Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Permasalahan penagihan Piutang Negara kiranya sudah lama menjadi hal yang selalu mendapat kesulitan. Kredit yang bermasalah, sedemikian rupa banyaknya sehingga menjadi dilema yang tidak mudah diselesaikan, oleh karena itu untuk dapat melaksanakan pengurusan Piutang Negara ini memperoleh hasil yang cepat dan efisien melalui ketentuan perundangundangan, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 4 9 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang masih mempunyai kelemahan dan Pemerintah berharap, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, penyelesaian kredit macet yang dijamin dengan Hak Tanggungan dapat dieksekusi melalui proses yang singkat dan sederhana dengan biaya yang relatif murah, yang dapat mengakomodasi perkembangan dan kebutuhan masyarakat khusus, namun demikian Lembaga Hak Tanggungan juga masih mempunyai kelemahan, oleh karena itu penulis mengambil pokok permasalahan, yaitu : 1) Bagaimana pengaruh Undang-Undang Hak Tanggungan dalam penyelesaian Kredit Macet Bank Pemerintah melalui PUPN 2) Bagaimana pengaruh Hak Tanggungan terhadap KMK. No. 300/KMK.01/2002 tentang PUPN dalam pelaksanaan eksekusinya. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif, dengan jenis penelitian normatif dan empiris, sedang untuk analisa' data menggunakan metode kualitatif. Hasil yang telah diperoleh : 1) PUPN lebih cenderung menggunakan prosedur hukumnya sendiri, sebaiknya Undang-Undang Hak Tanggungan digunakan, disebabkan Undang- Undang PUPN, masih banyak kekurangan, seyogyanya dirubah dan disempurnakan. 2) Dalam hal, barang jaminan Bank Milik Pemerintah yang telah diikat oleh Hak Tanggungan masih berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan, karenanya PUPi\T diharapkan saat mendatang membuat pengaturan tentang eksekusi. Selain itu diperlukan untuk membuat hukum acara eksekusi yang universal agar tidak menimbulkan pertentangan perbedaan antara Bank pemerintah dan swasta.

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu ciri Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) yang kuat adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitur cidera janji, sertipikat Hak Tanggungan yang berfungsi sebagai surat tanda bukti adanya Hak Tanggungan, dibubuhkan irah-irah dengan katakata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" untuk memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Akan tetapi, pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan titel eksekutorial didalam praktek berjalan tidak sebagaimana mestinya, karena adanya bantahan atau gugatan dari pihak debitur, hal ini dapat terlihat dengan adanya bantahan dari debitur dalam kasus putusan Pengadilan Negeri nomor: 580/PDT.G/1998/PN.JKT.PST. Dalam kasus ini, PT. BANK UMUM SERVITIA selaku kreditur walaupun telah memperoleh fiat pengadilan untuk melakukan eksekusi akan tetapi proses pelaksanaan eksekusinya terhambat karena adanya bantahan dari TJEN IWAN WIJAYA selaku debitur. Dan seharusnya, walaupun adanya bantahan dari debitur dalam proses eksekusi Hak Tanggungan seharusnya bantahan tersebut tidak boleh menghambat atau menunda pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, karena dalam perkara hutang piutang atau pemberian kredit telah memiliki bukti otentik berupa perjanjian kredit yang membuktikan bahwa Debitur berhutang kepada Kreditur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, tipe penelitian eksplanatoris dengan pendekatan analitis, juga merupakan penelitian kepustakaan, dengan data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, sehingga hasil dari penelitian adalah bersifat evaluatif-analisis.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam menjalankan kegiatan usaha, para pelaku usaha baik badan usaha maupun perorangan memerlukan dana yang relatif besar untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya. Dana tersebut dapat berupa modal sendiri dan dapat berupa pinjaman yang diperoleh dari lembaga keuangan, terutama bank melalui penyaluran fasilitas kredit untuk modal kerja. Sebaliknya debitur wajib unuk memberikan jaminan kepada bank yang dibutuhkan untuk pelunasan kredit apabila debitur tidak dapat melunasi kredit tersebut. Pemberian fasilitas kredit tersebut dimaksudkan untuk membantu memajukan usaha, meningkatkan iklim perekonomian masyarakat dan meningkatkan arus perputaran uang dalam masyarakat. Dana yang terakumulasi di bank disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, sebaliknya keuntungan yang diperoleh dari pemberian kredit tersebut dipergunakan untuk mengembangkan usaha bank. Namun dalam pemberian kredit harus diperhatikan pula potensi pengembalian dana yang telah disalurkan. Dalam hal dana yang telah disalurkan tersebut tidak dapat dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati maka jaminan yang diberikan oleh debitur tersebut akan diambil alih dan dijadikan pelunasan kredit debitur tersebut kepada bank. Dalam kasus yang dibahas penulis, kreditur dalam hal ini PT. Y selaku Bank mengambil alih jaminan debitur melalui penjualan umum dalam hal ini proses lelang, dan dalam pelaksanaannya Bank melakukan penyimpangan-penyimpangan, antara lain tidak melakukan balik nama pada sertifikat tanah, tidak segera mencairkan asset yang diambil alih, dan memiliki properti terbengkalai untuk jangka waktu yang relatif lama. Menurut penulis, penyimpangan-penyimpangan tersebut membawa dampak yang merugikan bagi Bank dilihat dari sanksi yang mungkin dijatuhkan dan merugikan Negara dari segi pemasukan Negara yang seharusnya diterima.

---

ABSTRACT
In running a business, entrepreneurs, both business entities and individuals, need a substantial amount of funds to run and to expand its business. The source of fund may be of its own capital or loan obtained from financial institutions, especially from banks through the provision of credit facilities for working capital. On the other hand debtor is obliged to provide collateral as guarantee to the bank should debtor fail to pay back the loan. The credit facility provision is intended to help develop the business, to improve the economic climate and to increase the cash flow in the community. The Funds accumulated in the bank are made available to those in need, whilst the income generated from credit facilities provision by the bank are used to develop bank’s business. But in providing the credit facilities, bank should also consider the potential payback of the funds that had already been distributed. In case that the funds that had been distributed is not repayable in accordance with the agreed terms, then the collateral given by the debtor shall be taken over and used as loan payback to the bank by debtor. In the case being discussed by author, creditor, in this case, PT. Y as the Bank, took over debtor's collateral through a public sale, i.e.: through auction process, and in its implementation, the Bank has done few misconducts, such as: does not switch the owner’s name in the land certificate after winning the auction, does not dispose the assets taken over immediately, and possess the idle properties for a relatively long period of time. In author’s opinion, these acts had adverse impacts for the Bank itself from the point of view that the sanctions that might be imposed to the bank, and harm the state in terms of revenue that the State should have been received.

Abstrak :
Penelitian tesis ini menitikberatkan masalah pada dua hal terkait pengaturan penyelesaian utang-piutang yang macet pada Bank BUMN agar sesuai dengan asas pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) dan penyelesaian utang-piutang pada PT Bank BNI (Persero) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 77/PUU-IX/2011. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian yang bersifat yuridisnormatif yang lebih menekankan pada norma hukum tertulis dalam putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan serta mengaitkan dengan ketentuan hukum perjanjian pada umumnya. Ditinjau dari segi sifatnya, penelitian termasuk ke dalam tipe penelitian evaluatif karena uraian pembahasannya mengevaluasi teori dan fakta yang akan dianalisis. Dalam penerapannya, penelitian ini merupakan penelitian problem identification yang bertujuan mengidentifikasi masalah. Analisa obyek penelitian menghasilkan produk penafsiran hukum oleh hakim Konstitusi dan menemukan hukum karena mengesampingkan peraturan perundang-undangan piutang Negara. Sesuai dengan asas pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance), penyelesaian utang-piutang yang macet dilakukan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP). Dengan demikian diharapkan Bank BUMN mampu melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang memberikan kesempatan kepada debitur dalam merestrukturisasi utangnya dengan tetap memperhatikan kinerja bank BUMN. ......Constitutional Court Decision Number 77/PUU-IX/2011 constitute legal discovery to identify bank accounts on state-owned enterprises is not included in the state's claim. This thesis focuses on two issues related to the settlement of receivables owned banks, namely how the settlement arrangement that bad debts at PT (Persero) Bank BNI in accordance with the principles of good corporate governance (GCG) and How Settlement of debts at PT (Persero) Bank BNI Post-Judgment of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 77/PUU-IX/2011. The research was conducted by the research approach juridical-normative emphasis on the rule of law and court decisions written in the legislation as well as linking with the provisions of contract law in general. In terms of its nature, including research into the type of evaluative research for evaluating the theoretical description of the discussion and the facts to be analyzed. In application, this study is the identification of research problem that aims to identify the problem. Analysis of the research object produces interpretations of the Constitution and the law by the judge found the law because the legislation set aside accounts of the State. Conclusions outlined in the settlement arrangement that bad debts at PT (Persero) Bank BNI in accordance with the principles of good corporate governance (GCG) and legal certainty is to resolve the bad debt through the standard operating procedure (SOP) that can protect your bank the interests of all stakeholders. Second, settlement debts at PT (Persero) Bank BNI Post-Judgment of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 77/PUU-IX/2011 is formed allowing the debtor to restructure its debt while maintaining the performance of state-owned banks.

Abstrak :
This thesis discusses the NPL Resolution Preview at PT. Bank X. Where the provision of loans from Bank X, the debtor can not fulfill its obligation to repay their debts, because it resolved in a way which the author discussed the Voluntary Submission Assurance (AYDA). Repossessed assets are Fore closed Assets. Debt or must submit assurances to be made as a deed of settlement guarantees areas follows: 1.Akta Delivery Guarantee Agreement For Debt Settlement, 2.Akta Sale and Purchase Agreement, the Agreement Discharging 3.Akta Land and Building, Selling Power 4.Akta Power of Sale. This study uses a form of normative research is research that emphasizes the use of legal norms in writing, and supported by deed Bank X lending. From the results of the case study it can be concluded that the bank must apply the principle 5C: Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions of Economic, For the bank confidence in the ability and willingness to pay of debtor is very important to note.

Abstrak :
Penggunaan tanah sebagai agunan kredit di Indonesia dikenal dengan Hak Tanggungan sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda lain Yang Berkaitan Dengan Tanah. Dalam hal kredit mengalami kemacetan yang diikuti dengan masa berlakunya hak atas tanah telah berakhir, sehingga hak atas menjadi hapus dan hak tanah kembali ke Negara. Bagaimanakah upaya kreditor untuk menyelamatkan kredit macet dimana hak atas tanahnya telah berakhir dan apakah akta pelepasan dan Penyerahan hak dapat dijadikan dasar bagi Pihak Ketiga dalam mengajukan permohonan hak atas tanah yang baru. Bentuk Penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif, dengan alat pengumpulan data menggunakan studi Kepustakaan serta wawancara dengan pihak yang terkait yaitu Bank dan Notaris di Jakarta. Dari hasil penelitian bahwa upaya kreditor untuk menyelamatkan kredit macet, bilamana debitor tidak lagi kooperatif, maka Kreditor dapat mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan, sehingga Pengadilan dapat memerintahkan Badan pertanahan nasional (BPN) agar dapat memperbarui hak atas tanah yang telah berakhir. Dan apabila Debitornya kooperatif, maka untuk memperoleh status tanah yang telah berakhir adalah melalui permohonan hak baru oleh pemiliknya atau kuasanya. Permohonan Hak Baru oleh pihak ketiga atau kuasanya dapat dilakukan dengan surat pernyataan pelepasan hak tersebut, yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah dengan sukarela, yang diatur dalam Pasal 27, Pasal 34 dan Pasal 40 UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dilakukan diatas surat atau akta yang dibuat dihadapan Notaris yang menyatakan bahwa pemegang hak yang bersangkutan telah melepaskan hak atas tanahnya. Dengan adanya Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak, maka Pihak yang menerima Hak tersebut dapat mengajukan permohonan hak atas tanah yang baru ke Kantor Pertanahan setempat sesuai ketentuan undang-undang dan sesuai dengan keperluannya.

---

The use of land as collateral for credit in Indonesia known as right dependents as provided by Law of 'right dependents’' No. 4 1996 On right dependents' of Land along with other objects Relating to Land. In the event that the stalled credit validity period followed by a land rights have expired, so that the right to be removed and the land rights back to the State. How creditors save the bad Credits where land rights have expired and whether the submission of the deed of release and can be used as the basis for the Third Party to apply for new land rights. This research is a form of normative juridical studies, the data collection tool using literature studies and interviews with relevant parties, namely Bank and Notary in Jakarta. From the research that the creditors attempts to rescue bad credit, if the creditor is no longer cooperative, then the creditor can apply for a court determination, so that the Court may order the National Land Agency (BPN) in order to update the land rights have expired.And when creditors cooperative, then to obtain the status of the land that has ended is through the application of new rights by their owners or their proxies. New Rights petition by third parties or their proxies can be done with the waiver statement, carried by the holders of land rights voluntarily, provided for in Article 27, Article 34 and Article 40 of Law No. 5 of 1960 on Basic Regulation Principles Agrarian and implementation procedures stipulated in Presidential Regulation. 36 Year 2005 on Land Procurement for Development Implementation for Public Interest.Waiver of rights over land was on a letter or certificate made before a Notary Public stating that the holder of the rights in question have relinquished their land rights. With the release and delivery of Rights Act, the party who receives the right to apply for new land rights to the Land Office in accordance with the law and according to its own needs.

Abstrak :
Kredit merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha untuk memenuhi kekurangan modal. Kebutuhan pelaku usaha akan tambahan modal kemudian bertemu dengan Bank yang menawarkan kredit. Kemudian timbul hubungan hukum dalam bentuk Perjanjian Kredit. Dalam setiap perjanjian, tidak selamanya berjalan dengan baik. Permasalahan dapat senantiasa timbul selama perjanjian masih berjalan. Begitupun dengan Perjanjian Kredit. Salah satu permasalahan yang dapat timbul dalam Perjanjian Kredit adalah tidak dibayarnya utang oleh nasabah debitor atau umumnya disebut Kredit Macet. Penelitian ini memaparkan pengaturan mengenai perkreditan perbankan di Indonesia serta menyajikan analisis terhadap kesesuaian penyelesaian kredit macet PT Y pada Bank X dalam putusan nomor 47/PDT.G/2013/PN JKT.PST dengan peraturan perkreditan yang berlaku. Masih terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku meskipun di satu sisi terdapat pula kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan melakukan studi dokumen. ......Loan is one of the means available for a business to take in order to cover up its lack of capital. Business?s needs for additional capital can be met with loan offered by Bank. Thus, create a legal relation in the form of loan agreement. There is no guarantee for every agreement to be honored without any problems arises between the parties. Problems may arise anytime as long as the agreement still exist. The same could be said about loan agreement. One of the problem that may arise from loan agreement is non-performing loan. This research shows how Bank credit is regulated in Indonesia and to present an analysis on the conformity of non-performing loan settlement used in the Central Jakata District Court?s Decision Number 47/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. This research conclude that there are still some issues not in accordance with the regulations even though there are also some issues in accordance with the regulations. This research use normative juridical method through documents study.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai peranan dan pertanggungjawaban dari para officer pemutus kredit dalam permasalahan kredit macet perbankan. Salah satu kegiatan usaha bank adalah memberikan fasilitas kredit. Dalam memberikan fasilitas kredit diperlukan keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam dari bank dengan tujuan agar debitur dapat melunasi atau mengembalikan utangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Berdasarkan hasil pada tahap analisis, selanjutnya adalah tahap pemberian keputusan permohonan kredit oleh pihak yang memiliki wewenang untuk memutus yang disebut dengan pemutus kredit. Dalam penulisan skripsi ini dibahas juga mengenai peranan dan pertanggungjawaban dari para officer pemutus kredit Bank X yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pedoman Perkreditan Bank X. Dalam Pedoman Perkreditan Bank X ditentukan bahwa dalam menjalankan tugasnya diminta untuk memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit. Namun, yang terjadi disini adalah para officer pemutus kredit tidak mengindahkan ketentuan tersebut sehingga di kemudian hari menyebabkan terjadinya kredit macet di Bank X tersebut.

---

ABSTRACT
This mini-thesis discussed about the role and responsibility of credit approval officer in the banking that has a bad credit problem. One of the bank?s aim activities is to provide credit facilities. In providing credit facilities, it is necessary for bank to have conviction based on a deep analysis in order that, debtor would repay or restore the debt in accordance with what has been agreed. Based on the result of the analysis, the next phase is to give a decision on the application for credit facilities by the party who has the authority to decide that so-called credit approval officer. In this mini-thesis also discussed about the role and responsibility of credit approval officers of Bank X who have committed acts contrary to the Credit Guidelines of Bank X. In the Bank X?s Credit Guidelines determined that in carrying out its duties, it is required to ensure that lending has been based on an honest assessment, objective, careful and independent from the influence of parties that have an interest in the credit applicant. However, what happened here is they didn?t heed the guideliness so that is causing the bad credit in Bank X.