Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDewasa ini bahasa digunakan oleh masyarakat dunia dalam segala aspek kehidupan manusia, terutama dalam memperluas cakrawala budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Setiap bahasa di dunia memiliki kekhasan tersendiri, yang dapat membedakannya dengan bahasa_-bahasa lain. BP dan BI adalah dua bahasa yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh karena kedua bahasa itu berasal dari rumpun bahasa yang berbeda, dan juga oleh faktor geografis. Namun dengan kenyataan ini apakah masih ada kemungkinan persamaan di antara kedua bahasa tersebut? Penelitian fungsi keterangan cara BP dan BI ini akan mengungkapkan hal tersebut. Dalam penelitian ini, penekanan analisis adalah pada bentuk dan posisi unsur pengisi fungsi keterangan cara BP dan BI, sehingga metode yang digunakan adalah analisis kontrastif teoritis. Untuk memerikan fungsi keterangan cara BP dan BI digunakan konsep-konsep seperti satuan sintaksis dan otonomi sintaksis. Hasil analisis menunjukkan bahwa fungsi keterangan cara BP dan BI memiliki perbedaan sekaligus persamaan dari segi bentuk dan dari segi posisi.Perbedaan posisi unsur-unsur pengisi fungsi keterangan cara BP yang mempunyai bentuk yang sama ataupun yang berada dalam kalimat yang memiliki verba yang sama, disebabkan oleh jenis verba (V.tr atau V.Intr) dan juga oleh bentuk verba (bentuk sederhana atau bentuk gabungan) pengisi predikat kalimat. Sementara itu dalam BI, perbedaan posisi hanya disebabkan oleh jenis verba pengisi predikat kalimat, dan tidak oleh bentuk verbanya. Hal ini disebabkan dalam BI tidak dikenal sistem verba gabungan. Selaniutnya, kesamabangunan hanya dipenuhi oleh sebagian kecil unsur-unsur yang dibandingkan, yaitu beberapa unsur tertentu berupa sintem, berupa sintagma, dan berupa klausa. Akhirnya, skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam linguistik umum khususnya sintaksis, dan dalam linguistik terapan seperti penerjemahan dan pengajaran bahasa.

---

"

"Surat keterangan waris merupakan akta pernyataan yang dibuat oleh ahli waris mengenai pewaris, yang dikeluarkan oleh notaris adalah suratnya bukan aktanya, yang mana isi dari surat keterangan waris mengenai pewaris dari semasa hidupnya sampai pewaris tersebut meninggal dunia. Ada tiga pejabat yang berwenang membuat surat keterangan ahli waris, yakni notaris bagi Golongan Tionghoa, Balai Harta Peninggalan (BHP) bagi golongan Timur Asing non Tionghoa atau dibuat sendiri oleh ahli waris di atas kertas dengan disaksikan oleh Lurah/Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat bagi golongan WNI Bumiputera. Apabila tidak diketahui secara pasti siapa saja ahli waris yang sah maka seringkali menimbulkan permasalahan atau gugatan sengketa waris di pengadilan dari ahli waris karena adanya keterangan yang tumpang-tindih didalam surat keterangan waris yang dibuat karena pemalsuan keterangan pada akta autentik, pemalsuan salinan akta maupun pengurangan dan perubahan isi minuta akta, meskipun dalam pembuatan akta autentik wajib disaksikan oleh saksi. Penulis menggunakan  penelitian yuridis normatif. Berdasarkan penelitian ini,  Penulis menyimpulkan bahwa Notaris yang bersangkutan dapat dijadikan sebagai turut serta karena mengetahui bahwa keterangan yang terdapat didalam akta tersebut tidak memuat keadaan yang sebenarnya dan mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum.

---

The inheritance  certificate is a statement of deed made by the heir regarding the heir, which is issued by a notary is the letter is not the deed, which is the contents of the certificate of inheritance regarding the heir from his lifetime until the heir dies. There are three officials who are authorized to make a certificate of heirs, namely a notary for the Chinese Group, a Heritage Center (BHP) for non-Chinese Foreign Eastern groups or made by the heirs on paper witnessed by the Head of Village and strengthened by the sub-district head for group of Indonesians Bumiputera. If it is not known exactly who the legal heirs are, it often causes problems or inheritance disputes in the court of the heirs because of overlapping information in the inheritance certificate made due to falsification of information on authentic deeds, falsification of copies of deeds and deductions and changes to the contents of the minuta deed, even though the preparation of an authentic deed must be witnessed by the witness. The author uses normative juridical research. Based on this research, the author concludes that the Notary concerned can be used as a participant because he knows that the information contained in the deed does not contain the actual conditions and results in the deed becoming null and void by law."

"Tujuan dari skripsi ini pada dasarnya untuk mengetahui bagaimana membedakan keterangan keadaan dengan keterangan adverbial, khususnya adverbial cara. Untuk itu maka dilakukan tinjauan atas unsur keterangan yang dimiliki oleh suatu kalimat. Kemudian dilakukan tinjauan atas hubungan unsur tersebut dengan bagian-bagian lainnya dalam kalimat tersebut, yaitu dengan penggunaan konstruksi terwijl.Langkah tersebut dilakukan untuk dapat melihat bagaimana ciri-ciri unsur pem_bentuk keterangan keadaan. Selain itu untuk melihat bagaimana penggunaan konstruk_si terwijl dapat membedakan keterangan keadaan dengan keterangan adverbial cara.Hasil tinjauan sintaktis di sini menunjukkan bahwa untuk membedakan keterangan keadaan dengan keterangan adverbial cara secara struktur dapat dengan penggunaan konstruksi terwijl. Namun hal itu tidak terlepas pula dari adanya keterlibatan semantis di dalamnya, yang juga sangat menentukan."

"Tesis ini membahas mengenai surat keterangan waris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu yang disampaikan oleh pihak yang menghadap kepada notaris. Surat keterangan waris yang telah dibuat akan dipergunakan sebagai dasar membuat akta kuasa guna jual beli rumah dan toko milik pewaris. Permasalahannya meliputi: kedudukan/keabsahan surat keterangan waris yang telah dipalsukan, dan akibat hukum atas surat keteranan waris yang telah dipalsukan. Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, dengan tipe penelitiannya yaitu deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari bahan kepustakaan yang bersifat publik, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 121/PID/2017/PT.DKI. Metode analisa data yang dipergunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa surat keterangan waris yang dibuat dengan keterangan palsu adalah tidak sah sehingga dapat dibatalkan. Keterangan waris tersebut membawa akibat yang buruk, baik untuk surat itu sendiri maupun pihak lain yang terkait. Selain bahwa surat dapat dibatalkan, surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna dalam pembuktian. Surat tersebut juga membuat pihak yang telah dirugikan tidak dapat ikut mewaris dan menyatakan hak mutlaknya atas warisan yang ada. Pelaku yang terbukti secara sah memberikan keterangan palsu akan dihukum berdasarkan Pasal 266 Wetboek van Strafrecht atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mendapatkan ancaman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Notaris juga dapat ikut terlibat sebagai pihak yang membuat surat tersebut. Dan jika terbukti terlibat, maka Notaris akan mendapat sanksi berupa teguran, pemberhentian, bahkan pidana penjara. Oleh karena itu, diperlukan andil dari semua pihak untuk turut serta dalam membuat surat keterangan waris. Kejujuran, itikad baik, dan sikap hati-hati dari pihak penghadap dan Notaris sangat diperlukan untuk mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari.

---

This thesis discusses the inheritance deed made based on a fake statement submitted by the parties facing the notary. A certificate of inheritance that has been made will be used as a basis for making a power of attorney to buy and sell houses and stores belong to the heir. The problems include the inheritance deed legality which contains a fake statement and the legal consequences of the inheritance deed that has contained a fake statement. The research that will be conducted is normative juridical research, with analytical descriptive type. The results of this study found that the inheritance deed containing false information cannot be justified. Such actions make the deed of inheritance as an authentic deed cannot be used to provide a guarantee of protection for the heirs to claim their absolute rights to the inheritances wealth. Also, a letter containing this false statement harms the parties and Notary. For those who feel disadvantaged, they can submit a lawsuit to deny the inheritance statement which containing false information. That way, an investigation will be made to prove the accusation. Later the Notary can be involved in criminal activity including inserting a fake statement. If proven, then the Notary will be sentenced to sanction as described in Article 85 of the Notary Position Act, in form of reprimand, suspension (temporary dismissal), onsetting (dismissal), and disrespectful dismissal."

"Akta Notaris adalah Akta Otentik yang dibuat di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Jika Akta tidak dibuat menurut Ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang, Akta tersebut menjadi tidak otentik. Walaupun Notaris merupakan Pejabat Umum, tetapi tidak luput dari pelanggaran yang dapat dilakukan saat menjalankan Jabatannya. Kasus yang dianalisis dalam Tesis ini menekankan pada Notaris yang membuat Akta Notaris yang memuat Keterangan Palsu. Penulis menggunakan metode yuridis-normatif. Berdasarkan penelitian ini, Penulis menyimpulkan bahwa Notaris yang bersangkutan telah melanggar Hukum dan Kode Etik Profesi.

---

Notarial deed is an authentic deed that is made in front of a Notary according to the form and procedure as regulated by law. If it is not made according to the form and procedure regulated by law, then the deed is not authentic. Although notary is a civil servant, the profession is not without its blemish. The case analyzed in this thesis emphasized on a notary who made a notarial deed based on false information. The author uses the method of juridical normative. Based on this research, the author concluded that the notary in question had violate the law and code of conduct of the profession."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang peran Notaris dalam membantu menyelesaikanmasalah waris melalui pembuatan keterangan mewaris yang mencerminkan fungsiformal sebagai alat bukti yang dipergunakan untuk peralihan harta waris danfungsi material yang isinya menggambarkan tentang siapa ahli waris dan berapabagian masing-masing ahli waris. Ujian yang sesungguhnya dari keteranganmewaris adalah apabila tidak mempunyai cacat baik secara formil terlebih lagisecara materil dan tempat ujian tersebut adalah Pengadilan. Denganmengkombinasikan analisa pembahasan antara teori tentang landasan hukumpembuatan keterangan mewaris dan praktik pembuatannya oleh seorang Notarisdengan ujian berupa kasus-kasus waris yang didalamnya terdapat keteranganmewaris akan diketahui bahwa seorang Notaris sangat layak diberikankewenangan dalam membuat keterangan mewaris dan kedepan kewenangantersebut tidak terbatas kepada Warga Negara Indonesia keturunan Tiong Hoa sajaakan tetapi untuk seluruh Warga Negara Indonesia secara keseluruhan danmasyarakat diharapkan dapat mempergunakan jasa seorang Notaris untukmembuat surat keterangan mewaris.

---

AbstractThis thesis study about role of Notary in assisting to solve the problem of heritagemaking of Attestation Of Admissibility To The Succession expressing formalfunction as a instrument of evidence utilized for the switchover of heritage andmaterial function which its contents describes about who is heir and howmuch/many shares of each heir. Real test for Attestation Of Admissibility To TheSuccession when no handicap was found formally and materially in particular andthe test place is in court. By combining descriptive analysis among both theoryabout basis for law making of Attestation Of Admissibility To The Successionand the how a Notary make it. Based on cases which Attestation Of AdmissibilityTo The Succession involved known that a Notary has premium and highly priorityrights in making Attestation Of Admissibility To The Succession and in tehefuture the rights is not limited to Indonesian clan of Chinese only however to allIndonesian as a whole and society expected will maximize to use service a Notaryto make Attestation Of Admissibility To The Succession."

"Tesis ini membahas kesalahkaprahan penerapan hukum akibat masih terjadinya kekosongan hukum dalam praktik pembuatan keterangan waris yang selama ini “terpaksa” dijalankan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf (c) angka 4 PMNA 3/1997 jo. PMATR 16/2021 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan inilah yang selama ini dipersamakan sebagai dasar hukum pembuatan keterangan waris, padahal peraturan ini secara tegas hanya diperuntukkan mengatur hal-hal terkait pendaftaran tanah. Sehingga, tidak seharusnya peraturan ini dijadikan dasar hukum pembuatan keterangan waris yang memiliki banyak peruntukkan diluar pendaftaran tanah. Di samping itu, peraturan ini juga membagi kewenangan pembuatan keterangan waris kepada 3 (tiga) pejabat/lembaga, yaitu: (1) lurah dan camat, (2) notaris, dan (3) Balai Harta Peninggalan, yang berdampak pada beragamnya bentuk dan kekuatan hukum keterangan waris yang dihasilkan dari masing-masing pejabat/lembaga. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat serta menjadi pemicu utama tingginya sengketa kewarisan di Indonesia. Oleh sebab itu, masalah yang diangkat dalam penelitian ini mengenai pengaturan kemajemukan hukum waris dan kewenangan penerbit keterangan waris serta perkembangan hukumnya, dan bagaimana seharusnya keterangan waris dibuat agar tercipta kepastian hukum dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Doktrinal dengan pendekatan analitis, teoretis dan komparatif terhadap data sekunder yang diperoleh melalui studi bahan kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan tipologi eksplanatoris. Adapun hasil penelitian yang didapatkan ialah belum adanya ketentuan yang mengatur pembuatan keterangan waris secara umum, sehingga praktik pembuatan keterangan waris masih dibuat berdasarkan Pasal 111 ayat (1) huruf (c) angka 4 PMNA 3/1997 jo. PMATR 16/2021 tentang Pendaftaran Tanah, dimana hal ini tidak relevan dan tidak mengakomodasi maksud dan tujuan keterangan waris dengan peruntukkan lain-lain diluar pendaftaran tanah. Kemudian, demi tercipta kepastian hukum dan tercapainya persamaan warga negara di hadapan hukum, perlu dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur perihal kewarisan khususnya keterangan waris yang kewenangannya tunggal diberikan kepada 1 (satu) pajabat/lembaga saja yaitu Notaris dengan pertimbangan Notaris dapat membuat keterangan waris dalam bentuk akta autentik berdasarkan keterangan para pihak (akta partij) yang memiliki nilai pembuktian sempurna bagi para pihak maupun pihak ketiga.

---

This thesis discusses the inconsistencies in law application due to the ongoing legal voids in the practice of making inheritance statements, which have been "forced" to adhere to Article 111 paragraph (1) letter (c) number 4 of PMNA 3/1997 jo. PMATR 16/2021 regarding Land Registration. This regulation has been equated as the legal basis for making inheritance statements, even though it explicitly only regulates matters related to land registration. Therefore, this regulation should not be used as the legal basis for making inheritance statements, which have many purposes beyond land registration. Moreover, this regulation also divides the authority to make inheritance statements among 3 (three) officials/agencies: (1) village heads and sub-district heads, (2) notary, and (3) the Estate Office, resulting in various forms and legal strengths of inheritance statements issued by each official/agency. This has led to legal uncertainties within society and is a major trigger for the high number of inheritance disputes in Indonesia. Hence, the issues raised in this research are concerning the regulation of the diversity of inheritance laws, the authority to issue inheritance statements, their legal development, and how inheritance statements should be made to create legal certainty in achieving legal unification. This research is a Doctrinal legal study with an analytical, theoretical, and comparative approach to secondary data obtained through library research, then analyzed qualitatively with explanatory typology. The research findings indicate the absence of general provisions regulating the making of inheritance statements, thus the practice still relies on Article 111 paragraph (1) letter (c) number 4 of PMNA 3/1997 jo. PMATR 16/2021 regarding Land Registration, which is irrelevant and does not accommodate the purposes of inheritance statements beyond land registration. Therefore, to ensure legal certainty and achieve equality for citizens before the law, it is necessary to establish legislation specifically regulating inheritance, especially inheritance statements where sole authority is given to 1 (one) official/agency, namely the Notary. This is because Notary can create inheritance statements in the form of authentic deeds based on the parties' statements (akte partij) which have perfect evidentiary value for both the parties and third parties."

"Surat Keterangan Waris merupakan surat tanda bukti tertulis bahwa ahli waris yang tercantum didalamnya adalah benar merupakan ahli waris dari pewaris berdasarkan hukum yang berlaku. Selain itu, isi dari Surat Keterangan Waris mengatur mengenai bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris. Pembuatan Surat Keterangan Waris mengacu pada Pernyataan Waris yang berisi mengenai keterangan para ahli waris. Dalam praktiknya, kerap ditemukan permasalahan mengenai keterangan palsu dalam Pernyataan Waris yang mengakibatkan Surat Keterangan Waris menjadi tidak benar atau palsu. Sehingga menimbulkan pernyataan bagaimana hak ahli waris terhadap harta penggalan sesuai legitime portie, dampak dari Surat Keterangan Waris Palsu terhadap status kepemilikan tanah, dan bentuk tanggungjawab Notaris terhadap kerugian yang timbul karena Surat Keterangan Waris Palsu? Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk penelitian yuridis-normatif, sedangkan metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dan menggunakan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil dari penulisan tesis ini memberikan saran kepada Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum dan informasi mengenai persyaratan terkait pembuatan Surat Keterangan Waris dan segala akibat hukum yang akan timbul kepada para pihak yang berkepentingan agar menghindari adanya kerugian bagi ahli waris lain yang berhak atas harta peninggalan dari pewaris.

---

Certificate of inheritance is a written proof that the heirs listed therein are true heirs of the heirs according to the applicable law. In addition, the contents of the inheritance certificate govern the portion of each heir to the inheritor's inheritance. Preparation of inheritance certificate refers to the statement of inheritance which contains the information of the heirs. In practice, problems are often found regarding false information in the inheritance statement which results in the certificate of inheritance being false or false. Thus giving rise to a statement of how the heir's rights to the piece of property are in accordance with legitime portie, the impact of the False Assertion Certificate on land ownership status, and the form of Notary's responsibility for losses arising from a False Inheritance Certificate? This study uses a research method in the form of juridical-normative research, while the data analysis method used by the author is a qualitative method and using data collection tools used in this study is the study of documents or library materials. The results of this thesis provide advice to the Notary to provide legal counseling and information regarding the requirements related to the issuance of Certificate of inheritance and all legal consequences that will arise to interested parties to avoid any loss for other heirs entitled to inheritance inheritance."

"ABSTRAKMasalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adala bagaimana padanan unsur pengisi fungsi keterangan cara bahasa Perancis dalam bahasa Indonesia dan bagaimana probabilitas perpadanannya. Teori-teori yang digunakan dalam analisis adalah teori mengenai satuan-satuan gramatikal, teori mengenai keterangan cara baik dalam bahasa Perancis maupun dalam bahasa Indonesia dan teori terjemahan mengenai padanan dalam terjerahan dan probabilitas perpadanan. Keterangan cara yang diperoleh dari sumber data seluruhnya ber j umlah 270 buah. Keterangan cara tersebut diklasifikasikan berdasarkan bentuk unsur pengisianya dalam bahasa Perancis, selain itu juga dilihat pola unsur pengisiannya dalam bahasa Perancis bentuk unsur pengisi keterangan cara bahasa Perancis adalah : kata berupa morfem dasar dan gabungan morfem terikat dengan pola : adjektifa + -ment, frase preposisional yang didahului oleh preposisi + nomina atau_

---

"