Hasil Pencarian

Ditemukan 17 dokumen yang sesuai dengan query

Defi Suyanti, author

Kuasa Untuk Meniual Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Oleh Notaris (Analisa Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 229 /PDT .Gi20 I 0/PN.JKT.UT ) = Atihorization To Sell In Tran,sition Landrights By ltlotary (Case oJ Anabtsis : North ,Jakarta District Court Decision hto. 229 i PDT.G / 201A ,/ P|'[.JKT.{-tT ) / Defi Suyanti

[ABSTRAK
Berkaitan dalam hukum Agraria. pemberian kuasa mutlak dibatasi oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor l4 Tahun 1982 tentang Larangan Pengunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah. Penelitian ini rnengkaji mengenai kuasa untuk nreniual dalam pengalihan hak atas tanah yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri .lakarta Utara Nomor 229|PD'|.G/2010/PN.JKT.[iT Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian...

2015

T43864

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Vici Lestari, author

Analisis hukum terhadap penerapan surat kuasa dalam praktek jual beli tanah dan pendaftaran pemeliharaan data

ABSTRAK
Thesis ini membahas tentang perwakilan melalui pemberian kuasa dalam jual beli tanah dan kaitannya dengan pendaftaran pemeliharaan data. Pemberian kuasa sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1972 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah persetujuan seseorang sebagai pemberi kuasa dengan orang lain sebagai penerima kuasa, guna melakukan suatu perbuatan/tindakan untuk dapat ?atas nama? si pemberi kuasa. Oleh...

2010

T27939

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Pardede, Jeffry, author

Pemberian kuasa terkait penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) (studi kasus: putusan Pengadilan Tinggi Bandung no.190/pdt/2014/pt.bdg) = The power of attorney related to misuse of circumstances (misbruik van omstandigheden) (case study: verdict of Bandung high court number 190 pdt 2014 pt.bdg)

Dalam suatu pemberian kuasa mutlak kerapkali terjadinya suatu penyalahgunaan keadaan, dimana salah satu pihak memanfaatkan kelemahan pihak lainnya untuk memperoleh keuntungan. Ironisnya, pemberian kuasa mutlak ini dibantu oleh dan dibuat dihadapan Notaris sebagai seorang pejabat pembuat dokumen yang otentik. Pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah bagaimanakah pelanggaran hukum dilakukan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46619

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hutauruk, Karsten Maruli Rogate, author

Perbandingan hukum pemutusan surat kuasa secara sepihak antara Indonesia dan Belanda sebagai bentuk wanprestasi: studi putusan nomor 704/Pdt.G2017/PN.Mdn = Comparative law of one-sided revocation power of attorney between Indonesia and Dutch as a form of breach of contract: case study of court verdict No. 704/Pdt.G2017/PN.Mdn

Perjanjian pemberian kuasa sering digunakan dalam menghadapi suatu permasalahan hukum yang dapat dilakukan oleh setiap masyarakat baik di Indonesia maupun di Belanda. Dalam perjanjian pemberian kuasa di Indonesia diatur dalam Pasal 1823 dan 1814 KUHPerdata yang menyatakan bahwa pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya apabila dikehendakinya, namun ternyata dalam prakteknya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Verita Dewi, author

Penggunaan akta kuasa menjual atas objek jaminan hak tanggungan sebagai alternatif sarana penyelesaian kredit bermasalah : studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1361 K/Pdt/2010 = The uses of the deed of power attorney to sell against the object of mortgage as an alternative settlement for non performing loans : case study Supreme Court Decision Number 1361 K/Pdt/2010

Hak Tanggungan sebagai jaminan kredit dalam perbankan berfungsi untuk menjamin kepastian pelunasan hutang apabila debitur wanprestasi atau cidera janji. Ketika debitur dinyatakan wanprestasi, bank selaku kreditur dapat melakukan upaya eksekusi terhadap jaminan guna pelunasan hutang debitur. Eksekusi Hak Tanggungan yang dilaksanakan dibawah tangan merupakan alternatif dalam penyelesaian kredit bermasalah yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T43034

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ananda Nabilla, author

Pencabutan kuasa mutlak secara sepihak sebagai bentuk wanprestasi: studi kasus putusan no. 110/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel = One sided revocation of irrevocable power of attorney as a form of breach of contract: case study of court verdict no. 110/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

Perjanjian Pemberian Kuasa sering ditemukan dalam praktek sehari-hari di masyarakat. Pemberian kuasa diatur dalam pasal 1792 KUHPerdata sampai pasal 1819 KUHperdata. Pasal 1813 dan 1814 KUHPerdata mengatur bahwa salah satu cara berakhirnya kuasa adalah penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa dimana pemberi kuasa dapat menarik kuasa tersebut kapanpun ia inginkan....

Depok: Universitas Indonesia, 2016

S63661

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Asky Fitrayona, author

Penggunaan surat kuasa mutlak dalam perjanjian pengikatan jual beli terkait penyalahgunaan keadaan studi kasus putusan pengadilan tinggi nomor 464/PDT/2015/PT.SMG = The use of irrevocable power of attorney in binding sale and purchase agreement related to misuse of circumstances case study: verdict of high court number 143/PDT/2016/PT.DKI

Penggunaan surat kuasa mutlak dalam perjanjian pengikatan jual beli terkait penyalahgunaan keadaan berdampak terhadap akta yang dibuatnya. Pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah penggunaan surat kuasa mutlak dalam perjanjian pengikatan jual beli terkait dengan penyalahgunaan keadaan, dan tanggung jawab Notaris terhadap akibat yang dapat timbul dari perbuatannya tersebut. Penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T51005

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nanda Ahimsa Dwiputra, author

Perlindungan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dari Tanggung Jawab Perbuatan Melanggar Hukum Yang Diakibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah Lain Terkait Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Kuasa Mutlak (Studi Kasus Putusan PN Banda Aceh 69/PDT.G/2018/PN. Bna) = Protection of Land Deed Maker Officials from Liability for Unlawful Acts As a result of Other Land Deed Making Officials Related to the Transfer of Land Rights Regarding the Transfer of Land Rights Based on Absolute Power

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjalankan jabatannya harus berhati-hati agar terhindar dari perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan dirinya sendiri dan PPAT lain, seperti dalam pembuatan Akta Jual Beli (AJB) yang berdasarkan perjanjian hutang piutang didasarkan surat kuasa mutlak sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bna. PPAT seharusnya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ria Novita, author

Surat kuasa mutlak dan dasar peralihan hak atas tanah (studi kasus: putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27/PK/AG/2008 = Absolute power of attorney and the bases for the transition of land rights (case studies: verdict of Indonesian Supreme Court Number 27 PK/AG/2008)

Peranan dan pentingnya larangan penggunaan surat kuasa mutlak sebagai sarana untuk membatasi penyelundupan hukum yang sering dilakukan para pihak dalam rangka peralihan hak atas tanah tidak terbantahkan Iagi. Hal ini telah dicantumkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Pqnggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Dasar Peralihan Hak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27908

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Anastasia Dini Meidriyati, author

Tinjauan yuridis pemberian kuasa mutlak oleh organorgan dalam Perseroan Terbatas sebagai perwakilan kontraktual. (Studi kasus putusan Mahkamah Agung No. 830K/ Pdt/2007). = Judicial review on an absolute power of attorney by the organs in a Limited Liability Company as a contractual representative. (Case study of the Supreme Court verdict No. 830K/Pdt/2007)

Dalam praktek hukum sehari-hari ditemui satu jenis surat kuasa dengan memakai klausul ?tidak dapat dicabut kembali? atau lebih dikenal dengan surat kuasa mutlak. Surat kuasa bentuk ini merupakan penyimpangan dari pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Dalam pasal ini diatur tentang cara pengakhiran pemberian kuasa. Hasil penelitian yang didasarkan pada...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31858

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian