Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keterjangkauan hunian menjadi sebuah isu yang telah lama muncul dan masih berlangsung hingga saat ini di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Hal ini terjadi disebabkan oleh adanya peningkatan penduduk pada suatu wilayah yang mengakibatkan permintaan akan hunian semakin meningkat di saat tanah semakin terbatas, terutama pada wilayah perkotaan. Hunian sejatinya merupakan ruang yang sangat dibutuhkan manusia untuk dapat tinggal dan bertahan hidup dimana hunian mengambil peran untuk mengokupasi kegiatan manusia sehingga sangat  mempengaruhi vita activa yang terjadi didalamnya. Kesulitan dalam menjangkau suatu hunian dirasakan oleh sebagian besar masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan, terutama masyarakat berpendapatan rendah (MBR) yang mendapatkan dampak paling signifikan. Padahal, MBR juga memiliki kebutuhan yang mungkin lebih banyak daripada masyarakat dari kelas ekonomi lain sehingga memerlukan ruang yang dapat membantu atau mempermudah aktivitasnya di tengah keterbatasan ekonomi yang dimiliki. Penulisan skripsi ini menitikberatkan  analisis terhadap pemahaman hunian terjangkau bagi MBR beserta dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya dalam menjangkau suatu hunian. Keterbatasan biaya yang bertentangan dengan banyaknya kebutuhan ruang yang harus dipenuhi untuk dapat menjalankan vita activa membuat MBR harus memprioritaskan kebutuhan utamanya terlebih dahulu sehingga keterjangkauan hunian menjadi sebuah proses dinamis yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. 

---

Housing affordability has been an issue for a long time and remains to be an issue in many countries, including Indonesia. This happened as a result of the increasing population in a particular area, which led to a rise in housing demand when land availability remained the same, particularly in urban areas. Dwelling takes on the role of occupying human activities within a space, which has a significant impact on the vita activa that occurs inside. The difficulty of reaching a house is felt by most people who live in urban areas, especially low-income communities, which have the most significant impact. Due to their financial limitations, the low-income communities may actually have more requirements than those of individuals from other income categories, so they require a space that can help or support their activities. This thesis emphasizes the analysis of low-income communities' perceptions of affordable housing and the variables affecting such perceptions. Financial limitations juxtaposed with the numerous necessities of space that must be fulfilled in order to perform vita activa push low-income communities to put their most important needs first, this makes housing affordability an evolving process that changes over time."

"Pengabaian hak akan kesehatan menyebabkan munculnya disparitas kesehatan antaramasyarakat adat. Suku Baduy Dalam merupakan masyarakat adat di Indonesia yangmenolak mengikuti perkembangan kehidupan modern. Capaian pelayanan kesehatanpada masyarakat Baduy Dalam sebagai indikator kinerja pemerintah dalam meratakanpelayanan kesehatan belum tercatat dengan baik. Ketersediaan, keterjangkauan, danketerimaan Pelayanan kesehatan sebagai hal fundamental dalam pemerataan hak akankesehatan perlu ditelaah lebih lanjut.Penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan paradigma Hak Asasi Manusiabertujuan untuk menggali informasi mendalam mengenai pelayanan kesehatan padamasyarakat Baduy. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam dan informandipilih berdasarkan teknik purposif untuk memenuhi kesesuaian dan kecukupan informasipenelitian. Informan dalam penelitian ini adalah instansi pemerintah di bidang kesehatan,tenaga kesehatan, stakeholder di Desa Kanekes, kader kesehatan, dan masyarakat. Hasilpenelitian dianalisis menggunakan matriks dan menggunakan content analysis untukmenyimpulkan fenomena tematik. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan penelaahandokumen dan literatur terkait topik penelitian sebagai triangulasi.Adanya larangan menggunakan alat transportasi ke wilayah Baduy Dalam membuattenaga kesehatan tidak memiliki pilihan lain selain berjalan kaki melewati jalan setapakyang terjal. Pemberian pelayanan kesehatan mobile terkendala dengan jumlah tenagakesehatan dan kemampuan masyarakat dalam menerima pelayanan kesehatan modern.Pelayanan kesehatan modern belum bisa dilakukan karena masih terdapat anggapanpelayanan kesehatan modern mengancam kelestarian adat. Keterlibatan dan perhatianinstansi pemerintah terhadap pelayanan kesehatan pun sangat rendah.Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelayanan kesehatan untuk Baduy Dalam belumdilaksanakan dengan baik karena adanya kendala dari sisi ketersediaan tenaga kesehatan,akses geografis, dan penerimaan terhadap pelayanan kesehatan modern yang rendah.

---

Differences in rights to health cause a disparity between indigenous communities andpeople in general, which should be avoidable. The Baduy Dalam Tribe is one of theindigenous communities in Indonesia that refuses to follow modern developments. Theprovision of health services to the Baduy Dalam community has become an indicator ofthe government rsquo s performance, in an effort to better equalize undocumented healthservices. Availability, affordability, and acceptance of health services as a fundamentalequalizer of rights to health needs to be further analyzed.This qualitative research uses a Basic Human Rights paradigm approach to obtain indepthinformation regarding health services among the Baduy community. The methodused was in depth interviews, and informants were chosen using a purposive techniqueto achieve correct and adequate information for this research. The informants includedthe government health department, healthcare personnel, Kanekes Village stakeholders,health cadres, and the community. Results were analyzed using a matrix and contentanalysis to identify the thematic information. To maintain validity, document review andliterature review on the subject were conducted.Restrictions to use vehicles in the Baduy Dalam area caused healthcare personnel toalways have to walk on a narrow road to reach the area. The provision of mobilehealthcare services is also made difficult due to the lack of healthcare personnel andcommunity acceptance of modern healthcare services. The community does not acceptthese services as there is an assumption that it threatens the survival of their traditions.Involvement of government institutions in these healthcare programs is also minimal.Healthcare services to the Baduy Dalam Community is not performed well as there arevarious obstacles in the availability of healthcare personnel, geographical access, and lowacceptance level of modern healthcare services."

"Dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi, pemerintah Indonesia telah memprakarsai pembangunan daerah, salah satunya dengan menetapkan Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sebagai kawasan industri, yang menyebabkan laju migrasi ke daerah ini meningkat. Kawasan industri yang efisien mempertimbangkan perumahan bagi karyawannya, sayangnya pemenuhan perumahan masih menjadi masalah besar di Kabupaten Cileungsi. Program Sejuta Rumah merupakan program pemerintah untuk mengakomodir kebutuhan perumahan yang terjangkau bagi pekerja berpenghasilan rendah yang terus meningkat. Namun, perumahan yang disediakan melalui program ini masih dianggap tidak berkelanjutan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis keberlanjutan dan keterjangkauan perumahan dan memberikan perbaikan perumahan yang dapat dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan angket, wawancara, dan observasi. Kriteria keberlanjutan dan keterjangkauan yang digunakan untuk menilai diperoleh melalui tinjauan literatur dari beberapa jurnal. Data yang diperoleh melalui kuesioner diolah dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Rumah yang dianalisis tidak sepenuhnya berkelanjutan dan terjangkau. Ada beberapa aspek perumahan yang tidak berkelanjutan seperti: aksesibilitas, efisiensi energi dan air, bahan dan kualitas, dan ukuran rumah. Sementara itu, tidak terjangkau bagi penduduk dengan pendapatan bulanan kurang dari Rp 4.000.000.

---

In order to spur economic growth, the Indonesian government has initiated regional development, one of which is by establishing Cileungsi District, Bogor Regency, West Java as an industrial area, which causes the rate of migration to this area to increase. An efficient industrial area considers housing for its employees, unfortunately housing fulfillment is still a big problem in Cileungsi Regency. The One Million Houses Program is a government program to accommodate the growing need for affordable housing for low-income workers. However, the housing provided through this program is still considered unsustainable. This paper aims to analyze the sustainability and affordability of the housing and provide improvements to housing that can be implemented. This research uses questionnaires, interviews, and observations. The sustainability and affordability criteria used to assess were obtained through a literature review of several journals. The data obtained through the questionnaire were processed using validity and reliability tests. The homes analyzed are not fully sustainable and affordable. There are several aspects of housing that are not sustainable such as: accessibility, energy and water efficiency, materials and quality, and size of the house. Meanwhile, it is not affordable for residents with a monthly income of less than IDR 4,000,000.

"

"ABSTRAKTujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah rumah tangga di indonesia mengalami kemiskinan energi, juga unrtuk menentukan apakah aksesibilitas terhadap sejumah energi modern LPG dan Listrik dapat meningkatkan beban biaya energi yang harus ditanggung. Penelitian ini menggunakan metode cross-section OLS dengan data SUSENAS 2011 dan 2014. Penelitian ini menemukan bahwa tidak ada satupun provinsi di indonesia yang mengalami kemiskinan energi. Juga kami menemukan bahwa walaupun beban biaya enegi akan naik seiring kenaikan aksesibilitas enegi modern, namun biaya keseluruhannya tetap rendah. Penelitian selanjutnya dengan menggunakan data yang memiliki jarak waktu lebih panjang diperlukan untuk menguatkan hubungan secara lebih baik

---

ABSTRACTMain Objective of this study is to check whether Indonesian household suffering energy poverty or not, as well as determining how Accessibility to certain modern energy access LPG and Electricity could increase energy cost burden that Indonesian household must bear. This research is conducted by utilizing Cross Section OLS by using data from SUSENAS 2011 and SUSENAS 2014. We find there is no single province in Indonesia suffer from energy cost burden. We also find that despite energy cost burden will increase due to better accessibility of Modern Energy, the total cost still low. However, further research using longer period are required to confirm the relationship better."

"Hunian berimbang merupakan salah satu langkah pemerintah dalam menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Filosofi utama dari adanya hunian berimbang ini adalah untuk menjaga keserasian sosial dalam masyarakat, melalui hidup berdampingan diantara beragam strata sosial dalam satu lingkungan. Filosofi ini sejalan dengan prinsip inklusivitas. Selama ini, parameter inklusivitas hanya terfokus pada keterjangkauan (affordability). Penulis mempertimbangkan bahwa aksesibilitas (accessibility) merupakan aspek spasial yang juga sangat berpengaruh untuk memenuhi prinsip inklusivitas. Sehingga dapat disimpulkan, parameter inklusivitas terdiri dari keterjangkauan (affordability) dan aksesibilitas (accessibility). Namun, apakah perumahan dengan aturan hunian berimbang sudah memenuhi prinsip inklusivitas? Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana prisip inklusivitas diterapkan pada perumahan yang dibangun dengan aturan hunian berimbang, khususnya secara aksesibilitas (accessibility). Penulis menggunakan metode penelitian campuran dengan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan. Melalui proses penelitian, penulis menemukan bahwa secara finansial tidak semua MBR dapat menjangkau harga rumah di perumahan dengan hunian berimbang. Secara fisik, perumahan hunian berimbang aksesibilitasnya tidak mudah. Maka dari itu, perumahan dengan aturan hunian berimbang memenuhi prinsip inklusivitas dari segi keterjangkauan (affordability) tetapi belum memenuhi prinsip inklusivitas dari segi aksesibilitas (accessibility).

---

Balanced housing is one of the government's steps in providing housing for low-income people. The main philosophy of the existence of balanced housing is to maintain social harmony in society, through coexistence among various social strata in one environment. This philosophy is suitable with the principle of inclusivity. So far, inclusivity parameter focuses on affordability. Author consider that accessibility is a spatial aspect that is also very influential to fulfill the principle of inclusivity. So it can be concluded, inclusivity parameters consist of affordability and accessibility. However, does housing with balanced housing regulations already meet the principle of inclusivity?

This study aims to identify the extent to which inclusivityis applied to housing constructed with a balanced housing regulation, especially in accessibility. This research uses mixed methods research with data obtained through interviews and observations.

Through the research process, the author found that financially not all low-income people can reach housing prices in housing with balanced housing. Therefore, housing with balanced housing regulations meets the principle of inclusivity in terms of affordability but has not yet fulfilled the principle of inclusivity in terms of accessibility."

"Dalam menyelenggarakan suatu pelayanan publik tertentu terdapat tarif yang dibebankan, salah satunya pelayanan berupa jasa publik, tarif tersebut harus dapat dijangkau oleh masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik berupa transportasi umum sebagai jasa pelayanan publik pun harus dapat terjangkau bagi masyarakat. Hal ini termasuk pula mengenai penerapan tarif layanan KRL Commuter Line sebagai bentuk Public Service Obligation (PSO) haruslah memenuhi keterjangkauan. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik di bidang transportasi di Indonesia berupa layanan KRL Commuter Line oleh PT KCI serta menganalisis terkait dengan penerapan tarif tiket terhadap penyelenggaraan KRL Commuter Line oleh PT KCI serta bagaimana implikasi yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa yuridis normatif yang dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Adapun data sekunder diperoleh melalui penelusuran literatur serta bahan kepustakaan atau mendalami informasi yang relevan kepada pihak tertentu. Dalam rangka menunjang data sekunder terkait, maka dilakukan wawancara dengan narasumber dan informan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penyelenggaraan KRL Commuter Line dapat digolongkan ke dalam bentuk pelayanan publik, dikarenakan tujuan utamanya adalah untuk memudahkan warga negara memenuhi hak-hak dasarnya. Dengan adanya KRL Commuter Line masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini sejalan pula dengan amanat Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 serta Alinea Keempat UUD NRI Tahun 1945. Penerapan asas keterjangkauan terhadap tarif KRL Commuter Line, dapat dilihat dengan upaya Pemerintah memberikan dana PSO kepada PT KAI (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyelenggara sarana perkeretaapian. Dengan diterapkannya kebijakan PSO tersebut, maka Pemerintah berupaya untuk menjamin keterjangkauan atas tarif layanan KRL Commuter Line. Saran, Pemerintah seharusnya dapat menyusun regulasi yang berkaitan dengan PSO khususnya di bidang angkutan kereta api tidak berbelit-belit. Dengan demikian, pelaksanaan PSO dapat dijalankan dengan baik dan lancar oleh PT KAI (Persero) bersama dengan PT KCI selaku operator.

---

In organizing a certain public service, there are tariffs that are charged, one of which is in the form of public services, these tariffs must be affordable by the community. The implementation of public services in the form of public transportation as a public service must also be affordable for the community. This also includes the application of KRL Commuter Line service rates as a form of Public Service Obligation (PSO) must fulfill affordability. This research is intended to analyze how the implementation of public services in the field of transportation in Indonesia in the form of KRL Commuter Line services by PT KCI and analyze related to the application of ticket rates to the implementation of KRL Commuter Line by PT KCI and how the resulting implications. This research uses normative juridical research methods carried out descriptively using secondary data. Secondary data is obtained through literature searches and library materials or exploring relevant information to certain parties. In order to support the related secondary data, interviews with sources and informants were conducted. The results of this study found that the implementation of KRL Commuter Line can be classified into a form of public service, because its main purpose is to facilitate citizens to fulfill their basic rights. With the KRL Commuter Line, people are able to fulfill their needs. This is also in line with the mandate of Article 34 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Fourth Paragraph of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The application of the principle of affordability to the KRL Commuter Line tariff can be seen with the Government's efforts to provide PSO funds to PT KAI (Persero) as State-Owned Enterprises (BUMN) organizing railway facilities. With the implementation of the PSO policy, the Government seeks to ensure the affordability of KRL Commuter Line service rates. Suggestions, the Government should be able to compile regulations relating to PSO, especially in the field of rail transportation is not complicated. Thus, the implementation of PSO can be carried out properly and smoothly by PT KAI (Persero) together with PT KCI as the operator."

"Jumlah pemain video game di dunia terus meningkat setiap tahunnya. Mudahnya akses game tentunya membuat tidak sedikit orang yang mengalami adiksi. Pada tahun 2019 WHO menetapkan adiksi pada game sebagai sebuah penyakit. Dari berbagai genre, salah satu yang paling membuat adiksi adalah genre MMORPG. Saat ini game MMORPG yang menguasai pasar adalah Final Fantasy XIV dengan 27 juta pemain. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui faktor apa saja yang mendorong adiksi pada game MMORPG khususnya Final Fantsay XIV. Penlitian ini menggunakan teori MMORPG Affordance dan Motivation Factors sebagai model penelitian. Berdasarkan 132 data yang valid, terdapat tiga hipotesis yang signifikan dalam mempengaruhi adiksi. Penelitian ini memberikan pembuat kebijakan dan pengambil keputusan wawasan untuk mencegah kecanduan MMORPG untuk menciptakan taman bermain virtual yang sehat.

---

The number of video game players in the world continues to increase every year. Easy access to games certainly makes not a few people experience addiction. In 2019 WHO defined game addiction as a disease. Of the various genres, one of the most addictive is the MMORPG genre. Currently the MMORPG game that dominates the market is Final Fantasy XIV with 27 million players. This study seeks to find out what factors drive addiction to MMORPG games, especially Final Fantsay XIV. This research uses the MMORPG Affordance theory and Motivation Factors as a research model. Based on 132 valid data, there are three hypotheses that are significant in influencing addiction. This research provides policy makers and decision makers with insights to prevent MMORPG addiction to create a healthy virtual playground."

"Dalam era digital yang semakin berkembang, khususnya setelah pandemi, penggunaan platform e-commerce untuk berbelanja online meningkat pesat di Indonesia, dengan tren live streaming shopping menjadi salah satu inovasi terbaru yang menarik perhatian konsumen. Namun, meskipun popularitasnya meningkat, kegiatan berbelanja melalui live streaming di e-commerce Indonesia sering menghadapi berbagai masalah yang mengganggu kepercayaan konsumen yang merupakan salah satu elemen kunci dalam membentuk niat pembelian dan keterlibatan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kepercayaan konsumen dan perilaku pembelian aktual di live streaming ecommerce. Teori socio-technical dan teori trust transfer digunakan untuk mengidentifikasi hubungan faktor social enabler dan technical enabler terhadap kepercayaan konsumen dan perilaku pembelian aktual. Penelitian ini dilakukan dengan 785 responden yang dianalisis menggunakan PLS-SEM, dan dilanjutkan dengan wawancara kualitatif dengan 30 responden yang dianalisis melalui content analysis untuk mendukung hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor social enabler, yaitu active control, two-way communication, dan synchronicity, serta faktor technical enabler seperti visibility affordance dan guidance shopping affordance, terbukti meningkatkan kepercayaan terhadap platform, streamer, dan produk. Aspek technical enabler lainnya, yaitu metavoicing affordance, tidak berpengaruh signifikan terhadap trust in streamer. Kepercayaan pada streamer juga terbukti mempengaruhi kepercayaan pada produk, sesuai dengan teori trust transfer. Niat pembelian dalam live streaming juga terbukti dipengaruhi oleh consumer trust dan kemudian berpengaruh terhadap actual purchase. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyedia layanan live streaming, terkhusus pihak pengembangnya, mengenai aspek live streaming apa saja yang berpengaruh dalam meningkatkan kepercayaan dan perilaku pembelian konsumen.

---

In the rapidly evolving digital era, particularly following the pandemic, the use of ecommerce platforms for online shopping has increased in Indonesia, with the trend of live streaming shopping emerging as one of the latest innovations capturing consumer attention. However, despite its growing popularity, live streaming shopping in Indonesian e-commerce frequently encounters various issues that undermine consumer trust—one of the key elements in shaping purchase intentions and consumer engagement. This study aims to identify the factors influencing consumer trust and actual purchasing behavior in live streaming ecommerce. Socio-technical theory and trust transfer theory are employed to identify the relationships between social enablers and technical enablers and their impact on consumer trust and actual purchasing behavior. The research involved 785 respondents analyzed using PLS-SEM, followed by qualitative interviews with 30 respondents analyzed through content analysis to support the findings. The results indicate that social enablers, such as active control, two-way communication, and synchronicity, as well as technical enablers like visibility affordance and guidance shopping affordance, significantly enhance trust in the platform, streamer, and product. Another technical enabler aspect, metavoicing affordance, does not have a significant effect on trust in streamer. Trust in the streamer also influences trust in the product, in line with trust transfer theory. Purchase intentions in live streaming are shown to be affected by consumer trust, which subsequently impacts actual purchases. These findings are expected to provide valuable insights for live streaming service providers and developers regarding the aspects of live streaming that influence consumer trust and purchasing behavior."

"Peningkatan angka kasus COVID-19 yang tidak terkendali mengakibatkan fasilitas kesehatan di Indonesia kurang mampu untuk menampung seluruh pasien yang terinfeksi COVID-19. Sementara itu, pasien COVID-19 harus mendapatkan pengobatan dan perawatan. Salah satu upaya untuk yang dilakukan adalah isolasi mandiri bagi pasien tanpa gejala dan bergejala ringan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengeksplorasi akses pasien COVID-19 untuk memperoleh obat saat isolasi mandiri di rumah serta kendala yang dialami saat isolasi. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh peneliti berdasarkan studi literatur dan telah divalidasi dua tahap. Kuesioner disebarkan secara online dan mendapatkan 115 responden sebagai subjek penelitian. Butir pertanyaan kuesioner memuat tentang data sosiodemografi, gambaran keadaan subjek saat melakukan isolasi mandiri, dan aspek – aspek akses obat (aksesibilitas, ketersediaan, keterjangkauan). Sebagian besar responden melakukan isolasi mandiri pada periode Januari – Maret (53,2%). Persebaran responden paling banyak melakukan isolasi mandiri di Jakarta (45,22%). Ditinjau dari persentase tertinggi setiap aspek, 71,3% mengatakan sangat mudah dalam aspek aksesibilitas, 48,7% mengatakan ketersediaan obat cukup baik, dan 41,7% mengatakan harga obat cukup terjangkau. Adapun kendala yang terjadi selama isolasi mandiri, seperti kemacetan lalu lintas sehingga membutuhkan waktu lebih untuk ke fasilitas kesehatan, informasi obat tidak valid, serta harga antivirus mahal dengan ketersediaan yang minim. Uji komparatif dilakukan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi akses obat dan terdapat perbedaan bermakna pada variabel periode COVID-19 (p=0,003). Dari hasil analisis skor akses obat, disimpulkan bahwa akses obat saat isolasi mandiri mudah (89,6%) bagi pasien COVID-19 di Jabodetabek.

---

The number of COVID-19 cases that increased uncontrollably cause the health facilities in Indonesia being unable to accommodate all patients infected with COVID-19. Meanwhile, patients must receive treatment and care. One of the efforts to do is self- isolation for asymptomatic patients and mild symptoms. This study was conducted with the aim of exploring the accessibility of COVID-19 patients to obtain medication during self-isolation at home and the obstacles experienced during isolation. The research instrument used a questionnaire developed by the researcher based on a literature study and was validated in two stages. The questionnaire was distributed online and got 115 respondents as research subjects. Questionnaire items contain sociodemographic data, a description of the subject's condition when doing self-isolation, and aspects of drug access (accessibility, availability, affordability). Most of the respondents self-isolated in the January – March period (53.2%). The distribution of respondents who mostly self- isolated in Jakarta (45.22%). Judging from the highest percentage of each aspect, 71.3% said it was very easy in terms of accessibility, 48.7% said the drug availability was quite good, and 41.7% said the price of the medicine was quite affordable. The Obstacles that occur during self-isolation, such as traffic jams that require more time to go to health facilities, invalid drug information, and expensive antivirus prices with minimal availability. A comparative test was conducted to determine the factors that influence drug access and there was a significant difference in the COVID-19 period variable (p=0.003). From the results of the analysis of drug access scores, it was concluded that access to drugs during self-isolation is easy (89.6%) for COVID-19 patients in Jabodetabek."