Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKUni Soviet selalu dikaitkan dengan sejarahnya mengenai ekonomi sosialis. Sistem ekonomi komando yang dianut oleh Uni Soviet sempat mengalami kejayaan, namun pada akhirnya mengalami kemunduran atau stagnasi di masa Brezhnev. Uni Soviet adalah negara sosialis, dimana inti dari faham tersebut berkaitan dengan ekonomi. Segala aspek yang berkaitan dengan ekonomi diatur oleh pemerintah. Kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintahan Brezhnev mengalami stagnasi ekonomi karena adanya kegagalan dalam beberapa sektor perekonomian. Hal ini menyebabkan terjadinya stagnasi ekonomi yang berdampak pada awal mula keruntuhan ekonomi Uni Soviet. Ambisi Brezhnev dengan melakukan reformasi ekonomi untuk meningkatan output industri dan pertanian tidak berhasil mendongkrak ekonomi negara tersebut, justru membuat perekonomian semakin terpuruk. Penulisan ini secara langsung mengarah pada satu penjelasan deskriptif yang sepenuhnya mengacu pada penelitian kualitatif. Metode penulisan berdasarkan data-data deskripsi, historis, dan memanfaatkan dokumen-dokumen mengenai kebijakan ekonomi di masa pemerintahan Brezhnev.

---

ABSTRACT

Soviet Union is always linked to their history of socialist economy. Command economy system adopted by the Soviet Union had experienced the triumph, but in the end suffered a setback in the Brezhnev era. Soviet Union is a communist country, where the core of the concept is related to the economic sector. Every aspect that is linked to the economy sector was always controlled by the government. Economic policies that are run by the government of Brezhnev?s stagnated economy because of the failure in some sectors of the economy. Brezhnev?s ambition to undertake economic reforms to improve the results of industry and agriculture did not boost the country?s economy, it makes the economy worse off. The writing of this thesis directs to one description."

"Kebijakan alih komando dan pengendalian pada Yonzipur 11/DW sebagaimana Keputusan Kasad Nomor Kep/683/IX/2020 merupakan langkah penting untuk melengkapi Kodam Jaya yang tidak memiliki satuan Zeni setingkat Batalyon. Akan tetapi, kebijakan ini masih belum mencapai kondisi ideal yang ditentukan. Tesis ini bertujuan menganalisis apa faktor yang mempengaruhi dan bagaimana hasil dari penerapan kebijakan tersebut. Proses penelitian menggunakan pendekatan positivisme dan metode kualitatif, dengan model implementasi Grindle (1980). Penelitian ini menunjukkan enam dimensi dari variabel isi kebijakan yaitu kepentingan terhadap kebijakan, manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana kebijakan dan sumber daya, menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan alih kodal tersebut. Pada variabel konteks implementasi, tingkat kewenangan dan strategi yang dijalankan, karakteristik institusi serta kepatuhan dan daya tanggap juga menjadi faktor yang turut mempengaruhi implementasi kebijakan ini. Konteks lingkungan militer memperbesar kemungkinan terlaksanakanya kebijakan ini karena adanya rantai komando yang kuat, sehingga menjadikan kebijakan ini berjalan ke arah progresif ditunjukkan dengan peningkatan persentase pemenuhan validasi organisasi sesuai ketentuan Organisasi dan Tugas Yonzipur. Dari segi hasil penerapan kebijakan, kebijakan ini memberikan dampak gelar kekuatan yang ideal di tingkat Kodam Jaya sehingga meningkatkan optimalisasi penugasan pengamanan di wilayah Kodam Jaya. Dari penelitian ini, terdapat dua hal penting untuk menjadi perhatian peneliti dan pengambil kebijakan. Penelitian lanjutan dapat melihat sejauh mana karakter satuan validasi organisasi memberikan pengaruh terhadap berhasil atau tidaknya kebijakan tersebut. Di sisi lain, pengambil kebijakan perlu mempertimbangkan validasi organisasi dengan mempertimbangkan tingkat kesiapan dan kemungkinan kendala dan hambatan yang dapat terjadi.......The policy of command and control transferring of Yonzipur 11/DW as stated in Kasad Decree Number Kep/683/IX/2020 is an important step to complement the Jayakarta Military Command (Kodam Jaya), which has not had an Engineer unit at the Battalion level so far. However, this policy still has not reached the specified ideal conditions. This thesis aims to analyze what factors influence and how the results of the implementation of these policies. The research process uses a positivism approach and qualitative methods, with the Grindle (1980) implementation model. This study shows that the six dimensions of the policy content variables are interest in the policy, types of benefits, desired degree of change, location of decision making, policy implementers and resources, are factors that influence the implementation of the capital transfer policy. In the implementation context variable, the level of authority and strategy implemented, the characteristics of the institution as well as compliance and responsiveness are also factors that influence the implementation of this policy. The context of the military environment increases the possibility of implementing this policy because of a strong chain of command, so that this policy moves in a progressive direction as indicated by an increase in the percentage of fulfilling organizational validation according to Yonzipur's Organization and Duties. In terms of the results of implementing the policy, this policy has the effect of creating an ideal force at the Kodam Jaya level so that it increases the optimization of security assignments in the Kodam Jaya area. From this research, there are two important things to be noticed by researchers and policy makers. Further research can see to what extent the character of the organizational validation unit influences the success or failure of the policy. On the other hand, policy makers need to consider organizational validation by considering the level of readiness and possible obstacles and obstacles that may occur."

"Pertanggungjawaban pimpinan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pidana dimana seorang pimpinan dianggap bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya. Pertanggungjawaban pimpinan pertama kali diterapkan di dalam kasus tindak pidana internasional di dalam kasus Yamashita dan saat ini telah dikodifikasikan ke dalam banyak konvensi seperti Statuta International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Statuta International Criminal Tribunal for Rwanda, dan Statuta Roma serta diterapkan di berbagai kasus tindak pidana internasional. Di Indonesia, konsep pertanggungjawaban pimpinan diatur di dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan telah diterapkan di dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti di Timor-Timur. Tulisan ini mencoba membandingkan penerapan konsep pertanggungjawaban di tingkat internasional dan di Indonesia.Superior responsibility is a form of criminal responsibility where a superior is held responsible for the criminal conduct of his subordinate. Superior responsibility was firstly applied in the Yamashita case and now has been codified in numerous conventions including the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia Statute, International Criminal Tribunal for Rwanda Statute, Rome Statute, and applied in various international criminal cases. In Indonesia, superior responsibility is regulated under Law No. 26 of 2000 on the Human Rights Tribunal and has been applied in human rights violation cases, such as the one in East Timor. This writing is trying to compare the implementation of superior responsibility on International and Indonesian level."

"Pada tanggal 18 Januari 2022, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah mengesahkan rancangan undang – undang (RUU) Ibu Kota Negara menjadi undang – undang (UU) sehingga Ibu Kota Jakarta akan digantikan dengan Ibu Kota baru yang bernama Nusantara. Berdasarkan rencana induk Ibu Kota Nusantara (IKN), IKN memiliki visi menjadi economic superhub melalui enam klaster dan dua enabler. Salah satu enabler adalah penerapan kota cerdas yang mendorong IKN sebagai kota berkelanjutan, bukan hanya liveable tetapi juga loveable. Tolak ukur keberhasilan kota cerdas di IKN dinyatakan melalui KPI, yaitu terpenuhinya seluruh konektivitas digital dan teknologi, informasi, serta komunikasi untuk seluruh penduduk dan bisnis. Guna mencapai target tersebut dibutuhkan infrastruktur cerdas yang merupakan salah satu komponen penting kota cerdas. Proses pengumpulan data dilakukan secara wawancara dan studi dokumen terkait IKN. Penerapan best practice studi dari negara lain dijadikan sebagai pertimbangan dari analisis pemilihan rancangan awal berdasarkan analisis SWOT. Penelitian ini menghasilkan rancangan awal jaringan fiber pada backbone menggunakan topologi double ring. Rancangan awal pusat komando dan kontrol digunakan untuk memantau sistem perkotaan, keselamatan dan keamanan, layanan pemerintah, lingkungan dan keberlanjutan, akses dan mobilitas, dan kelayakan huni. Rancangan awal pusat data di IKN diimplementasikan dengan membangun pusat data sendiri dan menjadikan pusat data IKN menjadi bagian dari pusat data nasional sehingga setiap kementerian atau lembaga tidak perlu membuat pusat datanya masing – masing. Rancangan awal penerapan infrastruktur kendaraan otonom di IKN menerapkan teknologi DSRC berbasis WiFi 802.11bd/802.11p. Implikasi teori dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dalam perancangan infrastruktur cerdas pada ibu kota negara atau kota cerdas lainnya.......On January 18, 2022, the People's Representative Council (DPR) and the Government passed the draft law (RUU) on the State Capital to become law (UU) so that the capital city of Jakarta will be replaced with a new capital city called Nusantara. Based on the master plan for the Archipelago Capital City (IKN), IKN has a vision of becoming an economic superhub through six clusters and two enablers. One of the enablers is the implementation of smart cities that encourage IKN to become sustainable cities, not only liveable but also loveable. The benchmark for the success of smart cities in IKN is expressed through KPIs, namely the fulfilment of all digital connectivity and technology, information and communication for all residents and businesses. To achieve this target, smart infrastructure is needed, which is one of the essential components of a smart city. The data collection process was carried out using interviews and a study of documents related to IKN. The application of best practice studies from other countries is used as a consideration in the analysis of the selection of the initial design based on the SWOT analysis. This research produces a preliminary design of fiber network strategy on the backbone using a double-ring topology. Preliminary design of command-and-control center awales monitor urban systems, safety and security, government services, environment and sustainability, access and mobility, and habitability. Preliminary design of the data center at IKN is implemented by building its data center and making the IKN data center part of the national data center so that each ministry or agency does not need to create its own data center. Preliminary design for implementing autonomous vehicle infrastructure in IKN applies DSRC technology based on WiFi 802.11bd/802.11p. The theoretical implications of this research can be used as a reference for further study in designing smart infrastructure in national capitals or other smart cities."

"Tesis ini membahas mengenai pengaruh rancangan struktur organisasi terhadap efektivitas kerja karyawan di PT. Pertamina Hulu Energi (PHE). Pada penelitian ini dilakukan studi pengaruh sub variabel rancangan serta perubahan struktur organisasi berdasarkan teori dari Robbins dan Coulter (2010) yang memasukkan 4 sub variabel /dimensi rancangan struktur organisasi yaitu : Spesialisasi Kerja, Departementalisasi, Rantai Komando dan Rentang Kendali terhadap 3 sub variabel efektivitas kerja dari Hasibuan (2003) yaitu Kuantitas Kerja, Kualitas Kerja dan Pemanfaatan Waktu. Pengumpulan data diberikan kepada karyawan PT. Pertamina Hulu Energi. Analisis data dilakukan dengan bantuan program SPSS-GLM (General Linear Model). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua sub variabel rancangan struktur organisasi (spesialisasi kerja, departementalisasi, rantai komando dan rentang kedali) secara bersama – sama memiliki pengaruh terhadap sub variabel dari variabel efektivitas kerja yaitu kuantitas kerja sebanyak 8,8 %, terhadap kualitas kerja sebanyak 8.9 %, dan terhadap pemanfaatan waktu sebanyak 7,5 % sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya, sub variabel spesialisasi kerja memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap sub variabel kuantitas kerja dan pemanfaatan waktu dari variabel efektivitas kerja. Sub variabel rentang kendali memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap sub variabel kualitas kerja dari variabel efektivitas kerja.

Kata kunci : Rancangan struktur organisasi, perubahan struktur organisasi, efektivitas kerja, spesialisasi kerja, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, kuantitas kerja, kualitas kerja, dan pemanfaatan waktu

......This Thesis discuss the influence of Organizational Structure Design on Work Effectiveness of employees in PT. Pertamina Hulu Energi (PHE). This research study conducted on the influence of variables of the organizational structure design based on the theory from Robbins & Coulter (2010) that includes 4 sub variables/ dimensions of the organizational structure design, consist of: Specialities of work, departmentalization, chain of command and span of control over 3 sub variables/ dimensions of work effectiveness based on the theory of Hasibuan (2003) that consist of work quantity, work quality, and time utilization. Data questionnaire was given to employees of PT. Pertamina Hulu Energi, Data analysis was done with the SPSS – GLM (General Linear Models) program. The result of this research indicate that all of the sub variables of organizational structure change (specialities of work, departmentalization, chain command and span of control) collectively have impact on work effectiveness sub variables like work quantity  as much as 8,8 %, on work quality 8.9 %, and on time utilization 7.5 %, while the rest is influenced by other factors. Sub variable of work specialization have a significant positive influence on sub variable work quantity and time utilization of work effectiveness. Sub variable span of control have a negative significant influence on work quality of work effectiveness.

Keyword :

Organizational structure design, organization structure change, work effectiveness, work specialization, departmentalization, chain of command, span of control, work quantity, work quality, and time utilization"