Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Knowledge management merupakan hal baru dari sebuah model bisnis di mana ruang lingkup knowledge terfokus pada organisasi. Ini berakar pada berbagai disiplin ilmu. Termasuk bisnis, ekonomi, psikologi, dan manajemen informasi. Pada saat ini knowledge management merupakan sesuatu yang bermanfaat dalam persaingan antar perusahaan (Awad & Ghaziri, 2004). Knowledge management mengandung unsur manusia, teknologi dan proses yang masing-masing saling berhubungan (Awad & Ghaziri, 2004). Why should organizations manage knowledge? Knowledge tidak seluruhnya disimpan dalam sistem, tapi ada juga yang tersimpan dalam kognisi manusia. Banyak organisasi menginvestasikan dananya dengan merekrut orang-orang yang memiliki knowledge, baik dalam bentuk kuantitas maupun kedalaman guna meningkatkan investasi dengan pelatihan. Ini merupakan cara organisasi untuk memelihara knowledge dan information yang mereka miliki. Artinya knowledge dan manusia tak mungkin saling melepaskan diri. Ini merupakan masalah bagi organisasi bila tidak mengatur knowledge secara efektif (Hansen & von Oetinger, 2001). Keuntungan knowledge management bagi organisasi atau perusahaan yang belum berbasis knowledge management, dapat dimulai dengan meninjau kesiapan organisasi itu sendiri yang disebut knowledge management readiness (Tiwana, 2000). Hal ini dapat dimulai dengan tiga pertanyaan yaitu (1) Apakah organisasi atau perusahaan mengerti fungsi dari lingkungan kerjanya?, (2) Apakah mengumpulkan informasi dari luar organisasi atau perusahaan?, (3) Apakah ada kesadaran dalam internal organisasi atau perusahaan terhadap kompetitor? (Tiwana, 2000). Berawal dari adanya keluhan seorang pegawai di PT. XX Indonesia yang berkantor di Bekasi, maka penulis melakukan wawancara untuk mengetahui lebih jauh tentang hal yang dianggap sebagai masalah. Melalui pembicaraan awal, penulis menyimpulkan bahwa knowledge management readiness sebagai langkah awal untuk membantu tata cara pengelolaan di PT. XX Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang sejauh mana kesiapan PT. XX Indonesia agar dapat menerapkan knowledge management, dan bagaimana penulis dapat memberikan rekomendasi demi kemajuan perusahaan. Berdasarkan analisis yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa PT. XX Indonesia berada di tahap ke-2 (knowledge-aware) yang memiliki karakteristik (I) awareness of KM need, (2) some KM process, (3) technology process, dan (4) sharing information an issue. Penulis merekomendasikan agar PT. XX Indonesia dapat mencapai tahap ke-3 (knowledge-enabled) yang memiliki karakteristik (1) benefits of KM clear, (2) standards adopted, (3) issues relating to culture and technology. Dalam kesempatan ini penulis sangat menyadari bahwa penulisan ini akan lebih baik bila wawancara dilakukan lebih dari satu kali, agar informasi yang dibutuhkan dapat lebih mendalam dan terfokus. Hasil penulisan ini memberi gambaran sejauhmana kesiapan PT. XX Indonesia untuk menerapkan knowledge management dan cara pengelolaan perusahaan dalam melakukan perubahan. Hal ini seharusnya merupakan tanggung jawab bersama bagi seluruh pegawai di PT. XX Indonesia.

---

Knowledge management (KM) is a newly emerging, interdisciplinary business model that has knowledge within framework of an organization as its focus. It is rooted in many disciplines, including business, economics, psychology, and information management. It is the ultimate competitive advantage for today's firm. Knowledge management involves people, technology, and processes in overlapping parts (Awad & Ghaziri, 2004, page 2). Why should organizations manage knowledge? Knowledge is not all held in data capture systems; much of it is held within people. Many organizations invest in their knowledge assets by recruiting knowledgeable people in the first instance, and then enhancing this investment by training them. The challenge for organizations is how to retain the knowledge and information they have invested in. This means that knowledge and people are inextricably linked, posing problems for organizations that do not manage knowledge effectively (Hansen & von Oetinger, 2001, page 3). A number of facilitating are required for any knowledge management effort to succeed. You will notice that most successful adopters share many of these underlying facilitators that indicate their readiness for knowledge management. Three simple questions can help you determine if such a scanning imperative exists in your own company (1) does your company truly understand the environment in which it functions? (2) Does it gather information about practices and conditions outside the organization? (3) Is there awareness about how your company's internal operations compare with those of your competitors? (Tiwana, 2000, page 92-93). Begin with grumble of an employee in XX Indonesia, Inc. who works in Bekasi, then the writer conduct an interview, to know what is considered as a problem. Pass through the initial talk, writer conclude that knowledge management readiness be the first step to know the condition in XX Indonesia, Inc. The aim of this paper is to get a clear picture about the readiness of XX Indonesia, Inc. to apply knowledge management and how the writer can recommend for the sake of company. Based on the analysis it conclude that XX Indonesia, Inc. be the 21 stage with characteristics (1) awareness of KM need (2) some KM process (3) technology process (4) sharing information an issue (Evans, 2003, page 21). Writer recommended that XX Indonesia, Inc can achieve the stage (knowledge-enabled) which have characteristics as follow (1) benefits of KM clear (2) standard adopted (3) issues relating to culture and technology (Evans, 2003, page 21). In this occasion the writer realize that this paper could be better if the interview is conducted more than one time, in order to gain more focus and deeper information. The result gives the description about the readiness of XX Indonesia, Inc. to apply knowledge management and how they manage to change as a responsibility of all of employee of XX Indonesia, Inc.

Abstrak :
Pusat Pengolahan Data dan Informasi (Pusdatin) merupakan unit yang memiliki tugas mengelola SI/TI di BKPM. Permasalahan yang terjadi di Pusdatin adalah pengetahuan dan kemampuan melekat pada masing-masing individu dan tidak terdokumentasi dengan baik. Hal ini menyebabkan sulitnya pengetahuan tersebut diketahui atau diakses oleh pegawai lain, sehingga dapat berdampak pada terganggunya layanan di Pusdatin. Untuk itu Pusdatin membutuhkan suatu sistem berbasis teknologi informasi yang dapat mengelola pengetahuan, sehingga harapannya, para pegawai dapat menangkap, menyaring, dan menerima pengetahuan yang ada, serta menciptakan pengetahuan baru untuk mendorong kontribusi maksimum dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, serta target Pusdatin. Pengelolaan pengetahuan atau yang dikenal dengan knowledge management (KM) adalah proses menangkap atau menggunakan keahlian kolektif dari sebuah institusi pada semua bagian bisnis ? di kertas, dokumen, database (disebut explicit knowledge), atau dalam pikiran manusia (disebut tacit knowledge). Penerapan KM sangat membutuhkan persiapan yang matang agar tidak mengalami kendala atau kegagalan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesiapan organiasasi dalam implementasi KM (KM readiness), sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesiapan dalam implementasi KM. Model KM readiness disusun berdasarkan literatur dan penelitian sebelumnya yang relevan. Penelitian dilakukan melalui sensus terhadap seluruh pegawai Pusdatin dengan menggunakan kuesioner. Setelah data terkumpul, data dianalisis menggunakan analisis faktor konfirmatori untuk memastikan model KM readiness yang telah disusun benar serta untuk mendapatkan variabel yang valid dan reliabel. Kemudian analisis deskriptif digunakan untuk mendapatkan gambaran tingkat kesiapan organisasi dalam implementasi KM. Analisis faktor konfirmatori menghasilkan faktor-faktor yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan KM di Pusdatin, yaitu faktor budaya organisasi, struktur organisasi, individu, dan teknologi informasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kesiapan KM di Pusdatin berada pada kategori tinggi. Artinya, organisasi telah memiliki kemampuan yang memadai, dan karenanya telah matang kesiapannya untuk implementasi KM. ...... Data and Information Center (Pusdatin) is the unit which has responsible to manage IS/IT in Indonesia Coordinating Board (BKPM). The problem is the knowledge and capabilities inherent in each individual and not well documented. It makes difficult to be known or accessed by other employees. This condition could lead distraction and inefficiency on the service level in Pusdatin. For that reason, Pusdatin requires an information technology-based system that can manage knowledge, so at the end, employees can capture, filter, and accept existing knowledge, as well as creating new knowledge to encourage the maximum contribution in performing basic tasks, functions and target of Pusdatin. Knowledge Management (KM) is the process to capturing and making use of a firm?s collective expertise anywhere in the business? on paper, in documents, in database (called explicit knowledge), or in people?s head (called tacit knowledge). Implementation of KM requires careful preparation to avoid having problems or failures. Therefore, this study aims to measure the degree of readiness of an Organization in the implementation of KM (KM readiness), so that it can give recommendations to improve readiness in implementing KM. Model KM readiness compiled based on literature and previous relevant studies. The study was conducted through a census of all employees Pusdatin using questionnaires. After the data is collected, the data were analyzed using confirmatory factor analysis to ensure readiness KM models that have been prepared are correctly and to get the variables are valid and reliable. Then, descriptive analysis is used to get an idea of the level of readiness of the organization in the implementation of KM. Confirmatory factor analysis results the factors used to measure KM readiness level in Pusdatin. The analysis showed that the degree of readiness of Knowledge Management in Pusdatin at the high category. This means that the organization has had sufficient capability, and therefore has matured readiness to implement KM.

Abstrak :
Kementerian Keuangan Kemenkeu memiliki unit eselon satu yang bertugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan diklat di bidang keuangan negara yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BPPK . Terkait dengan reformasi birokrasi Kemenkeu, terdapat peluang untuk memperkuat peran BPPK sebagai badan diklat agar dapat memainkan peran yang lebih besar yaitu dengan menjadi corporate university atau unit teknis yang memiliki peran strategis dalam pengembangan SDM di Kemenkeu. Berdasarkan teori, salah satu elemen penting yang harus ada pada sebuah organisasi untuk menjadi corporate university adalah manajemen pengetahuan KM . Permasalahan yang terjadi adalah BPPK belum memiliki mekanisme untuk mengelola pengetahuan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, BPPK perlu membangun sistem manajemen pengetahuan sehingga memudahkan setiap individu untuk berbagi pengetahuan yang bermanfaat bagi organisasi. Sebagai langkah awal, diperlukan persiapan yang matang untuk mengurangi kegagalan dalam penerapannya yaitu dengan mengukur tingkat kesiapan penerapan KM. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan mengukur tingkat kesiapan penerapan KM di BPPK sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesiapannya. Tingkat kesiapan ini diukur berdasarkan pemetaan variabel KM Infrastructure, KM Enabler, dan KM Critical Success Factor yang kemudian dipetakan ke dalam aspek hard, soft dan abstract. Data penelitian dikumpulkan menggunakan metode survei tehadap sampel pegawai BPPK. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif dan inferensial uji T untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat kesiapan BPPK. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa BPPK berada pada tingkat receptive yang mengindikasikan bahwa semua indikator pada variabel: infrastruktur; lingkungan fisik; budaya organisasi; struktur organisasi; kepemimpinan; pembelajaran; kemampuan keahlian motivasi; pengetahuan umum; dan strategi KM, sudah sangat mendukung untuk diterapkannya KM di BPPK. ......Financial Education and Training Agency FETA is an Echelon I in Ministry of Finance MoF which has a major task to held trainings in the field of state finance. Regarding to the bureucracy reformation in MoF, there are some opportunities to strengthen the major function of FETA as stated above, so that FETA could play more important roles in terms of education and training. One of that opportunities is reforming FETA into corporate university or the technical unit which has a strategic role in improving the quality of the human resources in MoF. Furthermore, base on theory that one of the important elements that should exist in an organization to become a corporate university is knowledge management. The problem which occurs in FETA is that the organization does not have specific mechanisms to manage the knowledge. Moreover, to overcome that problem, the organization need to build a knowledge management system that allows each individual to share useful knowledge for the organization. As the first step, it needs a good preparation to lessen the failure in implementing it which is by measuring the readiness level of knowledge management implementation. Therefore, this study aims to measure the readiness level of knowledge management implementation in FETA in order to provide recommendations for improving the readiness of it. The readiness level is measured based on the variables mapping including Knowledge Management Infrastructure, Knowlege Management Enabler, and Knowledge Management Critical Success Factor and then mapped into the aspect of hard, soft and abstract. The data were collected by using a sample survey method which were gathered from the employees of FETA. The data are then analyzed descriptively and inferentially T test to get the description about the readiness level of FETA in implementing knowledge management. Based on this research, it can be concluded that FETA is at the receptive level of readiness in implementing knowledge management. It indicates that all the indicators in variabel infrastructure physical environment organizational culture, organizational structure leadership learning ability and motivation skills general knowledge and strategies KM, have been very supportive to the implementation of knowledge management in FETA

Abstrak :
Peran knowledge management bagi PT PELNI (Persero) dianggap perlu dilakukan secara formal demi menundukung visi dan misi perusahaan. Adanya knowledge management diharapkan mampu untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi yang ada pada pegawai sehingga nantinya berbagai inovasi bisnis dapat tercipta secara berkesinambungan. Kondisi yang ada saat ini yaitu PT PELNI (Persero) masih belum memiliki knowledge management dalam mengelola knowledge yang ada pada perusahaan. Masalah utama yang muncul pada penelitian ini yaitu knowledge pegawai PT PELNI (Persero) belum tersebar dan tersimpan dengan baik. Pentingnya peran knowledge management terhadap suatu perusahaan dan masalah yang muncul terkait knowledge management menjadikan perusahaan perlu untuk membangun knowledge management. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesiapan PT PELNI (Persero) dalam menerapkan knowledge management dan memberikan rekomendasi pada perusahaan dalam mengimplementasikan knowledge management berdasarkan tingkat kesiapan tersebut. Pengukuran tingkat kesiapan knowledge management pada penelitian ini berdasarkan aspek yang ada pada KM Enabler dan Individual Acceptance yang mempengaruhi aspek intention to be involved in KM Process. Pengukuran tingkat kesiapan knowledge management dilakukan dengan menggunakan kuesioner berskala likert yang ditujukan kepada pegawai PT PELNI (Persero). Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat kesiapan organisasi dalam mengimplementasikan knowledge management berada pada tingkatan receptive yang berarti secara keseluruhan organisasi lebih dari siap dalam menerapkan knowledge management. Berdasarkan tingkat kesiapan tersebut, penelitian ini memberikan sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan kesiapan organisasi di setiap aspek dan rekomendasi dalam mengimplementasikan knowledge management. ......The role of knowledge management for PT PELNI (Persero) is deemed necessary to be carried out formally to support the company's vision and mission. The existence of knowledge management is expected to be able to maintain and improve the existing competencies of employees so that later various business innovations can be created on an ongoing basis. The current condition of PT PELNI (Persero) still does not have knowledge management in managing existing knowledge in the company. The main problem in this study is that the knowledge of PT PELNI (Persero) employees has not been properly dispersed and stored. The importance of the role of knowledge management for a company and the problems that arise related to knowledge management make PT PELNI (Persero) need to build knowledge management. This research was conducted with the aim of knowing the level of readiness of PT PELNI (Persero) in implementing knowledge management and providing recommendations to companies in implementing knowledge management based on this level of readiness. Measuring the level of knowledge management readiness in this study is based on aspects that exist in KM Enabler and Individual Acceptance which affect aspects of the intention to be involved in the KM Process. Measuring the level of knowledge management readiness was carried out using a Likert-scale questionnaire aimed at employees of PT PELNI (Persero). The results of this study indicate that the level of organizational readiness in implementing knowledge management is at a receptive level, which means that as a whole the organization is more than ready to implement knowledge management. Based on this level of readiness, this study provides a number of recommendations to improve organizational readiness in every aspect and recommendations for implementing knowledge management.

Abstrak :
Departemen TI Bank x merupakan organisasi yang memiliki tanggung jawab terkait perencanaan dan pengembangan strategi sistem dan teknologi informasi. Dengan tanggung jawab yang dimiliki, Departemen TI dituntut untuk menyediakan layanan teknologi informasi yang berisifat zero incident. Oleh karena itu, setiap pengetahuan dan pengalaman dari setiap staf sangatlah penting sehingga diperlukan suatu Knowledge Management System (KMS) yang dapat mengelola pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki setiap staf Departemen TI. Meskipun demikian, tidak semua organisasi yang mengadopsi knowledge management mengalami keberhasilan dalam implementasi atau penggunaannya. Jika suatu organisasi atau instansi belum siap, maka penerapan knowledge management ini tidak akan memiliki dampak yang signifikan. Untuk itu perlu dilakukan analisa terhadap kesiapan dari organisasi untuk menerapkan knowledge management. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan tingkat kesiapan implementasi Knowledge Management System pada Departement TI Bank x. Framework asesment didasari dari pemetaaan KMCSF pada penelitian terdahulu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan KM pada Departemen TI Bank x dan memberikan rekomendasi dalam perbaikan proses knowledge sharing yang ada. Hasil dari penelitian ini menempatkan Departemen TI Bank x pada Level 2 (Preliminary), dengan perolehan score sebesar 48,70%. Perolehan tersebut menunjukkan bahwa Departement TI Bank x baru mengenal media Knowledge Management. ......IT departments Bank x is an organization which has responsibilities related to development, planning and strategy of information technology. With the responsibilities, the IT department is required to provide zero incident information technology services. Therefore, every knowledge and experience of each staff is very important so we need a Knowledge Management System (KMS) to manage the knowledge and experience of every IT department staff. However, not all organizations success when implementation knowledge management. If an organization or institution is not ready, then the application of knowledge management will not have a significant impact. It is necessary for analysis of the readiness of the organization to implement knowledge management. This study aimed to obtain the readiness of Knowledge Management System implementation in the IT Department Bank x. Asesment Framework is based on the mapping KMCSF on previous research, so it can be used to measure the readiness on IT departments and provide recommendations for improvement of existing knowledge sharing process. The results of this study put the IT Department at Level 2 (Preliminary), with the acquisition of a score of 48.70%. The acquisition shows that the IT Department Bank x new to Knowledge Management.

Abstrak :
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) merupakan salah satu unit utama dalam struktur organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan serta pengelolaan sistem perbukuan. Dalam mendukung tugas dan fungsinya, BSKAP memiliki program pada rencana strategis organisasi untuk menerapkan manajemen pengetahuan (KM). Meskipun demikian, hingga saat ini penerapan KM belum terealisasi karena tidak yakin sepenuhnya mengenai kesiapan organisasi. Sehingga untuk mencapai keberhasilan perlu dilakukan pengukuran tingkat kesiapan penerapan KM di BSKAP. Penelitian ini menggunakan desain exploratory. Model penelitian ini dikembangkan berdasarkan penelitian sebelumnya dan hasil validasi pakar. Terdapat 22 faktor yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan penerapan KM di BSKAP, yaitu motivasi (individu dan pimpinan), sumber daya manusia (SDM), komitmen (individu dan pimpinan), inovasi dan kreativitas, goodwill (pimpinan), integritas, performance expectancy, effort expectance, social expectancy, penghargaan, kebijakan, kepemimpinan, budaya organisasi, kerja sama, lingkungan, monitoring dan evaluasi, network, kesempatan, anggaran, change management, IT, dan sarana prasarana. Data dikumpulkan dari 382 pegawai BSKAP dan berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, didapatkan nilai kesiapan penerapan KM di BSKAP adalah sebesar 80,6% atau masuk dalam level receptive menurut skala Rao. Level ini memiliki arti bahwa BSKAP telah siap dalam menerapkan KM, namun masih dapat melakukan peningkatan kesiapan menuju pada level optimal. Salah satu bentuk peningkatan kesiapan tersebut adalah melakukan pembenahan pada faktor sumber daya manusia. ......The Educational Standards, Curriculum and Assessment Agency (BSKAP) is one of the main units in the organizational structure of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, which has the task of organizing the preparation of standards, curriculum, and educational assessments as well as the management of the bookkeeping system. In supporting its duties and functions, BSKAP has a program in the organization's Strategic Plan to implement knowledge management (KM). However, until now BSKAP has not realized it because it is not fully sure about the readiness of the organization. So that to achieve success, measurement of the level of readiness for the application of KM in BSKAP is carried out. This study uses an exploratory design. This research model was developed based on previous research and the results of expert validation. There are 22 factors used to measure the level of readiness to implement KM in BSKAP, namely motivation (individual and leadership), human resources (HR), commitment (individual and leadership), innovation and creativity, goodwill (leadership), integrity, performance expectancy, effort expectance, social expectancy, awards, policies, leadership, organizational culture, cooperation, environment, monitoring and evaluation, network, opportunity, budget, change management, IT, and infrastructure. Data were collected from 382 BSKAP employees and based on the results of calculations carried out, it was found that the value of readiness for implementing KM in BSKAP was 80.6% or included in the receptive level according to the Rao scale. This level means that BSKAP is ready to implement KM, but can still make improvements to the optimal level. One form of increasing readiness is to make improvements to the HR.

Abstrak :
Divisi IT GA pada PT. XYZ telah menetapkan KPI yang berhubungan dengan penyelesaian kasus-kasus pada IT Helpdesk sejak tahun 2015 sampai sekarang. Adanya gap pada KPI i-Care service solved by first level yang targetnya seharusnya dalam setahun harus mencapai 90 , tetapi kenyataannya hanya mencapai 81 , membuat KPI Divisi IT GA selalu menjadi sorotan dari pihak manajemen dari PT. XYZ. Implementasi Knowledge Management System pada IT Helpdesk diharapkan mampu mengangkat performansi dari 1 rsquo;st level support untuk menyelesaikan kasus-kasus yang masuk pada IT Helpdesk dan membuat KPI i-Care service solved by first level mencapai target yang telah ditentukan. Namun sebelum melakukan implementasi sebuah Knowledge Management System, harus dilakukan pengukuran terlebih dahulu terhadap tingkat kesiapan dari organisasi dalam mengadopsi sistem tersebut. Pengukuran tersebut dilakukan untuk meminimalisir resiko kegagalan dari implementasi Knowledge Management System pada sebuah organisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan implementasi Knowledge Management System pada IT Helpdesk PT. XYZ. Aspek Knowledge Management Enabler yang digunakan dalam penelitian ini berupa Organization Culture, Organization Structure dan IT Infrastructure. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan metodologi survey research pada 57 responden serta melakukan uji reliabilitas dan uji validitas dalam pengolahan datanya. Untuk pengukuran nilai kesiapannya sendiri menggunakan metode analisis statistik deskriptif yang kemudian dipetakan ke dalam skala Rao. Hasil dari penelitan ini adalah PT. XYZ telah mencapai tingkat kesiapan level 4 Receptive. ......IT GA Division at PT. XYZ has established KPI related to cases resolution in IT Helpdesk since 2015 until now. The existence of a gap in the KPI ldquo;i-Care service is solved by first level rdquo;, which has target in a year should reach 90 , but in fact only reach 81 , making IT GA division KPI has always been highlighted by management of PT. XYZ. The implementation of Knowledge Management System in IT Helpdesk was expected to raise the performance of 1 39;st level support to solve the cases which come in IT Helpdesk and also make KPI ldquo;i-Care service solved by first level rdquo; reach the target that has been determined. However, prior to implementing a Knowledge Management System, measurements level of readiness must be made before the organization decide to adopt the system. Measurements are made to minimize the risk of failure from implementation of Knowledge Management System in the organization. The purpose of this research is to know the readiness level of Knowledge Management System implementation in IT Helpdesk of PT. XYZ. Aspects of Knowledge Management Enabler that used in this research are Organization Culture, Organization Structure and IT Infrastructure. This is quantitative research by using survey research methodology on 57 respondents by conducting reliability test and validity test in data processing. Descriptive statistic analysis is using to measure the readiness level and then mapped into Rao scale. PT. XYZ has reached level 4 Receptive for the readiness level as result of this research.

Abstrak :
ABSTRAK
Lembaga XYZ merupakan lembaga pemerintahan non-struktural yang bertanggung jawab langsung kepada presiden yang berfungsi untuk mengendalikan program-program prioritas, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis. Perubahan komponen sumber daya manusia yang terjadi dalam periode yang singkat menyebabkan banyaknya pengetahuan individu yang belum terdokumentasi untuk dapat digunakan kembali dalam mendukung pengambilan keputusan dan penyelesaian permasalahan di Lembaga XYZ. Selain itu, pengetahuan individu tersebut akan hilang seiring dengan berakhirnya masa bakti sumber daya manusianya. Maka dibutuhkan prosedur manajemen pengetahuan untuk mengelola pengetahuan tersebut. Implementasi manajemen pengetahuan harus memperhitungkan risiko kegagalan yang dapat dikurangi dengan mengetahui kesiapan organisasi dalam menerapkan manajemen pengetahuan tersebut. Penelitian ini membahas mengenai pengukuran kesiapan implementasi manajemen pengetahuan dengan menggunakan aspek abstrak, budaya organisasi, struktur organisasi, lingkungan fisik, infrastruktur teknologi informasi, penerimaan individu, dan kemauan terlibat manajemen pengetahuan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa level kesiapan organisasi berada pada level receptive yang berarti bahwa Lembaga XYZ siap dalam mengimplementasikan manajemen pengetahuan namun dengan memperbaiki aspek lingkungan fisik dan dimensi penghargaan pada aspek budaya organisasi. ABSTRACT
The XYZ institution is a non-structural government institution that is directly responsible to the president which functions to control priority programs, political communication, and management of strategic issues. Changes in the components of human resources that occur in a short period of time cause a lot of individual knowledge that has not been documented to be reused in supporting decision making and problem solving at the XYZ Institution. In addition, the individual's knowledge will be lost along with the end of the service period of his human resources. Then knowledge management procedures are needed to manage this knowledge. The implementation of knowledge management must take into account the risk of failure that can be reduced by knowing the readiness of the organization in implementing the knowledge management. This study discusses the measurement of knowledge management implementation readiness using abstract, organizational culture, organizational structure, physical environment, information technology infrastructure, individual acceptance, and willingness to engage knowledge management. The results of this study state that the level of organizational readiness is at the receptive level, which means that the XYZ Institution is ready to implement knowledge management by improving the physical environment and reward aspects.

Abstrak :
ABSTRAK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mempunyai tugas dan fungsi di bidang hak asasi manusia, peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, pemasyarakatan, dan keimigrasian. Laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Kemenkumham tahun 2017 menyebutkan bahwa 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) Kemenkumham, yaitu indeks integritas memiliki target nilai 3.3 dan indeks reformasi birokrasi memiliki target nilai 85. Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kemenkumham tahun 2017 menyebutkan bahwa nilai indeks integritas adalah 3.14 dan nilai indeks reformasi birokrasi adalah 76.33, sehingga target IKU yang sudah ditetapkan tidak tercapai. Penelitian dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesiapan Kemenkumham dalam mengimplementasikan manajemen pengetahuan dan rekomendasi apa yang perlu diberikan terhadap hasil analisis untuk meningkatkannilaipenyelenggaraanreformasibirokrasidiKemenkumham. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi yang menggabungkan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif digunakan pada saat penyusunan kerangka teoretis dan penyusunan rekomendasi. Metode kuantitatif digunakan untuk mengumpulkan pendapat pegawai Kemenkumham dan melakukan pembobotan faktor dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumennya. Pembobotan dilakukan dengan menggunakan analitycal hierarchy process (AHP). Berdasarkan hasil analisis, tingkat kesiapan Kemenkumham berada pada nilai 3.995 yang berarti Kemenkumham siap mengimplementasikan manajemen pengetahuan dengan sedikit peningkatan. Rekomendasi perbaikan diberikan kepada indikator dengan nilai kesiapan di bawah 4.2 atau indikator di bawah tingkat siap untuk mengimplementasikan manajeme n pengetahuan.

---

ABSTRACT The Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) has duties and functions in the fields of human rights, legislation, general law administration, intellectual property rights, correctional and immigration. The 2017 Kemenkumham government agency performance report (LAKIP) states that 2 (two) key performance indicators (IKU) of Kemenkumham, namely the integrity index has a target value of 3.3 and the bureaucratic reform index has a target value of 85. The results of 2017 Kemenkumham bureaucratic reform implementation mention that the integrity index value is 3.14 and the bureaucratic reform index value is 76.33, so the target IKU that has been set is not achieved. The study was conducted to determine the extent of Kemenkumham readiness in implementing knowledge management and what recommendations need to be given to the results of the analysis to increase the value of implementing bureaucratic reform at Kemenkumham. This study uses a combination research method that combines qualitative methods and quantitative methods. Qualitative methods are used when compiling theoretical frameworks and formulating recommendations. The quantitative method is used to collect the opinions of Kemenkumham employees and do factor weighting using a questionnaire as an instrument. Weighting is done using the analitycal hierarchy process (AHP). Based on the results of the analysis, the level of readiness of Kemenkumham is at the value of 3,995 which means that the Ministry of Law and Human Rights is ready to implement knowledge management with a slight increase. Improvement recommendations are given to indicators with readiness values below 4.2 or indicators below the level ready to implement knowledge management.