Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini menguji model kekerasan suci, apakah model teoretik yang diajukan menggambarkan pengaruh ideologi jihad, ideologi politik konservatif, belief in a just world mortality salience terhadap kekerasan suci. Sebanyak 371 responden berusia 15-40 tahun dari kelompok Islam fundamentalis mengisi kuesioner untuk mengukur variabel-variabel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model teoretik yang diajukan sesuai untuk menjelaskan kekerasan suci. Kekerasan suci dipengaruhi oleh ideologi jihad, ideologi politik konservatif, belief in a just world dengan mortality salience sebagai mediator. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jihad merupakan ideologi keagamaan yang paling besar pengaruhnya terhadap kekerasan suci. Saran bagi penelitian selanjutnya adalah mengembangkan penelitian mengenai jihad dan pengaruhnya terhadap kekerasan suci dengan memperluas sarnpel dan melalui uji variabel lain yang mungkin juga dapat mernpengaruhi kekerasan suci, seperti persepsi terhadap ancaman, identitas dan soldaritas kelompok,RWA, deprivasi, atau juga meneliti jihad sebagai legitimize ideology dalam perspektif teori SDO."

"ABSTRAKHomoseksualitas menjadi salah satu tema yang banyak diangkat dalam perfilman Prancis. Salah satu film Prancis yang mengangkat tema homoseksualitas adalah La Belle Saison yang disutradarai oleh Catherine Corsini. Artikel ini membahas tentang benturan nilai-nilai konservatif dan nilai-nilai nonkonservatif di Prancis pada tahun 70-an terhadap isu homoseksualitas. Penggunaan metode kajian sinema dari Boggs dan Petrie diterapkan untuk memaparkan struktur naratif film yang mencakup elemen alur, penokohan, dan latar ruang-waktu. Konsep konflik dari Lewis A. Coser dan Thorsten Sellin digunakan untuk memperlihatkan bahwa benturan budaya yang terjadi dapat menentukan sikap dan pandangan seseorang. Hasil analisis memperlihatkan bahwa benturan yang terjadi akibat dari adanya dua budaya yang saling bertentangan belum dapat diselesaikan. Salah satu cara untuk menghindari konflik benturan tersebut adalah avoiding. Avoiding yang ditampilkan dalam film ini adalah salah satu pihak yang berkonflik lebih baik mundur dari wilayah yang menolak eksistensi homoseksualitas.

---

Homosexuality has become one of the themes that have appeared in many French films. One of the French films that raised the theme of homosexuality is La Belle Saison, a film directed by Catherine Corsini. This article discusses the clash of conservative values and non-conservative values in France in the 70s on the issue of homosexuality. Using the cinema study method of Boggs and Petrie, the analysis begins by describing the narrative structure of the film which includes elements such as, plot, characterization, also setting of space and time. By using the concept of conflict of Lewis A. Coser and Thorsten Sellin, it shows that the cultural clash that occurs can determine a persons attitudes and views. The results of the analysis showed that the clash that occurred as a result of the existence of two conflicting cultures could not be resolved. One way to avoid conflict from these conflicts is compromise. The compromise presented in this film is that one of the conflicting parties is better off from the region which rejects the existence of homosexuality"

"Latar belakang: Kanker ovarium yang paling sering terjadi adalah jenis epitel, mayoritas terjadi pada perempuan usia lanjut namun ditemukan 3-17 wanita usia muda yaitu kurang dari 40 tahun. Meningkatnya angka survival dari keganasan ovarium maka mempertahankan fertilitas adalah hal yang sangat penting pada pasien usia muda. Prosedur diagnostik yang tepat diperlukan untuk oportunitas fungsi reproduksi pasien kedepannya, yaitu potong beku. Prosedur potong beku dapat mempertajam diagnosis dan penatalaksanaan yang terarah pada neoplasma ovarium suspek ganas dan mencegah terjadinya overprocedure maupun underprocedure.Tujuan: Mengetahui peran prosedur potong beku pada neoplasma ovarium suspek ganas pada usia dibawah 40 tahun di RSUPN dr. Cipto MangunkusumoMetode: Penelitian ini bersifat deskriptif dengan studi potong lintang yang dilaksanakan di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dengan menggunakan data rekam medik pada pasien neoplasma ovarium suspek ganas usia dibawah 40 tahun yang menjalani pembedahan dengan atau tanpa prosedur potong beku dari tahun 2013 hingga 2018.Hasil: Dari 109 subjek penelitian yang memenuhi kriteria inklusi didapatkan 62 kasus menjalani prosedur potong beku dengan hasil ganas (34,9%), borderline (14,7%) dan jinak (7,3%) sedangkan tanpa prosedur potong beku terdapat 47 kasus. Subjek yang menjalani potong beku didapatkan seluruh prosedur sesuai (100%) dengan kelengkapan prosedur pembedahan konservatif surgical staging, sedangkan tanpa potong beku didapatkan 4,8% outcome dengan hasil overprocedure.Kesimpulan: Tatalaksana konservatif menjadi prioritas utama dalam manajemen neoplasma ovarium suspek ganas usia muda, dengan adanya prosedur potong beku dapat menentukan tatalaksana lebih terarah secara intraoperatif.

---

Background: The most common ovarian cancer is the type of epithelium, the majority occur in elderly women but found 3-17 young women that is less than 40 years. The increased survival rate of ovarian neoplasm is to maintain fertility is very important in young patients. Appropriate diagnostic procedures are needed for the future reproductive function of the patient, which is frozen section. Frozen section procedures can diagnose clearly and directed treatment of suspected malignant ovarian neoplasms and prevent overprocedure or underprocedure.

Aim: Knowing the role of frozen section procedures in suspected malignant of ovarian neoplasms under the age of 40 years at RSCM.

Methods: This research is descriptive with a cross sectional study conducted at RSCM using medical record data on patients with suspected of malignant ovarian neoplasms age under 40 years who underwent surgery with or without frozen cut procedures from 2013 to 2018.

Results: 109 study subjects which were taken from the inclusion criteria, 62 cases underwent frozen section procedures with malignant results (34.9%), borderline (14.7%) and benign (7.3%) whereas without procedures frozen section there are 47 cases. Subjects who underwent frozen section obtained all procedures according to (100%) with complete conservative surgical staging procedures, whereas without frozen section obtained 4.8% outcome with overprocedure results.

Conclusions: Conservative management is the main priority in the management of young woman with ovarian neoplasms, with the presence of frozen section procedures can determine management more directed intraoperatively."

"Skripsi ini menganalisis tentang pembentukan kebijakan British Exit oleh Partai Konservatif di Inggris pada tahun 201 melalui pembentukan Manifesto Partai Konservatif tahun 2015 dengan mengangkat isu-isu yang berkembang di Inggris mulai 2013 hingga 2015. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah ‘Mengapa mekanisme bottom up dalam pembentukan kebijakan British Exit (2016) sebagai kebijakan proteksionis digunakan oleh Pemerintahan Konservatif Inggris?’ Teori riding the wave yang dikemukakan oleh Ansolabehere dan Iyengar (1994) digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder. Dari tiga temuan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa pengangkatan isu-isu proteksionis yang dilakukan oleh Partai Konservatif mendorong pembentukan kebijakan keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau British Exit. Pengangkatan isu-isu proteksionis yang dilakukan oleh Partai Konservatif memperlihatkan langkah pragmatis Partai Konservatif dalam mendapatkan dukungan masyarakat.

---

This undergraduate thesis analyses the formation of British Exit policy by the Conservative Party in the United Kingdom in 2016 through the formation of the 2015 Manifesto of the Conservative Party, which used the issues from 2013 to 2015. The research question of this thesis is 'Why did the British Conservative Government employ the bottom-up mechanism in the formation of the British Exit (2016) policy as its protectionist policy?’ Ansolabehere and Iyengar’s (1994) riding the wave theory is used in this study in finding the answers of this research question. This study employed the qualitative method using the secondary data. The three findings of this study show that the adoption of these protectionist issues by the Conservative Party supported the formation of British-Exit policy from the European Union. This can be understood as the pragmatic step of the Conservative Party in gaining public support."

"ABSTRAKTesis ini berusaha menunjukkan bahwa nilai-nilai konservatif Presiden George W. Bush mengaktifkan kekuatan di antara pranata politik (pemerintah) dan pranata agama (gereja). Pengaktifan pranata politik dan pranata gereja diperlukan Presiden Bush untuk menjalankan kebijakan keamanan guna melawan ancanian terorisine. Tesis ini menggunakan teori-teori dan konsep-konsep antara lain dari Parsudi Suparlan mengenai nilai-nilai yang sakral dan konsep mengenai konservatif dari Mickletwait dan Woodridge. Pada bab pendahuluan diuraikan latar belakang, hipotesis, permasalahan penelitian dan kerangka teori. Pada intinya, tesis ini mencoba melihat dari dekat hubungan antara nilai-nilai budaya yang sakral yang terdapat pada : individu, masyarakat dan negara. Ketiga unsur tersebut membentuk hubungan hirarki yang disesuaikan dengan konteks permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai. Ancaman terorisme yang menjadi agenda politik Presiden Bush memperkuat kedudukan negara dalam hubungan ketiga unsur tersebut. Bab-bab selanjutnya menjelaskan diantaranya mengenai peran agama dalam politik di Amerika, sejarah konservatif Amerika dan keyakinan keagamaan Presiden Bush.

---

ABSTRAK

This thesis is trying to show that the conservative values of President George W. Bush could activate the powers between the political institution (state) and the religion institution (church) for the War against Terrorism post 11 September 2001. The Activation of both institutions is urgently needed by President Bush in order to implement his security policy and the doctrine of "Either you are with us or against us". The concepts being used are among others those of Parsudi Suparlan regarding the sacred values and those of Mickletwait dan Woodridge concerning the moral and conservative perspectives. The Introductory Chapter will define and explain the subject matter of this thesis and gives the theoretical framework, namely the theories or concepts of the American conservative and of the religious faith of President Bush. This chapter is also trying to analyze the relations among the sacred values: state, community and person with regard to the certain condition dependent on the context and the purpose will be achieved. The terrorist threat as a main political agenda of President Bush will be strengthening the state at the context of hierarchical sacred values. The following chapters will define and explore more on the role of religion in the political arena of the LIS, the history of American Conservative and the religious faith of President Bush."

"Studi eksperimental ini bertujuan untuk menguji pengaruh paparan media dan kepribadian ciri-ciri ideologi politik dalam konteks Indonesia. Peserta terdiri dari orang Indonesia warga negara yang tinggal di Jabodetabek dan dalam usia pemilih (17 tahun atau lebih atau sudah menikah) (N = 767). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Skala Ideologi Politik, Politik Skala Identifikasi, dan Inventarisasi Lima Besar. Hasil analisis GLM ANOVA menunjukkan bahwa paparan video dengan konten ideologi politik dapat memengaruhi politik individu ideologi. Liberal lebih rentan terkena dampak daripada kaum konservatif. Tidak pengaruh moderasi dari keterbukaan dan kepribadian nurani ditemukan pada pengaruh paparan media terhadap ideologi politik.

---

This experimental study aims to examine the effect of media exposure and personality traits on political ideology in the Indonesian context. Participants consisted of Indonesian citizens who lived in Greater Jakarta and were of voter age (17 years or older or married) (N = 767). The instruments used in this study include the Political Ideology Scale, the Political Identification Scale, and the Big Five Inventory.

The results of the GLM ANOVA analysis show that video exposure with content of political ideology can influence individual political ideology. Liberals are more vulnerable to impact than conservatives. No moderation effect of openness and conscience is found on the effect of media exposure on political ideology."

"ABSTRAKArtikel ini membahas tentang perkembangan seni visual dalam unsur kaligrafi dan non-kaligrafidi Aljazair. Saya berargumen bahwa terdapat perubahan kebudayaan yang sebelumnyakonservatif di bawah pengaruh Turki Utsmani kemudian berubah menjadi permisif setelahpenjajahan Perancis yang dibawa sampai ke era Modern. Studi-studi sebelumnya hanyamembahas variasi seni dalam kebudayaan Aljazair dan hanya mencakup unsur seni di Aljazairsecara deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan mengumpulkan datavisual yang tersedia di berbagai sumber serta wawancara yang mendalam kepada ahli seni visualdi berbagai institusi seni di Indonesia dan studi pustaka mengenai seni dan kebudayaan diAljazair.

---

ABSTRACT

This article discusses the development of visual arts in the elements of calligraphy and non-calligraphy

in Algeria. I argue that there was a culture change before conservatives under the influence of the Ottoman Turks later turned permissive after French occupation brought up to the Modern era. Previous studies only

discusses variations in art in Algerian culture and only includes elements of art in Algeria descriptively. This research uses qualitative methods, by collecting data visuals available in various sources as well as in-depth interviews with visual arts experts in various art institutions in Indonesia and literature studies on arts and culture in Algeria.

"

"Penelitian ini merupakan upaya untuk menemukan pengaruh orientasi keberagamaan, ideologi politik konservatif agama, fundamentalisme agama, dan orientasi dominasi sosial terhadap intoleransi politik. Satu set kuesioner telah dibagikan dan diisi oleh 300 orang partisipan beragama Islam. Rentang umur partisipan adalah antara 15 sampai 65. Temuan dari penelitian lni menunjukkan bahwa ideologi politik konservatif agama memiliki. pengaruh langsung teihadap intoleransi politik. Orientasi keberagamaan ekstrinsik, orientasi keberagamaan intrinsik, dan ideologi politik konservatif agama terbukti memiliki pengamh tidak langsung terhadap lntoleransi politik. Fundamentalisme agama dan orientasi dominasi sosial terbukti sebagai mediator pada pengaruh orientasi keberagamaan ekstrinsik, orientasi keberagamaan intrinsik, dan ideologi politik konservatif agama terhadap intoleransi politik. Fundamentalisme agama terbukti menjadi moderator pengaruh orientasi keberagamaan terhadap intoleransi politik. Sedangkan orientasi dominasi social terbukti merupakan moderator antara pengaruh ideology politik konservatif agama terhadap intoleransi politik. Hasil penelitian menunjukkan kalau orientasi keberagaman intrinsic terbukti dapat menjadi intoleransi politik jika dimediasikan oleh fundamentalisme agama dan orientasi dominasi social. Saran bagi penelitian selanjutnya adlah mencoba melakukan penelitian pengaruh fundamentlisme agama terhadap intoleransi politik yang dipengaruhi oleh identitas kelompok.

---

The study examine the effects of religious orientation, religious conservative politiC3l ideology, religious fundamentalism, and social dominance orientation on political intolerance. A set of questionnaire were administrated to 300 participants with Islamic background aged between 15 to 65 years. This study showed that religious conservative political ideology has direct effect on political intolerance. Religious fundamentalism and social dominance orientation significantly mediated the effects of extrinsic religious orientation, intrinsic religious orientation, and religious conservative political ideology on political intolerance. Religious fundamentalism was proved to moderating the effect of religious orientation on political intolerance. Social dominance orientation had significantly moderated the effect of religious consetvative political ideology on political intolerance. The result showed that intrinsic religious orientation would result on political intolerance if mediated by religious fundamentalism and social dominance orientation. Further research is needed to examine the effect of religious fundamentalism and group identity on political intolerance."

"ABSTRAKSkripsi ini menganalisis perdebatan kebijakan sensor internet di Australia dalam proses pembahasan RUU Broadcasting Services Act 1992. Proses perdebatan yang dianalisa terjadi di tingkat masyarakat sipil dan lembaga Senate serta House of Representatives Australia pada tahun 1999. Perdebatan yang terjadi didominasi oleh isu tanggung jawab negara dalam sensor internet dan kebebasan pengguna akhir. Beberapa kelompok melihat bahwa negara juga bertanggung jawab menyensor konten internet, baik kepada anak-anak maupun orang dewasa. Sedangkan kelompok lainnya melihat bahwa negara tidak tepat melakukan tindakan tersebut karena pengguna akhir memiliki hak dan kebebasan untuk mengakses konten yang diinginkannya. Menurut mereka, individu dewasa dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan anak-anak menjadi bagian dari tanggung jawab orang tua mereka. Dari latar belakang tersebut, penulis berargumen bahwa sikap pro kontra aktor-aktor yang antara lain meliputi senator dari Liberal Party, National Party, Country Liberal Party, Australia Labor Party, Australian Democrat Party, Australian Green Party, Senator Brian Harradine, Senator Peter James Andren, lembaga riset CSIRO, serta LSM EFA dipengaruhi oleh ideologi yang dianut.Teori yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan tersebut adalah teori sistem politik David Easton yang membantu menjelaskan bahwa kebijakan RUU BSA 1992 merupakan hasil dari input sistem politik maupun non sistem politik berupa tuntutan dan dukungan untuk menangani konten negatif internet. Penulis juga menggunakan konsep penyensoran yang menjelaskan bahwa perdebatan dalam konteks sensor tidak pernah terlepas dari pertentangan aliran pemikiran liberal Mills melawan pemikiran konservatif Burke. Perbedaan zaman dan media yang disensor membuat konsep ini tidak menjelaskan bahwa efektivitas serta batas waktu pemberlakuan sistem sensor juga menjadi perdebatan besar dalam proses pembahasan RUU BSA 1992. Penulis juga menggunakan teori ideologi yang dijelaskan oleh Miriam Budiarjo dan Deliar Noer bahwa himpunan nilai akan menentukan sikap terhadap problema politik yang dihadapi. Hasil analisa menunjukkan bahwa sikap pro dan kontra yang ditunjukkan para aktor sebagian besar memang dipengaruhi oleh ideologi liberal dan konservatif yang mereka anut. Namun, ideologi tidak menjadi satu-satunya penyebab sikap pro kontra tersebut. Adanya unsur lain seperti upaya mempertahankan koalisi, hubungan kepentingan dengan pelaku industri, serta penilaian atas efektivitas sistem turut berperan besar menentukan sikap pro konta atas RUU BSA 1992.

---

ABSTRACT

This thesis analyzes the debate of internet censorship policy in Australia in the process of discussing the Broadcasting Services Act Act 1992. The process of debate analyzed took place at the level of civil society and Senate institutions and the House of Representatives Australia in 1999. The debate was dominated by issues of state responsibility in censorship internet and end user freedom. Some groups see that the state is also responsible for censoring Internet content, both to children and adults. Other groups see that the state is not appropriate to perform such actions because the end user has the right and freedom to access the content he wants. According to them, the adult individual can be responsible for himself and the children become part of the responsibilities of their parents. From this background, the authors argue that the pro contra attitude of the actors, among others, includes the senators from the Liberal Party, National Party, Country Liberal Party, Australian Labor Party, Australian Democrat Party, Australian Green Party, Senator Brian Harradine, Senator Peter James Andren , CSIRO research institutes, and EFA NGOs are influenced by the ideology adopted.The theory used by the author to answer the problem is David Easton 39 s political system theory which helps explain that the BSA 1992 BSA policy is the result of the input of political system and non political system in the form of demands and support to handle negative internet content. The author also uses the concept of censorship that explains that the debate within the context of censorship is never independent of the contradiction of Mills 39 liberal school of thought against Burke 39 s conservative thinking. The difference of the epoch and the censored media made this concept does not explain that the effectiveness of the sensor system and the time limit of the application of the sensor system also became a major debate in the process of discussing the 1992 BSA Bill. The author also uses the theory of ideology to analyze the attitude of each actor in the issue of the BSA 1992 BSA debate. analysis shows that the pro and contra attitudes shown by actors are largely influenced by their liberal and conservative ideology. However, ideology is not the only cause of the pro contra 39 s attitude. The existence of other elements such as efforts to maintain the coalition, the relationship of interests with industry players, as well as the assessment of the effectiveness of the system played a major role in determining the pro contra attitude of the BSA 1992 bill."

"RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) telah menjadi arena pertarungan ideologis baru antara aktivis hak perempuan dan kelompok konservatif di Indonesia. Sebagai kubu yang menolak, kelompok perempuan Muslim konservatif, khususnya Aliansi Cinta Keluarga Indonesia (AILA), telah menghidupkan wacana anti-feminisme dengan menyebut bahwa RUU P-KS adalah proyek politik feminis yang bias Barat, anti-keluarga, sekaligus bertentangan dengan Islam, Pancasila, dan budaya bangsa. Melalui studi literatur dan wawancara dengan beberapa perwakilan organisasi perempuan yang menolak ataupun mendukung RUU P-KS, serta mengombinasikannya dengan argumen Meyer dan Staggenborg (1996) tentang countermovement, penelitian ini menemukan bahwa gerakan perempuan konservatif yang menguat di sepanjang pembahasan RUU P-KS adalah bentuk ekspresi kekhawatiran atas meluasnya paham feminisme, sekaligus hasil dari koalisi renggang beragam elemen Islam di Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengungkap bahwa ide ketahanan keluarga dan pembelaan atas moralitas merupakan bentuk framing utama yang digunakan gerakan perempuan konservatif untuk terlibat dalam proses legislasi RUU P-KS, sekaligus memperoleh dukungan publik.

---

Sexual Violence Elimination Bill (RUU P-KS) has become the arena for a new ideological battle between women's rights activists and conservative groups in Indonesia. As a counter one, conservative Muslim women's groups, especially the Indonesian Family Love Alliance (AILA), has revived anti-feminism discourse by saying that RUU P-KS is a feminist political project that is Western biased, anti-family, and simultaneously contradicts Islam, Pancasila, and national culture. Through literature studies and interviews with several representatives of women's organizations who reject and support the RUU P-KS, as well as analyzing it with the arguments of Meyer and Staggenborg (1996) about countermovement, this study has found that strengthened conservative women’s movement throughout the deliberation of RUU P-KS was an expression of concern over the widespread feminism ideology. Besides that, it also affected by a coalition of various Islamic elements in Indonesia. On the other side, this research also shows that family resilience notion and the protection over morality are formed as main framing used by conservative Muslim women to be involved in RUU PKS legislation process, and at the same time, obtained supports from public."