Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelago) yang terdiri dari berbagai suku bangsa (etnis) yang tersebar di seluruh penjuru wilayahnya. Hal ini memberikan pengaruh pada hukum adat yang berbeda-beda yang berlaku di tiap daerah tersebut termasuk dalam bidang hukum kewarisan. Salah satu hukum waris adat yang terdapat di Indonesia adalah sistem kewarisan mayorat perempuan tunggu tubang yang berlaku pada masyarakat hukum adat di daerah Semendo, kabupaten Muara Enim, propinsi Sumatera Selatan. Sistem kewarisan tunggu tubang menentukan bahwa seorang anak perempuan tertua yang masih hidup ketika pewaris meninggal dunia adalah satu-satunya ahli waris yang berhak untuk mewarisi segenap harta peninggalan orang tuanya. Apa yang dimaksud dengan sistem kewarisan adat tunggu tubang tersebut, apakah masih diterapkan di daerah Semendo, bagaimana penerapannya dan apakah terdapat pergeseran nilai atau norma hukum dari adat tunggu tubang tersebut yang disebabkan oleh perkembangan zaman. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan ditambah dengan hasil wawancara kepada beberapa orang narasumber. Dari wawancara diketahui bahwa meskipun sejak tahun 2002 secara administratif daerah Semendo telah terbagi menjadi tiga kecamatan yang terpisah, yakni kecamatan Semendo Darat Ulu, Semendo Darat Laut dan kecamatan Semendo Darat Tengah, namun masyarakat Semendo masih menerapkan sistem kewarisan adat tunggu tubang yang selama ini telah dijalankan secara turun temurun. Perkembangan terhadap kedudukan anak tunggu tubang yakni mulai terdapat penolakan atas kedudukan sebagai tunggu tubang karena ia ingin melanjutkan pendidikan atau bekerja di luar daerah Semendo. Perkembangan lain adalah adanya perubahan bentuk dan jumlah harta sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga yang baru dibentuk dan bagaimana mereka mempertahankan harta tunggu tubang yang telah diamanatkan kepada mereka.

Abstrak :
ABSTRAK
Keberadaan hukum kewarisan Islam yang diangkat sebagai hukum positif di Indonesia berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) belum sepenuhnya dipraktekkan pada pembagian harta waris bagi umat Islam sendiri. Keengganan untuk menerapkan hukum kewarisan Islam dengan alasan menuntut keadilan, persamaan hak maupun sifat keserakahan untuk menguasai harta, lebih-lebih dalam pembagian harta waris terhadap perolehan dan hak kewarisan istri kedua pada perkawinan poligami atau yang melakukan kawin cerai. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah riset lapangan yang menggunakan metode eksploratif-kualitatif, dengan tujuan untuk menemukan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembagian harta waris terhadap perolehan dan hak waris istri kedua yang sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Teknik yang digunakan untuk mendapatkan validitas data yang dibutuhkan yaitu dengan metode penelitian partisipatif atau PRA (Participation Research Approach), karena penggalian data mengenai pembagian warisan merupakan hal sensitif yang dapat menimbulkan konflik baru dalam masyarakat sehingga diperlukan pemahaman bersama antara responden dan peneliti dalam penggalian data lapangan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang hukum kewarisan Islam masih rendah, dibuktikan adanya perlakuan diskriminasi yang dilakukan anak-anak dari istri pertama terhadap perolehan dan hak kewarisan istri kedua, terlebih lagi apabila pada perkawinannya dengan istri kedua tersebut tidak dikaruniai anak. Sedangkan hak dan perolehan istri kedua dalam pembagian harta waris tersebut telah diatur dalam pasal 96 ayat 1 dan pasal 180 Instruksi Presiden Republik Indonesia Noiuor 1 tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam).

Abstrak :
Adat Minangkabau mengalami perkembangan seiring masuknya agama Islam yang diterima sebagai satu-satunya agama di Minangkabau. Diterimanya Islam merubah falsafah adat kepada falsafah yang bernuansa agamais. Sehubungan dengan itu penyesuaian adat terhadap agama dilakukan hingga menimbulkan perubahan perubahan pada pola pergaulan dalam perkawinan yang kemudian mempengaruhi sistem kewarisan masyarakat adat Minangkabau yang dahulu hanya mengenal satu macam sistem kewarisan, sekarang menjadi dua macam sistem kewarisan. Penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pengaruh masuknya Islam terhadap sistem kewarisan adat tersebut, bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana perkiraan perkembangannya dimasa yang akan datang. Penelitian dilakukan secara yuridis Normatif bersifat deskriptif analitis. Mengutamakan penelitian kepustakaan yang diikuti pula dengan wawancara guna penambahan data. Dengan metode analisis data secara kualitatif maka diperoleh kesimpulan bahwa masuknya Islam membawa perubahan yang besar dalam masyarakat adat Minangkabau khususnya dalam hukum kewarisannya, perubahan kewarisan, didahului oleh perubahan pola pergaulan dalam perkawinan di masyarakat adat, yang meninggalkan pola ekstended family menjadi nuclear family yang merupakan realisasi dari perubahan falsafah adat menjadi falsafah yang agamais. Sehingga terjadi penyesuaian adat terhadap agama. Di terimanya keputusan "Chang ampek Jinih" yang membagi harta menjadi dua yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, yang di turunkan masing-masing secara adat dan secara syara. Masyarakat Minangkabau setelah masuknya Islam melaksanakan dua sistem kewarisan yaitu sistem kewarisan Kolektif Matrilinial untuk harta pusaka tinggi, dan Sistem Kewarisan Individual Bilateral yang dianut oleh kewarisan Islam untuk harta pusaka rendah. Dari analisis data, diketahui bahwa bila tanah ulayat yang merupakan unsur pokok dari kewarisan Matrilinial itu tidak dapat di pertahankan eksistensinya di kemudian hari, maka dapat di pastikan walaupun tidak di ketahui jangka waktunya, kewarisan adat dengan sistem kewarisan Matrilinial tersebut akan pudar dan hanya sebagai lapisan luar dari kewarisan adat yang dualistis tersebut.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai pengaturan bentuk dan substansi wasiat yang berlaku di Indonesia. Terdapat 3 tiga sistem hukum kewarisan di Indonesia, yaitu: Hukum Waris Barat yang berlaku bagi WNI golongan Eropa dan keturunan Tionghoa, Hukum Waris Islam yang berlaku bagi WNI golongan Indonesia Asli beragama Islam dan Hukum Waris Adat yang berlaku bagi WNI golongan Indonesia Asli dan Keturunan Timur Asing Lainnya yang mengacu kepada hukum waris negara asalnya. Hal tersebut menunjukan adanya pluralisme hukum waris di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif. Salah satu syarat agar dapat terlaksana pewarisan diperlukan adanya ahli waris dan salah satu cara menjadi ahli waris adalah melalui surat wasiat. Terdapat 2 dua pengaturan mengenai wasiat yang telah dikodifikasi yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua peraturan yang berlaku tersebut masing-masing memberikan batasan-batasan yang harus dilakukan dalam pembuatan surat wasiat dimana isi dari wasiat tidak boleh melanggar ketentuan bagian mutlak dan ditentukan berapa besar harta peninggalan yang boleh diberikan kepada seseorang. Dalam kenyataan terdapat kasus dimana seorang pewaris membuat surat wasiat akan tetapi isinya dinilai melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti halnya yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini yaitu: apakah putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 104/PDT/2013/PT-MDN sudah sesuai dengan hukum yang berlaku bagi WNI keturunan Timur Asing Lainnya dan bagaimana keabsahan wasiat yang dibuat di hadapan seorang Notaris bagi golongan ini.

---

This thesis explains the regulation of form and substance of testament in Indonesia. There are 3 three laws of inheritance in Indonesia, namely The Law of Western Inheritance applies to Indonesian citizens of the European class and Chinese descents, The Law of Islamic Inheritance applies to Indonesian citizens who are Muslims and Traditional Inheritance Law applies to Indonesian citizens who are not Muslims and Indonesian citizens of Eastern descendants other than Chinese that refers to the law of their original country. It shows that there is a pluralism of the inheritance law in Indonesia. The research method in this thesis is normative juridical. One of the conditions for inheritance is the existence of an heir and one of the ways to become an heir is through a will or testament. There are 2 two regulations of the will or testament that has been codified in the Civil Code and the Compilation of Islamic Law. Both of the regulations have the restriction of making a will or testament where the contents of the will or testament shall not contravenes the absolute portion and how much of the estate can be given to a person. In reality there is a case where the testator makes a will but its contents are deemed to contravenes the regulation as well as the main issues in this thesis are whether the decision of the Medan High Court Number 104 PDT 2013 PT MDN is in accordance with the law which applies to the Indonesia citizens of Eastern descendants other than Chinese and how the validity of a will this group made before a Notary.

Abstrak :
Masalah warisan dan Hukum Kewarisan merupakan masalah yang sangat penting baik ditinjau dari sudut Hukum Perdata Indonesia maupun dilihat dari Hukum Islam. Betapa pentingnya Hukum Kewarisan ini hingga dapat menimbulkan perselisihan dalam masyarakat. Bagaimana jika kakek mewaris bersama-sama dengan saudara, dan bagaimanakah perbandingan antara Hukum Kewarisa Islam dengan Hukum Kewarisan Perdata terkait kakek yang mewaris bersama saudara. Timbulnya pertanyaan-pertanyaan tersebut dikarenakan minimnya pengetahuan rakyat Indonesia akan Hukum Kewarisan yang berlaku di Indonesia. Namun pada dasarnya baik Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Perdata sama- sama melindungi kepentingan untuk kakek.

---

Abstract
The Issues of inheritance and Inheritance Law is an extremely important both in terms of Indonesian Civil Code as well as views of Islamic law. The proof of how important Inheritance Law is, it can lead to discord in society. What if my grandfather inherited together with the brothers and sisters, and how the comparison between Islamic Inheritance Law with Civil Code Inheritance Law associated grandfather who inherit together with brothers and sisters. The emergence of these questions due to lack of knowledge of the people of Indonesia regarding the Inheritance Law which prevailing in Indonesia. But basically both Islamic Inheritance Law and Civil Code Inheritance Law equally protect the interests for the grandfather.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai akibat putusnya perkawinan pasangan berbeda agama terhadap harta bersama menurut hukum Islam. Yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah apakah perkawinan beda agama baik yang dilakukan di luar negeri, dengan meminta penetapan Pengadilan, maupun yang dilakukan diluar lembaga perkawinan yang telah ditetapkan oleh undang-undang adalah sah dan mempunyai akibat hukum, baik terhadap harta bersama maupun hak kewarisan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis. Perkawinan berdasarkan Hukum Islam merupakan suatu akad atau perjanjian yang sangat kuat dan kokoh antara seorang laki-laki muslim dan wanita muslim. Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agama dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dan tidak melanggar larangan yang ditetapkan. Perkawinan beda agama yang dilakukan antara orang muslim dengan orang non-muslim merupakan pelanggaran terhadap salah satu rukun dan syarat, serta merupakan larangan perkawinan di Indonesia. Akibatnya perkawinan tersebut menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan. Permasalahan yang ditimbulkan antara lain adalah pembagian harta bersama apabila perkawinan tersebut putus. Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku, apabila perkawinan putus karena perceraian, masing-masing suami- isteri mendapat seperdua. Jika putusnya perkawinan karena kematian, perbedaan agama merupakan penghalang terjadinya hak untuk saling mewarisi. Dengan demikian apabila pewaris dan ahli waris berbeda agama maka ahli waris tidak mendapatkan harta waris. Penelitian ini menemukan bahwa ternyata atas dasar kekerabatan dan sebagai hilangnya hak kewarisan pada ahli waris yang terhalang tersebut, ada lembaga yang disebut wasiat wajibah yang mewajibkan orang yang meninggal dunia untuk memberikan harta warisnya kepada kerabat dekat yang terhalang dalam mendapatkan warisnya.

---

ABSTRACT
This undergraduate thesis describes a consequences of divorce in difference of religion married couple according to Islamic marriage law which the main issue in this research is, whether the difference of religion in marriage which was held abroad, which requiring a decision of court, also which was held outside the Indonesian Marrital Institution are legal and having a consequences about the common property in marriage and about the matters pertaining to inheritance. This research uses a method of descriptive-analysis. Marriage under Islamic Law constitute a contract or a strong agreement between man and women in the members of muslim community. A marriage is legal when was performed according to the essential pillars dan obligatory rules in the Islamic Marriage Law and not prohibited by the law. The Marriage between the muslim and non-muslim is contradicted with certainty of essential pillars and obligatory rules of marriage and also prohibited by the law. The consequences are the marriage was illegal dan cancellation of the marriage. The emergence problem are distribution of common property if the marriage has broken. According to the Islamic Law and Prevailing Positive law if the marriage was broken because of separation, the common property divided for each husband and wife. When the marriage was separate by the death one of them, the difference of religion prevent the acceptance inheritance. Obviously, if the heir and the acquiescent of legacy have different in religion, the acquiescent would not get any of the legacy. This research finds that in fact, family relationship and as prevention of inheritance, the family member who prohibited by the law could receive the legacy through the wajibah testament.

Abstrak :
Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Reg. No. 368 K/AG/1995 memberikan bagian dari harta peninggalan untuk anak kandung yang non muslim berdasarkan wasiat wajibah. Padahal wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dianalogikan kepada anak angkat dan orang tua angkat. Sedangkan perbedaan agama tetap merupakan salah satu penghalang untuk dapat saling mewarisi. Pemberian wasiat wajibah kepada anak kandung yang non muslim ini telah memberikan sumbangan yang baru dalam pembaharuan hukum kewarisan Islam di Indonesia, tapi bersifat terbatas. Artinya, ahli waris non muslim tetap sebagai orang yang terhalang untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tuanya yang muslim. Upaya ini sebagai langkah positif bahwa hukum kewarisan Islam tidaklah eksklusif dan diskriminatif terhadap pemeluk agama yang lain, tapi hukum kewarisan Islam dapat memberikan perlindungan dan rasa keadilan kepada non muslim. ...... The Supreme Court of Republic of Indonesia in trial with register No. 368 K/AG/1995 had decided to give part of the inheritance to non-moslem biological child based on wajibah testament. However, wajibah testament in the Islamic Law Compilation has been analogized for the foster children and foster parents. While the different of religion still remains as one of the obstacles to obtain inheritance. Such wajibah testament which is provided to the non-moslem biological child has given a new contribution to the renewal of the inheritance law in Indonesia, but with limitation. It means that the non-moslem heirs remain as persons who obstructed to obtain part of the inheritance from their moslem parents. This attempt shall be considered as a positive movement to show that the Islamic inheritance law is not exclusive and discriminative for adherent of other religions. Instead, the Islamic inheritance law can provide protection and justice to the nonmoslems.