Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi mandiri ini membahas pengaruh kebijakan Kredit Usaha Rakyat KUR dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Untuk membuktikannya, studi mandiri ini menganalisa data 33 provinsi ditambah data nasional pada periode 2013 ndash; 2014 menggunakan model analisa regresi panel Fixed Effect. Studi mandiri ini menemukan bahwa penyaluran 1 milyar rupiah KUR mampu mengurangi hingga 174 orang miskin dan penyaluran KUR kepada 1 orang mampu mengurangi hingga 10 orang miskin. Selain itu, studi mandiri ini menemukan bahwa adanya peran jangka panjang, efek pengendapan lag , dan efek debitur dalam penyaluran KUR mampu meningkatkan efektivitas KUR dalam menanggulangi kemiskinan.

---

The focus of this study is to discuss the effect of Kredit Usaha Rakyat KUR policy in tackling poverty in Indonesia. In order to prove it, this study analyzed 33 provinces plus 1 national data in the period 2013 ndash 2014 using Fixed Effect panel regression analysis model. This study found that the distribution of 1 billion rupiahs of KUR could reduce up to 174 poor people and the distribution to 1 person can reduce up to 10 poor people. Besides that, this study also found that the existence of long term effect, lag effect, and creditor effect can actually increase KUR effectiveness in tackling poverty. "

"KUR Pertanian merupakan salah satu inisiatif pemerintah guna mengembangkan sektor pertanian di Indonesia yang bertujuan memperkuat permodalan bagi petani. KUR Sektor Pertanian adalah pembiayaan modal kerja kepada debitur perseorangan, kelompok usaha produktif dan layak serta belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Pemerintah memberikan tambahan subsidi bunga sebesar 3% khusus untuk penyaluran KUR di sektor pertanian yang dapat digunakan untuk modal usaha, operasional, penyediaan alsintan. Melalui KUR ini, petani dapat mendukung pengembangan produksi pertanian dari hulu hingga hilir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Prosedur Penyaluran KUR Bagi Kelompok Petani, Hak Dan Kewajiban Para Pihak Terkait Dengan Penyaluran KUR Bagi Kelompok Petani, serta Pertanggungjawaban Hukum Apabila Kelompok Petani Wanprestasi. Adapun bentuk penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian ini mengintegrasikan ke pendekatan normatif dengan melihat peraturan-peraturan hukum tertulis yang berkaitan dengan pemberian KUR dan mengungkap latar belakang diperlukannya KUR sebagai salah satu pembiayaan bagi kelompok petani. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Metode pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menjelaskan gambaran secara menyeluruh terkait dengan mekanisme penyaluran kredit usaha rakyat di sektor pertanian. Hasil dari penelitian ini adalah Proses pemberian KUR terdapat beberapa langkah, mulai dari pengajuan kredit oleh calon nasabah, identifikasi data, survei dan peninjauan lapangan, analisis data keuangan calon debitur, pengambilan keputusan kredit, pembuatan perjanjian kredit, hingga pencairan kredit. Setelah perjanjian ditandatangani, terjadi kesepakatan antara kedua pihak, yang menimbulkan hak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya. Bank X dan Y dalam penyelesaian permasalahannya dengan debitur menggunakan non ligitasi daripada ligitasi. Apabila semua upaya bentuk penyelamatan tersebut tidak dapat teratasi maka pemenuhannya tunduk kepada ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata dengan  mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri untuk memenuhi pelaksanaan kewajibannya.

---

KUR Agriculture is one of the government's initiatives to develop the agricultural sector in Indonesia which aims to strengthen capital for farmers. KUR Agriculture Sector is working capital financing to individual debtors, productive and feasible business groups and do not have additional collateral or insufficient additional collateral. The government provides an additional interest subsidy of 3% specifically for KUR distribution in the agricultural sector which can be used for business capital, operations, provision of alsintan. Through this KUR, farmers can support the development of agricultural production from upstream to downstream. This research aims to find out the KUR Disbursement Procedure for Farmer Groups, the Rights and Obligations of the Parties Related to KUR Disbursement for Farmer Groups, and Legal Liability if the Farmer Group Defaults. The form of research in this thesis is normative or doctrinal legal research. This research integrates a normative approach by looking at written legal regulations relating to the provision of KUR and revealing the background of the need for KUR as one of the financing for farmer groups. In this research, the data used are primary data and secondary data. Data collection in this research was carried out through literature studies and interviews. The data processing method in this research uses a qualitative descriptive method that explains the overall picture related to the mechanism of distribution of people's business credit in the agricultural sector. The result of this research is that the process of granting KUR has several steps, starting from applying for credit by prospective customers, identifying data, surveys and field observations, analysing the financial data of prospective debtors, making credit decisions, making credit agreements, and disbursing credit. After the agreement is signed, there is an agreement between the two parties, which gives rise to rights and obligations that must be fulfilled by both. Bank X and Y in resolving their problems with debtors use non-ligitation rather than ligitation. If all efforts to form a rescue cannot be resolved, the fulfilment is subject to the provisions of Article 1131 of the Civil Code by filing a civil lawsuit to the District Court to fulfil the implementation of its obligations."

"Pemerintah membuat kebijakan pembatasan pergerakan selama COVID-19, yang menyebabkan penurunan permintaan barang dan jasa, terutama bagi UMKM. Untuk meningkatkan produktivitas UMKM, diberikan insentif berupa KUR kepada pemilik UMKM. Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah pemberian KUR meningkatkan pengeluaran rumah tangga saat pandemi dan mengetahui faktor heterogenitas rumah tangga. Metode OLS Regression digunakan. Hasil penelitian menunjukkan pemberian KUR meningkatkan pengeluaran rumah tangga selama COVID-19. Selain itu, jenis kelamin dan pendidikan penerima KUR memengaruhi pengeluaran rumah tangga akibat insentif ini.

---

During the COVID-19 pandemic, government policies restricting movement led to decreased demand for goods and services, especially affecting small and medium-sized enterprises (UMKM). To boost UMKM productivity, the government implemented the Kredit Usaha Rakyat (KUR), an incentive for UMKM owners. This research aimed to analyze whether providing KUR could increase household expenditure during the pandemic and explore heterogeneity factors in households. Using Ordinary Least Squares Regression (OLS Regression), the study found that KUR positively impacted household spending during COVID-19. Additionally, the gender and education level of KUR recipients influenced household expenditure."

"Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) berisi tentang fasilitas pemberian kredit dari bank-bank tertentu kepada masyarakat golongan menengah ke bawah dengan tidak mempersyaratkan adanya agunan tambahan bagi pihak yang mengajukan permohonan kredit. Bank Indonesia memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam program perkreditan yang dilakukan oleh bank, termasuk dalam Program KUR ini. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam Program KUR dianalisis berdasarkan ketentuan dalam dasar hukum Program KUR serta penerapannya dalam mekanisme penyaluran KUR pada masing-masing Bank Pelaksana. Penerapan tugas Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam Program KUR adalah berupa penerapan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang terkait tentang usaha memberikan kredit atau dengan menerapkan peraturan yang secara khusus mengatur tentang prinsip kehati-hatian dalam pogram KUR.

---

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Program contains facility of credit from certain banks toward middle class and lower class society with no additional collateral for people that submit credit application. Bank Indonesia regulates and supervises the performance of prudential principle in the credit program that is being conducted by bank, including KUR program. The performance of prudential principle in KUR program is analyzed based on the regulations of KUR program legal basis and also the application with regards to the KUR distribution mechanism into each Performing Bank. The performance of the task of Bank Indonesia to regulate and to supervise the implementation of prudential principle in KUR program takes form in the carrying out of various rules that has been issued by Bank Indonesia in relation with credit facility allowance or with implementing particular regulation that governs about the prudential principle in KUR Program."

"Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar yang penting dalam mendukung perekonomian nasional, namun UMKM masih dihadapi pada sulitnya mengakses pembiayaan. Sebagai upaya meningkatkan akses pembiayaan UMKM, Bank Indonesia mengeluarkan revisi peraturan kewajiban minimal penyaluran kredit UMKM bagi bank umum pada tahun 2015, tahun yang sama dengan perubahan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari imbal jasa penjaminan menjadi subsidi bunga. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kinerja bank dan suku bunga KUR terhadap penyaluran kredit UMKM. Dengan menggunakan data empat kelompok bank di Indonesia periode 2015-2019, penelitian ini menemukan adanya hubungan positif antara suku bunga KUR dan porsi penyaluran kredit UMKM. Faktor kinerja perbankan, yaitu ROA, NPL, Spread, DPK, dan BI Rate juga secara signifikan berpengaruh terhadap penyaluran kredit UMKM.

---

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in Indonesia`s economic development, however most MSMEs still face significant challenges in accessing financing. In order to facilitate access to finance for MSMEs, Bank Indonesia revised the regulation about minimum amount of credit provided by the banks for MSMEs in 2015, the same year as modificaion of Kredit Usaha Rakyat (KUR) program from partial credit guarantee program to interest rate subsidy program. This study aims to examine the impact of bank performace and KUR interest rate on bank credit allocation for MSMEs. Utilizing data from four bank categories in Indonesia from 2015-2019, this study found a positive relationship between KUR interest rate and bank credit allocation for MSMEs. ROA, NPL, Spread, DPK, and BI Rate also significantly affect credit allocation for MSMEs."

"Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI) merupakan produk kredit canangan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional melalui pembiayaan kegiatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Penyaluran produk KUR dilakukan oleh beberapa enam bank pelaksana termasuk Bank BRI. Bersaing dengan bank lain dalam penyaluran produk KUR merupakan tantangan berat yang dihadapi Bank BRI. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan strategi-strategi terutama strategi pemasaran dan bagaimana mengkomunikasikan strategi tersebut dalam bauranbauran komunikasi. Hal tersebut menjadi subjek yang menarik untuk dikaji dalam pemaparan yang bersifat deskriptif. Penggambaran secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kegiatan-kegiatan tertentu merupakan tujuan penelitian ini. Pemaparan dengan pendekatan kualitatif merupakan pendekatan tepat yang memiliki karakteristik data yang dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (natural setting) tanpa merubahnya ke dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan. Strategi penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus. Subjek kajian atau unit analisis yang ditentukan dalam penelitian ini adalah individual yang menjadi narasumber utama terhadap upaya memasarkan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tengah masyarakat dan ditengah persaingan dengan bank-bank lain yang menyalurkan produk serupa. Narasumber utama merupakan individu yang bekerja di Divisi Marketing Communication Bank BRI.

---

Kredit Usaha Rakyat (KUR) which is distributed by Bank Rakyat Indonesia (BRI) is a loan product made by government aimed to increase the national income through micro-financing small and medium enterprises (SMEs). KUR product distribution is executed by six national banks including Bank BRI. Compete with other banks in the distribution of products KUR is a challenge faced by the Bank BRI.

To achieve that goals, Bank BRI needs great strategies especially marketing strategy and how to communicate those strategies in marketing communication mix strategy. It became an interesting subject to be studied in a descriptive presentation.

Precise depiction of the properties of an individual, state, symptoms, or certain activities is the purpose of this study. Exposure to the qualitative approach is the right approach which has the characteristics of the data set forth in reasonable condition or as a (natural setting) without change in the form of symbols or numbers.

Strategy of research is a case study. Study subjects or units of analysis in this study is determined the individual to be the main resource for product marketing efforts Kredit Usaha Rakyat (KUR) in the community and in the middle of the competition with other banks that distribute similar products. The main resource person is an individual who works in the Division of Marketing Communications Bank BRI."

"ABSTRAKUsaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM di Indonesia mencakup lebih dari 90 persen unit usaha. Dengan kontribusi terhadap PDB sekitar 56 persen, UMKM masih menghadapi permasalahan, terutama masalah akses terhadap pembiayaan perbankan. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Program Kredit Usaha Rakyat KUR sebagai cara untuk meningkatkan akses UMKM terhadap permodalan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kinerja penyaluran KUR serta mengukur dampak KUR terhadap tingkat pengangguran terbuka, persentase penduduk miskin dan pertumbuhan PDRB Harga Konstan tahun 2000 pada masing-masing provinsi di Indonesia pada periode tahun 2008 ndash; 2013. Jumlah penyaluran KUR selama periode penelitian sebesar Rp138,5 triliun dengan jumlah UMKM penerima fasilitas KUR sebanyak 14,3 juta unit UMKM. Rata-rata rasio Non Performing Loan NPL KUR selama periode penelitian yaitu 2,88 persen. Dari hasil uji regresi data panel menggunakan estimasi efek tetap fixed effect , diperoleh hasil bahwa KUR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, persentase penduduk miskin provinsi dan pertumbuhan PDRB. Dengan hasil ini, Program KUR belum memberikan kontribusi terhadap perekonomian secara keseluruhan. Untuk dapat mendukung perkembangan UMKM, Pemerintah harus dapat mengefisienkan keberlangsungan Program KUR dengan tetap memperhatikan tujuan dan prioritas program. Dalam jangka panjang, permasalahan assymetric information dapat diatasi dengan pembentukan lembaga pemeringkat kredit UMKM untuk mengurangi biaya perolehan informasi perbankan terhadap profil usaha UMKM yang akan dibiayai.

---

ABSTRACTSmall and Medium Enterprises, SMEs, covers more than 90 percent of all business units in Indonesia. Contributing about 56 percent to GDP, SMEs are still facing problems regarding their development, specially access to banking finance. Indonesia government has launched KUR program as a tool to increase SMEs rsquo access to finance. This research aims to evaluate the KUR performance and to measure its impacts on level of unemployment, percentage of poverty and the growth of GDRP constant price year 2000 on each of 33 provinces in 2008 ndash 2013. The total disbursment of KUR during the research periode exceeds IDR138,5 trillion with total of SMEs accepting KUR as much as 14,3 million units. The average NPL ratio of KUR during the period is 2.88 percent. Using fixed effect estimation of panel data regression, we found that there is a insignificant effect of KUR to the level of unemployment, percentage of poverty and GDRP growth. These results show that KUR is not considered to be the suitable tool to promote SMEs development. In other words, government should be able to better evaluate KUR in order to make it more effective while still prioritize its objectives. In long term, assymmetric information can be mitigated by the establishment of SMEs rating institution to lesser the cost in information gathering of SMEs credit worthiness."

"Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan pelaku ekonomi yang mendominasi di Provinsi DKI Jakarta. Namun, UMK masih menemukan kendala terkait permodalan. Kredit Usaha Rakyat hadir sebagai solusi atas kendala permodalan serta memberdayakan pelaku UMK. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan KUR dalam rangka pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) di Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan teori Integrated Implementation Model yang dikemukakan oleh Winter. Teori tersebut bersifat hybrid sehingga analisis dilakukan secara top-down dan bottom-up. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist. Data yang diperoleh berasal dari data primer berupa wawancara mendalam bersama beberapa narasumber dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KUR dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan belum berjalan secara optimal. Implementasi KUR sudah mencakup koordinasi dan komitmen dalam perilaku organisasi dan antarorganisasi yang terlibat; bentuk manajemen berupa sosialisasi serta pelatihan kompetensi serta pola kerja penyalur KUR; serta birokrat level bawah sudah berkompetensi. Kelompok target kebijakan, yaitu pelaku UMK, menunjukkan respon positif dan negatif yang dilandasi oleh faktor internal pelaku UMK serta faktor eksternal yaitu kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia. Namun, implementasi KUR masih belum bersinergi terkait data dengan bantuan permodalan lain serta penggunaan KUR yang belum sepenuhnya tepat guna

---

The Micro and Small Enterprises (MSEs) are the dominant economic actors in DKI Jakarta Province. However, The MSEs still encounter obstacles related to capital. Micro Business Credit (Kredit Usaha Rakyat) came as a solution to capital constraints and empowers MSEs. This study aims to fing out how is the implementation of Micro Business Credit Policy in the framework for empowering The Micro and Small Enterprises (UMK) in Setiabudi District, South Jakarta. This study uses the theory of The Integrated Implementation Model that proposed by Winter. The theory is a hybrid and make its analysis done with top-down and bottom-up perspective. This study uses post-positivist approach. The data used in this study comes from deep interview with several interviewees as primary data and library research as secondary data. The result of the study says that the implementation of The Micro Business Credit (KUR) policy in the context of empowering MSEs in Setiabudi District, South Jakarta City has not run optimally. The implementation already includes with coordination and commitment in organizational behaviour and among the organizations involved; form of management such as socialization and competency training as well as the work pattern of KUR distributors; and the lower-level bureaucrats are already competent. The target group of policy, the MSEs, showed positive and negative responses based on the internal factors of the MSEs and external factors such as the situation of COVID-19 pandemic in Indonesia. However, the implementation of The Micro Business Credit (KUR) has not been synergized related to data with another capital assistance and The Micro Business Credit (KUR) is not yet fully appropriate with its purpose."

"Tesis ini membahas dampak program Kredit Usaha Rakyat terhadap pendapatan dan konsumsi rumah tangga tahun 2008-2011. Data FSAM 2005 digunakan penulis dengan tujuan untuk menangkap dampak kesejahteraan untuk rumah tangga serta siapa yang paling diuntungkan oleh program tersebut. Untuk menjelaskan dampak tersebut, penelitian menggunakan analisis multiplier serta dekomposisi pengganda guna mengetahui sektor yang memberikan dampak terbesar.Hasilnya, sektor utama yang memiliki income multiplier terbesar untuk empat tipe rumah tangga cenderung seragam meski memiliki urutan yang berbeda yaitu sektor pertanian formal dan informal, pertambangan informal, sektor jasa formal dan perdagangan, hotel dan restoran formal. Sedangkan polapola pengeluaran rumah tangga untuk komoditas bisa dikelompokkan dalam empat besar yakni pertanian, manufacturing, keuangan dan jasa. Rumah Tangga Miskin terbesar mengeluarkan pendapatannya untuk komoditas manufacturing, pertanian, jasa dan keuangan.Penelitian ini juga melakukan simulasi kebijakan untuk menjelaskan dampak total pasca shock KUR sebesar Rp 62,9 triliun kucuran dana KUR selama empat tahun. Hasilnya, semua tipe rumah tangga mendapatkan keuntungan dari KUR. Tetapi rumah tangga desa tidak miskinlah yang mendapatkan penerimaan terbesar yakni 10,43 kali lipat pendapatannya dibanding rumah tangga desa miskin 9,37.

---

The focus of this study is to measure the impact Kredit Usaha Rakyat (KUR) on household incomes and consumption in 2008-2011. FSAM 2005 data was used to capture the impact of welfare for the household and which household gain the most benefit from the program. Multiplier and decomposition multiplier analysis were used to determine sector impact for four type of household.

Major finding are KUR will rising income and consumption for all type household. If KUR channeled to sector with big income multiplier may result more impact for targeted household. Those sector are agriculture (formal and informal sector), mining (informal), trade, hotel and restaurant (formal).

Result after simulation shows that after injection KUR Rp 12 trillion (2008) will rising income for rural unpoor household 10,39 times from initial. But rural poor household only rise their income by 9,34 times."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat KUR yang diterapkan pemerintah dalam menggerakan sektor UMKM dengan pola penjaminan kredit. Kinerja kualitas kredit KUR yang terlihat dari rasio Non Performing Loans NPL memiliki tren memburuk, bertolak belakang dengan kinerja industri perbankan yang cenderung stabil sehingga menimbulkan perbedaan kinerja antara kredit umum dan KUR pada bank penyalur KUR. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor spesifik bank, kompetisi dan besaran kuota plafond terhadap perbedaan kinerja yang terjadi. Penelitian mengggunakan data panel dengan objek penelitian sembilan bank penyalur KUR pada periode Juni 2012 hingga Desember 2014. Hasil penelitian ini adalah faktor spesifik bank yang terdiri dari Total Aset, Rasio Pinjaman terhadap Simpanan LDR berpengaruh positif signifikan sedangkan Rasio Kecukupan Modal CAR berpengaruh negatif signifikan, serta market share pada kredit umum dan besaran plafond KUR memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap perbedaan kinerja antara kredit umum dan KUR. Perbedaan kinerja antara kredit umum dan KUR yang dipengaruhi oleh faktor spesifik bank, market share dan besaran plafond dapat dijadikan landasan pemerintah dalam pemilihan bank penyalur KUR yang berdasarkan pada standar dan kriteria tertentu sehingga kinerja KUR dapat lebih optimal.

---

This research is motivated by policy of Kredit Usaha Rakyat KUR that implemented by the government in moving the SME sector with credit guarantee scheme. Quality credit performance of KUR could be seen from the ratio of Non Performing Loans NPL that have a deteriorating trend, but in contrast to the performance of the banking industry are likely to be stable that causing the difference in performance between public credit and KUR on Bank that distribute KUR. This study aimed to analyze the effect of bank specific factors that consists of Total Assets, Loan to Deposit Ratio LDR dan Capital Adequacy Ratio CAR , competition and the amount of quota ceiling of the performance difference occurs. The research used data objects of research panel with nine banks channelling KUR in the period June 2012 to December 2014. Results of this study are bank specific factors that consist of Total Assets and LDR has positive significant effect on the performance difference NPL between public credit and KUR where bank with total assets and LDR is higher that tend to have performance differences NPL be larger, while CAR has negative significant where the greater CAR have effect the difference in performance NPL will be smaller. General credit market share, the amount of the loan plafond quota and bank that have focus on distributed credit to SME sectors has a negative significant influence on the performance difference, that means bank with a market share of public credit and quota KUR is large, as well as focus on the credit to the SME sector tends to have a small performance differences NPL. The performance difference between public credit and KUR influenced by bank specific factors like CAR, general credit market share, the amount of the plafond may be invoked by the government in the selection of the participating banks KUR based on certain criteria and standards so that performance of KUR can be optimized."