Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris diwajibkan membuat buku daftar akta atau yang dikenal dengan sebutan Repertorium dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya baik dalam bentuk minuta akta maupun originali. Penomoran minuta akta maupun salinan akta harus berdasarkan nomor yang terdaftar dalam buku daftar akta. Penomoran akta harus urut sesuai dengan waktu pembuatan akta dan setiap akta tidak boleh memiliki nomor yang sama dalam tanggal yang sama. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Keabsahan akta yang yang sudah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal penomoran akta sama dengan akta lainnya, 2)Akibat hukum terhadap akta yang mempunyai nomor yang berbeda antara salinan dan minutanya dan 3)sanksi hukum terhadap kesalahan penomoran akta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode yuridis normatif dan menggunakan tipologi penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sepanjang syarat-syarat otentitas akta seperti syarat formal, syarat materiil dan syarat lahiriah akta tersebut terpenuhi maka akta tersebut tetap autentik meskipun terdapat dua akta Notariil yang berbeda pada hari dan tanggal yang sama.Akibat hukum terhadap akta yang mempunyai nomor yang berbeda antara salinan dan minutanya adalah adanya pelanggaran administratif dalam salinan akta tersebut akan tetapi autentisitas akta tersebut tidak terpengaruh. Sebelum Notaris mengeluarkan salinan akta, Notaris wajib melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap minuta akta, repertorium, identitas-identitas serta dokumen-dokumen yang dilekatkan pada minuta akta untuk menghindari kesalahan pada salinan akta.

---

In carrying out its position, Notary is required to make a list of deeds or known as Repertorium and record all deeds made by or before him either in the form of original of the deed and deed in originali. Numbering of deed or certified copy of the deed must be based on the number listed in repertorium. Numbering of deeds must be sequence in accordance with the making of the deed and each deed cannot have the same number on the same date. The main problems in this study are: 1) The validity of the deed which has obtained the Decree of the Minister of Law and Human Rights in the case of numbering the deed is the same as the other deeds, 2) The legal consequences of the deed that has a different number between the copy and the original of the deed and 3) legal sanctions against the deed numbering error. This research is qualitative research with normative juridical method and uses descriptive analytical research typology. Based on the results of the study it can be concluded that as long as the deed authenticity requirements such as formal requirements, material requirements and the outer terms of the deed are fulfilled, the deed remains authentic even though there are two different Notariil deeds on the same day and date. The legal consequence of the deed which has a different number between the copy and the certificate is the existence of an administrative violation in the copy of the deed, but the authenticity of the deed is not affected. Before the Notary issues a copy of the deed, the Notary is obliged to check the original of the deeds, repertorium, identities and documents attached to the original of the deeds to avoid errors in the copy of the deed."

"ABSTRAKNotaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, ada saja notaris yang sengaja atau lalai yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan yang mengalami kerugian tersebut dapat menuntut notaris yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dengan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Permasalahan yang penulis bahas adalah perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik atas kelalaian notaris yang memberikan sertifikat kepada pihak yang tidak berkepentingan dan akibat hukum atau sanksi yang diberikan kepada notaris yang membuat akta kuasa menjual tanpa didukung bukti kepemilikan yang sah. Metode penulisan tesis ini menggunakan bentuk penelitian hukum yuridis normatif, metode analisis data kualitatif dan tipe penelitian deskriptif analitis. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa kelalaian notaris dalam putusan nomor 196/Pid.B/2019/PN.Dps. Notaris melanggar ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf a dan Pasal 17 ayat (1) huruf i. Notaris tidak melakukan pengecekan legalitas dokumen, memberikan keterangan palsu dengan tidak memberitahukan keberadaan sertipikat, memberikan sertipikat kepada pihak yang tidak berkepentingan dan tidak memberikan penyuluhan hukum, maka menimbulkan akibat hukum yang dapat dikenakan sanksi administratif, perdata dan pidana.

---

ABSTRACT

Notary in carrying out its duties and obligations, there is a deliberate or negligent notary that resulted in the loss of the concerned trust. The interested persons who suffer from such losses can prosecute the notary intentionally or because of their negligence in carrying out their duties and obligations under the prevailing regulations. The issue that the author discusses is legal protection against buyers who are in good faith for notary negligence that gives the certificate to the unconcerned and the consequences of the law or sanctions given to the notary who makes the deed of the Sfera sell without the supported evidence of legitimate work. The Pura method of writing this thesis utilizes normative juridical legal research forms, qualitative data analysis methods and types of analytical descriptive research. From this study can be concluded that the negligence of notary in the decision number 196/PID. B/2019/PN. Dps. Notary in violation of article 15 clause (2) Reduce E, Article 16 paragraph (1) reduce A and article 17 paragraph (1) reduce I. Notary does not conduct SVLK checking of documents, giving false information by not informing the existence of a Sertipikat, giving a Sertipikat to the disinterested and not providing legal counseling, hence the legal consequences that can be imposed by administrative, civil and criminal sanctions."

"Perbuatan notaris menyerahkan sertipikat hak milik pengurusan balik nama yang dimohonkan oleh bukan pemegang hak merupakan perbuatan melawan hukum. Notaris seharusnya berperan dalam membantu menciptakan sebuah kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang bersifat preventif. Notaris dapat mencegah terhindar dari adanya hukuman apabila dalam melaksanakan pekerjaannya tidak melanggar larangan serta sanksi yang ada pada UUJN. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai kewenangan notaris menyerahkan sertipikat hak milik pengurusan balik nama yang dimohonkan oleh bukan pemegang hak dalam putusan pengadilan negeri nomor  25/pdt.g/2018/Pn.Krg. Penelitian ini berbentuk analisis yuridis normatif, penelitian yang dilakukan berfokus pada norma-norma hukum positif yang berdasarkan bahan sekunder. Tipologi penelitian bersifat eksplanatoris yang bertujuan untuk mengidentifikasi fenomena akibat dari perbuatan tersebut. Hasil penelitian yang diperoleh yakni tindakan notaris yang tidak mengembalikan sertipikat pada pemiliknya merupakan perbuatan melanggar hukum. Notaris harus lebih memperhatikan dalam menerima sertipikat yang diserahkan oleh bukan pemegang hak, agar langkah selanjutnya notaris dapat meminta surat kuasa tertulis, atapun dengan surat kuasa tidak tertulis dan dihadiri oleh pemegang hak serta pihak ketiga. Tindakan notaris menerima sertipikat  hak milik pengurusan balik nama yang dimohonkan oleh bukan pemegang hak seharusnya melaksanakan penolakan dan diberikan pemberian edukasi kepada para penghadap. Notaris dalam melaksanakan kewenangannya perlu selalu mengacu pada aspek nilai kehati-hatian agar terhindar dari kesalahan dan pelanggaran hukum. Tanggung jawab notaris yang menyerahkan sertipikat hak milik pengurusan balik nama yang dimohonkan oleh bukan pemegang hak ada 3 (tiga). Secara pidana yaitu penggelapan pada jabatan, secara perdata adalah perbuatan melawan hukum dan pertanggung jawaban administrasi.

---

The act of a notary handing over a certificate of ownership of the transfer of title requested by a non-right holder is an unlawful act. Notaries should play a role in helping to create a preventive legal certainty and protection for the public. Notaries can avoid being punished if in carrying out their work they do not violate the prohibitions and sanctions contained in UUJN. The issue raised is regarding the authority of a notary to hand over a certificate of ownership rights to transfer the title filed by a non-right holder in a district court decision number 25/pdt.g/2018/Pn.Krg. This research is in the form of normative juridical analysis, the research conducted focuses on positive legal norms based on secondary materials. The research typology is explanatory in nature which aims to identify the phenomena resulting from these actions. The research results obtained are that the action of a notary who does not return the certificate to the owner is an unlawful act. The notary must pay more attention to receiving certificates submitted by non-right holders, so that the next step is that the notary may request a written power of attorney, or with an unwritten power of attorney and be attended by the right holder and a third party. requested by non-right holders should carry out the refusal and provide education to the appearers. Notaries in exercising their authority need to always refer to the aspect of prudential values ​​in order to avoid mistakes and violations of the law. There are 3 (three) responsibilities of a notary who submits a certificate of ownership of the transfer of title requested by a non-rights holder. Criminally, namely embezzlement in office, civilly it is an act against the law and administrative responsibility."

"Dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Notaris dengan Bank dan developer, Notaris dan PPAT seharusnya memiliki tanggung jawab penuh terhadap pekerjaan. Karena jika tidak dikerjakan maka Notaris dan PPAT telah lalai dan melakukan perbuatan melawan hukum. Permasalahan yang timbul akibat hukum bagi Notaris dan PPAT yang tidak melaksanakan sesuai dalam perjanjian kerja sama dengan bank terkait objek jaminan kredit perbankan dan tanggung jawab Notaris dan PPAT terhadap kelalaian Notaris PPAT dalam Perjanjian Kerja Sama. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal, dengan tipologi penelitian berbentuk deskriptif analitis. Notaris harus memenuhi rasa tanggung jawab sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum dan Kode Etik Notaris telah mengatur mengenai perilaku Notaris. Pasal 1365 KUHPerdata Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut terdapat kewajiban untuk membayar ganti rugi. Notaris dan PPAT harus memenuhi dengan penuh rasa tanggung jawab Perlu ditingkatkan mengenai kehati-hatian oleh para pihak objek jaminan kredit perbankan perlu pengawasan yang lebih optimal oleh Majelis Pengawas Daerah, Wilayah, dan Pusat, Pihak Bank harus hati-hati dalam memberikan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terhadap Notaris dan PPAT.

---

In In the Notary's Cooperation Agreement (PKS) with the Bank and developer, the Notary and PPAT should have full responsibility for the work. Because if this is not done, the Notary and PPAT will be negligent and will commit an unlawful act. Problems arising from legal consequences for Notaries and PPATs who do not comply with the cooperation agreement with the bank regarding the object of banking credit guarantees and the responsibility of the Notary and PPAT for the negligence of the PPAT Notary in the Cooperation Agreement. The form of research used in this research is doctrinal research, with a descriptive analytical research typology. Notaries must fulfill a sense of responsibility in accordance with Article 16 paragraph (1) letter a of the Law on the Position of Notaries that Notaries are obliged to act in a trustworthy, honest, thorough, independent, impartial manner and safeguard the interests of parties involved in legal actions and the Notary's Code of Ethics has regulated regarding Notary behavior. Article 1365 Civil Code: Every act that violates the law and causes loss to another person requires the person who caused the loss through his fault to compensate for the loss, there is an obligation to pay compensation. Notaries and PPATs must comply with a full sense of responsibility. There needs to be increased caution by the parties regarding banking credit collateral objects. There needs to be more optimal supervision by the Regional, Regional and Central Supervisory Councils. Banks must be careful in providing Cooperation Agreements ( PKS) towards Notary and PPAT."

"Pada hakikatnya, notaris dalam menjalankan tugas serta jabatanya Notaris harus berpegangan dengan UUJN dan Kode Etik Notaris agar ketika menjalankan tugasnya notaris selalu prosedural seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik sehingga akta yang dibuat oleh notaris dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang membuat akta. Permasalahan yang menjadi bahasan adalah pertanggungjawaban notaris Secara Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Yang Tidak Sesuai Dengan Pasal 1320 KUHPerdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris dan sanksi hukum atas kelalaian secara Hukum Perdata dan Hukum Administrasi yang Dilakukan notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 87/PDT.G/2019/PNSEL. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, data yang digunakan primer dan sekunder, tipologi penelitian yang digunakan ekspalanatoris. Metode analsis data adalah analisis data kualitatif, Hasil penelitian ini berkenaan dengan tindakan notaris yang membuat akta perjanjian yang tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian. Selanjutnya upaya hukum bagi notaris tersebut yang aktanya hanya batal demi hukum seharusnya dijatuhkan sanksi Perdata dan sanksi Administratif

---

In essence, notaries in carrying out their duties and positions, notaries must adhere to the UUJN and the Notary Code of Ethics so that when carrying out their duties the notary is always procedural as stated in the Notary Position Act and the Code of Ethics so that the deed made by the notary can provide legal certainty to the parties, who made the deed. The issues being discussed are the liability of the Notary in Civil Law and Administrative Law in the Making of the Deed of Agreement that is Not In Accordance with Article 1320 of the Civil Code and the Notary Position Act and legal sanctions for negligence in Civil Law and Administrative Law by the Notary in Making the Unauthorized Deed of Agreement. In accordance with the provisions of Article 1320 of the Civil Code and the Law on Notary Positions Based on the Selong District Court Decision Number 87/PDT.G/2019/PNSEL. The research method used is normative juridical, the data used are primary and secondary, the research typology used is explanatory. The method of data analysis is qualitative data analysis. The results of this study relate to the actions of a notary who makes a deed of agreement that is not in accordance with the terms of the validity of the agreement. Furthermore, legal remedies for the notary whose deed is only null and void should be subject to civil sanctions and administrative sanctions."

"Ketentuan pelaksanaan akuisisi yang dilakukan langsung dari pemegang saham harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. PT GKP melakukan akuisisi langsung dari pemegang saham PT SLS yaitu PT DAP. Akta jual beli saham pada pelaksanaan akuisisi PT SLS tersebut dibatalkan melalui putusan pengadilan. Tesis ini membahas mengenai pembatalan akta jual beli saham dalam pelaksanaan akuisisi tersebut. Adapun dalam tesis ini terdapat 3 (tiga) pokok permasalahan, yaitu: (i) mengenai keabsahan akta jual beli saham pada Putusan Nomor 3201 K/PDT/2019; (ii) mengenai bentuk kelalaian Notaris dalam pelaksanaan akuisisi PT SLS yang tidak sah; dan (iii) mengenai pertanggungjawaban Notaris terhadap akta jual beli saham dalam pelaksanaan akuisisi PT SLS yang tidak sah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data yaitu studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah: (i) keabsahan akta jual beli saham dalam pelaksanaan akuisisi PT SLS adalah tidak sah karena pelaksanaan akuisisi PT SLS tidak memenuhi syarat sah dari pelaksanaan akuisisi; (ii) bentuk kelalaian Notaris dalam pelaksanaan akuisisi ini adalah melanggar Pasal 16 ayat (1) a Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu untuk bertindak saksama; dan (iii) pertanggungjawaban Notaris terhadap akta jual beli saham dalam pelaksanaan akuisisi yang tidak sah adalah tanggung jawab secara perdata dan administratif. Notaris harus memiliki form check list terkait tata cara pelaksanaan akuisisi untuk memudahkan Notaris memantau pelaksanaan akuisisi dan menghindari terjadinya kelalaian.

---

The terms of acquisition by way of acquiring the shares directly from the shareholders must comply with the provisions required in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company. PT GKP conducted the acquisition by way of acquiring the shares issued by PT SLS directly from the shareholders, namely PT DAP. The share sale and purchase agreement deed in the acquisition of PT SLS was then canceled by the court. This thesis discusses the cancellation of the share sale and agreement purchase deed in the acquisition of PT SLS by PT GKP. There are 3 (three) problems in this thesis: (i) about the validity of the share sale and purchase deed in decision number 3201 K/ PDT/ 2019; (ii) about Notary’s negligence in case of illegal acquisition of PT SLS; (iii) about Notary’s responsibility in case of illegal acquisition of PT SLS. To answer these problems, a juridical normative legal research method with explanatory research typology is used. Data used in this research is secondary data obtained through literature research and interviews. The results of this thesis are: (i) the validity of the share sale and purchase deed in the acquisition of PT SLS is illegal because that was not comply with legal requirements in acquisition procedure; (ii) Notary’s negligence in case of illegal acquisition of PT SLS violates the provision of Article 16 (1) a of Notary law; and (iii) that such Notary’s responsibility are both civil and administrative responsibility. Notary must have a checklist to help Notary to monitor unfinished step in the acquisition process and to avoid Notary’s negligence."

"Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum dan tanggung jawab notaris yang salah dalam memasukkan nomor persil ke dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Hal tersebut mengakibatkan adanya perbedaan nomor persil dalam Buku C Desa dengan yang terdapat dalam Akta PPJB. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan menggunakan studi dokumen terhadap data sekunder. Sedangkan dalam analisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu PPJB batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif suatu hal tertentu sahnya suatu perjanjian sebagaimana Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Selain itu, akibat hukum terhadap Akta PPJB yaitu akta tersebut menjadi terdegradasi hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1869 jo. Pasal 1871 KUHPerdata. Hal ini dikarenakan objek perjanjian yang keliru mengakibatkan materi dan isi dari akta menjadi keliru. Dengan adanya kekeliruan pada isi akta yang merupakan bagian dari badan akta, maka dapat dikatakan akta tersebut mengandung cacat bentuk dan mengakibatkan akta tersebut terdegradasi. Notaris harus bertanggung jawab secara perdata karena tidak saksama dalam menjalankan jabatannya, yaitu berupa pengenaan ganti atas biaya, rugi, dan bunga. Tanggung jawab perdata dapat dimintakan oleh para pihak yang merasa dirugikan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan kepada notaris atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Selain dapat mengajukan gugatan secara perdata kepada notaris, para pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan laporan kepada Majelis Pengawas Daerah berkaitan dengan adanya kesalahan notaris dalam penulisan objek perjanjian pada Akta PPJB.

---

This research discusses the legal consequences and responsibilities of a notary who is wrong in entering persil numbers into the Sale and Purchase Binding Agreement. This causes a difference in the persil number of the Sale and Purchase Binding Agreement with the Letter C. The research method used is normative juridical by using document studies on secondary data. While in the analysis using a qualitative approach. The result of this research are the the Sale and Purchase Binding Agreement is null and void because it does not meet the objective requirements for the validity of an agreement as referred to in Article 1320 Civil Code. In addition, the legal consequence of the Deed of Sale and Purchase Binding Agreement is that the deed becomes degraded only has the power of proof as private deed as contained in Article 1869 jo. Article 1871 of the Civil Code. This is because the wrong object of the Agreement causes the material and contents of the deed to be wrong. With an error in the contents of the deed which is part of the deed body, it can be said that the deed contains deformities and causes the deed to be degraded. Notary must be responsible civilly for errors that occur, namely the imposition of compensation for costs, losses and interest. Civil liability is requested by the party who feels harmed by filing a lawsuit against a notary for unlawful acts as stated in Article 1365 of the Civil Code. In addition to being able to file a civil lawsuit with a notary, parties who feel aggrieved can file a report to the Regional Supervisory Council regarding the negligence of the notary in writing the object of the agreement in the Sale and Purchase Binding Agreement."