Hasil Pencarian

Ditemukan 18 dokumen yang sesuai dengan query

Chairun Nasra, author

Tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta bertentangan dengan Pasal 52 Undang-undang Nmor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris dan akibat hukumnya terhadap akta tersebut

Depok: Universitas Indonesia, 2010

T27655

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Desela Sahra Annisa Rangkuti, author

Kerja Sama Bagi Hasil Kelapa Sawit Yang Melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 410 K/Pdt/2021) = Oil Palm Profit Sharing Cooperation Violating Law No. 2/1960 (Study of Supreme Court Decision No. 410 K/Pdt/2021)

Notaris adalah pejabat umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Gita Frilia, author

Akibat Hukum Terhadap Akta Pengakuan Hutang Yang Jaminannya Belum Diserahkan (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Dki Jakarta Nomor 08/Pts/Mj.Pwn.Prov.Dkijakarta/X/2019) = A Legal Consequences of a Deed of Acknowledgement of Debt Whose Collateral Has Not Been Submitted (Study of The DKI Jakarta's Notary Regional Supervisory Assembly's Ruling Number 08/PTS/Mj.PWN.ProvDKIJakarta/X/2019)

Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris merupakan pedoman bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Oleh karenanya, merupakan kewajiban bagi Notaris untuk mematuhi segala aturan dan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dalam pembuatan akta. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada UUJN juga...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Gita Hartanty Sugani, author

Obyek perjanjian nominee yang dimasukan dalam akta wasiat: studi kewenangan dan tanggung jawab notaris ditinjau dari hukum Indonesia = Object of nominee agreement which write down into testament deed: study of notary authority and responsibility based on Indonesia law

Asas kebebasan berkontrak menyebabkan timbulnya beraneka ragam perjanjian, salah satunya perjanjian nominee. Terdapat 2 (dua) pihak berdasarkan perjanjian nominee yaitu nominee dan beneficiary sehingga memunculkan suatu pertanyaan mengenai status kepemilikan obyek yang diikat dengan perjanjian nominee dan permasalahan mengenai kewenangan dan tanggung jawab notaris terhadap obyek perjanjian nominee yang dimasukan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53921

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Lidwina Dian Pratiwi, author

Kewenangan notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta koperasi

ABSTRAK Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Artinya sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lain, maka yang berwenang membuatnya adalah notaris sebagai pejabat umum. Pembuatan akta otentik diharuskan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19527

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Christopher Julio, author

Penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan notaris berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan akta autentuk (studi kasus putusan pengadilan tinggi daerah khusus Ibukota Jakarta Nomor 247/PID/2015/PT.DKI) = Abuse of authority of the notary in relation to counterfeiting crime toward an authentic deed (case study of Capital City of Jakarta high verdict court number 247/PID/2015/PT.DKI)

Notaris memperoleh kewenangan dari Negara secara atribusi yang diwujudkan dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan perubahannya pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan umum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52103

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Aziza Adlien Nabila, author

Kewenangan notaris berkaitan dengan surat pernyataan oper hak atas tanah garapan: analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 122PK/PDT/2019 = The authority of notary pertaining to pass a letter of intent with the land under cuntivation: analysis decisions of The Supreme Court of The Republic of Indonesia number 122PK/PDT/2019

Tanah garapan adalah tanah kosong dan kemudian adanya penguasaan secara fisik tanpa adanya dasar hak yang resmi, notaris tidak akan membuat akta mengenai tanah garapan karena penggarap tidak punya hak apa pun terhadap tanah tersebut. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang bagaimana keabsahan surat pernyataan hak tanah garapan dan kewenangan notaris...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nayla Husnul Hayati, author

Kewenangan Notaris dalam Penetapan Peralihan Status Anak Angkat yang Dijadikan Ahli Waris (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 57/PDT.G/2018/PTA.Yk) = The Authority of a Notary in Determining the Change of the Status of an Adopted Child to an Heir (Based on Court Ruling of Yogyakarta Religious Court Number 57/PDT.G/2018/PTA.Yk)

Kewenangan notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN Pasal 15, diantaranya adalah perihal pembuatan akta dan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh seorang notaris kepada para pihak yang menghadap. Akta yang dibuat oleh notaris salah satunya adalah akta wasiat yang merupakan kehendak dari para pihak yang membuatnya. Namun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rayi Kharisma Rajib, author

Tanggung Jawab Hukum terhadap Akta Palsu yang Dibuat Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 98 K/PID/2021) = Legal Responsibility for False Deeds Made by Notaries (Case Study of Supreme Court Decision Number 98 K/Pid/2021)

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diterangkan dalam undang-undang. Pada praktiknya, akta notaris ini sering dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga. Notaris dipermasalahkan sebagai pihak yang turut serta membantu atau melakukan suatu tindak pidana yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu kedalam akta...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hanny Chendrayana, author

Wewenang Notaris untuk mencabut gugatan perdata berdasarkan kuasa yang diberikan oleh penghadap kepada Notaris dalam akta yang dibuat oleh Notaris tersebut (studi kasus Akta Surat Pernyataan tanggal 16 Agustus 2010, Nomor 23, dibuat di hadapan Notaris TA)

Seorang Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan bukan merupakan pihak yang berkepentingan dalam akta yang dibuatnya, namun dalam praktek ditemukan akta yang mencantumkan seorang notaris diberikan kuasa oleh penghadap untuk melakukan pencabutan gugatan perdata di pengadilan. Hal ini telah melampaui wewenang notaris dalam melaksanakan jabatannya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31903

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian