Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sangat rawan dalam pelaksanaannya karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Sedangkan proses pengadaan tanah dalam hal pembebasan tanah tidak akan terlepas dari masalah ganti rugi, oleh karena itu dalam menetapkan bentuk dan besarnya ganti rugi harus dilakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan tidak dibenarkan adanya paksaan. Dalam pembebasan tanah untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Panitia Pengadaan Tanah dalam musyawarah telah menetapkan ganti rugi dalam bentuk uang, sedangkan musyawarah dilakukan hanya untuk menetapkan besarnya saja. Sehingga dalam pelaksanaannya terdapat pemilik yang keberatan dengan ganti rugi dalam bentuk uang dan menuntut ganti rugi dalam bentuk tanah pengganti. Dari latar belakang tersebut, dipandang perlu untuk dilakukan penelitian untuk menjawab pertanyaan bagaimana implementasi penentuan pemberian ganti rugi kepada masyarakat dalam rangka pengadaan tanah untuk digunakan sebagai TPA Cipeucang Tangerang Selatan, apabila dikaitkan dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa musyawarah penentuan pemberian ganti rugi tidak dilakukan secara konsekuen karena masyarakat tidak diberikan pilihan bentuk ganti rugi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 sehingga terdapat pemilik yang keberatan menerima ganti rugi dalam bentuk uang. Disarankan agar untuk pengadaan tanah selanjutnya, Panitia Pengadaan Tanah dapat melakukan musyawarah untuk menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi secara konsekuen, tanpa ada paksaan serta memberi ganti rugi dengan memperhatikan faktor-faktor sosial dan ekonomi masyarakat yang tanahnya dibebaskan.

---

Land acquisition for the development for public interest is highly vulnerable on its implementation as it is strongly related to public livelihood concern. The land acquisition process itself in terms of land relinquishment, however, will never be apart of compensation matter. Consequently, it shall be discussed in setting form and value of the compensation to reach out agreement and any coercion is prohibited.

In the land acquittalaimed for landfill project of Cipeucang by the Local Government of South Tangerang, the Land Acquisition Committee, in the discussion, had stipulated the compensation in the form of cash, whereas the discussion was carried out to set the value only. In consequence, as it is implemented there was objection from the land lords on the form of cash and they demanded the compensation in the form of substituted land.

Build upon this background, it is deemed necessary to conduct some research to answer the question of how the setting of compensation to the public was implemented in terms of land acquisition aimed for landfill of Cipeucang, South Tangerang, associated with the Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 65 of 2006.

The research result reveals that the discussion of setting the compensation was not consequently conducted because the community was not given options regarding to the compensation forms as stipulated in the Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 65 of 2006 and it resulted objection from the land owners on compensation in the form of cash.

It is suggested for the future, the Land Acquisition Committee could consequently discuss to set the form and value of compensation, without any coercion and give compensation by considering social and economic factors of the community whose land is acquitted."

"ABSTRAKPengadaan tanah untuk kepentingan bisnis/swasta berawal dari adanya kebutuhan akan tanah dalam rangka pembangunan. Karena tanah Negara tidak lagi memadai untuk dimohon, maka pihak swasta adakalanya harus memperoleh tanah untuk proyeknya tersebut dari Hak Milik masyarakat. Tidak terkecuali tanah milik Masyarakat Adat. Sebagaimana di Propinsi Bali, tepatnya di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dimana terdapat Proyek Kawasan Pariwisata Terpadu milik PT.Bali Pecatu Graha. Bahwa dalam Ijin Lokasinya terdapat tanah Laba Pura Luhur Uluwatu milik Masyarakat Adat Desa Pecatu. Permasalahan timbul saat ada 2 (dua) pihak yang mengaku sebagai pihak yang paling berhak untuk mengalihkan tanah dimaksud. Bermula dari masalah inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait masalah-masalah mengenai kedudukan hukum diantara 2 (dua) pihak dimaksud yaitu antara Pengempon selaku pengurus Pura dengan pihak Yayasan Uluwatu yang dibentuk oleh keluarga besar pengurus Pura untuk menjalankan kegiatan Pura selaku Lembaga Keagamaan. Metode penelitian yang digunakan penulis untuk menyusun tulisan ini adalah Yuridis Normatif, dengan tipologi penelitiannya Deskriptif-Analitis, jenis data adalah Data Sekunder, alat pengumpulan datanya adalah studi dokumen dan wawancara, metode analisis data adalah Kualitatif dan hasil laporan penelitian adalah Tesis dengan bentuk Evaluatif-Analitis. Berdasarkan permasalahan di atas Penulis menyusun Tesis dengan judul : “Tinjauan Yuridis Pengadaan Tanah Untuk kepentingan Bisnis/Swasta Terkait Tanah Milik Masyarakat Adat (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.123/PDT/2006/PT.DPS.)” Bahwa kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan bisnis/swasta dalam rangka pembangunan adalah mengalihkan hak atas tanah atau transaksi pemindahan hak atas tanah dengan cara-cara yang disepakati/musyawarah antara pihak yang membutuhkan tanah dengan pemegang hak atas tanah, yaitu dengan jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati para pihaknya. Meski pihak pemegang hak atas tanah terkesan terpaksa melepaskan karena tanahnya masuk dalam Ijin Lokasi proyek, pihak pengembang sebagai pihak yang membutuhkan tanah selayaknya juga memperhatikan kesejahteraan dan kelangsungan peningkatan taraf hidup bekas pemegang hak atas tanah. Hal ini dikarenakan tanah yang akan didapatkan oleh pihak investor pada masa mendatang harga dan nilai jualnya akan semakin tinggi karena telah dikemas sebagai obyek bisnis properti. Selayaknya hal tersebut juga berlaku bagi bekas pemegang hak atas tanah, bahwa setelah melepaskan hak atas tanahnya taraf hidupnya juga harus meningkat.

---

ABSTRACTLand acquisition for business/private sector originated from the need for land in the development. Because the ground state is no longer adequate for the request, then the private sector sometimes have to acquire land for the project from the public Properties. No exception Indigenous lands. As in Propinsi Bali, precisely in the village of Pecatu, South Kuta district, Badung regency where there is an Integrated Tourism Zone Project owned PT.Bali Pecatu Graha. That there is a location in the Permit lands belonging Profit Pura Luhur Uluwatu Pecatu village of Indigenous Peoples. Problems arise when there are two (2) parties who claimed to be the most entitled to dispose of the land in question. Starting from this problem the authors are interested in doing research related to issues concerning the legal status between 2 (two) parties intended that the board as a result, many of Pura Uluwatu with the Foundation established by the board of the family to run the activities Pura Pura as Religious Organization. The method used to compile the author of this paper is normative juridical, with descriptive-analytical research typology, the type of data is secondary data, data collection tool is the study of documents and interviews, data analysis methods and results are Qualitative research report is a thesis with Evaluative form- Analytical. Based on the above problems Writers compose thesis with the title: "Judicial Review of Land Acquisition For Business interests / Related Private Land Owned Indigenous Peoples (Studies Case Against High Court verdict Denpasar No.123/PDT/2006/PT.DPS.)" That the procurement activities land for business/private sector in the development is the transfer of land rights or transfer of land transactions in ways that agreed / consensus between parties who need land to land rights holders, namely the sale, exchange or other means that agreed upon by the company. Although the holders of land rights seem forced to let go because the land included in the project Location Permit, the developer of the parties who need the land should also pay attention to the welfare and living standards improved survival former holders of land rights. This is because the land will be acquired by the investor on the future price and resale value will be higher because it has been packaged as a business object property. Should it also apply to the former holders of land rights, that after releasing their land rights have improved their living standards as well."

"ABSTRAKSalah satu faktor penghambat pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, adalah sulitnya proses pengadaan tanah, yang seringkali disebabkan kurangnya partisipasi masyarakat. UU No. 12 tahun 2012 menjamin dan memberi ruang lebih bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam seluruh tahapan pengadaan tanah sampai dengan pelaksanaan pembangunan, melalui prinsip keterbukaan dan keikutsertaan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan pengadaan tanah, terutama melihat sejauh mana partisipasi masyarakat dan manfaat dari pengadaan tanah tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dilakukan di dua lokasi pembangunan jalan  di Kabupaten Kebumen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses pengadaan tanah di Kebumen tidak sesuai dengan tahapan dalam undang undang, terutama untuk pengadaan tanah lebih dari 5 Ha, karena tidak ada sosialisasi sebelum penetapan lokasi dikeluarkan oleh Bupati dan penilaian harga satuan tanah yang didasarkan pada buku status tanah tahun 1960.  Warga berpartisipasi dalam pengadaan tanah karena keterpaksaan dan mengharapkan ganti rugi yang tinggi atas aset yang terkena dampak. Manfaat pengadaan tanah adalah adalah naiknya harga tanah dan perbaikan akses menuju fasilitas pendidikan dan ekonomi. Kebutuhan warga akan adanya perubahan tingkat kesejahteraan yang lebih baik menyebabkan warga sukarela menerima rencana pembangunan jalan, meskipun keterlibatan warga dalam proses pengadaan tanah tidak maksimal.  

---

ABSTRACTOne factor cause of delay in road development was difficulties of land acquisition due to lack community participation in all of it stages. Law No. 2/2012 guarantee and emphasis for communities to participate in all stages of land acquisition up to development following openness/transparent and participation principle. Purpose of this research was to see how far land acquisition implementation, specifically related to ccommunity participation, compare to the law. This research use qualitative descriptive method, conducted in two location of road development in Kebumen District. Conclusion from this research shown that land acquisition was not implemented as per stages in the law, specifically for land acquisition more than 5 Ha. Inconsistency was related to no socialization conducted prior to location determination and determination of land price which refer to Buku Status prepared in1960. Communityty participated to land acquisition due to compulsion and expected of high compensation for their affected asset. The benefit of land acquisition  to communitiy was increasing of land price, opportunity to have new source of income and improvement of access to education and economic facilities. Community received the road development eventhough the could not fully participated in the land acquistion process due to their needs on the betterment of live condition.

"

"Penelitian ini berfokus pada mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu pembangunan jalan tol serta dampak dari terhambatnya proses pengadaan tanah tersebut. Pengadaan tanah merupakan penghambat utama dalam percepatan pembangunan jalan tol. Studi terkait faktor-faktor yang menghambat proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum masih terlalu berfokus pada dampaknya dan kurang mengurai simpul penyebab utama dari masalah ini. Dalam studi ini, peneliti melihat bahwa proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur dan kepentingan ekonomi didominasi oleh negara sehingga hal tersebut dapat berdampak merugikan masyarakat. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik wawancara mendalam, studi ini menemukan bahwa masalah pembagian peran dan efektifitas mekanisme kerja birokrasi menjadi hambatan utama. Di sisi lain, dampak ketidakpastian keresahan kesulitan mencari tanah pengganti, cukup banyak dialami oleh masyarakat. Secara teoritik, pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia mencerminkan state centered development yang kurang optimal karena involusi mekanisme kerja birokrasi pemerintah sendiri. Gejala soft state masih sangat terlihat ketika negara kurang bisa melindungi masyarakat dari dampak pengadaan tanah.

---

This study focuses on identifying the factors that hamper the process of land acquisition process for the public interest, espescially toll road construction and the impact of the hampered land acquisition process. Land acquisition is a major obstacle in accelerating toll road development. Studies related to factors that hamper the land acquisition process are still too focused on their impact and do not examine the main causes of this problem. In this study, researchers see that the land acquisition process for the public interests is dominated by the state so that it can adversely affect the community. By using qualitative methods and in-depth interview techniques, this study found that the problem of the division of roles and the effectiveness of bureaucratic work mechanisms were the main obstacles. On the other hand, the impact of the uncertainty of anxiety on the difficulty of finding replacement land, is quite a lot experienced by the community. Theoretically, land acquisition for infrastructure development in Indonesia reflects a less than optimal state centered development due to the involution of the government's own bureaucratic work mechanism. Soft state symptoms are still very visible when the state is less able to protect the community from the effects of land acquisition."

"Pengadaan Tanah adalah Setiap Kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Penulisan tesis ini membahas mengenai pelaksanaan pengadaan tanah oleh pemerintah daerah dan upaya panitia pengadaan tanah dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan stadion olah raga. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan materi pengadaan tanah yaitu dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen hukum dan buku-buku yang berhubungan dengan materi pengadaan tanah, data yang dihimpun adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, untuk mendukung penelitian kepustakaan dilakukan tehnik pengumpulan data melalui penelitian lapangan dalam bentuk observasi dan wawancara kepada Kantor Pertanahan kota Palembang, analisis data menggunakan metode kualitatif dan hasil penelitian dituangkan bersifat evaluatif analitis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan stadion olah raga telah berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Bahwa upaya panitia pengadaan tanah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan stadion olah raga antara lain mengenai besamya dan bentuk ganti rugi yakni dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keinginannya mengenai bentuk dan besamya ganti rugi agar didapat hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak sehingga ditemukan jalan terbaik dalam penyelesaiannya dan mengenai adanya selisih luas untuk bidang tanah tertentu yakni Panitia Pengadaan Tanah melakukan musyawarah lebih lanjut sehingga diperoleh kesepakatan luas tanah yang digunakan.

---

Land Acquisition is any activities to acquire land by means of providing compensation to the person who divests or transfers lands, buildings, plants and other objects relating to the land. This thesis writing is dealing with the implementation of land acquisition by regional government and efforts by the land acquisition committee to overcome the problems occurring in the implementation of land acquisition for sport stadium development. Research method applied in this thesis writing is a bibliographical method to obtain secondary data relating to materials of land acquisition, namely by means of analyzing statory regulations, legal documents and books in connection with land acquisition materials. Data collected is secondary consisting of primary legal materials and secondary legal materials. To support a bibliographical research in the form of observations and interviews to Land Affairs Office of Palembang City. Data analysis applies a qualitative method and the results of research will be embodied in an evaluative analysis. The results of research reveal that the implementation of land acquisition carried out by the regional government for sport stadium development has been guided by the Presidential Decree Number 55/1993 regarding land acquisition for the implementation of development for public interest. That the efforts of land acquisition committee in overcoming the problems taking place within the framework of land acquisition for sport stadium development among others are concerning the amount and kind of compensation namely, by giving opportunity to the society to express their wishes on kind and the amount of compensation in order to achieve the result agreed by both parties and that it is found the best way in the settlement. And concerning any difference of area size for certain land parcel, then land acquisition committee will hold a deliberation so that it will be obtained the land areas to be utilized."

"Pembangunan kilang minyak yang dilakukan dengan pengambilalihan lahan pertanian telah memaksa perempuan petani kehilangan penghidupannya (livelihood) dan mendorong mereka pada posisi yang rentan. Perlawanan yang dilakukan perempuan petani merupakan ungkapan dari rasa kecewa atas tindakan sepihak PT. Pertamina Rosneft dalam mengintervensi pengambilalihan lahan di Sumurgeneng. Penelitian ini menggunakan teori ekologi politik feminis untuk menelusuri serangkaian perlawanan dan keterkaitan antara keterbatasan akses dan kontrol atas relasi kuasa yang dialami oleh perempuan petani di Sumurgeneng. Selain itu, dalam memunculkan suara perempuan, penelitian ini menggunakan observasi terlibat dengan pendekatan kualitatif berperspektif feminis sebagai titik acuan untuk mengeksplorasi ruang hidup perempuan petani dengan menggali narasi perempuan petani (herstory) secara mendalam. Melalui lensa ekologi politik feminis, penelitian ini menemukan bahwa hak atas tanah tidak hanya berpengaruh pada akses dan kontrol namun juga berpengaruh pada aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang berkaitan dengan opresi yang dilakukan untuk mengekang dan mengontrol ruang gerak perempuan. Penelitian ini juga memetakan bagaimana perlawanan yang dilakukan perempuan petani yang dilakukan secara mandiri, tetapi tetap tidak terlepas dari perlawanan besar yang dilakukan bersama petani laki-laki.

---

The construction of oil refineries carried out by expropriation of agricultural land has forced women, farmers, to lose their livelihoods (livelihood) and pushed them into a vulnerable position. The resistance carried out by women farmers is an expression of disappointment over the unilateral actions of PT. Pertamina Rosneft in intervening in the acquisition of land in Sumurgeneng. This study uses feminist political ecology theory to explore a series of resistances and links between limited access and control over power relations experienced by women farmers in Sumurgeneng. In addition, in raising women's voices, this study uses involved observation with a qualitative approach with a feminist perspective as a reference point to explore the living space of women farmers by exploring the narrative of women farmers (herstory) in depth. Through the lens of feminist political ecology, this research finds that land rights do not only affect access and control but also affect social, cultural, and economic aspects related to the oppression carried out to curb and control women's movement. This study also mapped out how the resistance carried out by women farmers was carried out independently, but still could not be separated from the great resistance carried out with male farmers."

"ABSTRAKKonsorsium Pembaruan Agraria menjelaskan bahwa sektor pembangunan infrastruktur masih menjadi penyumbang terbesar dari konflik agraria. Permasalahan dalam konteks perusahaan infrastruktur umumnya terjadi pada isu pembebasan lahan dan ketenagakerjaan. Studi-studi mengenai pengelolaan relasi sosial, lebih dominan membahas kinerja program CSR sebagai faktor utama dalam melihat hubungan relasi antara perusahaan dengan komunitas lokal. Sementara yang lain mengajukan faktor lain yang juga dapat mempengaruhi relasi antara keduanya. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, artikel ini berusaha mengatasi kesenjangan dalam literatur dengan mengembangkan gagasan yang lebih komprehensif, yaitu dengan menghubungkan kinerja CSR, persepsi keadilan tentang pembebasan lahan, dan persepsi keadilan tentang penyerapan tenaga kerja lokal sebagai faktor yang membentuk relasi sosial perusahaan. Penelitian ini menguji tiga hipotesis, (1) semakin tinggi kinerja CSR maka semakin tinggi relasi sosial, (2) semakin positif persepsi keadilan tentang pembebasan lahan, maka semakin positif relasi sosial yang terbangun, dan (3) semakin positif persepsi keadilan tentang tenaga kerja lokal, maka semakin positif relasi sosial yang terbangun. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh antara persepsi keadilan tentang pembebasan lahan dan penyerapan tenaga kerja dengan relasi sosial, serta kinerja program CSR tidak memiliki pengaruh yang signifikan atau sangat lemah dalam membangun relasi sosial. Secara teoritik hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaruh ketiga faktor tersebut sangat dipengaruhi oleh fase atau tahapan pembangunan.

---

ABSTRACTKonsorsium Pembaruan Agraria explains that the infrastructure development sector is still the biggest contributor to agrarian conflict. Problems in the context of infrastructure companies generally occur on issues of land acquisition and employment. Studies on the management of social relations, more dominantly discuss the performance of CSR programs as the main factor in seeing the relationship between companies and local communities. While others propose other factors that can also influence the relationship between the two. Using a quantitative approach with survey methods, this article seeks to overcome the gaps in the literature by developing more comprehensive ideas, namely by linking CSR performance, perceptions of fairness about land acquisition, and perceptions of justice about the absorption of local labor as factors that shape the companys social relations. This study examines three hypotheses, (1) the higher the CSR performance, the higher the social relations, (2) the more positive perceptions of justice about land acquisition, the more positive social relations are built, and (3) the more positive perceptions of justice about local labor , then the more positive social relations that are built. The results showed that there was an influence between perceptions of justice about land acquisition and employment absorption with social relations, and the performance of CSR programs did not have a significant or very weak influence in building social relations. Theoretically the results of this study indicate that the influence of these three factors is strongly influenced by the phase or stage of development."

"ABSTRACTTesis ini membahas lelang eksekusi tanah pertanian yang dimenangkan oleh subjek yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan-peraturan terkait, sehingga menimbulkan pemilikan tanah absentee, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Risalah Lelang Nomor: 406/2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan bentuk penelitian preskriptif-evaluatif. Hasil penelitian menyarankan untuk KP2LN dan Badan Pertanahan Nasional agar cermat dan tegas berkaitan dengan peraturan-peraturan pemilikan tanah absentee.

---

ABSTRACTThis thesis discussing agriculture land auction that won by subject who is not comply with conditions that determined by related regulations as a consequence it cause absentee land ownership, in the same manner as in Kutipan Risalah Lelang Nomor: 406/2013. This research use normatif-juridical approachment with evaluative-prescriptive research type. Result of this research recommends KP2LN and Badan Pertanahan Nasional in order to coutions and strict link to regulations about absentee ownership."

"Pembangunan kilang minyak yang dilakukan dengan pengambilalihan lahan pertanian telah memaksa perempuan petani kehilangan penghidupannya (livelihood) dan mendorong mereka pada posisi yang rentan. Perlawanan yang dilakukan perempuan petani merupakan ungkapan dari rasa kecewa atas tindakan sepihak PT. Pertamina Rosneft dalam mengintervensi pengambilalihan lahan di Sumurgeneng. Penelitian ini menggunakan teori ekologi politik feminis untuk menelusuri serangkaian perlawanan dan keterkaitan antara keterbatasan akses dan kontrol atas relasi kuasa yang dialami oleh perempuan petani di Sumurgeneng. Selain itu, dalam memunculkan suara perempuan, penelitian ini menggunakan observasi terlibat dengan pendekatan kualitatif berperspektif feminis sebagai titik acuan untuk mengeksplorasi ruang hidup perempuan petani dengan menggali narasi perempuan petani (herstory) secara mendalam. Melalui lensa ekologi politik feminis, penelitian ini menemukan bahwa hak atas tanah tidak hanya berpengaruh pada akses dan kontrol namun juga berpengaruh pada aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang berkaitan dengan opresi yang dilakukan untuk mengekang dan mengontrol ruang gerak perempuan. Penelitian ini juga memetakan bagaimana perlawanan yang dilakukan perempuan petani yang dilakukan secara mandiri, tetapi tetap tidak terlepas dari perlawanan besar yang dilakukan bersama petani laki-laki.

---

The construction of oil refineries carried out by expropriation of agricultural land has forced women, and farmers, to lose their livelihoods (livelihood) and pushed them into a vulnerable position. The resistance carried out by women farmers is an expression of disappointment over the unilateral actions of PT. Pertamina Rosneft in intervening in the acquisition of land in Sumurgeneng. This study uses feminist political ecology theory to explore a series of resistances and links between limited access and control over power relations experienced by women farmers in Sumurgeneng. In addition, in raising women's voices, this study uses involved observation with a qualitative approach with a feminist perspective as a reference point to explore the living space of women farmers by exploring the narrative of women farmers (herstory) in depth through the lens of feminist political ecology, this research finds that land rights do not only affect access and control but also affect social, cultural, and economic aspects related to the oppression carried out to curb and control the women's movement. This study also mapped out how the resistance carried out by women farmers was carried out independently, but still could not be separated from the great resistance carried out by male farmers."