Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Terorisme merupakan salah satu permasalahan yang sangat serius di Indonesia. Apabila tidak ditanggulangi dan dengan reaksi yang cepat (counter reaction) dapat menjadi sebuah ancaman besar bagi stabilitas dan keamanan baik nasional maupun regional. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi terorisme melalui pendekatan lunak salah satunya dengan Program Deradikalisasi. Koordinator Deradikalisasi menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang didukung oleh beberapa Kementerian dan Lembaga lain. Penelitian ini menemukan adanya kekosongan antara pengaturan terkait deradikalisasi yang diatur dalam Undang-undang dan peraturan turunnya dengan pelaksanaan Deradikalisasi di lapangan. Secara faktual, pelaksanaan deradikalisasi untuk para pelaku tindak pidana terorisme dari tahapan pada status tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana hingga mantan narapidana tindak pidana terorisme selama ini dilakukan oleh Densus 88 AT secara intensif. Idealnya, jika pada status tersangka deradikalisasi dilakukan oleh Densus 88 AT, status terdakwa oleh Kejaksaan, terpidana oleh Pengadilan, Narapidana Oleh Lembaga Pemasyarakatan dan mantan narapidana dilakukan oleh BNPT. Selain itu, guna deteksi dini perkembangan jaringan teror didalam maupun diluar Lembaga pemasyarakatan. Sehingga, dipandang penting bahwa personil Densus harus melekat dalam setiap tahapan untuk memberikan rekomendasi yang sesuai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pemilihan informan secara purposive sampling. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Program Deradikalisasi yang dilakukan oleh densus 88 AT sesuai antara regulasi dan implementasinya. Hal tersebut dilakukan karena adanya kekosongan (gap) antara regulasi dan implementasi Program Deradikalisasi di lapangan dipandang dari sudut pandang normatif, karena Densus 88 AT melakukan pekerjaan melebihi dari yang diamanahi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, namun hal tersebut dianggap baik karena merupakan kebutuhan yang harus dilakukan dalam penanganan terorisme di Indonesia dan mencegah aksi terorisme dimasa depan. ......Terrorism is a very serious problem in Indonesia. If not handled and with a quick reaction counter reaction it can become a big threat to stability and security both nationally and regionally. The Indonesian government's policy in tackling terrorism is through a soft approach, one of which is the Deradicalization Program. The Deradicalization Coordinator according to Law Number 5 of 2018 is the National Counter-Terrorism Agency (BNPT) which is supported by several Ministries and other Institutions. This study found a gap between the regulations related to deradicalization regulated in the Act and its regulations and the implementation of deradicalization in the field. Factually, the implementation of deradicalization for perpetrators of criminal acts of terrorism from the stages of the status of suspects, defendants, convicts, convicts to ex-convicts of criminal acts of terrorism has so far been carried out intensively by Densus 88 AT. Ideally, if the status of deradicalization suspect is carried out by Densus 88 AT, the status of defendant is by the Prosecutor's Office, convicted by the Court, Convicts by the Correctional Institution and ex-convicts is carried out by BNPT. In addition, for early detection of the development of terror networks inside and outside prisons. Thus, it is deemed important that Densus personnel must be attached to each stage to provide appropriate recommendations. This study uses a qualitative approach with the selection of informants by purposive sampling. The results of this study explain that the Deradicalization Program carried out by Densus 88 AT is in accordance with the regulation and its implementation. This was done because there was a gap between regulation and the implementation of the Deradicalization Program in the field from a normative point of view, because Densus 88 AT did more work than was mandated by Law Number 5 of 2018, but this was considered good because it was a necessity. that must be done in dealing with terrorism in Indonesia and preventing future acts of terrorism

Abstrak :
Salah satu jenis Perseroan Terbatas ialah Perseroan Daerah (Perseroda) yang merupakan bentuk badan usaha dari Badan Usaha Milik Daerah yang mana sahamnya paling sedikit 51% atau seluruhnya dimiliki oleh satu daerah. Perseroan Daerah di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, yaitu PT Serang Berkah Mandiri (Perseroda) tengah mengalami kelumpuhan dalam organ perseroannya. Seluruh anggota Direksi PT Serang Berkah Mandiri (Perseroda) satu per satu mengundurkan diri dengan menyertakan alasan ketidakmampuan dalam mengelola perseroan dengan baik, terlebih adanya pandemi Covid-19 yang menghambat kemajuan perseroan. Hal ini mengakibatkan terjadinya kekosongan jabatan anggota Direksi sehingga tidak ada pihak yang menjalankan fungsi pengurusan dan fungsi representasi dari perseroan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pengisian kekosongan jabatan anggota Direksi untuk sementara dalam anggaran dasar PT Serang Berkah Mandiri (Perseroda); dan mekanisme pengisian kekosongan jabatan anggota Direksi Perseroan Daerah untuk sementara hingga penggantian Direksi baru. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan tipologi penelitian eksplanatori. Data yang digunakan ialah data sekunder dengan wawancara sebagai data pendukung. Pengumpulan data digunakan melalui studi dokumen dan wawancara. Metode analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Bentuk hasil penelitian ini berbentuk penelitian eksplanatori-analitis. Hasil analisa dari penelitian yaitu anggaran dasar PT Serang Berkah Mandiri (Perseroda) menunjuk Komisaris sebagai pelaksana tugas Direksi sementara sesuai dengan PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD jo. Perda Kabupaten Serang No. 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BUMD dan di dalam anggaran dasar Perseroan Daerah harus lebih rinci mengenai pengisian kekosongan jabatan sementara hingga penggantian Direksi yang melalui mekanisme proses seleksi. ......One type of Limited Libility Company is a Government-Owned Corporation (GOC) which is a form of business entity from Regional-Owned Enterprises whose shares are at least 51% or wholly owned by a region. A Government-Owned Corporation in Serang Regency, Banten province, PT Serang Berkah Mandiri (GOC) is experiencing paralysis in its corporate organs. All positions of Directors of PT Serang Berkah Mandiri (GOC) resigned one by one, including reasons for their inability to manage the company properly, especially the Covid-19 pandemic which hampered the company’s progress. This resulted in the occurrence of vacancies in all positions of Directors so that no party carried out the management and representation functions of the company. The problems raised in this study are regarding temporary filling of vacancies for all positions of Directors in the article of association of PT Serang Berkah Mandiri (GOC) and the mechanism for temporary filling vacancies for all positions of Directors of Government-Owned Corporation until the replacement of new Directors. To answer these problems, a juridical-normative research method with an explanatory research typology is used. The data used are secondary data with interview as supporting data. Data collection was used through document studies and interview. The data analysis method in this study is qualitative. The form of the results is in the form of explanatory-analytical research. The results of the analysis are the articles of association of PT Serang Berkah Mandiri (GOC) appointing the Commissioner as the acting Directors temporarily according to Governance Regulation Number 54 of 2017 concerning Government-Owned Corporation jo. Serang Regency Regional Regulation Number 8 of 2020 concerning the management of Government-Owned Corporation and in the articles of association of Government-Owned Corporation must be more detailed regarding the filling of temporary vacancies to the replacement of the position of Directors through the selection process mechanism.

Abstrak :

Skripsi ini menganalisis tentang kontrol merger di Indonesia berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 3 Tahun 2023, khususnya terhadap kekosongan hukum pada mekanisme pembatalan transaksi merger dan upaya KPPU untuk menanganinya. Skripsi ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan yuridis normatif. Merger dapat mempengaruhi persaingan usaha dalam suatu pasar sehingga berdasarkan Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999, merger dilarang apabila menimbulkan praktik anti persaingan. Karena hal ini, kontrol merger menjadi persoalan yang penting. Berdasarkan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999, Indonesia menganut sistem post merger notification dengan kontrol merger yang diawasi oleh KPPU. Sehingga skripsi ini membahas kontrol merger berdasarkan peraturan terbaru saat ini, yaitu Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2023. Terhadap transaksi merger yang dapat menimbulkan monopoli dan praktik persaingan usaha tidak sehat, Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 memberi kewenangan KPPU untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa denda dan/atau penetapan pembatalan meger. Hingga saat ini, tidak ada mekanisme pembatalan merger dan prosedur pengembalian ke keadaan semula sehingga adanya ketidakpastian dan kekosongan hukum. Oleh karena itu, skripsi ini menganalisis kekosongan hukum pada penetapan pembatalan merger dan upaya KPPU dalam mengatasinya. ......This thesis analyses merger control in Indonesia based on the Regulation of the Indonesian Competition Commission's (KPPU) Number 3 of 2023, especially on the legal void in the mechanism of cancellation of merger transactions and KPPU's efforts to handle it. This thesis is written using doctrinal research method with normative juridical approach. Mergers can affect business competition in a market so that based on Article 28 of Law Number 5 of 1999, mergers are prohibited if they lead to anti-competitive practices. Because of this, merger control becomes an important issue. Based on Article 29 of Law Number 5 of 1999, Indonesia adopts a post merger notification system with merger control supervised by KPPU. Therefore, this thesis discusses merger control based on the current latest regulation, namely KPPU Regulation Number 3 of 2023. For merger transactions that may lead to monopoly and unfair business competition practices, Article 47 of Law No. 5 of 1999 gives KPPU the authority to impose administrative sanctions in the form of fines and/or stipulation of merger cancellation. Until now, there is no mechanism for cancelling mergers and procedures for returning to the original state, resulting in uncertainty and legal void. Therefore, this thesis analyses the legal void in the stipulation of merger cancellation and KPPU's efforts in overcoming it.

Abstrak :
Obat sebagai salah satu sediaan farmasi yang sangat penting dalam upaya peningkatan kesehatan. Ketersediaan obat perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk mencegah kejadian kekosongan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kejadian stockout obat di fasyankes adalah pendistribusian obat yang kurang efektif dan ketersediaan obat di distributor. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan pemenuhan kebutuhan obat pelanggan yang dilayani oleh PT.SamMarie Tramedifa, serta menentukan aspek-aspek yang mempengaruhi ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan obat pelanggan. Data dikumpulkan menggunakan metode cross sectional retrosfektif berupa Surat Pemesanan Barang (SPB) baik yang berasal dari pelanggan PT.SamMarie Tramedifa serta data barang tertolak pada periode Juni 2022. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kemampuan pemenuhan kebutuhan obat pelanggan yang dilayani oleh PT.SamMarie Tramedifa belum mencapai 100%. Hanya 3 (tiga) outlet yang pemenuhannya telah mencapai 100% yaitu outlet Skin 3 Klinik, Bintaro Women and Childern Clinic (BWCC), dan PT.Guna Abdi Wisesa. Beberapa aspek yang mempengaruhi ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan pelanggan oleh PT.SamMarie Tramedifa ialah aspek mayor (barang kosong di warehouse, perpindahan software, jumlah stok obat pada software, barang dengan expired date (ED) dekat, barang dengan kode obat baru, barang untuk pelanggan tertentu) dan aspek minor (discontinue barang dan lock distributor utama). ......Medicine as a pharmaceutical preparation is very important in efforts to improve health. Drug availability needs to be managed effectively and efficiently to prevent vacancies. One of the factors that influence the occurrence of drug stockouts at health facilities is the ineffective distribution of drugs and the availability of drugs at distributors. This analysis aims to determine the level of ability to meet customer drug needs served by PT.SamMarie Tramedifa, as well as determine the aspects that affect the inability to meet customer drug needs. Data was collected using a retrospective cross-sectional method in the form of Goods Order Letters (SPB) both originating from customers of PT.SamMarie Tramedifa as well as data on rejected goods in the June 2022 period. The results of the analysis show that the level of ability to fulfillment customer drug needs served by PT.SamMarie Tramedifa has not reached 100%. Only 3 (three) outlets have reached 100% fulfillment, namely Skin 3 Clinic outlets, Bintaro Women and Childern Clinic (BWCC), and PT. Guna Abdi Wisesa. Some aspects that affect the inability to fulfill customer needs by PT.SamMarie Tramedifa are major aspects (empty items in the warehouse, software transfers, the amount of drug stock in the software, goods with a close expiry date (ED), goods with new drug codes, goods for certain customers ) and minor aspects (discontinue of goods and lock of main distributors).

Abstrak :
Fokus dari penelitian terdahulu kebanyakan membahas mengenai dampak yang disebabkan oleh film pornografi, namun pada penelitian ini penulis menganalisis fenomena besar di balik dampak tersebut, yaitu distorsi realitas yang terjadi ketika fantasi bercampur dengan hasrat. Metode yang digunakan di dalam penelitian adalah refleksi kritis. Refleksi kritis digunakan untuk menganalisa pemikiran Zizek mengenai distorsi realitas dan melihat kaitannya dengan pornografi. Film, dengan kemampuannya untuk menciptakan proto-realitas, semakin mengaburkan batas antara yang nyata dengan yang tidak nyata, sehingga distorsi dapat terjadi. Hal ini pula yang memicu dampak-dampak negatif yang disebabkan pornografi dalam kehidupan sosial dan psikis seseorang. Distorsi realitas tersebut terjadi ketika fantasi mulai merasuki hasrat, sehingga seseorang ingin mewujudkan fantasi tersebut ke dalam realitas. Penulis menggunakan Fase Cermin dalam Teori Lacanian sebagai solusi dalam menghindari atau meminimalisir terjadinya distorsi tersebut. Dengan menyadari bahwa diri hidup pada dunia yang didefinisikan atas persepsi orang lain, seseorang akan mampu menjaga perilakunya sehingga ia dapat membedakan antara yang realitas dengan yang fiksi. ...... The focus of previous studies mostly discussed about the effects caused by pornography, but in this study, the author analyzed that there is major phenomena behind these effects, namely the distortion of reality that occurs when fantasy mixes with desire. The method used in this research is critical reflection. Critical reflection is used to analyze Zizek's theory about the distortion of reality and see its relation to pornography. Film, with its ability to create proto-reality, further blurs the boundary between the real and the unreal, so that distortions occur. This also triggers negative effects caused by pornography in one's social and psychological life. This reality distortion occurs when fantasy begins to penetrate desire, so that someone wants to realize that fantasy into reality. The author uses the Mirror Phase in Lacanian Theory as a solution to avoid or minimize the occurrence of these distortions. By realizing that the self lives in a world that is defined by the perceptions of others, a person will be able to maintain his behavior so that he/she can distinguish between the reality and the fiction.

Abstrak :
Undang-undang mengatur bahwa bentuk perusahaan asuransi di Indonesia terbagi atas: Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Usaha Bersama (Mutual). AJB Bumiputera 1912 merupakan satu-satunya perusahaan berbentuk mutual dan merupakan perusahaan asuransi tertua di Indonesia. Meskupin demikian, terjadi kekosongan hukum yang cukup lama terhadap badan usaha berbentuk mutual ini yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Seperti dalam Putusan Perkara No. 356/Pid.Sus/2021/PT DKI di mana seorang direktur melakukan suatu perbuatan pidana yang diputus dengan menggunakan UU Asuransi. Sedangkan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 32/PUU-XVIII/2020, telah menyatakan bahwa AJB Bumiputera 1912 tidak tunduk pada UU Asuransi dan harus dibuatkan undang-undang tersendiri mengenai usaha bersama. Terhadap Putusan Perkara No. 356/Pid.Sus/2021/PT DKI, maka Direktur AJB Bumiputera tersebut seharusnya dikenakan kepada KUHP, bukan kepada UU Asuransi. Mengenai pengaturan terhadap AJB Bumiputera 1912 dengan kondisi kekosongan hukum tersebut mengacu pada KUH Perdata, KUHD, dan KUHP. ......The law stipulates that the form of insurance companies in Indonesia is divided into: Limited Liability Companies, Cooperatives, and Mutual Company. AJB Bumiputera 1912 is the only mutual company and is the oldest insurance company in Indonesia. Thus, there is a long legal vacuum for this mutual business entity which causes legal uncertainty. As in Verdict No. 356/Pid.Sus/2021/PT DKI where a director commits a criminal act that is decided using the Insurance Law. Meanwhile, referring to the Constitutional Court Decision No. 32/PUU-XVIII/2020, it has been stated that AJB Bumiputera 1912 is not subject to the Insurance Law and must make a separate law regarding Mutual Company. Regarding Case Decision No. 356/Pid.Sus/2021/PT DKI, the Director of AJB Bumiputera should be subject to the Criminal Code, not to the Insurance Law. Regarding the regulation of the 1912 Bumiputera AJB with the condition of a legal vacuum, it refers to the Civil Code, the Business Code, and the Criminal Code.

Abstrak :
ABSTRAK Data dari konsultan Cushman and Wakefield Indonesia pada triwulan 1-2014 menyatakan bahwa tingkat hunian di shopping center strata hanya 69,1%. Kekosongan kios pada shopping center strata dirasakan akan terus meluas, hal ini menyebabkan kerugian bagi pelaku aktivitas di dalam shopping center strata terutama bagi pemilik kios. Penelitian ini mempertanyakan ?pengelolaan dan desain yang seperti apa yang bisa meminimalisir dampak dari permasalahan kios kosong pada shopping center strata? Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, saya melakukan pengamatan terhadap dua bentuk desain yang berbeda pada shopping center strata, untuk lebih memahami kenapa kekosongan kios dapat terjadi dan terus berkembang di shopping center strata. Setelah memahami permasalahan kekosongan kios, tahap selanjutnya saya memakai metode kausal komparatif yaitu analisis sebab-akibat yang digambarkan ke dalam skenario pengembangan shopping center strata terhadap kondisi yang sedang terjadi. Analisis tersebut menghasilkan temuan bahwa pengelolaan sebagian jumlah kios pada shopping center strata masih lebih baik daripada tidak sama sekali, dan untuk mengatasi terbatasnya pengelolaan akibat status kepemilikan strata, maka diperlukan perjanjian serah kelola antara pemilik kios dengan pihak pengelola serta perlu adanya sifat fleksibel pada design shopping center strata, sehingga permasalahan kekosongan kios dapat diminimalisir.

---

ABSTRACT Consultan Cushman and Wakefield Indonesia has noted that in quarter 1-2014 that the occupancy rate in shopping center strata is only 69.1%. the un-opened shop units that plague the shopping center strata in Indonesia, which gives negative impact to the shop owners and the whole shopping center. So this research have questioned ?management and design as what can minimize the impact of problems in un-opened in shopping center strata?. Early investigation reveals that the strata ownership and the layout design of the property are the reasons, which dis-allow the proper management of the shopping center. Investigation for to answer the research question about the problems are in the forms of situational development scenarios that represent intervention to the condition. The finding of the research are: the ability to manage some of the strata shop units is better than none, and to overcome the inability to manage the strata shop units in the shopping center, it is neccesary to include the managing aggreement in the strata title and flexibility in design layout of the shopping center that makes possible to manage the shopping center properly.

Abstrak :
ABSTRAK Instalasi farmasi merupakan revenue center dan pelayanan penunjang medik yang penting untuk pelayanan kefarmasian rumah sakit. Oleh karena itu, pengelolaan persediaan farmasi harus lebih diperhatikan agar dapat mengoptimalkan pemasukan dan mengefiesiensikan penggunaan dana, serta dapat mengoptimalkan pelayanan kefarmasian dengan menjamin persediaan efektif dan efisien. Dalam pengelolaan persediaan obat, manajemen logistik farmasi di RSUD Koja masih belum optimal. Hal ini dikarenakan masih ditemukan masalah obat kosong, terutama obat formularium. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis faktor penyebab terjadinya kekosongan persediaan obat formularium melalui e-catalogue. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualititatif dengan metode wawancara mendalam, telaah dokumen dan observasi. Sumber data peneltian ini yaitu hasil analisa dari data primer melalui wawancara mendalam dan data sekunder melalui telaah dokumen. Dari hasil analisa data didapatkan informasi mengenai SDM, sarana/prasarana, kebijakan/SOP, dana, serta gambaran proses manajemen logistik farmasi, mulai dari proses perencanaan, pengadaan hingga pengendalian persediaan obat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan persediaan obat di RSUD Koja masih belum optimal. Faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kekosongan persediaan obat yaitu faktor SDM, dana, distributor, serta proses perencanaan dan pengadaan. Hasil analisis faktor penyebab terjadinya kekosongan obat ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan RSUD Koja untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan perbekalanfarmasi.

Abstrak :
Perkembangan anak angkat dan pengangkatan anak di Indonesia sudah lama dikenal dengan perbedaan-perbedaan yang ada dengan pluralisme hukum yang terbagi dalam Hukum Perdata Barat, Hukum Adat, Hukum Islam, maupun Hukum Indonesia. Pengangkatan anak tersebut dapat terjadi karena alasan tersendiri dan dapat dijadikan untuk mengatasi permasalahan keluarga yang tidak memiliki atau belum dikaruniai anak. Setelah pengangkatan anak dilakukan oleh orang tua angkat, adakalanya anak angkat hak dan kewajibannya. orang tua angkat juga dapat melakukan hal yang demikian. Maka, orang tua angkat atau anak angkat dapat melayangkan pembatalan pengangkatan anak ke pengadilan agar penetapan pengangkatan anak dapat dibatalkan. Tetapi, di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembatalan pengangkatan anak. Kekosongan hukum ini menyebabkan konsekuensi lain yang timbul dikarenakan tidak sesuainya penerapan atau penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Maka, Penelitian ini akan menganalisa putusan-putusan terkini tentang pembatalan pengangkatan anak. ......Children and adoption of children in Indonesia has long been recognized by the differences that exist with legal pluralism that divided into Western Civil Law, Customary Law, Islamic Law, and Indonesian Law. Child adoption can occur due to several reasons that are private matters and can be used to overcome the problems of families who do not have or have not been given with children. After the child adoption is carried out by adoptive parents, the adoptive child is sometimes denied his rights and taken. It is undeniable that the adoptive parents also do the same thing. Therefore, adoptive parents or adoptive child may petition the court to cancel the adoption of a child or to reverse an adoption. However, in Indonesia there are no laws pertaining to the cancellation of a child adoption. This legal vacuum raises consequences which cause another problems that arise due to the incompatibility of the application or the enforcement of laws against existing laws and regulations. Therefore, this research will analyze the latest court decisions regarding cancellation of child adoption.

Abstrak :
Pelayanan kefarmasian terbagi dalam dua kegiatan yaitu pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinik. Perencanaan obat yang tidak tepat, belum efektif dan kurang efisien dapat berakibat kepada tidak terpenuhinya kebutuhan obat atau kelebihan obat (pemborosan obat). Analisis ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian hasil pengadaan obat periode 2022 dengan data perencanaannya, serta mengevaluasi faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian realisasi pengadaan dengan perencanaannya. Analisis dilakukan dengan metode cross sectional. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan staff farmasi dan pengambilan data tertulis berupa Rencana Kerja Operasional (RKO) untuk perencanaan dan pengadaan obat di Puskesmas Kecamatan Matraman periode 2022. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengadaan obat di Puskesmas Kecamatan Matraman per Agustus 2022 belum sesuai dengan data perencanaannya. Ketidaksesuaian realisasi pengadaan obat mencapai lebih dari 50%. Faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian realisasi pengadaan antara lain kendala dari penyedia seperti keterlambatan pengiriman ataupun kekosongan stok, pemilihan metode pengadaan obat yang berpengaruh terhadap kesesuaian harga obat pada perencanaan, dan perubahan pola morbiditas. ......Pharmaceutical services are divided into two activities, namely management of pharmaceutical preparations and clinical pharmacy services. Inappropriate, ineffective and inefficient drug planning can result in unfulfilled drug needs or drug excess (drug wastage). This analysis aims to analyze the suitability of the drug procurement results for the period 2022 with the planning data, as well as evaluate the factors that influence the discrepancy between actual procurement and planning. The analysis was carried out by cross sectional method. Data was collected through interviews with pharmacy staff and written data collection in the form of an Operational Work Plan (RKO) for drug planning and procurement at the Matraman District Health Center for the period 2022. The results of the analysis show that the procurement of drugs at the Matraman District Health Center as of August 2022 is not in accordance with the planning data. The discrepancy in the realization of drug procurement reached more than 50%. Factors that influence the discrepancy in the realization of procurement include provider constraints such as late delivery or stock emptiness, selection of drug procurement methods that affect the suitability of drug prices in planning, and changes in morbidity patterns.