Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai syarat dan ketentuan pada uang elektronik yang sudah dibuatkan dalam bentuk klausula baku oleh pihak Penerbit Uang Elektronik. Penggunaan klausula baku tidak dilarang sebagaimana dimaksud dalam UU Perlindungan Konsumen, namun demikian klausula baku seringkali memposisikan nasabah pemegang uang elektronik selaku konsumen pada posisi yang tidak seimbang dan cenderung melindungi kepentingan Penerbit uang elektronik. Tesis ini mencoba membahas pengaturan tentang klausula baku berikut dampak yang diakibatkan olehnya, serta kerangka perlindungan kepada nasabah Pemegang Uang Elektronik. ......This thesis describes the terms and conditions of the electronic money that has been made ​​in the form of standard clause by the Electronic Money Issuer. The use of standard clause is not prohibited by the Consumer Protection Act, however, is often standard clause position holders of electronic money as a consumer in a position that is not balanced and tend to protect the interests of Issuer electronic money. This thesis tries to discuss the setting of the following standard clause impact resulting therefrom, as well as customer protection framework Holder Electronic Money.

Abstrak :
Pekembangan Teknologi dan Informasi yang sangat cepat membuat perdagangan secara elektronik (e-commerce) menjadi salah satu pilihan yang terbaik bagi masyarakat. PT. Mitra AdiPerkasa Tbk merupakan pelaku usaha e-commerce yang mengelola planetsports.net. Situs tersebut menjual produk peralatan olahraga mulai dari kaos, sepatu, hingga aksesoris olahraga dengan berbagai macam merk terkenal. Planetsports.net menerapkan prinsip efisiensi melalui pencantuman klausula baku pada perjanjian pembelian peralatan olahraga, hal ini dilakukan demi menghindari negosiasi yang berlarut-larut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan batasan-batasan aturan mengenai klausula baku. Pada klausula baku yang ditetapkan oleh planetsports.net terdapat klausula yang bertentangan dengan aturan Pasal 18 UUPK sehingga dapat merugikan konsumen. Oleh karena itu klausula tersebut batal demi hukum dan pihak pengelola planet sports.net wajib menyesuaikan klausula-klausula baku tersebut dengan aturan-aturan UUPK. ......Rapidly development technology and information make electronic commerce (e-commerce) to be one of the best option for the community. PT. Mitra Adiperkasa Tbk is an e-commerce business that manages planetsports.net. The site sells sports equipment products ranging from shirts, shoes, accessories of sports with a variety of well-known brands. Planetsports.net applies the efficiency principle through the inclusion of standard clauses on the exercise equipment purchase agreement, it is also being done to avoid lengthy negotiation. The Law Number 8 of 1999 regarding Consumer Protection (UUPK) gives limitation for the use of standard clauses. The standard clauses set by planetsports.net contained clauses that are contrary to the Article 18 of UUPK that can harm consumers. Therefore, the clauses are considered ?null and void? and the managers of planetsports.net is obliged to accommodate their standard clauses within the regulation of UUPK.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan pencantuman klausula baku dalam kontrak elektronik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dikaitkan dengan Consumer Rights Act 2015 dan UK eIDAS sebagai peraturan di negara Inggris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dengan penulisan deskriptif analitis. Assessment of fairness dapat diberlakukan sebagai bentuk mitigasi dan perlindungan hukum terhadap pihak yang berpotensi mengalami kerugian terhadap adanya klausula baku dalam suatu kontrak elektronik. Namun, perlu adanya tinjauan kembali terhadap negara yang menerapkan prosedur tersebut, yaitu Inggris. ......This thesis discusses the regulation of the inclusion of standard clauses in electronic contracts which are regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, associated with Consumer Rights Act 2015 and UK eIDAS as regulations in the UK. The research method used is the juridical-normative method with a comparative law approach with analytical descriptive writing. Assessment of fairness can be applied as a form of mitigation and legal protection for parties who have the potential to suffer losses due to the existence of standard clauses in an electronic contract. However, there needs to be a review of the country that implements the procedure, Which is United Kingdom.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai penerapan klausula baku dalam praktek promosi dan perdagangan properti ditinjau dari hukum perlindungan konsumen, yaitu klausula baku yang tercantum dalam brosur penawaran produk properti pada masa pra transaksi dan klausula baku yang terdapat pula di perjanjian kredit properti yang terjadi dalam masa transaksi. Pembahasan dilakukan dengan mengacu pada prinsip hukum perlindungan konsumen yang diberikan oleh negara pada saat sebelum dan sesudah diterbitkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan terkait dengan peraturan perundangan lain di bidang properti serta teori hukum tentang keadilan dan kepastian hukum dari para ahli terkemuka. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menyarankan kepada Pemerintah untuk menerbitkan peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen properti.

---

This thesis discusses the implementation of standard clause in promotion and trade practise viewed of Consumer Protection Law, ie the standard clause contained in the property offering brochures in pre transaction and the standard clause contained in the property credit agreement in transaction at the time of transaction. The analysis is conducted by referring to principal of consumer protection law provided by the State at the time before and after the issuance of Law Number 8 Year of 1999 regarding the Consumer Protection and related to other prevailing property regulations along with the theory of law on justice and legal certainty principles from notable legal scholars. This research uses the descriptive method, the datas were collected by library research and other sources. The researcher suggests to the Government to issue the regulations that govern the property consumer protection.

Abstrak :
Tesis ini membahas perkara mengenai penerapan klausula baku dalam lease proposal ruangan kantor di Plaza Great River Kuningan, Jakarta Selatan. Pembahasan dalam tesis ini dilakukan berdasarkan pada Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor dan beberapa Putusan Pengadilan Negeri serta Pengadilan Tinggi yang terkait dengan perkara tersebut. Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan adalah teori hukum alam dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak dan teori keadilan John Rawls. Lebih lanjut, tesis ini juga menguraikan pengaturan dan teori tentang hukum perjanjian serta perjanjian baku secara khusus. Adapun dasar hukum yang digunakan dalam tesis ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada bagian akhir, disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan penerapan dari teori keadilan John Rawls sebagai batasan terhadap asas kebebasan berkontrak untuk menjamin hak-hak dasar dari konsumen. ...... This thesis discusses about the implementation of standard clause on the proposal of lease agreement of office room in Plaza Great River Kuningan, South Jakarta. The study of the problem in this thesis is based on the arbitral award of Consumer Dispute Resolution Body (BPSK) of Bogor and several decisions of district court and appellate court which are related to the said above case. The theories which used to analyze the problem in this thesis are theory of natural law in relation to freedom of contract principle and John Rawls? theory of justice. Furthermore, this thesis also elaborates the regulation and the theory related to contract law and especially to standard contract. The legal basis which used in analyzing the problem in this thesis are Indonesia Civil Code and Law Number 8 of 1999 regarding Consumer Protection. In the final part of this thesis concluded that the Law Number 8 of 1999 regarding Consumer Protection is an example of the implementation of John Rawls? Theory of Justice as a limitation to freedom of contract principle in order to assure the basic rights of consumer.

Abstrak :
Penggunaan Klausula Baku dalam kehidupan sehari - hari sangat marak dan karenanya dapat dengan sangat mudah ditemukan. Kecenderungan masyarakat, dalam hal ini kelompok konsumen, untuk mempersepsikan bahwa klausula baku tersebut sebagai sesuatu hal yang wajar dan tanpa masalah, adalah fenomena yang dapat penulis simpulkan selama proses penelitian ini berlangsung. Dilain sisi, penulis juga melihat adanya kegiatan ataupun upaya yang disengaja dan tanpa ragu dari pihak pelaku usaha untuk terus menerus menggunakan klausula baku ini, meskipun secara hukum hal tersebut tidak dibenarkan. Ketegasan larangan penggunaan klausula baku ini dalam Undang - Undang Perlindungan Konsumen, seakan tidak berarti, terutama sekali apabila penggunaaan klausula baku tersebut di legitimasi dengan menggunakan asas kebebasan berkontrak sebagai suatu asas fundamental yang melandasi keterikatan para pihak dalam setiap kegiatan berkontrak yang dilakukannya. Untuk itulah penulis mengangkat kembali pokok - pokok materi yang terkait dengan asas kebebasan berkontrak ini disertai dengan tinjauan kesejarahan yang melingkupinya, dengan tujuan agar masyarakat kembali memahami bahwa penggunaan klausula baku dengan mendasarkan legitimasinya pada asas kebebasan berkontrak adalah tidak benar, dan berdasarkan kenyataan sejarah legitimasi yang sedemkian itu telah lama sekali ditinggalkan oleh bangsa - bangsa lain yang notabene adalah bangsa - bangsa pencetus atau setidak - tidaknya diakui sebagai pencetus asas kebebasan berkontrak ini bagi masyarakat dunia pada umumnya. Asas kebebasan berkontrak, selanjutnya digantikan atau setidak - tidaknya diimbangi dengan landasan legitimasi yang lain lagi yaitu asas keseimbangan dalam perjanjian. Melalui penerapan asas keseimbangan ini, penulis mengharapkan agar masyarakat semakin menyadari bahwa penggunaan klausula baku tersebut benar - benar tidak memliki basis legitimasi apapun baik berdasarkan hukum positif maupun lebih jauh lagi berdasarkan asas - asas yang melandasi hukum positif itu sendiri.

Abstrak :
Transportasi serta Teknologi dan Informasi mengalami perkembangan yang sangat cepat. Pemanfaatan teknologi dan informasi dilakukan di berbagai bidang, salah satunya adalah di bidang perdagangan online (e-commerce). PT. Go-Jek Indonesia merupakan pelaku usaha e-commerce yang bergerak di bidang penyediaan jasa layanan transportasi ojek online. Dalam hal perjanjian Syarat dan Ketentuan Penggunaan Jasa Transportasi Ojek Online tersebut pengusaha menerapkan klausula baku demi tercapainya efisiensi. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai perjanjian dan lebih khususnya klausula baku. Pada klausula baku di Syarat dan Ketentuan tersebut terdapat klausula yang bertentangan dengan pengaturan yang ada.

---

Transportation and Information and Technology is developing very rapidly. This development used in many field, include in trading field online (e-commerce). PT. Gojek Indonesia is an e-commerce businesses engaged in the provision of taxi transportation service online. In terms of the agreement Terms and Conditions of Use Transportation Services Online Ojek. The company applying standard clause in order to achieve efficiency. Code of Civil Law and the Law on Consumer Protection regulates the agreement and more specifically the standard clause. In the standard clause in these Terms and Conditions contained clauses that conflict with existing arrangements.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas penerapan suatu asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit yang dikeluarkan oleh bank. Bentuk perjanjian kredit perbankan selalu dalam bentuk perjanjian baku standart contract .Selanjutnya dalam pembuatan perjanjian kredit antara bank dengan nasabah karena bentuk perjanjiannya adalah perjanjian baku jelas tidak ada posisi tawar yang sama, di sini bank sebagai kreditur lebih dominan dalam menentukan persyaratan dan juga memilik klausul-kalusul yang merugikan pihak debitur. Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penilitia hukum yang mengacu pada norma hukum sebagaimana terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dapat disimpulkan bahwa Kebebasan berkontrak hanya akan mencapai tujuan bila para pihak memiliki posisi tawar bargaining power yang sama kuat.Skripsi ini membahas penerapan suatu asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit yang dikeluarkan oleh bank. Bentuk perjanjian kredit perbankan selalu dalam bentuk perjanjian baku standart contract .Selanjutnya dalam pembuatan perjanjian kredit antara bank dengan nasabah karena bentuk perjanjiannya adalah perjanjian baku jelas tidak ada posisi tawar yang sama, di sini bank sebagai kreditur lebih dominan dalam menentukan persyaratan dan juga memilik klausul-kalusul yang merugikan pihak debitur. Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penilitia hukum yang mengacu pada norma hukum sebagaimana terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dapat disimpulkan bahwa Kebebasan berkontrak hanya akan mencapai tujuan bila para pihak memiliki posisi tawar bargaining power yang sama kuat.

---

ABSTRACT
This undergraduate thesis is discusses the implementation of a principle of freedom of contract in the credit agreements issued by banks. The form of a bank loan agreement is always in the form of agreement standard contract . In the making of loan agreement between the banks with the customers, the form of the agreement is in standard agreement obviously no equal in bargaining position, the Bank as the the creditor is more dominant in determining the terms and also having an adverse clauses debtor. In preparing this undergraduate thesis, the author uses normative juridical research method, which is the undergraduate thesis is refers to the legal norms as contained in the legislation. It can be concluded that freedom of contract would only achieve a purpose when the parties have an equal bargaining position bargaining power.

Abstrak :
Skripsi ini membahas pencantuman klasula-klausula baku pada perjanjian pengguna dari produk rokok elektrik Relx yang diimpor serta berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen. Klasula-klausula baku tersebut ditetapkan secara sepihak di perjanjian pengguna oleh pelaku usaha yakni Shenzhen Relx Technology Co., Ltd sebagai produsen dan PT Garda Distribusi Teknologi sebagai importir dari rokok elektrik Relx. Adapun klasula tersebut menetapkan pelepasan tanggungjawab pelaku usaha dari kewajiban pemberian ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian saat menggunakan produk rokok elektrik Relx. Selain itu terdapat ketentuan yang ditetapkan pada perjanjian pengguna oleh pelaku usaha berkaitan dengan keberlakuan hukum serta mekanisme penyelesaian sengketa yang harus tunduk pada hukum Hong Kong serta penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase di Hong Kong Arbitration Centre. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pencantuman klausula-klausula baku pada perjanjian pengguna produk rokok elektrik impor merk Relx melanggar ketentuan baik secara subtansi dan format penulisan yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen. Sehingga perlu dilakukan perubahan pada perjanjian pengguna produk rokok elektri Relx serta pembentukan peraturan lebih khusus mengenai rokok elektrik impor untuk melindungi kepentingan konsumen di Indonesia. ......This undergradute thesis discusses the implementation of standard clauses stipulated in user agreement of Relx as an imported electronic cigarette that has potential to causes a loss toward consumer. These standard clauses unilaterally determined by Shenzhen Relx Technology Co., Ltd and PT Garda Distribusi Teknologi as producer and importer of Relx electronic cigarette in user agreement. However, the standard clauses regulate that both producer and importer release their liability to provide compensation toward the consumer for their loss caused by the usage of Relx electric cigarette. Furthermore, there are provision regarding the governing law and dispute settlement process for any issues arising out from the user agreement that shall be governed by Hong Kong Law and settled through arbitration process in Hong Kong Arbitration Centre. The method used in this study is normative juridicial with the results of research indicate standard clauses stipulated in user agreement of Relx electronic cigarette violates both substance and format of writing regulated in Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection Law. Thus, it is necessary to revise the user agreement of Relx electric cigarette and set the implementing regulation regarding imported electric cigarette to protect the interests of consumer in Indonesia.