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013. Hasil penelitian Penerapan asas kekeluargaan yang merupakan landasan koperasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Banyak pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang bertentangan dengan asas kekeluargaan, yaitu Pasal 1 angka 1, Pasal 55 ayat (1), Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

---

In Article 33 UUD 1945, cooperative spirit was placed as the basic spirit of the Indonesian economy. Through Article 33 UUD 1945, the nation of Indonesia intends to draw up a joint venture economic system based on family principles. As noted by Bung Hatta, is a joint venture based on family principles in Article 33, paragraph 1 of the 1945 Constitution, is nothing but a cooperative, as noted in the explanation of the chapter. Therefore, in the explanation of Article 33 UUD 1945, the Cooperative expressed as a wake-up business in accordance with the economic system to be developed in Indonesia. Law No. 17 of 2012 concerning Cooperatives said to contain capitalism because of the principles contained in the latest legislation prioritizes capital and individualism that makes the main characteristic of capitalism. This can be seen in Article 1 paragraph 1 of Law No. 17 of 2012 concerning Cooperatives. This study will examine how the application of the principle of family being the foundation of the cooperative in Law No. 17 of 2012 on Cooperatives. This study also examines the interpretation of the principle of family judges in the Constitutional Court Decision No. 28 / PUU-X / 2013. Application of the principle of family research results that are the foundation of cooperatives in Law No. 17 of 2012 concerning Cooperatives are not as expected by the public. Many articles of the Law No. 17 Year 2012 concerning Cooperatives are contrary to the principle of the family, namely Article 1 paragraph 1, Article 55 paragraph (1), Article 68, Article 69 and Article 78 paragraph (2) of Law No. 17 of 2012 concerning Cooperatives."

"Penetapan berlakunya UU 1/1995 teptang Perseroan Terbatas merupakan suatu tonggak yang penting,karena negara RI kemudian memiliki kaidah-kadiah baru tentang Perseroan Terbatas, sebagai penggantinorma-norma ygng terdapat dalam Wetboek vanKoophandel (WoK). Karena melihat adanyq perbedaandasar falsafah antara UU Perseroan Terbatas danWetboek van Koophandel, penulis kemudian meIa-kukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen dalamsidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) untuk meninjau latar belakang historis asas kekeluargaan dulam UU Perseroan Terbatas."

"Merupakan suatu hal yang esensial bagi kita untuk memahami risalah perumusan dan penetapan pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia (UUD NRI tahun 1945) sebagai staats fundamental norms berdasarkan dokumen-dokumen otentik (primary sources) untuk meluruskan sejarah dan menoreksi kekeliruan-kekeliruan buku-buku sejarah nasional Indonesia yang digunakan di sekolah-sekolah tentang perumusan pembukaan UUD NRI tahun 1945. Selanjutnya secara sistematis kita perlu menggali kembali jiwa dan semangat perjuangan bangsa yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa yang telah menggagas paradigma kekeluargaan, paradigma gotong-royong, dan paradigma kesejahteraan sosial serta pelaksanaan pekerjaan bersama seluruh warga bangsa untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan UUD NRI tahun"

"ABSTRAKTim polo air D.K.I Jakarta merupakan salah satu tim yang memiliki prestasi yang cukup banyak baik itu dalam kejuaraan lingkup nasional maupun internasional dan interaksi yang terjadi di dalam tim tersebut. Di dalam tim terdiri dari beragam individu dengan kelebihan dan kekurangannya masing- masing. Di dalam olahraga beregu seperti polo air, teambuilding berguna untuk menyatukan kepribadian dari anggota tim agar teamwork yang dijalankan dapat memberikan hasil yang maksimal. Teamwork yang baik akan memberikan hasil yang optimal pada pencapaian tim. Kekompakan dan interaksi dari masing- masing anggota dalam tim tersebut amat penting karena walaupun tim tersebut terdiri dari individu yang memiliki kemampuan individual yang tinggi tim tersebut belum tentu dapat memenangkan sebuah kejuaraan atau bahkan pertandingan. Prestasi dari sebuah tim perlu didukung oleh kebersamaan dari anggota tim itu sendiri sehingga tim polo air Jakarta sangat menekankan 2 nilai yang dianut di tim tersebut yaitu nilai disiplin dan kekeluargaan.

---

ABSTRAKJakarta Waterpolo is one of the team that have a lot of achievement in national or international event. Team is consisted by some people that have a lot of difference between them wether it is positive of negative. On sport such as waterpolo, teambuilding is useful to combine athlete personality so their teamwork can give them achievement. Good teamwork will gave them an optimal achievement. Interaction from between the teammates is crucial bercause even if they have a good technical skill, it's still uncertain if they can win a league or even a match. A team needed a support from the athletes in that team so Jakarta waterpolo team push their athletes to apply 2 value that they have which is discipline and kinship."

"UMKM merupakan salah satu pilar penting bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Sebagai jenis usaha yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian negara, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan perkembangan UMKM, salah satunya melalui penyelenggaraan securities crowdfunding yang resmi berlaku di Indonesia dengan disahkannya POJK No. 57/POJK.04/2020. Securities crowdfunding merupakan fasilitas pendanaan bagi UMKM yang dilakukan dengan menjual efek berupa saham, obligasi, dan sukuk secara langsung kepada pemodal melalui platform penyelenggara. Kehadiran securities crowdfunding yang merupakan perluasan dari equity crowdfunding diharapkan dapat menjadi alternatif bagi UMKM untuk memperoleh pendanaan yang efektif dan mudah diakses, serta menjadi solusi atas kesulitan yang selama ini dihadapi pengusaha UMKM untuk memperoleh pinjaman dari lembaga perbankan. Akan tetapi, dalam perkembangannya, pelaksanaan pasar sekunder pada securities crowdfunding dinilai membuat kondisi pasar menjadi tidak likuid. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan mengkaji Pasal 43 ayat (2) POJK No. 57/POJK.04/2020 yang berorientasi pada asas kekeluargaan dalam kaitannya dengan urgensi perubahan pelaksanaan pasar sekunder pada securities crowdfunding dari sudut pandang penerbit, pemodal, dan penyelenggara. Dalam penyusunannya, skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan dilakukan dengan menelaah data sekunder. Selain itu, Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif dan metode analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dipaparkan dalam skripsi ini, diperoleh hasil bahwa terdapat urgensi pemodal, penerbit, dan penyelenggara terhadap perubahan pelaksanaan pasar sekunder pada securities crowdfunding yang akan memberikan dampak positif bagi perkembangan securities crowdfunding di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan pasar sekunder pada securities crowdfunding di Indonesia dengan melakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (2) POJK No. 57/POJK.04/2020.

---

Small and Medium Enterprise (SMEs) is one of the important pillars for economic development in Indonesia. As a type of business that makes a major contribution to the country's economy, the government is trying to increase the development of SMEs, one of which is through the implementation of securities crowdfunding, which is applied effectively in Indonesia through POJK No. 57/POJK.04/2020. Securities crowdfunding is a funding facility for SMEs that is carried out by selling securities in the form of stocks, bonds, and sukuk directly to investors through the operator's platform. The presence of securities crowdfunding, which is an extension of equity-based crowdfunding, is expected to be an alternative for SMEs to obtain effective and accessible funding, as well as a solution to the difficulties faced by SME entrepreneurs in obtaining loans from banks. However, throughout its development, the implementation of the secondary market in securities crowdfunding is considered to make the market illiquid. To answer this problem, the research in this thesis is conducted by examining Article 43 Section (2) of POJK No. 57/POJK.04/2020 which is oriented towards the principle of kinship in relation to the urgency of changes in the implementation of the secondary market in securities crowdfunding for issuers, investors, and operators. This thesis is created using juridical-normative methods and is carried out by examining secondary data. Furthermore, the author uses descriptive research types and qualitative methods. The result of this research shows that there is an urgency for investors, issuers, and operators to change the implementation of the secondary market in securities crowdfunding which will give a positive impact on the development of securities crowdfunding in Indonesia. Therefore, it is necessary to evaluate the implementation of the secondary market in securities crowdfunding in Indonesia by amending the provisions of Article 43 Section (2) of POJK No. 57/POJK.04/2020."

"Studi mengenai hubungan sosial di tempat kerja telah menunjukkan bahwa hubungan informal, seperti pertemanan, dianggap lebih bermakna bagi para karyawan. Persoalannya, konteks masyarakat kini jarang menumbuhkan hubungan mendalam untuk pekerjaan. Dalam kasus Sekolah 'BM', saya telah menemukan bahwa para karyawan terpecah belah akibat isu ini dan bahwa hal tersebut mempengaruhi praktik dan pengalaman mereka dalam hubungan berbasis tempat kerja. Menggunakan wawancara mendalam dan observasi partisipan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik pertalian sosial di tempat kerja, alasan di baliknya, dan bagaimana karyawan kemudian menindaklanjuti dan bernegosiasi melalui pertalian tersebut. Saya juga ingin menjelaskan bagaimana konteks khusus suatu tempat kerja dapat memengaruhi pengalaman bekerja karyawan. Berdasarkan temuan penelitian ini, pengalaman diferensiasi karyawan BM dapat dikorelasikan dengan riwayat kekeluargaan dan kekerabatan yang bertentangan dengan perubahan struktural BM untuk menjadi lebih seperti perusahaan. Saya berpendapat bahwa kecenderungan karyawan untuk membedakan dua hal ini dan bertindak sesuai pemahaman mereka menunjukkan suatu kontradiksi nilai. Di lain sisi, ketika tindakan mereka bertolak belakang dengan pemahaman tersebut, maka sedang terjadi suatu negosiasi nilai yang umumnya relasional. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang berbeda, walau tetap ditindaklanjuti, juga mengalami kompromi dan pada kelanjutannya juga menjadi suatu negosiasi pertalian sosial.

---

Studies have shown that informal relationships, such as friendships, are considered as more meaningful for employees in the workplace. The issue is that the current societal context rarely cultivates strong relationships for work. In the case of the ‘BM’ School, I have found that the employees are torn on this issue and that it affects their practice and experience of workplace-based relationships. Using in-depth interviews and participant observation, this research aims to examine the practice of social relations in the workplace, the reasoning behind them, and how the employees then act upon and negotiate through them. I also want to explain how the particular context of the workplace may affect the employees’ work experience. Based on the research findings, the BM employees’ experience of differentiation can be correlated with a history of kekeluargaan and kinship which contradicted the structural changes of BM to become more corporate-like. I argue that the tendency of employees to differentiate the two and to act according to their understandings of it shows a contradiction of values. On the other hand, when their actions are the opposite of that understanding, then a negotiation of values is occurring, which is generally relational. This shows that differing values, while acted upon, are also compromised, and hereinafter also becomes a negotiation of social ties."

"Skripsi ini membahas kedudukan ayah kandung sebagai pemegang hak asuh anak pasca perceraian ditinjau dari Hukum Kekeluargaan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam menetapkan jika terjadi perceraian, ibu lebih berhak memperoleh hak asuh anak, sedangkan Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur siapa yang lebih berhak memperoleh hak asuh anak, namun mengatur bahwa harus tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak. Kemudian, bagaimanakah kedudukan seorang ayah kandung dalam memperoleh hak asuh anak pasca perceraian jika ditinjau dari Hukum Kekeluargaan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang berlaku dalam hukum Islam, peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang mengikat dalam kehidupan masyarakat.Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa walaupun ibu mempunyai kedudukan yang lebih diutamakan sebagai penerima hak asuh anak, namun ayah kandung dapat memperoleh hak asuh anak apabila ibu tidak dapat memenuhi syarat sebagai penerima hak asuh anak.

---

This research focuses on the position of the biological father to child custody after divorce in terms of Islamic Family Law and Law Number 1 Year 1974. Islamic Law and Islamic Law Compilation regulate that in case of divorce, a mother has preferred position to custody the child, while the Marriage Act does not regulate who has more right to custody the child, but favorably consider the best interests of the child. Then, what is the position of father to obtain child custody after divorce the terms of Islamic Family Law and Law Number 1 Year 1974.

The research method used in this paper is a method of research literature with a secondary data of juridical normative research that refers to the legal norms applicable in Islamic law, regulations and norms that living in the society.

From this study it can be concluded that although the mother has a preferred position to child custody, but the father can obtain custody of the child if the child's mother can not qualify to be a proper bearer of child custody."

"Masyarakat Bali yang beragama Hindu menganut sistem kekeluargaan patrilineal. Kedudukan anak perempuan di Desa Duda tidak dapat bertindak dalam pewarisan, karena yang berhak bertindak dalam pewarisan hanya keturunan laki-laki sesuai awig-awig Desa Duda. Oleh karena itu anak perempuan Desa Duda merasa tidak adil atas perlakuan subordinatif tersebut, maka diperlukan perlindungan hukum bagi anak perempuan dalam pewarisan adat Bali. Skripsi ini menjelaskan pelaksanaan perlindungan hukum anak perempuan dalam pewarisan adat Bali yang menganut sistem patrilineal pada Desa Duda. Metode penelitian yang digunakan penelitian empiris, menuai hasil pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak perempuan hanya ketika ia belum menikah sebatas hak untuk menikmati harta keluarganya. Adapun hambatan intern yakni kuatnya adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal. Hambatan ekstern terletak pada Pemda Bali karena pada Perda No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman tidak diatur mengenai jangka waktu pembaharuan awig-awig desa pakraman setiap berapa tahun sekali, mengakibatkan awig-awig Desa Duda dari tahun 1994 masih berlaku hingga sekarang, tanpa melihat keadaan masyarakat sekarang. Sehingga upaya untuk hambatan intern berupa perubahan budaya melalui edukasi secara konsisten kepada masyarakat, dengan sosialisasi ke desa terpencil mengenai Keputusan No.01.KEP/PSM-3/MDP/BALI/2010 Tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung III MDP yang menyepakati adanya hak waris bagi perempuan Bali. Serta upaya untuk hambatan intern dengan melakukan perubahan dalam PERDA No. 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman, yang berisikan secara tegas bahwa awig-awig Desa Pakraman harus dirubah setiap berapa tahun sekali. Sehingga dengan adanya peraturan demikian, maka awig-awig setiap desa terdapat perubahan menyesuaikan keadaan masyarakat setempat.

---

In general, Balinese people who are Hindus embracing patrilineal family system. Where daughters in Desa Duda cant act in inheritance, because who have the right to act in inheritance are only man (purusa) according to the awig-awig Desa Duda. Therefore Desa Dudas daughters feel unfair for that subordinate, legal protection is needed for daughters in Balinese traditional inheritance. This thesis explains how the implementation of the legal protection of daughters in Balinese traditional inheritance which embracing patrilineal system in Desa Duda. The research method used is empirical research, which get the results of the implementation of legal protection for daughters only when she isnt married as far as the right to enjoy her familys property. The internal barriers are the strong Balinese customs that embracing patrilineal family system. External barriers are located in Pemda Bali because Perda Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman isnt regulated regarding the renewal period of awig-awig Desa Pakraman every year, resulting the awig-awig of Desa Duda from 1994 still valid until now, regardless of the current state of society. That effort for internal barriers include cultural change through consistent education to the community, with socialization to remote villages regarding Keputusan No.01.KEP/PSM-3/MDP/BALI/2010 tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung III MDP agreed on the existence of inheritance rights for Balinese daughters. As well as efforts for internal barriers by making changes in Perda No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, which contained explicitly that the awig-awig of Desa Pakraman must be changed every year. So that with the existence of such regulations, the awig-awig of each village has a change to adjust the conditions of the local community."