Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai sistem monitoring dan evaluasi kinerja anggaran yang disusun oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2011, terdiri dari aspek konteks, aspek manfaat, dan aspek implementasi. Dalam implementasinya, sistem monitoring dan evaluasi kinerja anggaran yang disusun oleh Kementerian Keuangan, masih belum memenuhi komponen-komponen yang ada dalam sistem monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu, penelitian ini membahas lebih rinci bagaimana implementasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja anggaran oleh Kementerian Keuangan dan faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja anggaran tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah post positivist. Hasil dari penelitian ini adalah sistem monitoring dan evaluasi kinerja anggaran yang dibuat oleh Kementerian Keuangan, dalam implementasinya masih belum memenuhi semua komponen yang ada, dimana diantara 12 komponen hanya 9 diantaranya yang sudah terpenuhi. Sementara itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja anggaran, seperti: arsitektur dan informasi kinerja anggaran, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, alokasi dana dalam melakukan monitoring dan evaluasi, dan kelengkapan serta validitas data yang diperoleh.Kata Kunci: Sistem Monitoring dan Evaluasi, Kinerja Anggaran, Komponen Sistem Monitoring dan Evaluasi, Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Sistem Monitoring dan Evaluasi.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the monitoring and evaluation budget performance system that arranged by Ministry of Finance in 2011, consists of aspecst of context, aspects of the benefits, and implementation aspects. In that implementation, the monitoring and evaluation budget performance system that arranged by Ministry of Finance, still does not meet the existing components in the monitoring and evaluation system. Therefore, this research discuss more about how the implementation of monitoring and evaluation budget performance system by Ministry of Finance and what factors that influence the implementation of monitoring and evaluation budget performance system. The method that used in this research is post positivist. The result from this research is monitoring and evaluation budget performance system that arranged by Ministry of Finance, in that implementation still does not meet all components, where in among of the 12 components only 10 of them that already complete. Meanwhile, there are several factors that influence the implementation of monitoring and evaluation budget performance system, such as architecture and information of budget performance, quantity and quality of human resource, allocation of funds in monitoring and evaluation, and the completeness and the validity of data.Keywords Monitoring and evaluation system, Budget performance, Components of monitoring and evaluation system, Factors that influence the implementation of monitoring and evaluation system."

"Balanced scorecard digunakan pertama kali oleh organisasi sektor privat dalam rangka mengukur kinerja proses internal bisnis sebuah perusahaan menghasilkan laba, kemudian organisasi sektor publik mulai menggunakan pendekatan ini dalam rangka mengukur kinerja organisasi melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Organisasi sektor publik di Indonesia yang pertama kali menggunakan balanced scorecard adalah Kementerian Keuangan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 87/KMK.01/2009 tentang Pengelolaan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Departemen Keuangan pada tanggal 24 Maret 2009. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan balanced scorecard di Kementerian Keuangan pada tahun 2017 setelah delapan tahun balanced scorecard tersebut pertama kali diterapkan. Selain itu, penelitian ini juga hendak memperbandingkan balanced scorecard tersebut dengan tahun sebelumnya untuk melihat adanya upaya perbaikan atau peningkatan kinerja dari tahun sebelumnya serta analisis atas tercapainya dan tidak tercapainya masing-masing IKU Menteri Keuangan. Terdapat 12 sasaran strategis Kementerian Keuangan dengan terdiri dari 27 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 2 sub IKU yang peneliti evaluasi. 

---

Balanced scorecard was used for the first time by private sector organizations in order to measure the internal business process performance of a company to generate profits, then public sector organizations began to use this approach in order to measure the performance of organizations in order to serving and improving peoples welfare. The public sector organizations in Indonesia that first used the balanced scorecard were the Ministry of Finance with the issuance of Minister of Finance Decree Number 87/KMK.01/2009 concerning Management of Key Performance Indicators in the Ministry of Finance on March 24, 2009. Therefore, this study aimed to evaluate applied balanced scorecard at the Ministry of Finance in 2017 after eight years of balanced scorecard was first applied. In addition, this study also wants to compare the balanced scorecard with the previous year to see any improvement or performance improvement from the previous year and an analysis of achieved and non-achieved of each Minister of Finance KPIs. There are 12 strategic objectives of the Ministry of Finance consisting of 27 Key Performance Indicators (KPI) and 2 sub-KPI which are researchers evaluated."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan risk governance yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan Kemenkeu . Sebagai salah satu instansi pemerintah, Kemenkeu menjadi penggagas pelaksanaan manajemen risiko pada tahun 2008 dan mulai menerapkan enterprise risk management ERM pada tahun 2016. ERM sendiri merupakan kombinasi antara risk management traditional dan risk governance. Oleh karena itu, risk governance menjadi hal yang penting dalam implementasi ERM Kemenkeu. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dan kuesioner hasil modifikasi Financial Stability Board FSB Thematic Review dalam mereviu pelaksanaan risk governance pada 24 negara di tahun 2013. Hasil penelitian ini memberikan pemaparan bagaimana penerapan risk governance Kemenkeu. Kesimpulannya, rerata empat variabel tersebut sudah cukup sesuai dengan kriteria yang disampaikan oleh FSB. Namun, efektifitas pelaksanaan manajemen risiko dirasa belum optimal. Hal ini dikarenakan pengelolaannya belum terintegrasi dan selaras dalam pencapaian sasaran strategis. Selain itu, pengelolaan risiko dirasa membebani sebagai kewajiban administrasi. Hal ini dikarenakan pengelolaannya yang bersifat manual dan belum tersedianya aplikasi pendukung. Terakhir, peran dan tanggung jawab Pimpinan dan Komite Risiko sebagai salah satu peran sentral diharapkan dapat lebih baik dalam membangun budaya sadar risiko.

---

ABSTRACTThis study aimed to evaluate the implementation of risk governance conducted by the Ministry of Finance MoF . As one of the government agencies, the Ministry of Finance became the initiator of the implementation of risk management in 2008 and began to implement enterprise risk management ERM in 2016. The ERM itself is a combination of traditional risk management and risk governance. Therefore, risk governance becomes important in the implementation of ERM MoF. This study uses in depth interviews and questionnaires modified Thematic Review Financial Stability Board in reviewing the implementation of risk governance in 24 countries in 2013. The study provides an explanation of how the application of risk governance MOF. In conclusion, the mean of four variables is sufficient according to the criteria presented by the FSB. However, the effectiveness of risk management are still not optimal. This is because management has not been integrated and aligned in achieving strategic objectives. In addition, the risk management perceived as burdensome administrative obligations. This is due to manual management and the unavailability of supporting applications. Finally, the role and responsibilities of Chairman and Risk Committee as one of the central role is expected to be better in building a culture of risk awareness."

"Pusintek sebagai unit TIK Pusat di Kemenkeu, sesuai amanah arah pengembangan TIK Kemenkeu dalam mendukung integrasi TIK Kemenkeu dalam mewujudkan sistem informasi manajemen keuangan terpadu, bertanggung jawab dalam penyediaan dukungan TIK yang meliputi staf pendukung teknis dan Service Desk. Pusintek sudah memiliki aplikasi pengelolaan layanan TIK yang digunakan untuk mendokumentasikan laporan permintaan, laporan gangguan, dan laporan permintaan perubahan dalam sebuah sistem yang berbasiskan ITIL bernama aplikasi Sipelantik. Penerapan knowledge based untuk penyelesaian laporan incident belum optimal karena pegawai belum memanfaatkan sharing pengetahuan atau dokumen petunjuk teknis untuk penyelesaian incident pada aplikasi Sipelantik, selain itu pegawai kesulitan mencari pengetahuan yang telah ada. Tujuan penelitian ini adalah membuat rancangan KMS yang sesuai untuk Pusintek Kementerian Keuangan. Pendekatan dengan kontingensi menyediakan beberapa alternatif yang dapat diterapkan sesuai dengan karakteristik organisasi. Dengan begitu untuk mendapatkan solusi rancangan KMS yang sesuai dengan karakteristik Pusintek maka analisis yang diterapkan pada penelitian ini menggunakan analisis kontingensi dari Becerra-Fernandez dan Sabherwal. Penelitian ini menghasilkan rancangan KMS yang sesuai untuk Pusintek Kemenkeu, dimana proses KM yang dihasilkan adalah routines, socialization for knowledge sharing, exchange, dan externalization. Kebutuhan fungsionalitas sistem menghasilkan empat fitur utama untuk mendukung proses KM tersebut yaitu mengelola dokumen, forum diskusi, expert locator, dan wiki.

---

Pusintek as a Centre ICT unit of the Ministry of Finance, according mandate directions of ICT development in supporting the integration of ICT of the Ministry of Finance in realizing an integrating financial management information system, is responsible for the provision of ICT support that includes technical support staff and Service Desk. Pusintek has already own ICT service management application that used to document the report requests, bug reports, and report change request for an ITIL based system called Sipelantik application. The application of knowledge based on the completion of incident report is not optimal because the employees do not take advantage of sharing knowledge or technical guidance documents for the completion of the Sipelantik incident, other than that of employees having trouble finding the knowledge that already exists. The purpose of this study is to design an appropriate KMS for Pusintek of the Ministry of Finance. Contingency approach presents several alternatives that can be applied in accordance with the characteristics of the organization. To obtain a design solution that is suitable with the KMS Pusintek characteristics the analysis in this study will be using contingency analysis of Becerra Fernandez and Sabherwal. The research resulted in the design of appropriate KMS for Pusintek of the Ministry of Finance, which is the process of KM generated routines, socialization for knowledge sharing, exchange, and externalization. System functionality produces four main features to support the KM processes which are manage documents, discussion forums, expert locator, and wiki."

"ABSTRAKLembaga Manajemen Aset Negara LMAN adalah suatu institusi pemerintah di bawah Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN yang bergerak dalam bidang optimalisasi aset negara. LMAN adalah lembaga yang didirikan pada November 2015 dan dalam strategi bisnisnya LMAN menyatakan kebutuhan adanya dukungan Teknologi Informasi TI terhadap kegiatan operasional LMAN dan integrasi eksternal dengan pihak lain. Dukungan TI tersebut dapat dinyatakan dengan kebutuhan adanya sistem TI LMAN. Pengembangan sistem TI yang baik memerlukan perancangan arsitektur TI yang mendeskripsikan komponen-komponen sistem informasi data dan aplikasi dan teknologi dari sistem tersebut. Selain untuk memenuhi kebutuhan dari LMAN, arsitektur TI LMAN juga harus memenuhi kebijakan TI yang disyaratkan dari arsitektur TI Kementerian Keuangan yang ditentukan oleh otoritas TI Kementerian Keuangan yaitu Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Pusintek yang menganut prinsip Federated Architecture.Penelitian ini bertujuan untuk merancang arsitektur TI LMAN yang memenuhi kebutuhan bisnis LMAN dan kesesuaian dengan kebijakan Pusintek. Data kebutuhan arsitektur TI LMAN dikumpulkan dari wawancara dengan pimpinan dan staf LMAN, divisi arsitektur Pusintek, dokumen internal organisasi, dan peraturan-peraturan terkait. Pendekatan yang digunakan dalam perancangan arsitektur TI adalah berdasarkan konsep Enterprise Architecture EA dengan menggunakan kerangka kerja TOGAF The Open Group Architecture Framework dan metode TOGAF ADM Architecture Development Method. Arsitektur TI LMAN yang dihasilkan memperlihatkan ketergantungan antara LMAN dengan DJKN terkait data dan proses terkait aset negara, dan pengaruh dari kebijakan Pusintek yang memberikan batasan dan juga peluang yang turut membentuk arsitektur TI yang dihasilkan. Lebih lanjut, rancangan arsitektur TI LMAN yang dihasilkan memperlihatkan: pada wilayah arsitektur data, LMAN membutuhkan data awal dari aset negara dari DJKN, data terkait optimalisasi aset, dan data pendukung/perkantoran; pada wilayah arsitektur aplikasi, dari 31 aplikasi baru yang diidentifikasi, aplikasi-aplikasi ini dapat dikategorikan ke dalam: aplikasi internal LMAN, aplikasi dari DJKN, dan aplikasi bersama yang disediakan Pusintek; pada wilayah arsitektur teknologi, LMAN akan menggunakan layanan infrastruktur pusat data dan konektivitas yang disediakan Pusintek, dan adanya pembatasan komponen teknologi pengembangan aplikasi sesuai kebijakan Pusintek.

---

ABSTRACTState Asset Management Agency Lembaga Manajemen Aset Negara ndash LMAN is an Indonesian government institution that is under the authority of Indonesia Ministry of Finance and Directorate General of State Asset Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ndash DJKN and have main activity of state asset optimalization. LMAN is founded on November 2015 and in their business strategy LMAN states there is a requirement of Information Technology IT support for LMAN operation activities and external integration to other parties. The support of IT can be expressed by the need of an LMAN IT system. In order to develop a good IT system it is required to design the LMAN rsquo s IT architecture, which will describe information system data and application and technology components of the system. Beside the need to meet LMAN rsquo s requirements, LMAN rsquo s IT architecture also have to complies with IT policies that governed by Ministry of Finance rsquo s IT authority ndash Center of Finance Information System and Technology Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan ndash Pusintek with it rsquo s principle of Federated Architecture. The purpose of this research is to design LMAN rsquo s IT architecture that meets LMAN rsquo s business requirements and complies with Pusintek policies. LMAN rsquo s IT architecture requirements is gathered from interviews with LMAN rsquo s executive and staff, Pusintek rsquo s architecture division, LMAN rsquo s internal documents, and related regulations. The approach used in the design of the architecture are based on Enterprise Architecture EA concept, with the use of TOGAF The Open Group Architecture Framework framework and TOGAF ADM Architecture Development Method method.The resulted LMAN rsquo s IT architecture shows dependency of LMAN with DJKN in related to data and process of state asset management, and also the influence of Pusintek IT policies that contributes to restrictions and opportunities that shapes the resulted IT architecture. More detail, the resulted architecture design shows on data architecture domain, LMAN will need base state asset data from DJKN, asset optimalization related data, and office supporting data on application architecture domain, there are total of 31 new applications identified, these applications can be categorized into LMAN rsquo s internal application, DJKN applications, and common applications that provided by Pusintek on technology architecture domain, LMAN will utilize data center and connectivity infrastructure that provided by Pusintek, and the presence of restriction on application development components that governed by Pusintek. "

"Pemerintah Indonesia membutuhkan pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran rutin negara, menjalankan kegiatan pemerintahan, dan melanjutkan pembangunan. Dalam lima tahun terakhir, pendapatan negara didominasi penerimaan perpajakan (76,96%-78,99%) yang dikumpulkan oleh DJBC dan DJP serta PNBP yang dikelola oleh DJA (20,96%-21,06%). Di sisi lain, pencapaian target penerimaan negara ini terus meningkat tiap tahunnya dan dihadapkan dengan tantangan tax avoidance yang masih berlangsung. Oleh karenanya, sinergi antara DJBC, DJP dan DJA menjadi penting. Salah satu jenis sinergi ketiga otoritas dalam mengoptimalkan penerimaan negara adalah Program Joint Analysis. Studi ini bertujuan untuk melakukan evaluasi Program Joint Analysis secara umum berdasarkan Evaluation Criteria OECD (2021) yaitu Relevansi, Koherensi, Efektivitas, Efisiensi, Dampak dan Keberlanjutan. Sebelum melakukan evaluasi, penulis akan menganalisis implementasi Program Joint Analysis berdasarkan KMK Nomor 210/KMK.01/2021 s.t.d.t.d. KMK Nomor 570/KMK.01/2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis Dokumen dilakukan atas dokumen berupa peraturan, Laporan Kegiatan, Hasil Rapat, Kontrak Kinerja dan dokumen terkait lainnya. Wawancara dilakukan kepada narasumber dari DJBC, DJP, DJA dan ekspertis. Triangulasi dilakukan untuk mengkonfirmasi antara tinjauan literatur, analisis dokumen, serta wawancara yang dilakukan. Hasil studi menyimpulkan bahwa Joint Analysis. Pada bagian Evaluasi Program, tidak ada Kriteria yg seluruh indikatornya terpenuhi sehingga terdapat ruang untuk perbaikan. Namun, kriteria yang menemui banyak kendala adalah Koherensi, Efisiensi dan Dampak. Beberapa indikator yang kurang/tidak terpenuhi yaitu kurangnya pertimbangan atas kelayakan sumber daya pada ketiga UE1 saat desain Joint Analysis dibuat; kurangnya keselarasan unit pusat dan vertikal serta banyaknya perbedaan proses bisnis pada DJBC, DJP dan DJA; adanya pemilihan obyek analisis yang kurang tepat; kurangnya efisiensi atas ketepatan waktu dalam melakukan tindak lanjut hasil analisis; adanya dampak negatif dari Program Joint Analysis serta ketidakpastian atas peningkatan tambahan penerimaan dari Joint Analysis. Selain itu, ditemukan kendala mengenai kapasitas organisasi dan SDM yang terbatas di DJA serta belum adanya mandat, anggaran dan keterbatasan SDM di Unit Vertikal. Temuan-temuan ini menjelaskan kompleksitas Program Joint Analysis dan menekankan perlunya strategi untuk mengatasi hambatan yang ada.

---

The Indonesian government needs state revenue to finance routine state expenditures, run government activities, and continue development. In the last five years, state revenue has been dominated by tax revenue (76.96% - 78.99%) collected by DGCE and DGT and PNBP managed by DGB (20.96% - 21.06%). On the other hand, the achievement of this state revenue target continues to increase every year and is faced with ongoing tax avoidance challenges. Therefore, the synergy between DGCE, DGT, and DGB is imperative. One type of synergy between the three authorities in optimizing state revenue is the Joint Analysis Program. This study aims to evaluate the Joint Analysis Program in general based on the OECD Evaluation Criteria (2021), namely Relevance, Coherence, Effectiveness, Efficiency, Impact and Sustainability. Before conducting the evaluation, the author will analyze the implementation of the Joint Analysis Program based on KMK Number 210/KMK.01/2021 to KMK Number 570/KMK.01/2023. This research uses a qualitative method with a case study approach. Document analysis was conducted on regulations, Activity Reports, Meeting Results, Performance Contracts, and other related documents. Interviews were conducted with key personnel from DGCE, DGT, DGB, and experts. Triangulation was undertaken to confirm between the document analysis, literature review and the interviews. The study concluded that there were obstacles in Data Exchange Activity and Joint Analysis Implementation. In the Program Evaluation section, no criteria for which all indicators are met are listed, so there is room for improvement. However, the criteria that encountered many problems were Coherence, Efficiency, and Impact. Some indicators that are not met are the lack of consideration on the feasibility of resources in the three Echelon One Unit when the Joint Analysis design is made, the lack of alignment of central and vertical units, and the many differences in business processes in DGCE, DGT and DGB; the selection of inappropriate analysis objects; the lack of efficiency on the timeliness of following up the analysis results; the negative impact or risk of the Joint Analysis Program and the uncertainty over the additional increase in revenue from Joint Analysis. In addition, there are constraints regarding limited organizational capacity and human resources at the DGB and the absence of mandates, budgets, and limited human resources in Vertical Units. These findings shed light on the complexity of the Joint Analysis Program and highlight the need for a tailored strategy to overcome the obstacles."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesiapan pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI untuk berubah dalam menerapkan standarisasi sistem kerja fleksibel. Readiness for Change dalam penelitian ini mencakup empat dimensi yang mencakup appropriateness (keyakinan individu perubahan dapat bermanfaat bagi organisasi), change efficacy (keyakinan kemampuan individu dalam melaksanakan suatu perubahan), management support (dukungan pimpinan), dan personal valance (manfaat individu). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data mixed methods yaitu melakukan penyebaran survei dan wawancara mendalam. Data didapatkan dari penyebaran kuesioner melalui Google Form yang dibagikan kepada pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sebanyak 125 responden. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak SPSS, dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas tingkat kesiapan pegawai untuk berubah dalam menerapkan standarisasi sistem kerja fleksibel adalah tergolong kedalam kategori tinggi. Namun, secara statistik terdapat perbedaan tingkat kesiapan yang signifikan di antara karakteristik pegawai berdasarkan jenjang pendidikan, usia/generasi, tingkat jabatan, dan unit bagian/biro. Akan tetapi, sebagian pegawai masih berasumsi bahwa pimpinan belum berkomitmen penuh dalam penerapan sistem kerja fleksibel. Hasil penelitian yang ditemukan dapat membantu Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dalam penerapan sistem kerja fleksibel agar dapat berkomitmen secara penuh lagi dalam penerapannya.

---

This research aims to analyze the level of readiness for change of employees of the General Secretariat of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in implementing standardized, flexible work systems. Readiness for Change in this study includes four dimensions: appropriateness (individual belief that change can benefit the organization), change efficacy (individual belief in their ability to implement change), management support (leadership support), and personal valence (individual benefits). This study uses a quantitative approach and employs mixed methods data collection techniques, namely distributing surveys and conducting in-depth interviews. Data were obtained by distributing questionnaires via Google Forms to 125 employees of the General Secretariat of the Ministry of Finance. The collected data were analyzed using SPSS software, employing descriptive statistical analysis. Findings from this research indicate that most employees' readiness levels for change in implementing standardized, flexible work systems are classified as high. However, statistically significant differences in readiness levels exist among employee characteristics based on educational background, age/generation, job level, and department/unit. Nonetheless, some employees still assume that leadership must fully commit to implementing flexible work systems. The research findings can assist the General Secretariat of the Ministry of Finance in implementing flexible work systems and recommitting fully to their implementation."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Balanced Scorecard yaitu mengetahui kesesuaian antara praktik dengan konsep. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menganalisis data untuk kemudian didiskripsikan secara sistematis sehingga dapat dibuat kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi konsep Balanced Scorecard pada KPKNL Jakarta III secara umum telah sesuai dengan konsep Balanced Scorecard sebagaimana yang dicetuskan oleh Kaplan dan Norton (1992) dan kemudian dikembangkan oleh ahli lainnya seperti Niven (2003). Namun demikian, masih terdapat beberapa temuan hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar untuk dilakukan perbaikan antara lain adalah adanya perbedaan penggunaan istilah misi dan visi dengan yang terdapat pada konsep Balanced Scorecard, adanya pernyataan visi yang belum sepenuhnya efektif, peta strategi yang belum sepenuhnya benar dan tepat serta belum memenuhi keselasaran (alignment), cascading terhadap sasaran strategis dan Key Perfomance Indicator (KPI) yang belum sepenuhnya benar dan tepat, dan jumlah KPI yang masih dapat dikembangkan lagi untuk mencapai sasaran strategis.

---

ABSTRACT

One public organization/administration in Indonesia which first implemented the Balanced Scorecard concept is State Asset and Auction Service Office/KPKNL Jakarta III under the Ministry of Finance Indonesia. After 4 (four) years KPKNL Jakarta III implementing the Balanced Scorecard concept, it is important to do this research aims to evaluate the implementation of the Balanced Scorecard in order to compare between the practice and the concept. The method used is descriptive analysis method by doing collect, classify, and analyze the data, than described it systematically, so that it can be concluded. Data are obtained from the study of literature (library research) such as books, magazines, journals, scientific articles as published through the internet, and regulations. Data are from field research such as performance reports, observations and interviews on the object of research. The study concludes that the implementation of the Balanced Scorecard concept in KPKNL Jakarta III in general is in accordance with the Balanced Scorecard concept as proposed by Kaplan and Norton (1992) and later developed by other experts such as Niven (2003). Nevertheless, there are still some rooms for improvements, such as the difference in the use of the term "Mission" and "Vision" to the Balanced Scorecard concept, the statement of vision that has not been declared fully effective, strategy map is not entirely correct and precise yet, cascading against strategic objectives and Key Performance Indicator (KPI) is not entirely correct and appropriate, and the number of KPIs that can be developed to attain the strategic objectives."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi whistleblowing system di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Konsep yang digunakan dalam penelitian adalah terkait dengan good governance yang berfokus pada akuntabilitas dan partisipasi, serta konsep whistleblowing system. Penelitian kualitatif ini melakukan pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menemukan bahwa implementasi whistleblowing system di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilakukan melalui Sistem Pengaduan Masyarakat. Akuntabilitas dan partisipasi mempengaruhi penerapan whistleblowing system. Whistleblowing system di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai masih mengalami beberapa hambatan yang dihadapi dalam penerapan. Hambatan tersebut diakibatkan oleh tidak adanya panduan yang jelas dalam menindaklanjuti pengaduan, kurangnya sosialisasi, serta belum adanya evaluasi secara menyeluruh yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

---

This qualitative study describes the implementation of whistleblowing system in Directorate General of Customs and Excise. Concepts used in the study is related to concept of good governance that focuses on accountability and participation, as well as the concept of whistleblowing system. Data have been collected from in-depth interviews and studying related published document. This research finds that the implementation of whistleblowing system in Directorate General of Customs and Excise is conducted by Society Complain System. Accountability and participation affect the application of the whistleblowing system. Whistleblowing system at the Directorate General of Customs and Excise are still experiencing some barrier encountered in the implementation. Although the implementation of whistleblowing system is considered to have been effective when viewed from the achievement of the goal, but there are still some barriers faced. The barriers caused by the absence of clear guidance to follow up complaints, lack of socialization, as well as the lack of a thorough evaluation conducted by the Directorate General of Customs and Excise."