Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan mengungkap ko-produksi penghapusan femisida di Indonesia. Agen pendorong dalam melakukan ko-produksi adalah Komnas Perempuan, sebab itu dalam studi ini Komnas Perempuan disebut sebagai koproduksionis. Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa Prancis, India, dan Nicaragua sudah melakukan perlawanan terhadap femisida karena dianggap sebagai kekerasan terhadap perempuan yang paling ekstrem. Sementara itu, di Indonesia, femisida masih dianggap sebagai hal baru, termasuk masih terbatas studi tentang hal tersebut. Penelitian ini berangkat dari argumen Komnas Perempuan sebagai ko-produksionis menghadapi berbagai tantangan secara kultural dan struktural dalam menghapus permasalahan femisida di Indonesia. Penelitian ini dikaji secara sosiologis menggunakan teori feminist movement yang menekankan pada strategi ko-produksi dengan melihat Komnas Perempuan sebagai agen (koproduksionis). Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena menempatkan Komnas Perempuan sebagai studi kasus. Berdasarkan temuan studi melalui wawancara mendalam kepada informan dari Komnas Perempuan dan lembaga mitra, dapat disimpulkan bahwa femisida merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang berlapis atau merupakan puncak dari bentuk kekerasan lainnya. Komnas Perempuan melakukan sejumlah strategi yang dimulai dari sosialisasi isu femisida hingga membentuk kerjasama dengan lembaga-lembaga mitra. Dalam melakukan upaya penghapusan femisida di Indonesia, Komnas Perempuan mendapatkan peluang dan tantangan tersendiri. Adanya kerjasama membuat Komnas Perempuan dapat menyebarluaskan pemahaman mengenai femisida lebih luas. Namun, adanya peluang tidak menjamin Komnas Perempuan terhindar dari tantangan. ......This study aims to reveal the co-production of femicide elimination in Indonesia. The agent for doing the co-production is Komnas Perempuan, therefore in this study, Komnas Perempuan is referred to as a co-productionist. Previous studies have shown that France, India, and Nicaragua have fought against femicide because it is considered the most extreme form of violence against women. Meanwhile, in Indonesia, femicide is still considered as a new thing, and there are still limited studies on it. This research departs from Komnas Perempuan's argument as a coproductionist facing various challenges culturally and structurally in eliminating the problem of femicide in Indonesia. This research is studied sociologically using the theory of the feminist movement which emphasizes co-production strategies by viewing Komnas Perempuan as an agent (co-productionist). A qualitative approach is used in this study because it places Komnas Perempuan as a case study. Based on the study findings through in-depth interviews with Komnas Perempuan and their institutions partner, it can be concluded that femicide is a layered form of violence or the culmination of other forms of violence against women. Komnas Perempuan carried out a number of strategies starting from socializing the issue until forming partnerships with other institutions. In carrying out efforts to eliminate femicide in Indonesia, Komnas Perempuan has its own opportunities and challenges. The collaboration with other institutions allows Komnas Perempuan to disseminate understanding about femicide more. However, the opportunities that they had does not guarantee that Komnas Perempuan will not get the challenges.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai konsep bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual yang diusung oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang diperbandingkan dengan konsep kekerasan seksual di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan konsep kesusilaan di dalam Rancangan KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, skripsi ini bertujuan untuk memberikan penilaian mengenai urgensi dari Komnas Perempuan untuk melahirkan Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual yang memuat tentang 15 (lima belas) tindak pidana kekerasan seksual, yakni; Perkosaan, Pelecehan Seksual, Eksploitasi Seksual, Penyiksaan Seksual, Perbudakan Seksual, Intimidasi, Ancaman dan Percobaan Perkosaan, Prostitusi Paksa, Pemaksaan Kehamilan, Pemaksaan Aborsi, Pemaksaan Perkawinan, Perdagangan perempuan untuk Tujuan Seksual, Kontrol Seksual seperti Pemaksaan Busana dan Diskriminasi Perempuan Lewat Aturan, Penghukuman Tidak Manusiawi dan Bernuansa Seksual, Praktik Tradisi Bernuansa Seksual yang Membahayakan Perempuan dan Pemaksaan Sterilisasi dengan memperbandingkan masing-masing konsep tindak pidana tersebut dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Rancangan KUHP. Skripsi ini berkesimpulan bahwa kebijakan formulasi hukum pidana yang saat ini berlaku belum atau masih kurang dapat menanggulangi bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan yang diusung oleh Komnas Perempuan. ...... This thesis mainly discuss about the concept of forms of sexual violence in the draft Law on Sexual Violence promoted by the National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan), as compared with the concept of sexual violence in the laws and regulations in Indonesia and the concept of morality in the Draft Criminal Code. By using the method of literature research, this paper aims to provide an assessment of the urgency of the National Commission for Women to create the draft Law on Sexual Violence that includes about 15 (fifteen) criminal acts of sexual violence, which are; Rape, Sexual Abuse, Sexual Exploitation, Sexual Torture, Sexual Slavery, Intimidation, Threats and Attempted Rape, Forced Prostitution, Forced Pregnancy, Forced Abortion, Forced Marriage, Trafficking of Women for Sexual Purposes, Sexual Control such as Coercion and Discrimination of Women through Fashion Rules, Inhuman Punishment and Sexual Nuances, Shades Tradition of Sexual Practices that Harm Women and Forced Sterilization by comparing each concept with a criminal offense such legislation in Indonesia and the draft Criminal Code. This thesis concludes that the policy formulation of criminal law that is currently in effect yet or still less able to cope with other forms of sexual violence against women are pursued by the National Commission on Violence Against Women.