Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kendala keterbatasan dana pemerintah dapat diselesaikan melalui skema kerjasama pemerintah dan swasta atau Public Private Partnerships (PPP). Terminal Peti Kemas Palaran adalah proyek yang dibangun dengan skema kerjasama pemerintah dan swasta. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penentu keberhasilan (Critical Success Factor) pada proyek pembangunan dan pengoperasian Terminal Peti Kemas Palaran. Variabel faktor penentu keberhasilan dari hasil studi literatur diklasifikasikan dalam tahap perencanaan proyek, tahap penyiapan prastudi kelayakan proyek, tahap transaksi proyek, tahap build, tahap operate dan tahap transfer. Variabel tersebut kemudian divalidasi pakar dan dimasukkan ke dalam kuisioner untuk responden yang terkait. Data hasil kuisioner yang dikumpulkan menghasilkan suatu significance index (tingkat kepentingan) dan selanjutnya dianalisa dengan analisa faktor. Hasil dari analisa faktor didapatkan untuk tahap perencanaan proyek, faktor komponen utama yang sangat berpengaruh yaitu faktor tersedianya data dan informasi (nilai keragaman 51%). Untuk tahap penyiapan prastudi kelayakan proyek, faktor komponen utama yang sangat berpengaruh yaitu faktor finansial (48%). Untuk tahap transaksi proyek, faktor komponen utama yang sangat berpengaruh yaitu faktor pengadaan barang dan jasa yang efektif (48%). Untuk tahap build, faktor komponen utama yang sangat berpengaruh yaitu faktor kondisi proyek (48%). Untuk tahap operate, faktor komponen utama yang sangat berpengaruh adalah faktor kondisi proyek (63%). Untuk tahap transfer, faktor komponen utama yang paling berpengaruh yaitu faktor kondisi proyek (55%). ...... The lack of funds from government to develop infrastructure can be solved by Public Private Partnerships (PPP) scheme. Palaran Container Terminal is a project that built using this scheme. The objectives of this research are to analyze Critical Success Factor (CSF) in public private partnerships in Palaran Container Terminal development project. CSF?s were taken from references and were classified into six phases, namely Project Planning, Preparation of Project Feasibility, Project Transaction, Build, Operate and Transfer. CSF?s were validated by the expert and filled by the respondents who get involved in this project. The analysis showed a significance index and then analyzes using factor analysis. The analysis showed the CSF in those six phases. During the Project Planning, the most important factor is the availability of data and information (variance 51%). The most important factor in the Preparation of Project Feasibility is financial (48%). The most important factor in the Project Transaction is effective procurement (48%). While the most important factor for phases Build, Operate and Transfer is the condition of project with each variance is 48%, 63% and 55%.

Abstrak :
Disertasi ini mengkaji bagaimana Pemerintah menerapkan konsep model kontrak build operate and transfer (BOT) dalam kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) yang dituangkan dalam perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) dibidang infrastruktur jalan tol di Indonesia setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (UU No. 38/ 2004) yang menggantikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan (UU No. 13/ 1980). Data yang diperoleh menunjukkan bahwa total ruas jalan yang terbangun berdasarkan UU No. 38/2004 (2004-2010) sepanjang 131,35 Km yang jauh lebih kecil dibandingkan total ruas jalan yang terbangun berdasarkan UU No. 13/1980 (1978-2004) yaitu sepanjang 610,62 Km. Partisipasi investor swasta juga sangat kecil yaitu hanya 25 % (dua puluh lima persen) sedangkan sisanya 75 % (tujuh puluh lima persen) adalah Jasa Marga sebagai badan usaha milik negara (BUMN). Pemerintah telah melakukan regulasi-regulasi yang mendukung, namun kendala-kendala masih ditemukan seperti: kenaikan harga tanah, status tanah yang dimiliki Pemerintah namun dibiayai investor swasta, pengadaan tanah, kelembagaan dan prosedur badan layanan umum untuk pendanaan tanah, kemampuan investor swasta dalam pendanaan pengadaan tanah, dan adanya ruas jalan tol yang layak secara ekonomi namun belum layak secara finansial. Permasalahan yang mendasar adalah bahwa Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa infrastruktur sebagai salah satu cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Hal ini terlihat dari pola investasinya dimana tanah dibiayai oleh investor swasta, namun dimiliki secara hukum oleh Pemerintah. Secara teoritis pola tersebut mengarahkan infrastruktur jalan tol sebagai public goods, padahal konsep model kontrak BOT secara teoritis merupakan private goods. Disertasi ini mencoba memberikan solusi dengan membuat struktur hukum dimana infrastruktur jalan tol model kontrak BOT tetap sebagai private goods namun tidak melepaskan statusnya sebagai public goods, yaitu dengan memberikan hak penggunaan tanah kepada investor dalam bentuk hak pakai (HP) di atas hak pengelolaan (HPL) dari Kementerian Pekerjaan Umum RI. Dengan diberikannya HP di atas HPL selama masa konsesi private goods dan dapat dialihkan, disewa atau dijadikan jaminan utang dengan hak tanggungan, namun berdimensi publik, karena Pemerintah (Negara) masih menguasai infrastruktur jalan tol tersebut melalui HPL. ...... This dissertation examines how the government of Indonesia implements the concept of build operate and transfer (BOT) contract model upon partnership between government and private sector or public private partnership (PPP) of which entered into the toll road concession agreement after the government promulgated Law No. 38 year 2004 concering the Road (Law No. 38/ 2004) as new law which replaced the previous law. Data collected shows that total as built section roads refer to new law only 131,35 Km long compared with previous law which built as 610,62 Km long. Private sector was very small in participation as well with approximately 25 % (twenty five persen) only from which the remain with approximately 75 % (seventy five persen) operated by Jasa Marga as goverment enterprise. Government had issued the regulations to support its development, but obstacles still exist such as: increasing of land price, land status which owned by government legally but financed by private investor, land acqusition, and there are many toll road sections are economic worthyness but not financial worthyness. However, the basic problem of wich, the article 33 (2) of Indonesian Constitution (UUD 1945) stipulated that infrastructure as one of part of product (goods and services) that is very important for State and dominate the social lives are under authority of State. These could been seen from the pattern of investments where the land acquisition financed by private investor but then owned by the government legally. Theoritically, such patterns bring the toll road infrastructure as public goods whilst the concept of BOT contract model theoritically as private goods. This dissertation make an attempt to give a solution by making the legal structure where the toll road infrastructure contract model remain as private goods but do not realese the status as public goods, of which by giving to private investor the right of land use (Hak Pakai) upon the management right of land (Hak Pengelolaan) of Kementerian Pekerjaan Umum RI. By giving such the right of land during the concession period to private investor then the toll road infrastructure status could be as private goods, of which could be transferred, rent or could be put as collateral in debt financing (Hak Tanggungan), but with the public dimension, where the Government (State) still have the right of authority through Hak Pengelolaan.

Abstrak :
ABSTRACT
Program Pembangunan Nasional Tahun 2000 -2004 menyatakan bahwa pinjaman luar negeri secara bertahap harus dikurangi. Dalam rangka mengurangi hutang luar negeri dalam pembiayaan pembangunan nasional diperlukan suatu alternatif pembiayaan. Salah satu alternatif yang muncul dengan melibatkan sektor swasta melalui pengerahan dana untuk pembangunan infrastruktur yang diperlukan. Bagi sektor swata hal ini merupakan peluang investasi yang diharapkan mendatangkan keuntungan sedangkan bagi pemerintah alternatif ini merupakan upaya penyediaan infrastruktur tanpa perlu mengeluarkan dana yang cukup besar. Kerjasama pemerintah dan swasta ini harus terjadi berdasarkan suatu kesepakatan yang saling menguntungkan dan untuk itu perlu suatu aturan yang jelas. Dalam proses pembentukan kerjasama ini Pemerintah tidak bisa secara mudah mengikatkan diri dengan pihak tertentu untuk melakukan kerjsama ini melainkan harus melalui serangkaian kegiatan dalam rangka pemilihan partner/rekan kerjasama dari pihak swasta yang . Serangkaian kegiatan dalam rangka pemilihan partner/rekan kerjasama tersebut dilakukan melalui pelelangan. Pelelangan ini dimaksudkan untuk mencari yang partner/rekan kerjasama yang terbaik diantara yang terbaik dalam penyediaan infrastruktur. Ironisnya dalam proses pelelangan terjadi suatu persekongkonglan yang bertujuan untuk mengatur dan atau menentukan pihak terten tu agar dapat menjadi pemenang. KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha berdasarkan Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1999 memiliki kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara -perkara yang berkaitan dengan isu-isu persaingan usaha. Pendekatan yang digunakan oleh KPPU dalam menjalankan tugasnya menggunakan metode per se illegal dan rule of reason. Pada perkara tender ini KPPU menggunakan pendekatan rule of reason. ABSTRACT
National Development Program (Propenas) Year 2000-2004 states that abroad loan must be decreased. A fund alternative is needed to decrease the abroad loan aimed to fund the national development. An emerged alternative is to involve private sector through fund mobilization to develop needed infrastructures. This is a profitable investment to private sector, and to the government this alternative is an effort to provide the infrastructure without expend enormous fund. This public private partnership must do be based on a mutual agreement and a clear rule. In the partnership formation process, the government can not easily bind themselves to certain party to make a partnership but have to past a set of activities in order to select the private sector partner, that done by tender. This tender intended to find the best of the best partner to provide the infrastructure. Ironically, in the tender process occurs a conspiracy aimed to set and or to determine certain party to be the winner. KPPU as the business competition supervisor institution based on Law Number 5 Year 1999 have the competencies to examine and resolved business competition issue cases. The approach used by the KPPU to perform its duty use per se illegal and rule of reason methods. In this tender, KPPU use the rule of reason approach.

Abstrak :
Dalam kondisi ketidakpastian serta resiko yang dihadapi, keputusan untuk melakukan investasi proyek infrastruktur membutuhkan suatu evaluasi mendalam. Pembangunan proyek membutuhkan identifikasi risiko yang tepat karena dapat mempengaruhi tingkat kelayakan investasinya. Salah satu risiko proyek infrastruktur adalah lamanya waktu penyelesaian proyek dan berisiko menurunkan kelayakan investasi. Tesis ini membahas tentang pengaruh ketidakpastian waktu penyelesaian proyek berbasis life cycle costing terhadap tingkat kelayakan investasi dengan mengambil studi kasus bandar udara Samarinda Baru. Pendekatan yang digunakan menggunakan stokastik probabilistik sebagai upaya mengakomodasi ketidakpastian dari variabel - variabel yang digunakan pada kajian kelayakan. Metode yang digunakan dalam analisis finansialnya adalah metode NPV-at-Risk, sehingga diharapkan tercipta gambaran output (NPV) sehingga menimbulkan opsi terhadap pengambilan keputusan investasi dalam hal ini minat swasta dalam skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam pengembangan bandara Samarinda baru. ......Under conditions of risk and uncertainty the decision to invest in infrastructure projects requires careful consideration. Development projects require proper identification of risk because it can affect the level of investment feasibility. One of the risks of infrastructure projects is the period of the project completion time and lower the risk of investment feasibility. This thesis discusses the influence of the uncertainty of the completion of the project based on life cycle costing to the feasibility of investment by taking a case study of the New Samarinda Airport. Using the stochastic approach used in an attempt to accommodate the probabilistic uncertainty of variables used in the feasibility study. The method used in financial analysis is a method of NPV-at-Risk, which is expected to create the output image (NPV), giving rise to the option of making an investment decision, so that private sector interest joint to Public Private Partnership in the development of Samarinda Baru airport.

Abstrak :
[ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pembagian resiko antara pemerintah dan swasta dalam suatu pembiayaan pembangunan melalui KPS, pengaturan mengenai pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia, dan pengaturan mengenai pembagian resiko di bidang pengadaan tanah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia. Dalam empat tahun terakhir, pemerintah memprioritaskan reformasi sektoral dan lintas sektoral untuk mendorong peran serta swasta dalam pembangunan infrastruktur dengan mengedepankan prinsip kerjasama yang adil, terbuka, transparan, kompetitif, dan saling menguntungkan. Komitmen pemerintah dalam kemitraan ini di antaranya terlihat dari berbagai penyempurnaan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan kelembagaan, serta pengaturan tentang dukungan pemerintah dan pengelolaan resiko dalam proyek kerja sama antara pemerintah dan swasta (KPS). Namun kendala-kendala masih ditemukan seperti: kenaikan harga tanah, status tanah yang dimiliki Pemerintah namun dibiayai investor swasta, pengadaan tanah, kelembagaan dan prosedur badan layanan umum untuk pendanaan tanah, kemampuan investor swasta dalam pendanaan pengadaan tanah, dan adanya ruas jalan tol yang layak secara ekonomi namun belum layak secara finansial. Skripsi ini menjelaskan mengenai kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) di bidang infrastruktur jalan tol di Indonesia setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan (UU No. 38/2004) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (UU No. 13/1980)

---

ABSTRACT
This thesis discusses the sharing of risks between the government and the private sector in the financing of development through PPP, the provision of road infrastructure development in Indonesia, and the regulation of risk sharing in the field of land acquisition in road infrastructure development in Indonesia. In the last four years, the government prioritizes sectoral and cross sectoral reforms to encourage private participation in infrastructure development with emphasis on the principles of cooperation that is fair, open, transparent, competitive, and mutual benefit. Government?s commitment to this partnership can be seen from various improve policies, laws, and institutions, as well as regulations on government support and risk management in a cooperative project between the government and the private sector (PPP). However, the obstacles are still found such as: rising land prices, the status of government-owned land but financed by the private investors, land acquisition, institutional and public service agency procedures for financing the land, the ability of private investors in funding for land acquisition, and the existence of viable toll roads economically but not financially feasible. This thesis describes the public-private partnership (PPP) in the field of the highway infrastructure in Indonesia after the issuance of Law No. 38 year 2004 concerning the Road (Law No.38/2004) as new law which replaced the previous law, Law No.13 year 1980 (Law No. 13/1980)., This thesis discusses the sharing of risks between the government and the private sector in the financing of development through PPP, the provision of road infrastructure development in Indonesia, and the regulation of risk sharing in the field of land acquisition in road infrastructure development in Indonesia. In the last four years, the government prioritizes sectoral and cross sectoral reforms to encourage private participation in infrastructure development with emphasis on the principles of cooperation that is fair, open, transparent, competitive, and mutual benefit. Government’s commitment to this partnership can be seen from various improve policies, laws, and institutions, as well as regulations on government support and risk management in a cooperative project between the government and the private sector (PPP). However, the obstacles are still found such as: rising land prices, the status of government-owned land but financed by the private investors, land acquisition, institutional and public service agency procedures for financing the land, the ability of private investors in funding for land acquisition, and the existence of viable toll roads economically but not financially feasible. This thesis describes the public-private partnership (PPP) in the field of the highway infrastructure in Indonesia after the issuance of Law No. 38 year 2004 concerning the Road (Law No.38/2004) as new law which replaced the previous law, Law No.13 year 1980 (Law No. 13/1980).]