Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kredit Sindikasi merupakan suatu jenis kredit dimana terdapat lebih dari satu kreditor dan terdapat sebuah agent yang telah ditunjuk oleh para kreditor untuk mewakili kepentingan mereka. Permasalahan yang seringkali terjadi dalam kasus kredit sindikasi adalah tidak adanya kepastian hukum tentang kewenangan kreditor peserta kredit sindikasi dalam mengajukan permohonan pailit tanpa melalui agent bank. Hal ini mengakibatkan banyak pihak selaku kreditor peserta kredit sindikasi merasa ketidakadilan penerapan hukum yang dijatuhkan oleh hakim.Dalam kasus ini yang menjadi pihak pemohon pailit adalah salah satu kreditor peserta sindikasi yaitu PT. Bank IFI, sedangkan pihak termohon pailit (debitor/nasabah) yaitu PT. SUBUR AGROSINDO SEILZRAS, dan pihak agent adalah bank yang ditunjuk oleh bank-bank lain selaku kreditor peserta sindikasi yaitu PT. Bank Niaga. Permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Bank IFI ditolak karena majelis hakim berpendapat bahwa PT. Bank IFI tidak berwenang dalam mengajukan permohonan pailit, seharusnya yang dapat mengajukan pailit hanya Bank Niaga selaku agent bank selaku pihak yang diberi kuasa mutlak oleh para kreditor untuk mewakili kepentingan kreditor serta bertindak untuk dan atas nama kreditor. Setelah permohonan pailitnya ditolak, PT. Bank IFI mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung, tetapi permohonan kasasinya kembali ditolak oleh Hakim Agung dengan alasan yang serupa. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tidak memberikan definisi yang jelas mengenai hal tersebut, akan tetapi Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 telah mernberikan jawaban yang pasti mengenai hal tersebut."

"Menurut Undang-undang Faillisement Verordening Staatsblad Tabun 1905 No. 217 jo. Staatsblad Tahun 1906 No.348. Pasal I ayat 1, Undang-undang Kepailitan berbicara secara netral tentang kepailitan menyangkut debitor yang berada dalam keadaan berhenti membayar. Dalam titel mengenai Penundaan Pembayaran, yang dibicarakan adalah mengenai debitor yang menyatakan "bahwa setiap Debitor yang tidak mampu membayar utangnya berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utang tersebut, baik atas permintaannya sendiri maupun atas permintaan !creditor atau beberapa oarang kreditomya, dapat diadakan putusan oleh hakim yang menyatakan bahwa debitor yang bersangkutan dalam keadaan pailit".Pasal 213 U TKB Undang-undang Kepailitan tidak membedakan antara seorang penipu dan seseorang yang jatuh bangkrut di luar kesalahannya. rni tidak berarti bahwa orang dapat berbuat sesukanya tanpa sanksi.Menurut Undang-undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 1, menyatakan "Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya sate utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permintaan sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya". Bisa didefinisikan lagi bahwa syarat pailit menurut undang-undang ini, Debitor mempunyai utang; jatuh tempo dan dapat ditagih, minimal mempunyai dua kreditur dan Debitor tidak mau atau tidak mampu membayar utang tersebut. Menurut Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 2 ayat 1, menyatakan "Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, balk atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya". Dalam undang-undang ini juga tidak berbeda jauh sarna dengan UU No.4 Tahun 1998, hanya saja berpindah Pada Pasal 2 dan lebih ditekankan kata lunas, pada kamus bahasa Indonesia lunas mempunyai arti habis dibayar atau tidak ada sisa."

"ABSTRAKPembahasan dalam skripsi ini adalah pemberesan harta pailit melalui pelaksanaanlelang oleh kantor lelang, dengan studi kasus PT Interkon Kebon Jeruk. Dalamproses kepailitan apabila debitor dinyatakan pailit, maka kurator akan melakukanpengurusan dan pemberesan harta pailit. Pasal 185 Undang-Undang Kepailitanmengintrodusir dua cara penjualan aset-aset debitur pailit, yaitu dengan caramelakukan penjualan di muka umum atau melakukan penjualan di bawah tangandengan izin hakim pengawas. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatifdengan tipologi penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini, yang menjadi pokokpermasalahan adalah bagaimana prosedur dan persyaratan lelang eksekusi hartapailit pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan apakahpersyaratan lelang eksekusi harta pailit PT Interkon Kebon Jeruk telah terpenuhi,sehingga dapat dilakukan pelaksanaan lelang oleh Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang. Pada akhirnya, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa lelangeksekusi harta pailit ada tiga tahap yang harus dijalankan, yaitu tahap persiapanlelang, tahap pelaksanaan lelang, dan tahap pasca lelang. Persyaratan bersifatkhusus lelang eksekusi harta pailit tidak dapat dipenuhi oleh Kurator dalampemberesan harta pailit PT Interkon Kebon Jeruk, sehingga tidak dapat memenuhilegalitas formal subjek dan objek lelang yang pada akhirnya tidak dapat dilakukanpelaksanaan lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis discusses the settlement of bankruptcy assets throughauction by the auction office, with the case of PT Interkon Kebon Jeruk used asthe case study. In bankruptcy proceedings, if the Debitor has been declaredbankrupt, the Curator shall perform the management and settlement of thebankruptcy assets. Article 185 of Law on Bankruptcy introduces two ways ofselling the asset of bankrupt Debitor, which is through selling in public and sellingin private upon the permission of the Supervisory Judge. This research is anormative research with descriptive type of research typology. In this research, theissue of concern is how is the procedure and requirements of execution auction ofbankruptcy assets on the State Assets and Auction Service Office, and whetherthose requirements of execution auction of bankruptcy assets of PT Interkonkebon Jeruk are fulfilled or not so the implementation of auction by the StateAssets and Auction Service Office can be done. In the end, the researcher came tothe conclusion that on the execution auction of bankruptcy assets, there are threesteps that must be executed. The three steps are auction preparation,implementation of auction, and post-auction. The Curator in the process ofsettlement of PT Interkon Kebon Jeruk?s bankruptcy assets cannot fulfill thespecial requirements of execution auction of bankruptcy assets, so the formallegality of subject and object of auction cannot be met, which in the end, the StateAssets and Auction Service Office Jakarta I cannot implement the auction.;;;"

"Adanya beberapa kasus pernailitan terhadap perusahaan-perusahaan yang sebenamya solvent dan mampu untuk membayar utangnya tanpa perlu untuk dipailitkan merupakan latar belakang dari permasalahan dalam tesis ini yaitu sejauh mana undang-undang kepailitan di Indonesia telah mengadopsi filosofi kepailitan dan asas-asas hukum kepailitan dan apakah diperlukan adanya suatu insolvency Test dalam permohonan kepailitan.Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan itu, penulis melakukan penelitian yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kepustakan dan metode penelitian empiris dan telah didapatkan jawabannya yaitu permohonan pernyataan pailit seharusnya hanya dapat diajukan dalam hal debitor tidak membayar utang-utangnya karena debitor memang dalam keadaan tidak mampu secara keuangan atau insolvent, bukan dalam hal debitor tidak membayar utang-utangnya karena debitor memang tidak mau untuk membayar, dimana persyaratan keadaan insolvent tersebut dapat dibuktikan dengan diiakukannya suatu pengujian melalui financial due diligence lebih tepatnya yaitu adanya insolvency test.Sebagai perbandingan, pengaturan mengenai persyaratan permohonan pailit di Amerika Serikat sebagaimana dalam Title 11 United States Bankcruptcy Code terdapat klausula "Insolvent" yang-diartikan antara lain sebagai keadaan keuangan dari debitor yang lebih besar utangnya dan pada asetnya dan dapat dibuktikan melalui insolvency test. Persyaratan pemyataan pailit dalam Pasal '1 ayat (1) Faillissement Verordening sebenarnya sudah mencantumkan klausula "...Debitor yang tidak mampu membayar utangnya...", akan tetapi perubahan yang dilakukan terhadap Faillissement Verordening menjadi Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 justru menghilangkan klausula "debitor yang tidak mampu membayar" dan diubah dengan "Debitor yang memiliki dua atau lebih kreditor yang telah jatuh waktu..." maka debitor dapat dimohonkan pailit. Seharusnya perubahan terhadap Faillissement Verordening tidak menghilangkan klausula "debitor yang tidak mampu membayar" bahkan sebaiknya menyempurnakannya dengan mengatur mengenai Insolvency Test, sehingga dapat terwujud keseimbangan antara kepentingan dari kreditor dan debitor. Selain itu secara umum undang-undang kepailitan yang berlaku di Indonesia saat ini juga belum mengadopsi filosofi kepailitan dan asas-asas hukum kepailitan."

"Di dalam Undang-undang Nomar 4 T ahun 1 998 tentang "Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Alas Undang-Undang teutang Kepailitan" telah diatur secara tegas mengenai pemberesan harta pailit, jika debitor dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga. Dua opsi pemberesan harta pailit yang dibcrikan undang-undang ada dua Pertama, pemberesan harta pailit dengan penjualan di muka umum melalui mekanisme pelelangan umum. Kedua, pemberesan hafta pailit melalui mekanisme penjualan di bawah tangan, dengan seizin Hakim Pengawas.Pemberesan harta pailit melalui mekanisme pelelangan umum, pada dasarnya merupakan alternatif yang tepat dan cepat dalam era globalisasi dan reformasi dewasa ini, karena penjualan secara lelang bersifat objektif kompetitif, transparan, built in control dan otentik. Objektif, karena setiap peserta lelang memiliki bak dau kewajiban yang sama, tidak ada prioritas diantara peserta lelang. Kompetitif, karena mekanisme penawaran menciptakan persaingan bebas diautara para peserta lelang. Transparan, karena lelang dilaksanakan secara terbuka dan sebelumnya dilakukan pengumuman lelang di mass media cetak. Built in Control, artinya lelang dilaksanakan di bawah pengawasan publik, karena lelang dilakukan di depan umum. Otentik, karena dari setiap pelaksanaan lelang diterbitkan Risalah Lelang yang rnerupakan Akta Otentik. Dengan Risalah Lelang secara hukum Pembeli/Pemenang Lelang dapat mempertahankan haknya dan dapat dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan setelah dilakukan balik nama. Pada akhirnya, dengan penjualan hafta pailit melalui mekanisme pelelangan umum diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi untuk objek pelelangan tersebut.Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia dewasa ini, institusi hukum yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pelelangan umum, adalah Kantor Lelang Negara, yang nomenklaturnya sekarang berubah menjadi Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara, atau disingkat KP2LN."