Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini dibuat untuk menjelaskan mengapa Jerman mengubah sikap politik dankebijakannya terhadap isu pengungsian di tengah krisis pengungsian global. Denganmetode kualitatif dan studi literatur, skripsi ini mencoba menjelaskan mengapa terjadiperubahan Kebijakan Jerman dalam Penanganan Krisis Pengungsi pada 2015. Teoripergeseran kebijakan Jeffrey Legro yang menjelaskan mengapa suatu negara dapatmengubah sikap dan kebijakannya dalam suatu hal tertentu secara drastis dalam waktusingkat, dipakai sebagai alat bantu analisa. Teori ini menjelaskan kalau suatu negaramenggeser kebijakannya apabila gagasan kolektif pemerintah maupun publik mengenaisuatu isu berubah. Sebagai temuan, terjadinya lonjakan arus masuk pengungsi keJerman membawa beberapa konsekuensi yang tak terduga sebelumnya dan yang tidaksesuai dengan ekspektasi kolektif Jerman; ekspektasi kolektif Jerman yakni bahwaketerbukaan dan pembukaan perbatasan dapat menyelesaikan krisis pengungsianinternasional. Oleh karena dinyatakan, gagasan kolektif Jerman yang berubah membawapengaruh pada kebijakan, bergeser dari keterbukaan menjadi pembatasan.

---

This undergraduate thesis tries to explain why the Germany Government changed its

policies regarding issue of refugee amid the global refugee crisis in 2015. By using a

an change its

attitudes and policies in a particular case drastically in a short period of time. This

theory clarifies that a country changes its policies if the collective ideas of the

government and the public on an issue change. With a qualitative method and literature

studies, the author found that the surge in refugee inflows into Germany brought several

resolve refugee crisis,

and then they agreed to change the policies to more restrictive as their collective ideas

change. That is one of the reasons why German policies has been changed, shifted from

openness to restrictions at the time."

"Jurnal ini membahas keunggulan digital storytelling pada mediaalternatif: Middle East Monitor sebagai upaya contra-flow dalam menyajikanberita krisis pengungsi di eropa. Hasil penelitian menyarankan bahwa digitalstorytelling memiliki keunggulan dalam upaya contra-flow terhadappemberitaan krisis pengungsi yakni memberi pengalaman lebih interaktif terkaitdilema pengungsi di tengah krisis, menarik pembaca untuk mengetahui narasiberita sampai akhir, dan menyajikan berita krisis pengungsi yang relatif sesuaidengan Refugee Reporting Guide dari Ethical Journalism Network.

---

This journal discusses the advantages of digital storytelling on

alternative media: Middle East Monitor as a means for contra-flow in presenting

news of the refugee crisis in Europe. The results of the study suggest that the

digital storytelling has an excellence in contra-flow efforts towards the

reporting of the refugee crisis which provides more interactive experiences

related to refugee dilemmas in the midst of crisis, attracts readers to finish the

story from the feature , present refugee crisis news based on Refugee Reporting

Guide from the Ethical Journalism Network."

"Kebangkitan populisme dan krisis pengungsi telah menghadapkan Uni Eropa (UE) pada potensi ancaman dan tantangan dalam mempertahankan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan HAM yang dianut oleh UE. Di sisi lain, UE juga harus menjamin keamanan dan menyerap aspirasi warganya, khususnya di tengah desakan nativisme kaum populis untuk menolak pengungsi yang dianggap merugikan masyarakat Eropa. Kondisi tersebut mengarahkan penelitian ini untuk memvalidasi strategi UE dalam mengatasi potensi ancaman atas bangkitnya populisme dan krisis pengungsi terhadap kondisi demokrasi dan keamanan di Eropa. Menjawab permasalahan itu, penelitian ini menggunakan Teori Populisme, Teori Persepsi Ancaman, dan Teori Strategi sebagai indikator dalam menganalisis berbagai kajian literatur, kebijakan Uni Eropa, serta pernyataan politik pemimpin Eropa terkait masalah pengungsi dan kebangkitan populisme dalam kurun waktu 2014-2019. Setelah menganalisis potensi ancaman populisme dan merumuskan strategi UE berdasarkan Five P’s Mintzberg, yang terdiri dari indikator Plans, Patterns, Positions, Perspectives, dan Ploys, maka temuan penelitian ini menjelaskan bahwa strategi utama UE adalah melakukan perimbangan kekuatan dan pemberian ruang politik kaum populis secara terukur. Melalui strategi ini, kelompok populis seolah terakomodir agenda politiknya dan menjadi bagian dari kekuasaan, namun sejatinya tidak. Melalui strategi ini, UE dianggap berhasil mengelola tekanan kaum populis dan mengatasi masalah pengungsi tanpa mengabaikan nilai-nilai demokrasi dan HAM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa populisme akan selalu hadir menjadi potensi ancaman dan tantangan bagi UE dengan mengangkat berbagai isu strategis dalam skala yang berbeda, sehingga strategi UE untuk beradaptasi terhadap perkembangan situasi global akan sangat diperlukan. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji perkembangan gerakan populisme pada ranah nasional, regional, dan global.

---

The rise of populism and the refugee crisis has exposed the European Union (EU) to potential threats and challenges in defending the basic principles of democracy and human rights. On the other hand, the EU have to ensure the security and absorb the aspirations of its citizens, especially in the midst of the populist nativism pressure to reject refugees who are considered detrimental to European society. These conditions lead this research to validate the EU's strategy in overcoming the potential threats of the rise of populism and the refugee crisis to the conditions of democracy and security in Europe. Answering this problem, this study uses Populism Theory, Threat Perception Theory, and Strategy Theory as indicators in analyzing various literature studies, European Union policies, and political statements by European leaders related to refugee issues and the rise of populism in the period 2014-2019. After analyzing the potential threat of populism and formulating an EU strategy based on Five P's Mintzberg's Strategy, which consists of the Plans, Patterns, Positions, Perspectives, and Ploys indicators, the findings of this study explain that the EU's main strategy is to balance power and provide populist political space in a measurable way. Through this strategy, populist groups seem to be accommodated by their political agenda and become part of power, but in reality they are not. Through this strategy, the EU is considered successful in managing populist pressure and overcoming the refugee problem without ignoring democratic values ​​and human rights. This study concludes that populism will always be a potential threat and challenge for the EU by raising various strategic issues at different scales, so that the EU's strategy to adapt to the development of the global situation will be very necessary. Furthermore, this research is expected to be a reference for further research to examine the development of the populism movement in the national, regional, and global spheres."

"Isu krisis pengungsi global telah menjadi masalah mendesak dan kompleks dalam beberapa dekade terakhir. Peningkatan jumlah pengungsi akibat konflik, bencana alam, dan ketidakstabilan politik menantang komunitas global dalam memberikan respons yang tepat. Banyak negara menolak pengungsi dengan alasan menjaga keamanan nasional, namun pengungsi juga membutuhkan perlindungan. Pandangan yang hanya berfokus pada keamanan nasional mendorong pengungsi hidup dalam kerentanan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih inklusif diperlukan, dengan mempertimbangkan konsep keamanan manusia agar pengungsi dianggap sebagai subjek keamanan. Pendekatan Indonesia sering didominasi oleh keamanan nasional, namun terdapat indikasi bahwa negara ini tetap menerima pengungsi melalui kebijakan, kolaborasi, dan partisipasi dalam forum internasional. Apabila dalam keterbukaan tersebut pengungsi tidak dilindungi aspek keamanannya maka Indonesia dapat meningkatkan bentuk ketidakamanan pada pengungsi. Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat kemudian dari segi apa elemen keamanan manusia muncul dalam upaya pengelolaan pengungsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menerapkan analisis konten (content analysis) terhadap berbagai upaya, dokumen kebijakan resmi, hingga keterlibatan kolaborasi Indonesia dengan berbagai aktor. Dengan mengkomparasi pada konsep keamanan manusia dari UNDP 1994 dan CHS 2003, ditemukan bahwa elemen keamanan manusia pada upaya Indonesia muncul dari relasi tiga faktor pengaruh: Tekanan norma global HAM, inherent local values dan kolaborasi antar aktor lintas sektor. Tiga faktor ini mendorong Indonesia pada akhirnya untuk mempertimbangkan aspek keamanan pengungsi dengan dibentuknya kebijakan, kerjasama dengan organisasi internasional dan partisipasi Indonesia pada forum internasional Upaya Indonesia ini pada konsep keamanan manusia berada pada tataran ide, komponen dan strategi yang diterapkan oleh negara.

---

The global refugee crisis has become an urgent and complex issue in recent decades. The increasing number of refugees due to conflicts, natural disasters, and political instability challenges the global community to provide appropriate responses. Many countries refuse refugees citing national security concerns, but refugees also need protection. A perspective focused solely on national security pushes refugees into vulnerability. Therefore, a more inclusive approach is needed, considering the concept of human security to view refugees as security subjects. Indonesia's approach is often dominated by national security, but there are indications that the country still accepts refugees through policies, collaborations, and participation in international forums. If the security aspects of refugees are not protected in this openness, Indonesia may increase forms of insecurity for refugees. This research will examine how elements of human security emerge in refugee management efforts in Indonesia. This study uses a qualitative method, applying content analysis to various efforts, official policy documents, and Indonesia's collaborative involvement with various actors. By comparing the concept of human security from UNDP 1994 and CHS 2003, it is found that elements of human security in Indonesia's efforts emerge from the interrelation of three influencing factors: pressure from global human rights norms, inherent local values, and cross-sector actor collaboration. These three factors ultimately push Indonesia to consider the security aspects of refugees through the formulation of policies, cooperation with international organizations, and participation in international forums. Indonesia's efforts within the concept of human security are at the levels of ideas, components, and strategies implemented by the state."