Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sangat rawan dalam pelaksanaannya karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Sedangkan proses pengadaan tanah dalam hal pembebasan tanah tidak akan terlepas dari masalah ganti rugi, oleh karena itu dalam menetapkan bentuk dan besarnya ganti rugi harus dilakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan tidak dibenarkan adanya paksaan. Dalam pembebasan tanah untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Panitia Pengadaan Tanah dalam musyawarah telah menetapkan ganti rugi dalam bentuk uang, sedangkan musyawarah dilakukan hanya untuk menetapkan besarnya saja. Sehingga dalam pelaksanaannya terdapat pemilik yang keberatan dengan ganti rugi dalam bentuk uang dan menuntut ganti rugi dalam bentuk tanah pengganti. Dari latar belakang tersebut, dipandang perlu untuk dilakukan penelitian untuk menjawab pertanyaan bagaimana implementasi penentuan pemberian ganti rugi kepada masyarakat dalam rangka pengadaan tanah untuk digunakan sebagai TPA Cipeucang Tangerang Selatan, apabila dikaitkan dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa musyawarah penentuan pemberian ganti rugi tidak dilakukan secara konsekuen karena masyarakat tidak diberikan pilihan bentuk ganti rugi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 sehingga terdapat pemilik yang keberatan menerima ganti rugi dalam bentuk uang. Disarankan agar untuk pengadaan tanah selanjutnya, Panitia Pengadaan Tanah dapat melakukan musyawarah untuk menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi secara konsekuen, tanpa ada paksaan serta memberi ganti rugi dengan memperhatikan faktor-faktor sosial dan ekonomi masyarakat yang tanahnya dibebaskan.

---

Land acquisition for the development for public interest is highly vulnerable on its implementation as it is strongly related to public livelihood concern. The land acquisition process itself in terms of land relinquishment, however, will never be apart of compensation matter. Consequently, it shall be discussed in setting form and value of the compensation to reach out agreement and any coercion is prohibited. In the land acquittalaimed for landfill project of Cipeucang by the Local Government of South Tangerang, the Land Acquisition Committee, in the discussion, had stipulated the compensation in the form of cash, whereas the discussion was carried out to set the value only. In consequence, as it is implemented there was objection from the land lords on the form of cash and they demanded the compensation in the form of substituted land. Build upon this background, it is deemed necessary to conduct some research to answer the question of how the setting of compensation to the public was implemented in terms of land acquisition aimed for landfill of Cipeucang, South Tangerang, associated with the Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 65 of 2006. The research result reveals that the discussion of setting the compensation was not consequently conducted because the community was not given options regarding to the compensation forms as stipulated in the Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 65 of 2006 and it resulted objection from the land owners on compensation in the form of cash. It is suggested for the future, the Land Acquisition Committee could consequently discuss to set the form and value of compensation, without any coercion and give compensation by considering social and economic factors of the community whose land is acquitted.

Abstrak :
ABSTRAK
Pengadaan tanah untuk kepentingan bisnis/swasta berawal dari adanya kebutuhan akan tanah dalam rangka pembangunan. Karena tanah Negara tidak lagi memadai untuk dimohon, maka pihak swasta adakalanya harus memperoleh tanah untuk proyeknya tersebut dari Hak Milik masyarakat. Tidak terkecuali tanah milik Masyarakat Adat. Sebagaimana di Propinsi Bali, tepatnya di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dimana terdapat Proyek Kawasan Pariwisata Terpadu milik PT.Bali Pecatu Graha. Bahwa dalam Ijin Lokasinya terdapat tanah Laba Pura Luhur Uluwatu milik Masyarakat Adat Desa Pecatu. Permasalahan timbul saat ada 2 (dua) pihak yang mengaku sebagai pihak yang paling berhak untuk mengalihkan tanah dimaksud. Bermula dari masalah inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait masalah-masalah mengenai kedudukan hukum diantara 2 (dua) pihak dimaksud yaitu antara Pengempon selaku pengurus Pura dengan pihak Yayasan Uluwatu yang dibentuk oleh keluarga besar pengurus Pura untuk menjalankan kegiatan Pura selaku Lembaga Keagamaan. Metode penelitian yang digunakan penulis untuk menyusun tulisan ini adalah Yuridis Normatif, dengan tipologi penelitiannya Deskriptif-Analitis, jenis data adalah Data Sekunder, alat pengumpulan datanya adalah studi dokumen dan wawancara, metode analisis data adalah Kualitatif dan hasil laporan penelitian adalah Tesis dengan bentuk Evaluatif-Analitis. Berdasarkan permasalahan di atas Penulis menyusun Tesis dengan judul : “Tinjauan Yuridis Pengadaan Tanah Untuk kepentingan Bisnis/Swasta Terkait Tanah Milik Masyarakat Adat (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.123/PDT/2006/PT.DPS.)” Bahwa kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan bisnis/swasta dalam rangka pembangunan adalah mengalihkan hak atas tanah atau transaksi pemindahan hak atas tanah dengan cara-cara yang disepakati/musyawarah antara pihak yang membutuhkan tanah dengan pemegang hak atas tanah, yaitu dengan jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati para pihaknya. Meski pihak pemegang hak atas tanah terkesan terpaksa melepaskan karena tanahnya masuk dalam Ijin Lokasi proyek, pihak pengembang sebagai pihak yang membutuhkan tanah selayaknya juga memperhatikan kesejahteraan dan kelangsungan peningkatan taraf hidup bekas pemegang hak atas tanah. Hal ini dikarenakan tanah yang akan didapatkan oleh pihak investor pada masa mendatang harga dan nilai jualnya akan semakin tinggi karena telah dikemas sebagai obyek bisnis properti. Selayaknya hal tersebut juga berlaku bagi bekas pemegang hak atas tanah, bahwa setelah melepaskan hak atas tanahnya taraf hidupnya juga harus meningkat.

---

ABSTRACT
Land acquisition for business/private sector originated from the need for land in the development. Because the ground state is no longer adequate for the request, then the private sector sometimes have to acquire land for the project from the public Properties. No exception Indigenous lands. As in Propinsi Bali, precisely in the village of Pecatu, South Kuta district, Badung regency where there is an Integrated Tourism Zone Project owned PT.Bali Pecatu Graha. That there is a location in the Permit lands belonging Profit Pura Luhur Uluwatu Pecatu village of Indigenous Peoples. Problems arise when there are two (2) parties who claimed to be the most entitled to dispose of the land in question. Starting from this problem the authors are interested in doing research related to issues concerning the legal status between 2 (two) parties intended that the board as a result, many of Pura Uluwatu with the Foundation established by the board of the family to run the activities Pura Pura as Religious Organization. The method used to compile the author of this paper is normative juridical, with descriptive-analytical research typology, the type of data is secondary data, data collection tool is the study of documents and interviews, data analysis methods and results are Qualitative research report is a thesis with Evaluative form- Analytical. Based on the above problems Writers compose thesis with the title: "Judicial Review of Land Acquisition For Business interests / Related Private Land Owned Indigenous Peoples (Studies Case Against High Court verdict Denpasar No.123/PDT/2006/PT.DPS.)" That the procurement activities land for business/private sector in the development is the transfer of land rights or transfer of land transactions in ways that agreed / consensus between parties who need land to land rights holders, namely the sale, exchange or other means that agreed upon by the company. Although the holders of land rights seem forced to let go because the land included in the project Location Permit, the developer of the parties who need the land should also pay attention to the welfare and living standards improved survival former holders of land rights. This is because the land will be acquired by the investor on the future price and resale value will be higher because it has been packaged as a business object property. Should it also apply to the former holders of land rights, that after releasing their land rights have improved their living standards as well.

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu faktor penghambat pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, adalah sulitnya proses pengadaan tanah, yang seringkali disebabkan kurangnya partisipasi masyarakat. UU No. 12 tahun 2012 menjamin dan memberi ruang lebih bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam seluruh tahapan pengadaan tanah sampai dengan pelaksanaan pembangunan, melalui prinsip keterbukaan dan keikutsertaan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan pengadaan tanah, terutama melihat sejauh mana partisipasi masyarakat dan manfaat dari pengadaan tanah tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dilakukan di dua lokasi pembangunan jalan  di Kabupaten Kebumen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses pengadaan tanah di Kebumen tidak sesuai dengan tahapan dalam undang undang, terutama untuk pengadaan tanah lebih dari 5 Ha, karena tidak ada sosialisasi sebelum penetapan lokasi dikeluarkan oleh Bupati dan penilaian harga satuan tanah yang didasarkan pada buku status tanah tahun 1960.  Warga berpartisipasi dalam pengadaan tanah karena keterpaksaan dan mengharapkan ganti rugi yang tinggi atas aset yang terkena dampak. Manfaat pengadaan tanah adalah adalah naiknya harga tanah dan perbaikan akses menuju fasilitas pendidikan dan ekonomi. Kebutuhan warga akan adanya perubahan tingkat kesejahteraan yang lebih baik menyebabkan warga sukarela menerima rencana pembangunan jalan, meskipun keterlibatan warga dalam proses pengadaan tanah tidak maksimal.  

---

ABSTRACT
One factor cause of delay in road development was difficulties of land acquisition due to lack community participation in all of it stages. Law No. 2/2012 guarantee and emphasis for communities to participate in all stages of land acquisition up to development following openness/transparent and participation principle. Purpose of this research was to see how far land acquisition implementation, specifically related to ccommunity participation, compare to the law. This research use qualitative descriptive method, conducted in two location of road development in Kebumen District. Conclusion from this research shown that land acquisition was not implemented as per stages in the law, specifically for land acquisition more than 5 Ha. Inconsistency was related to no socialization conducted prior to location determination and determination of land price which refer to Buku Status prepared in1960. Communityty participated to land acquisition due to compulsion and expected of high compensation for their affected asset. The benefit of land acquisition  to communitiy was increasing of land price, opportunity to have new source of income and improvement of access to education and economic facilities. Community received the road development eventhough the could not fully participated in the land acquistion process due to their needs on the betterment of live condition.

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu pembangunan jalan tol serta dampak dari terhambatnya proses pengadaan tanah tersebut. Pengadaan tanah merupakan penghambat utama dalam percepatan pembangunan jalan tol. Studi terkait faktor-faktor yang menghambat proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum masih terlalu berfokus pada dampaknya dan kurang mengurai simpul penyebab utama dari masalah ini. Dalam studi ini, peneliti melihat bahwa proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur dan kepentingan ekonomi didominasi oleh negara sehingga hal tersebut dapat berdampak merugikan masyarakat. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik wawancara mendalam, studi ini menemukan bahwa masalah pembagian peran dan efektifitas mekanisme kerja birokrasi menjadi hambatan utama. Di sisi lain, dampak ketidakpastian keresahan kesulitan mencari tanah pengganti, cukup banyak dialami oleh masyarakat. Secara teoritik, pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia mencerminkan state centered development yang kurang optimal karena involusi mekanisme kerja birokrasi pemerintah sendiri. Gejala soft state masih sangat terlihat ketika negara kurang bisa melindungi masyarakat dari dampak pengadaan tanah.

---

This study focuses on identifying the factors that hamper the process of land acquisition process for the public interest, espescially toll road construction and the impact of the hampered land acquisition process. Land acquisition is a major obstacle in accelerating toll road development. Studies related to factors that hamper the land acquisition process are still too focused on their impact and do not examine the main causes of this problem. In this study, researchers see that the land acquisition process for the public interests is dominated by the state so that it can adversely affect the community. By using qualitative methods and in-depth interview techniques, this study found that the problem of the division of roles and the effectiveness of bureaucratic work mechanisms were the main obstacles. On the other hand, the impact of the uncertainty of anxiety on the difficulty of finding replacement land, is quite a lot experienced by the community. Theoretically, land acquisition for infrastructure development in Indonesia reflects a less than optimal state centered development due to the involution of the government's own bureaucratic work mechanism. Soft state symptoms are still very visible when the state is less able to protect the community from the effects of land acquisition.

Abstrak :
ABSTRACT
Tesis ini membahas lelang eksekusi tanah pertanian yang dimenangkan oleh subjek yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan-peraturan terkait, sehingga menimbulkan pemilikan tanah absentee, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Risalah Lelang Nomor: 406/2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan bentuk penelitian preskriptif-evaluatif. Hasil penelitian menyarankan untuk KP2LN dan Badan Pertanahan Nasional agar cermat dan tegas berkaitan dengan peraturan-peraturan pemilikan tanah absentee.

---

ABSTRACT
This thesis discussing agriculture land auction that won by subject who is not comply with conditions that determined by related regulations as a consequence it cause absentee land ownership, in the same manner as in Kutipan Risalah Lelang Nomor: 406/2013. This research use normatif-juridical approachment with evaluative-prescriptive research type. Result of this research recommends KP2LN and Badan Pertanahan Nasional in order to coutions and strict link to regulations about absentee ownership.

Abstrak :
Pembangunan kilang minyak yang dilakukan dengan pengambilalihan lahan pertanian telah memaksa perempuan petani kehilangan penghidupannya (livelihood) dan mendorong mereka pada posisi yang rentan. Perlawanan yang dilakukan perempuan petani merupakan ungkapan dari rasa kecewa atas tindakan sepihak PT. Pertamina Rosneft dalam mengintervensi pengambilalihan lahan di Sumurgeneng. Penelitian ini menggunakan teori ekologi politik feminis untuk menelusuri serangkaian perlawanan dan keterkaitan antara keterbatasan akses dan kontrol atas relasi kuasa yang dialami oleh perempuan petani di Sumurgeneng. Selain itu, dalam memunculkan suara perempuan, penelitian ini menggunakan observasi terlibat dengan pendekatan kualitatif berperspektif feminis sebagai titik acuan untuk mengeksplorasi ruang hidup perempuan petani dengan menggali narasi perempuan petani (herstory) secara mendalam. Melalui lensa ekologi politik feminis, penelitian ini menemukan bahwa hak atas tanah tidak hanya berpengaruh pada akses dan kontrol namun juga berpengaruh pada aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang berkaitan dengan opresi yang dilakukan untuk mengekang dan mengontrol ruang gerak perempuan. Penelitian ini juga memetakan bagaimana perlawanan yang dilakukan perempuan petani yang dilakukan secara mandiri, tetapi tetap tidak terlepas dari perlawanan besar yang dilakukan bersama petani laki-laki. ......The construction of oil refineries carried out by expropriation of agricultural land has forced women, and farmers, to lose their livelihoods (livelihood) and pushed them into a vulnerable position. The resistance carried out by women farmers is an expression of disappointment over the unilateral actions of PT. Pertamina Rosneft in intervening in the acquisition of land in Sumurgeneng. This study uses feminist political ecology theory to explore a series of resistances and links between limited access and control over power relations experienced by women farmers in Sumurgeneng. In addition, in raising women's voices, this study uses involved observation with a qualitative approach with a feminist perspective as a reference point to explore the living space of women farmers by exploring the narrative of women farmers (herstory) in depth through the lens of feminist political ecology, this research finds that land rights do not only affect access and control but also affect social, cultural, and economic aspects related to the oppression carried out to curb and control the women's movement. This study also mapped out how the resistance carried out by women farmers was carried out independently, but still could not be separated from the great resistance carried out by male farmers.

Abstrak :
Infrastructure projects in developing countries are crucial to improve the interconnectivity and equality of national economic development. However, infrastructure projects may lead to social impacts. For example, land acquisition may cause involuntary resettlement that may impact the livelihoods of Project-Affected People (PAP).The land is a critical resource for infrastructure development and the government has established regulations to stipulate land acquisition mechanisms and mitigate the social impacts. However, in practice, social impacts onPAP are usually insufficiently mitigated. Based on applicable regulation, the cost for land acquisition must be calculated with fair compensation, considering both physical and economic losses. It is common that residualimpacts remain as some aspects are not fully counted such as: post-land acquisition life management and sustainability of life for squatters without legal ownership assets and are usually left behind. On the otherh and, investors have concern with this risk as it can affect investment value and project sustainability. Here,we propose thoughts of improvements for a better practice of land acquisition mechanism and Institutional arrangement with a case study in Indonesia. The proposed improvement is expected to achieve a win-win solution for Project Proponent and PAP by minimizing the economic losses and increasing the benefits shared between land users and the affected communities. This paper also highlights the importance of Stake holders’ engagement on effective management of the residual impact of land for infrastructure development in Indonesia. In this case, Stakeholders include Regulators, Project Proponent, Financiers, Local Government,NGOs, and other relevant stakeholders).

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum serta ganti kerugian yang ditawarkan oleh pemerintah serta upaya pemerintah untuk mengembalikan fungsi sosial dalam melakukan permukiman kembali. Untuk membahasnya, penulis melakukan penelitian secara yuridis normatif dengan tipe eksplanatoris. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang berkaitan dengan pengaturan pengadaan tanah di Indonesia. Mekanisme dalam pelaksanaan pengadaan tanah yang bergantung pada jenis kepentingan umum yang dijabarkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Serta proses yang harus dijalani pemerintah untuk mengembalikan kenikmatan yang diterima oleh pemegang hak atas tanah sebelum adanya pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil adalah mekanisme dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum masih harus dilakukan kajian lebih lanjut akan kesiapan permukiman kembali yang akan diberikan kepada pemegang hak atas tanah yang terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

---

This study discusses the mechanism of land acquisition for development for the public purpose as well as the compensation offered by the government and government efforts to restore social functions in the implementation of resettlement. For study purpose, the author has conducted a study with the normative juridical type of explanatory type. Data have been collected through using secondary data relating to the regulation of land acquisition for public purpose in Indonesia. The mechanism in implementing land acquisition depends on the type of public interest defined in regulations. As well as the processes which must be taken by the government to restore the benefit received by holders of the land prior to the acquisition of land for the public purpose. The conclusions which may be taken is that the mechanism of land acquisition for the public purpose need to be further reviewed in relation to the readiness of the resettlement program which has been given to the title holder of the acquired land.

Abstrak :
Pembangunan Bandar Udara baru di Kabupaten Kulon Progo untuk mengatasi kejenuhan yang terjadi di Bandar udara Adisutjipto menarik banyak perhatian karena lokasi yang ditentukan kemudian ditolak oleh warga dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah nasional dan provinsi sehingga diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dan Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan analisis kualitatif dan bersifat eksplanatoris. Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat tindakan PT. Angkasa Pura dan Pemerintah Daerah Provinsi Yogyakarta yang tidak sesuai prosedur pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum karena dalam dokumen perencanaan pengadaan tanah tidak dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditentukan.

---

The construction of new airport in Kulon Progo Regency overcome to the saturation that occurred at Adisutjipto Airport attracted a lot of attention because the location determined then rejected by the citizens and not in accordance with the spatial plan of national and provincial area so that submitted to the Yogyakarta State Administrative Court and Supreme Court . This research is a juridical-normative research with qualitative and explanatory analysis. Based on the result of this research, there is action of PT. Angkasa Pura and Local Government of Yogyakarta Province which is not in accordance with the procedure of land procurement for development for public interest because in land acquisition planning document is not equipped with Environmental Impact Analysis (AMDAL) and not in accordance with Spatial Plan which has been specified.