Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Bank X merupakan bank ex-LKBB yang sebelumnya hanya berhubungan dengan nasabah korporasi. Setelah merubah jenis usahanya menjadi bank sesuai dengan tuntutan UU Perbankan No: 7 tahun 1992 maka Bank X harus mengikuti semua Ketentuan Perbankan yang berlaku termasuk ketentuan mengenai jumah minimum kredit usaha kecil yang harus disalurkan oleh Bank X. Ketentuan mengenai kredit usaha kecil tersebut menimbulkan kesulitan Bank X dalam memenuhi minimum KUK yang dipersyaratkan. Sejak menjadi bank sampai dengan akhir Desember 1996 Bank X belum pernah mencapai ketentuan minimum yang berlaku. Pada posisi 31/12/96 persentase KUK terhadap kredit dalam rupiah baru mencapai 6,5%, dan jumlah tersebut lebih dari separonya merupakan pembelian SBPU dari bank lain. Dari analsa SWOT diketahui bahwa posisi Bank X terletak di kuadran dimana "Strength" dominan dibandingkan "Weakness" dan :Threats" dominan dibandíngkan "Opportunity". Dengan kondisi tersebut maka Bank X dapat melakukan penguatan di bagian internal untuk mengatasi ancaman yang ada dan meraih kesempatan yang tersedia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas SDM dalam mengelola KUK, mengembangkan jaringan dengan membuka cabang, atau merger dengan bank yang sudah mempunyai jaringan yang luas, serta memanfaatkan teknologi yang cocok untuk retail. Pemilihan alternatif ini dapat dilakukan dengan konsekuensi timbulnya biaya besar dan dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Alternatif yang lain adalah dengan melaksanakan "Strategi Penyesuaian" dengan ketentuan yang ada, mengingat di kuadran tersebut menurut Grand Strategy Custers Bank X dapat melakukan joint venture atau aliansi strategis. Aliansi strategis dapat dilakukan dengan BPR atau multi finance, sebagai agen mereka dan menyalurkan KUK. Dalam menangkap ?Peluang? dengan tumbuh pesatnya penjualan sepeda motor yang banyak dibiayai oleh multi finance, maka Bank X dapat menawarkan sindikasi KUK untuk membiayai multi finance. Mengingat banyak bank yang belum dapat memenuhi minimum KUK nya maka kemungkinan besar banyak bank sebagai partisipan yang berminat.

Abstrak :
ABSTRAK
Disertasi ini secara khusus akan menelaah bagaimana peranan hukum dalam pengembangan usaha kecil melalui penyaluran dana oleh lembaga perbankan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang tentang Perbankan, oleh karena perangkat hukum merupakan prasyarat dan prakondisi yang akan mendukung pemberdayaan pengusaha golongan usaha kecil. Penelaahan tersebut mencakup dasar kewenangan pemerintah untuk menetapkan kebijaksanaan khusus bagi usaha kecil, peraturan perundang-undangan yang mengatur penyaluran Kredit Usaha Kecil termasuk jenis-jenis Kredit Usaha Kecil dan kendala yang ada dalam penyalurannya, lembaga jaminan dalam pemberian kredit untuk Usaha Kecil., bunga kredit bank konvensional atau imbalan/bagi hasil dalam pembiayaan bank syariah serta kebijaksanaan pengembangan Usaha Kecil di beberapa negara lain. Dengan kata lain ingin ditelaah bagaimana peranan hukum dalam pengembangan usaha kecil melalui penyaluran kredit perbankan.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat analitis-eksploratif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang berlaku di Indonesia maupun di negara lain. Di samping itu dilakukan penelitian bahan-bahan kepustakaan (bidang hukum dan bidang lainnya) meliputi kepustakaan bahan-bahan Indonesia dan bahan-bahan kepustakaan dari negara lain, antara lain dari Amerika Serikat, Jepang, dan Bangladesh.

Abstrak :
Disertasi ini secara khusus akan menelaah bagaimana peranan hukum dalam pengembangan usaha kecil melalui penyaluran dana oleh lembaga perbankan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang tentang Perbankan, oleh karena perangkat hukum merupakan prasyarat dan prakondisi yang akan mendukung pemberdayaan pengusaha golongan usaha kecil. Penelaahan tersebut mencakup dasar kewenangan pemerintah untuk menetapkan kebijaksanaan khusus bagi usaha kecil, peraturan perundang-undangan yang mengatur penyaluran Kredit Usaha Kecil termasuk jenis-jenis Kredit Usaha Kecil dan kendala yang ada dalam penyalurannya, lembaga jaminan dalam pemberian kredit untuk Usaha Kecil., bunga kredit bank konvensional atau imbalan/bagi hasil dalam pembiayaan bank syariah serta kebijaksanaan pengembangan Usaha Kecil di beberapa negara lain. Dengan kata lain ingin ditelaah bagaimana peranan hukum dalam pengembangan usaha kecil melalui penyaluran kredit perbankan. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat analitis-eksploratif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang berlaku di Indonesia maupun di negara lain. Di samping itu dilakukan penelitian bahan-bahan kepustakaan (bidang hukum dan bidang lainnya) meliputi kepustakaan bahan-bahan Indonesia dan bahan-bahan kepustakaan dari negara lain, antara lain dari Amerika Serikat, Jepang, dan Bangladesh.

Abstrak :
Menggambarkan dengan lebih jelas mengenai small business dan peran akuntan dalam pengembangannya. Dengan nuuan, khususnya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan seribu. Mempergunakan dua macam pendekatan pembahasan yakni secara teoritis dan praktis. Secara teoritis melalui studi kepustakaan, secara praktis melalui penelitian lapangan dan wawancara. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah pertama, kurang memadalnya definisi small business yang ada saat ini. Kedua, kurangnya keahlian manajemen dalam pengelolaan small business. Ketiga, kurangnya pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang akuntansi sebagai kesimpulan lebih bijaksana untuk tidak terpaku hanya padu kebutuhan membuat definisi yang lebih mantap. Menggunakan definisi yang sudah ada untuk mengembangkan usaha kecil Itu sendiri. Peningkatan kemampuan manajerial pemilik usaha kecil akan menghasilkan keuntungan yang optimal. Penerapan sistem akuntansi yang baik akan menunjang keberhasilan usaha kecil. Peranan akuntan, minimal mahasiswa akuntansi akan membantu perkembangan usaha keeil. Saran yang diberikan, pemberian KUK dan fasilitas lainnya lebih diintensifkan bagi pengusaha keeil. Pemberian kursus yang berhubungan dengan sistem akuntansi dan manajemen pengelolaan us aha keell. Mengoptimalkan bantuan yang sudah disediakan pemerintah dengan sistem bapak angkat oleh BUMN. Penyuluhan / bantuan oleh instansi terkait seperti BRI, Depnaker, Depperin, kantor-kantor akuntan, TKPA, dan sebagainya. Diberlakukannya wajib KKN bagi mahasiswa FEUI, khususnya mahasiswa jurusan akuntansi.

Abstrak :
Kredit Usaha Kecil (Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No.22/4/UKK tanggal 29 Januari 1990) adalah instrumen pemerataan dibidang usaha yang mewajibkan bank untuk mengalokasikan sebesar 20% dari kredit yang diberikan untuk disalurkan kepada pengusaha kecil, sehingga usaha kecil diharapkan dapat meningkatkan peranannya dalam perekonomian nasional. Di sisi lain, pengusaha kecil dalam mengajukan permohonan pinjaman kepada bank kerapkali menghadapi kendala dalam penyediaan jaminan/agunan sebagai persyaratan yang digariskan undang-undang, dan alasan ini seringkali digunakan pihak bank untuk menolak permohonan kredit dari pengusaha kecil. Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan telah memberikan satu dasar hukum terhadap suatu pola kredit yang berorientasi pada kelayakan usaha yaitu degan melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon debitur, dan apabila dianggap layak maka kredit dapat diberikan dengan barang, hak tagih, dan proyek atau usaha itu sendiri sebagai jaminan/agunan. Dengan kredit yang berpola pada kelayakan usaha ini, maka setiap pengusaha kecil yang memiliki usaha yang layak akan mempunyai peluang yang sangat luas dan sama dalam memperoleh pinjaman dari bank. Bagi pihak bank sendiri pola kredit ini salah satu alternatif terbaik dalam menyalurkan kepada pengusaha kecil.

Abstrak :
UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS ILMU SOS1AL DAN 1LMU POL1T1K PROGRAM PACASARJANA PROGRAM STUDIILMU ADMINISTRAS1 KEKHUSUSAN ADMTNISTRASI DAN KEBIJAKSANAAN BISNIS ABSTRAK ERY ARIANTO 3996232292 ANAUS1S PRESTASI PENYALURAN KREDIT KEPADA USAHA KECIL DAN KOPERASI Xiii+ 112 Halaman + 20 Tabel + 1 Gambar Daftar Pustaka : 23 Buku, 10 lain-lain (1982 - 2001) Studi ini bertujuan untuk menganalisa prestasi penyaluran kredit kepada usaha kecil dan koperasi yang dilaksanakan oleh PT. Jamsostek (Persero) dimana sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebijakan pemerintah dalam hal menyisihkan sebagian labanya untuk dimanfaatkan oleh usaha kecil dan koperasi. Pemerintah mengharapkan BUMN dapat melakukan pembinaan terhadap usaha kecil dan koperasi, antara lain dengan alasan sebagai berikut: 1. Dalam rangka mendorong kegairahan dan kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, meratakan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. 2. Adanya potensi yang relatif besar dalam pengembangan usaha kecil dan koperasi. 3. BUMN mempunyai kemampuan untuk melakukan pembinaan/bimbingan dalam permodalan, pemsaran, dan peningkatan sumber daya manusia. PERPUSTAKAAN PUSAlH UNIVERSI1AS INDONESIA I r 4. BUMN diharapkan menyisihkan labanya sebesar 1 - 3 % untuk dimanfaatkan oleh usaha kecil dan koperasi, sehingga pengembangan usaha kecil dan koperasi dapat tercapai. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada masalah prestasi penyaluran kredit kepada usaha kecil dan koperasi sekaligus dapat mengetahui keinginan dari usaha kecil dan koperasi atas penyaluran kredit dari PT. Jamsostek (Persero) tersebut, Dengan demikian, pihak BUMN dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai salah satu bahan untuk melakukan evaluasi kinerjanya. Pelaksanaan pembinaan dilakukan mulai tahun 1991. Penelitian ini dibatasi hanya berdasarkan data tahun 1995 - 2000. Selama lima tahun terdapat 1.857 unit/mkra binaan yang berada dibawah pembinaan PT. Jamsostek (Persero) yang tersebar di 16 propinsi seluruh Indonesia. Dengan berbagai pertimbangan, penelitian hanya memfokuskan pada tiga propinsi, Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Pembatasan ini sengaja dilakukan karena tiga propinsi tersebut diperkenalkan sistem mitra binaan ini dalam waktu yang hampir bersamaan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Pertama menyusun analisis berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari tiga propinsi sejak tahun 1995-2000. Data tersebut disusun berdasarkan jumlah besarnya pinjaman dana, sisa pinjaman dana yang tidak/belum terlunasi, kondisi mitra binaan terhadap pinjamannya (lancar, kurang lancar, lunas, macet dan ragu-ragu). Kedua, disebarkan sejumlah kuestioner yang dimintakan pendapat dan pandangan mitra binaan yang berada di tiga propinsi, untuk rnengevaluasi pembinaan yang telah diberikan BUMN, termasuk di dalamnya harapan mitra binaan terhadap sistem pembinaan yang diharapkan dapat mereka terima. Hasilnya, sebagian pinjaman termasuk dalam kategori macet. Jika dilihat alasan dan persepsi dari mitra binaan, mungkin saja hal ini terjadi karena terdapat perbedaan persepsi tentang sistem pembinaan yang dilakukannya. Walaupun yang dimaksud dengan pembinaan tidak melulu dengan pemberian pinjaman, tetapi termasuk juga pembinaan dalam hal manajemen, pemasaran, pelatihan SDM, penertapan teknologi dan sebagainya. Dari hasil analisis, ditemukan ternyata persepsi mitra binaan tentang pembinaan adalah lebih menekankan pada sisi manajemen. Sementara itu untuk masalah pemberian modal dan persyaratan-persyaratan lainnya diharapkan pihak BUMN yang memberikan rambu-rambunya, sehingga mitra binaan hanya bertindak sebagai pelaksana saja. Berkaitan dengan evaluasi kebijakan tentu tidak bisa dilakukan hanya satu kali. Hasil penelitian ini sedikit atau banyak dapat dipakai sebagai rujukan bagi pelaksanaan penyalur kredit kepada mitrabinaan, dalam hal ini PT. Jamsostek (Persero). Dengan demikian mitra binaan dapat berkembang dan dapat bersaing di era globalisasi ini.

Abstrak :
Krisis ekonomi tahun 1997-1998 telah memberikan banyak pelajaran khususnya kepada industri perbankan, bahwa ternyata kredit-kredit yang disalurkan kepada segmen usaha kecil relatif lebih mampu bertahan dari pada kredit korporasi. Pengalaman tersebut mendorong perbankan nasional lebih memilih untuk memasarkan kredit produktif ke segmen usaha kecil dari pada ke segmen korporasi. Menyadari hal itu, sejak tahun 1996 BNI mulai memperbaiki portfolio kreditnya dari dominasi kredit segmen korporasi, menjadi berimbang antara kredit kepada segmen korporasi dengan non-korporasi (segmen usaha kecil, syariah dan konsumen). Rencana BNI merubah strateginya dengan memperbaiki portfolio kredit ke segmen usaha kecil, ternyata diikuti pula oleh seluruh perbankan nasional. Bentuk persaingan pada industri perbankan di Indonesia terbelah menjadi 2 besaran utama, yaitu: Persaingan Suku Bunga Kredit dan Persaingan Non-Suku Bunga Kredit. Tesis ini mencoba meneliti sejauh mana pengaruh faktor suku bunga kredit usaha kecil BNI dan faktor-faktor lain seperti: faktor suku bunga kredit usaha kecil bank-bank pesaing, PDB (harga berlaku) Indonesia dan beberapa variabel kebijakan (dummy), terhadap perkembangan outstanding kredit dan rasio outstanding kredit non-lancar kredit usaha kecil BNI. Penelitian tesis menggunakan data triwulanan untuk periode 1999 - 2004. Ruang lingkup penelitian mencakup pembagian data nasional, meliputi data Total Outstanding Kredit dan Rasio Outstanding Kredit Non-Lancar Kredit Usaha Kecil BNI terhadap Total Outstanding Kredit Usaha Kecil BNI. Metodologi penelitian tesis ini berdasarkan studi literatur, serta penelitian data sekunder yang dianalisis dengan menggunakan pendekatan model ekonometrika. Selanjutnya data diolah berdasarkan model ekonometrika yang dibantu pengolahan datanya dengan menggunakan perangkat lunak "Eviews"versi 3.1. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa suku bunga kredit usaha kecil BNI berpengaruh negatif dan PDB (harga berlaku) Indonesia berpengaruh positif terhadap outstanding kredit usaha kecil BNI, dengan besaran parameter keduanya bersifat elastis. Kebijakan pembentukan Sentra Kredit Kecil (SKC) BNI berdampak terhadap penurunan outstanding kredit usaha kecil BNI. Outstanding kredit non-lancar kredit usaha kecil BNI dipengaruhi secara signifikan, baik oleh faktor Suku Bunga Kredit Usaha Kecil BNI dan Produk Domestik Bruto (PDB harga berlaku) Indonesia dengan arah pengaruh positif, serta besaran pengaruh kedua faktor tersebut bersifat inelastis. Kebijakan Bank Indonesia mencabut peraturan yang mewajibkan perbankan nasional menyalurkan sebagian portfolio kreditnya kepada kredit usaha kecil (PBI No.3/2/PBI/2001, Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil, tgl. 1 ]anuari 2001), berdampak terhadap penurunan rasio outstanding kredit non-lancar kredit usaha kecil BNI.