Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas kinerja penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan Polri dan Kejaksaan RI pada masa pra dan pasca berdirinya KPK. Kinerja adalah produk yang dihasilkan dari suatu aktivitas penyidikan dalam kurun waktu tertentu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiolegal yang didesain secara deskriptif analitis berdasarkan teori financing of justice dan sistem hukum. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Polri dan Kejaksaan RI masih belum optimal dipandang dari penyelesaian perkara, sumber daya manusia, dan anggaran operasional. Hasil penelitian menyarankan agar penelitian yang akan datang meneliti tentang efektivitas kinerja para penyidik korupsi dengan memakai pendekatan kuantitatif dengan metode survey dan teori balanced scorecard. Sedangkan strategi untuk meningkatkan kinerja Polri dan Kejaksaan RI adalah dengan cara membangun komitmen pribadi, sistem rekrutmen yang transparan, pembiayaan perkara dilakukan melalui skala prioritas, dan amandemen UU antikorupsi untuk memudahkan penyidikan. Selain itu diharapkan pemerintah tidak mudah untuk membentuk komisi baru yang bisa menimbulkan penambahan anggaran negara.

---

The focus of this study is the performance of Indonesian National Police and Prosecutor to enforce the law of corruption pre and post to the presence of anticorruption commission. The perfomance is outcomes produced on investigation activity during a specific time period. This study uses qualitative methods to approach sociolegal which was designed by analytical descriptive based on financing of justice theory andlegal system.

This study found that both of institutions could not optimal results for their performances in the field of crime clearance, human resourches, and operational budget. This study suggested to the next researcher to study the effectiveness of investigators performances using a survey methods with quantitative approach based on balanced scorecard theory.

This study also propose the strategies to improve both of law institutions performance by building personal commitment, transperency in recruitment, using priority scale of financing cases, and amendment the law on corruption. In addition it is expected the government is not easy to form a new commission that could lead to the addition of the state budget."

"Penerapan sistem penghargaan pada Kepolisian Resor Karawang yang selama ini berjalan belum memenuhi prinsip sistem merit dan peraturan di Indonesia yang mengatur manajemen kinerja dan hak anggota Polri secara penuh, seperti Perpol No.2/2018, Perkap No.5/2018, dan PP No.42/2010. Implemensi pemberian penghargaan tidak didasarkan pada kinerja tetapi lebih kepada faktor favoritisme sehingga menimbulkan konflik kepentingan hingga kecemburuan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem manajemen kinerja berbasis penghargaan pada personel Polri secara umum dan anggota Polres Karawang secara khusus serta untuk menetapkan bentuk-bentuk strategi penghargaan yang selayaknya diberikan kepada personel Polri. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan subyek penelitian anggota polisi di wilayah hukum Polres Karawang. Hasil yang didapat dari penelitian ini yakni: 1) penghargaan finansial pada Polres Karawang berupa gaji, tunjangan, dsb.; 2) penghargaan nonfinansial pada Polres Karawang berupa kesempatan kepada anggota untuk mengikuti kegiatan pelatihan. Lebih lanjut, diperlukan mekanisme sistem penghargaan yang ideal berbasis sistem merit untuk mewujudkan Polri Presisi yang mengatasi permasalahan yang ditimbulkan dari konflik kepentingan. Mekanisme tersebut harus sesuai dengan UU, Perkap, dan Perpol yang mengaturnya. Selain itu, diperlukan pula alokasi dana penghargaan dari APBN khusus untuk menghindari penggunaan dana-dana operasional bahkan dana pribadi.

---

The implementation of the reward system in the Karawang Resort Police, which has been running so far, has not met theprinciples of the merit system and regulations in Indonesia that regulate the full performance management and rights of Polri members, such as Perpol No.2/2018, Perkap No.5/2018, and PP No.42/2010. The implemence ofthe award is not based on performance but rather on the factor of favoritism that gives rise to conflicts of interest to social jealousy. The purpose of this study is to analyze an award-based performance management system for Polri personnel in general and members of the Karawang Police in particular and to determine the forms of award strategies that should be given to Polri personnel. The research method used is descriptive qualitative with the research subjects of police members in the jurisdiction of the Karawang Police. The results obtained from this study are: 1) financial awards at the Karawang Police In the form of salaries, benefits, etc.; 2) nonfinancial awards at the Karawang Police In the form of opportunities for members to take part in training activities. Furthermore, an ideal reward system mechanism based on a merit system is needed to realize the Precision Police that overcomes problems arising from conflicts of interest. The mechanism must be in accordance with the Law, Perkap, and Perpol that regulate it. In addition, it is also necessary to allocate award funds from the special state budget to avoid using operational funds and even personal fund"

"Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah penting diketahui karena keterlibatan segenap masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, termasuk kinerja berbagai lembaganya. Tulisan ini membahas tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri tahun 2020. Tujuannya ialah 1) mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri, baik terhadap keseluruhan lima fungsi layanan kepolisian maupun terhadap tiap fungsi layanan kepolisian; 2)mengetahui inovasi yang dilakukan berbagai Polres untuk memberikan layanan prima kepada masyarakatdan kendala yang dihadapi kepolisian untuk mewujudkan layanan prima kepolisian kepada masyarakat. Penelitian dilakukan pada seratus sebelas Polres terpilih di jajaran 24 Polda dengan menggunakan metode campuran. Secara keseluruhan, kinerja Polri berkategori baik dengan persentase tingkat kepercayaan masyarakat sebesar 80,98%. Urutan tingkat kepercayaan masyarakat kepada lima fungsi layanan kepolisian dari yang tertinggi sampai yang terendah ialah fungsi Intelkam 82,66%, fungsi Lantas 82,05%, fungsi Binmas81,85%, fungsi Sabhara 81,35%, dan danfungsi Reskrim 77%. Inovasi yang dilakukan oleh masing-masing Polres terpilih di jajaran 24Polda untuk memberikan layanan prima kepolisian kepada masyarakat ialah dengan 1)memberikan pelayanan berbasis teknologi informasi; 2) memberikan pelayanan dengan lebih mendekatkan diri kepada masyarakat; 3) menyediakan fasilitas pelayanan; 4) membangun kemitraan dengan masyarakat. Beberapa kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan inovasi layanan prima kepada masyarakat ialah ketidaksesuaian kebutuhan dan ketersediaan personel, anggaran, sarana,dan prasarana yang berdampak terhadap beban kerja berlebih, ketidak optimalan pencapaian target kerja, dan penilaian masyarakat. Rekomendasi yang ditawarkan adalah penerapan manajemen pengetahuan dan pendekatan kesisteman dalam pelaksanaan tugas Polri sehingga pelaksanaan tugas kepolisian dapat dilakukan secara sistemik dan sistematis."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh beban kerja, motivasi dan kompetensi terhadap kinerja penyidik dan penyidik pembantu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di wilayah Polda Metro Jaya. Kinerja penyidik dan penyidik pembantu dalam Unit PPA memegang peran penting terutama dalam memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum bagi pelakunya. Sampel penelitian ini diambil secara purposive random sampling sebanyak 67 (enam puluh tujuh) orang penyidik dan penyidik pembantu dari seluruh Unit PPA yang berada di polres jajaran Polda Metro Jaya. Pengumpulan data beban kerja dan kinerja menggunakan kuesioner dengan skala likert, sedangkan data kompetensi menggunakan tes pengetahuan tentang substansi yang terkait dengan tugas Unit PPA. Analisis data menggunakan regresi berganda untuk menjawab pertanyan dan tujuan penelitian. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa variabel motivasi mempunyai korelasi positif terhadap kinerja (r=0,385; p<0,000); kompetensi (r=0,377; p<0,000) dan beban kerja mempunyai korelasi negatif terhadap kinerja (r=-0,282; p<0,000). Secara keseluruhan variabel beban kerja, motivasi, dan kompetensi memberikan kontribusi yang sangat besar 85.9% terhadap kinerja penyidik dan penyidik pembantu Unit PPA (R2= 0,859; p< 0,000). Secara deskriptif kompetensi pengetahuan responden tentang substansi PPA yang terbanyak masuk dalam kategori rata-rata sedang (62%), tinggi (17,9%) dan kategori rendah (20,9%). Dapat disimpulkan bahwa peningkatan kompetensi pengetahun penyidik dan penyidik pembantu yang terkait dengan substansi PPA perlu dilakukan sejalan dengan masih rendahnya jumlah penyidik yang telah memiliki sertifikat penyidik sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku. Beban kerja mereka juga perlu menjadi perhatian organisasi dan pimpinan organisasi karena beban kerja dapat berdampak terhadap motivasi kerja yang pada akhirnya akan berimplikasi terhadap kinerja mereka.

---

This study aims to examine the effect of workload, motivation and competence on the performance of auxiliary investigators and investigators of the Women's and Children's Services Unit (PPA Unit) in the Metro Jaya Regional Police. The performance of auxiliary investigators and investigators in the PPA Unit plays an important role especially in providing services to women and children who are victims of crime and law enforcement for perpetrators. The sample of this study was taken by purposive random sampling as many as 67 (sixty seven) investigators and auxiliary investigators from all PPA Units who were in the police ranks of the Polda Metro Jaya. Workload and performance data collection uses a questionnaire with a Likert scale, while the competency data uses a knowledge test about the substance associated with the PPA Unit's assignments. Data analysis using multiple regression to answer questions and research objectives. The results of this study indicate that the motivation variable has a positive correlation with performance (r = 0.385; p <0,000); competence (r = 0.377; p <0,000) and workload has a negative correlation with performance (r = -0,282; p <0,000). Overall the workload, motivation, and competency variables contributed a very large 85.9% to the performance of PPA Unit investigators and investigators (R2 = 0.859; p <0,000). Descriptively, the competency of the respondents' knowledge about the substance of the PPA was the highest in the average category (62%), high (17.9%) and low category (20.9%). It can be concluded that an increase in the knowledge competency of investigators and auxiliary investigators related to the substance of the PPA needs to be carried out in line with the still low number of investigators who already have investigative certificates as required in the applicable provisions. Their workload also needs to be the concern of organizations and organizational leaders because the workload can have an impact on work motivation which in turn will have implications for their performance."