Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query

Anna Erliyana, author

Analisis Keputusan Presiden Republik Indonesia kurun waktu tahun 1987-1999 tinjauan asas larangan melampaui wewenang

ABSTRAK
UUD 3945 Pasal 4 ayat (i) menyebutkan bahwa Presiden Repuhblilc Indonesia memegang Kekuasaan pemerintahan menurut Undang- Undang Dasar. Ditinjau dari teori pembagian kekuasan, yang dimaksud kekuasaan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif. Sebagai kekuasaan eksekutif, penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan Presiden dapat dibedakan antara kekuasaan penyelenggaran pemerintahan yang bersifat umum dan khusus. Tujuan utuma dari Hukum Administrasi...

2004

D1048

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Fadli, author

Analisa resiko akibat pemberlakuan keputusan presiden Republik Indonesia nomor 80 tahun 2003 terhadap kinerja pelaksanaan proyek konstruksi nasional tahun 2004 sampai tahun 2006 =v Risk analysis of the outcome of presidential decree number 80 year 2003 towards performance of national construction project between year 2004 to 2006

ABSTRAK
Tesis ini adalah hasil analisa resiko konstruksi dan model pengaruh kinerja pelaksanaan proyek konstruksi nasional akibat diberlakukannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 (Keppres 80/2003) Tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Indonesia. Studi diawali dengan melakukan identifikasi resiko melalui proses studi literatur penyusunan perkiraan daftar resiko....

2007

T17497

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Anna Erliyana, author

Keputusan presiden : analisis keppres R.I. 1987-1998

Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005

348.02 ANN k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Anggie Dwiputri Irsan, author

Analisis yuridis permohonan ganti rugi terhadap joint operation contract (JOC) yang ditangguhkan dalam kasus antara Karaha Bodas company LLC (KBC) dengan perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi (Pertamina)

Kasus antara Karaha Bodas Company LLC (KBC) dengan PERTAMINA berawal dari ditandatanganinya Joint Operation Contract (JOC) antara KBC dan PERTAMINA pada tahun 1994. Namun pada pertengahan jangka waktu perjanjian tersebut, Indonesia telah mengalami krisis ekonomi sehingga Indonesia meminjam dana dari International Monetary Fund (IMF). IMF mensyaratkan agar Pemerintah Indonesia menangguhkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S21561

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Efektifitas keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 1990 tentang pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas impor dan penyerahan buku-buku pelajaran umum kitab suci buku-buku pelajaran agama

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1993

S9926

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Yusep Friya Purwa Setya, author

Kesesuaian Proses Pengadaan Barang Pemerintah dengan Standard Operating Procedures (SOP): Studi Kasus Pangadaan Peralatan Penunjang Pendidikan pada Politeknik "NDD"

Tesis ini membahas efektifitas dalam proses pengadaan peralatan penunjang pendidikan yang dilakukan oleh Unit Pengadaan Politeknik NDD. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan rancangan deskriptif dan bertujuan untuk mengetahui efektifitas proses pengadaan peralatan penunjang pendidikan, mengidentifikasi kendala dalam mengimplementasikan peraturan terkait dan mengetahui upaya telah dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian menunjukkan bahwa...

Depok: Universitas Indonesia, 2010

T28273

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Dini Lintang Septianti, author

Eksistensi peraturan presiden nomor 78 tahun 2005 tentang pengelolaan pulau-pulau kecil terluar terhadap undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no = The existence of presidential regulation no. 78 year 2005 concerning outermost management of small islands in law no. 27 year 2007 concerning management of coastal areas and small islands as amended by act no. 1 year 2014 and related impl / Dini Lintang Septianti

Tesis ini membahas eksistensi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Pelaksanaan yang Terkait. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain preskriptif....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53846

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Enny Soeprapto, author

Promotion of refuges law in Indonesia

Usaha uniuk memperkenalkan hukum mengcnai pengungsi telah mulai dilakukan di Indonesia sejak tahun 1981 dan mulai dilakukan secara inlensif sejak tahun 1998 yang menghasilkan beberapa perkembangan. Hal tcrsebut nampak dari adanya kelentuan yang secara implisit terdapat pengaturan mengenai pengungsi yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Inlemasional, Selain itu,...

2004

JHII-2-1-Okt2004-57

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian