Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem kemitraan kegiatan kerja antara Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang dengan PT. Ikezaki Tekindo Tama dalam bidang aerosol dan non aerosol tahun 2004-2006. Untuk membahas hal tersebut, pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain deskriptif yaitu menggambarkan kemitraan ditinjau dari teori sistem. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 10 informan yang terlibat dalam kegiatan kemitraan. Dari analisis terhadap basil wawancara disimpulkan bahwa : 1) Lingkungan kurang mendukung kemitraan, 2) Input kurang sesuai ketentuan, 3) Proses tidak optimal, 4) Output tidak sesuai target, 5) Impact kurang optimal, 6) Feedback, perlu adanya evaluasi terhadap input dan proses. Hasil penelitian menyarankan perk' adanya komitmen kalapas dalam pelaksanaan kemitraan dan model yang dapat dijadikan acuan pelaksanaan kemitraan di lembaga pemasyarakatan.

---

The purposes of this research is to analysis the partnership system between First Class Tangerang Correctional Institution with PT. Ikezaki Tekindo Tama in the prisoners autonomous program. Related with that case the research use qualitative descriptive interpretive to describe about the partnership that is observed by system theory. The number of informan are ten people consist of stakeholder that involve in the partnership program, aerosol and non aerosol production in 2004-2006. This research is qualitative descriptive interpretive. The data was collected by means of deep interview through 10 informans that involve in the partnership. The following are the research : I) Environment is not support enough, 2) Input is not sufficient to support the partnership, 3) Process is not optimal, 4) Output is not comfort with the target, 5) Impact is not optimal, 6) Feedback that clarify have to evaluate input and process. These research suggest that have to commitment of Chief to support the partnership and provide partnerships model which can help in partnership implementation."

"Tesis ini membahas mengenai perjanjian kemitraan perkebunan plasma melalui program revitalisasi perkebunan kelapa sawit. Permasalahan hukum yang dibahas dalam tesis ini, antara lain: bagaimanakah ketentuan mengenai kemitraan perkebunan plasma dan revitalisasi perkebunan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, bagaimana pelaksanaannya dalam praktek termasuk segala kendala- kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini adalah normatif yuridis dengan menggunakan data sekunder dan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hasil penelitian menemukan bahwa kemitraan plasma dan revitalisasi perkebunan di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah serta keputusan dan peraturan menteri, khususnya menteri pertanian dan menteri keuangan. Dalam pelaksanaannya, kemitraan plasma melalui program revitalisasi perkebunan menemui banyak kendala, seperti kendala birokrasi, biaya sertifikasi lahan yang tinggi, ketersediaan lahan untuk perkebunan, kekurangan tenaga teknis dari pemerintah untuk membantu dan mendampingi pelaksanaan, dan adanya perbedaan pemahaman program oleh perusahaan perkebunan, petani melalui koperasi, dan aparat pemerintah daerah. Penyederhanaan prosedur dan sosialisasi program merupakan salah satu cara untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan.

---

The focus of this thesis is the contract farming in terms of revitalisation program of palm oil plantation. The legal issues which discussed in this thesis, among others, contract farming and plantation revitalisasion program in the prevailing laws and regulations, how its implementation, including the problems incurred on the implementation. This study is a juridis normatif research and used secondary data with primary, secondary and tertier legal data. The result of study found that contract farming and revitalisation program are regulated in laws, govemment regulations and decree or decision of minister, particularly in agricultural and finance ministry. In the implementation, this revitalization program have several problems, among others, bureaucracy, high cost for land certification, land avaibility for plantation, less of technical support from govemment, and different point of view between plantation company, farmers or cooperative, and govemement officers. Simplify the bureaucracy and program sozialisation is one of the solve way to settle the problems at implementation."

"Kemitraan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004 dikembangkan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi swasta dan lil'MN serta antara usaha besar, menengah dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional. Pola kemitraan menimbulkan keuntungan dan kerugian. Keuntungannya adalah peternak tidak perlu bingung memikirkan modal sedangkan kerugiannya adalah hasil panen tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan. Identifikasi masalah adalah apakah pola kemitraan itu efektif bagi ekonomi peternak rakyat; apakah cenderung berpotensi melanggar Undang-undang Nomor 5 tahun 1999; bagaimana penyelesaian sengketa antara perusahaan inti dan peternak plasma.Manfaat penelitian berguna bagi para peneliti, bagi dunia pendidikan dan bagi pelaku usaha inti serta plasama. Jenis penelitian adalah yuridis normatif, data diperoleh dengan cara survei, data yang telah diperoleh diolah secara deskriptif, kerangka teori diperoleh dari bahan hukum sekunder. Kemitraan adalah suatu kerjasama yang dilandasi adanya suatu perjanjian yang saling menguntungkan kedua belah pihak.Hasil penelitian menunjukkan pola kemitraan tidak efektif bagi ekonomi peternak rakyat, cenderung berpotensi melanggar Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 serta dalam penyelesaian hukumnya khusus di PT. Nusantara Unggas Jaya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat."

"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengkaji kebijakan pemerintah mengenai kemitraan serta persepsi perusahaan dan kelompok tani tentang kebijakan tersebut, 2) mengidentifikasi persepsi perusahaan dan kelompok tani mengenai hubungan kemitraan diantara keduanya, 3) mengidentifikasi persepsi kelompok tani dan perusahaan mengenai hak dan kewajiban kelompok tani dalam kemitraan, 4) mengidentifikasi bantuan yang diterima oleh kelompok tani dari perusahaan mitra kerjanya serta tingkat kesesuaiannya, 5) mengidentifikasi persyaratan-persyaratan yang dituntut oleh perusahaan dari kelompok tani mitra kerjanya, 6) mengidentifikasi persepsi kelompok tani dan perusahaan mengenai peran dinas/instansi pemerintah dalam kemitraan, dan 7) mengidentifikasi persepsi kelompok tani dan perusahaan mengenai masalah-masalah dalam kemitraan. Penelitian dengan metode survai ini dilaksanakan dengan mengambil sampel dari populasi kelompok tani yang melakukan kemitraan dengan perusahaan dan populasi perusahaan yang melakukan kemitraan dengan kelompok tani di empat kabupaten di Jawa Barat, yaitu: Bogor, Cianjur, Bandung dan Purwakarta. Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yaitu persepsi kelompok tani dan persepsi perusahaan, masing-masing mengenai aspek-aspek dalam hubungan kemitraan diantara keduanya. Untuk mengukur persepsi digunakan kuesioner dengan skala model Likert dengan rentang pengukuran satu sampai dengan lima. Dari penelitian ini diketahui bahwa perlunya peraturan pemerintah dalam upaya untuk mendorong kemitraan ditanggapi secara berbeda oleh kelompok responden kelompok tani ( 92,9 % menyetujui) dan oleh kelompok responden perusahaan ( 61,5 % tidak menyetujui). Namun demikian, kedua kelompok responden mempunyai persepsi yang sama mengenai hubungan kemitraan, hak dan kewajiban kelompok tani dalam kemitraan dan peran dinas/instasi pemerintah dalam kemitraan. Terdapat empat persyaratan utama yang dituntut oleh kelompok responden perusahaan terhadap kelompok tani mitra kerjanya, yaitu: 1) mutu produk, 2) komoditas yang bersifat on-line dengan bisnis perusahaan, 3) kemampuan menepati perjanjian, dan 4) usaha tani dilakukan oleh tenaga yang profesional."

"Kemitraan strategis RI dengan negara-negara di Pasifik Sealatan dalam bidang ekonomi bertitik bertitik berat pada hubungan Indonesia -Australia dan Indonesia Selandia Baru

---

"

"Penerapan pola kemitraan agribisnis bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah keterbatasan modal dan teknologi bagi petani kecil,peningkatan mutu produk dan masalah pemasaran. Namun pada kenyatannya penerapan kemitraan tersebut sering menghadapi masalah, baik yang bersumber dari petani mitra maupun dari pihak perusahaannyang menyebabkan kemitraan yang dibangun tidak dapat berkelanjutan. Melihat potensi dan tantangan penerapan pola kemitraan sebagai suatu inovasi dalam peningkatan kinerja petani kecil, maka penting menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya penerapan pola kemitraan agribisnis dan merumuskan strategi kemitraan yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus di lima perusahaan agribiusnis dan satu koperasi yang menerapkan pola kemitraan agribisnis di Jawa Barat, Bogor, Cianjur, Bandung, dan Garut. populasi penelitian adalah petani di sekitar perusahaan dan koperasi, dengan unit analisis rumah tangga tani. Sejak akhir tahun 90 hingga sekarang (2006) bisnis sayuran menjadi semakin banyak diminati oleh masyarakat. Namun dari banyak perusahaan agribisnis di Jawa Barat yang mencoba menerapkan pola kemitraan agribisnis dengan petani sekitar hanya beberapa perusahaan saja yang mampu bertahan. Secara umum petani berhenti berhenti bermitra karena banyak alasan. Adapun terkait dengan strategi penerapan pola kemitraan agribisnis antara petani dan perusahaan, koperasi dan pedagang pengumpul tersebut, sebaiknya dilakukan dengan berbagai cara. Dalam rangka mencapai mutu produk sesuai kebutuhan konsumen, spesialisasi kegiatan untuk efisiensi, dan wadah kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian."

"The study of leadership in theoretical and pratical levels has been an interesting topic, because in intersects with the instutional aspects in which we actualize ourselves and serves and serve our fellow human beings and god...."