Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah yang masih rendah mengharuskan Bank Syariah menerbitkan produk dan layanan yang berbasis digital sebagai langkah adaptif terhadap transformasi teknologi. Kemunculan bank digital telah memperkuat pentingnya menyediakan layanan perbankan digital yang lebih mudah, lebih efisien dan lebih nyaman. Penelitian dilakukan untuk menganalisa pengaruh intensi nasabah dalam penerimaan dan penggunaan layanan digital Bank Syariah yang ada di wilayah DKI Jakarta dengan menggunakan model teori UTAUT 2. Pemilihan wilayah DKI Jakarta dinilai penting karena memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah yang paling tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Metodologi penelitian yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik Partial Least Square - Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa social influence, facilitating conditions, habit, dan hedonic motivation memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap behavioral intention layanan digital Bank Syariah, sedangkan effort expectancy tidak berpengaruh signifikan. Performance expectancy dan price value tidak berpengaruh terhadap behavioral intention, sementara behavioral intention memiliki pengaruh secara langsung terhadap use behavior. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur akademik dan masukan bagi Bank Syariah untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjaga loyalitas nasabah.

---

The weak level of Islamic financial literacy and inclusion requires Islamic banks to issue digital-based products and services as an adaptive step towards technological transformation. The emergence of digital banks has reinforced the importance of providing digital banking services that are easier, more efficient, and more convenient. The study was conducted to analys the effect of customer intentions in accepting and using Islamic Bank digital services in Jakarta using the UTAUT 2 theory model. The selection of the Jakarta area is considered important because it has the highest level of Islamic financial literacy and inclusion compared to other regions. The research methodology used in this study was quantitative descriptive with Partial Least Square - Structural Equation Modeling (PLS-SEM) techniques. Based on the results of this study, it was found that social influence, facilitating conditions, habit, and hedonic motivation have a positive and significant influence on behavioral intention of Islamic Bank digital services, while effort expectancy has no significant effect. Performance expectancy and price value have no effect on behavioral intention, while behavioral intention has a direct influence on user behavior. The results of this study are expected to be additional academic literature and input for Islamic banks to improve service quality and maintain customer loyalty."

"Penelitian ini bertujuan untuk: (l) menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi inforrnasi yang terdiri dari autornasi perpustakaan dan layanan digital terhadap kualitas pelayanan pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. (2) mengetahui variabel yang paling dominan dan signifikan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode wawancara, observasi, kuisoner dan telaah dokumen yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data Hasil Penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positifyang signifikan antara variabel otomasi perpustakaan dan layanan digital dengan variabel kualitas pelayanan pemustaka. Diperoleh nilai korelasi 0,605 berarti tingkat korelasi otomasi perpustakaan dengan kualitas pelayanan pemustaka pada taraf kuat, sementara korelasi antara layanan digital dengan kualitas pelayanan pemustaka 0,461 berarti tingkat korelasi layanan digital dengan kualitas pelayanan pemustaka pada tarafyang sedang. Koefisien Determinasi adalah 0,633. artinya 63,30% variasi dari kualitas pelayanan pemustaka dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel bebas, yaitu otomasi perpustakaan dan layanan digital. Sedangkan sisanya 36,70% dijelaskan oleh sebab-sebab lain."

"ABSTRAKKeban yakan operator selular saat ini dihadapkan pada tantangan dimana pertumbuhan pelanggan sudah mengalami saturasi dan terjadi penurunan pertumbuhan pendapatan karena layanan legacy cenderung mengalami penurunan karena mendapat ancaman dari layanan over-the-top (OTT). Strategi pengembangan bisnis layanan digital pun dilakukan untuk dapat meningkatkan pendapatan perusahaan melalui penyelenggaraan layanan digi tal payment & mobile e-money, digital advertising dan bisrus machine-to-machine (M2M) mengingat potensi dan dukungan dari ekosistem digital yang cukup menjanjikan. Namun dalam ken yataannya, penyelenggaraan layanan di gital tersebut belum dapat memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan pendapatan perusahaan sehingga diperlukan strategi baru dengan suatu i novasi layanan. Penel itian ini bertujuan untuk memodelkan integrasi tiga layanan digital yaitu mobile e-money, digital advertising dan M2M ke daJam layanan Smart Vending Machine (SVM), serta menganalisis model bisnis penyelenggaraan layanan pada studi kasus PT. XYZ sehingga diharapkan dapat menjadi suatu sumber pendapatan baru bagi operator seJular PT. XY Z. Berdasarkan hasil pemodelan sistem dan analisis model bisnis rudapatkan bahwa pen yelenggaraan l ayanan SVM mengikuti pola model bisnis platfonn bersisi banya k, yang mempertemukan dua kelompok pelanggan yang berbeda yaitu pelanggan e-money dan pelanggan korporasi. Empat model bisnis juga dianalisis dimana la yanan SVM laya k untuk diimpl ementasikan dan diharapkan dapat memberikan tambahan pendapatan bagi operator selular PT. XYZ

---

ABSTRACTMost of Cellular Operators are currently facing challenges in which subscriber growth is saturated and revenue growth is declined because legacy services are tend to decreased due to threat from over-the-top (OTT) services. Strategy to offer digital services is developed in order to increase operators' revenue through offering of services such as digital payment & mobile e-money, digital advertising and machine-to-machine (M2M) business, where potential and digital ecosystem support of those services is very promising. In reality, the implementation of those digital services is not yielding significant effect on operators' revenue growth, thus they need new strategy with a new service innovation. This research aims to modeling an integration of three digital services which are mobile e-money, digital advertising and M2M , into a Smart Vending Machine (SVM ) service. Furthermore, this research also analyzes business model implementation of this service as a study case at PT.XYZ, where this service is expected to become a new revenue source. From system modeling result and business model analysis, it is revealed that implementation of SVM services practices multi-sided platform business model pattern that brings together two different groups of customers which are e-money users and corporate customers. Moreover, this research analyses four business models approach to find appropriate implementation models of SVM services and additional revenue opportunities for PT.XYZ."

"ABSTRAKSelama ini image pustakawan kita adalah seseorang yang berkutat di antara koleksi perpustakaan yang menumpuk di atas meja untuk diolah ataupun koleksi yang siap untuk dishelving sebelum dilayankan kembali kepada pemustaka. Dunia perpustakaan semakin berkembang dan teknologi Informasi zaman sekarang adalah era informasi di mana era terevolusinya segala hal, termasuk di dalamnya akan membawa perubahan pada stereotip jati diri sosok pustakawan, tidak lagi hanya berkutat dengan buku-buku berdebu dan berada di antara rak shelving untuk mengambil dan menyusun kembali koleksi yang telah dibaca oleh pemustaka, atau hanya sibuk dengan kegiatan rutin mengolah bahan perpustakaan. Pustakawan harus berani ber-evolusi, tidak bisa hanya bersifat pasif tetapi harus mengarah pada tindakan yang lebih progresif dan aktif guna mengapresiasi keinginan masyarakat atau pemustaka. Generasi Digital Native telah lahir dan mereka menuntut informasi yang dibutuhkan sesuai dengan karakter dan kehidupan mereka yang serba digital. Berangkat dari beragam masyarakat sebagai pemustaka potensial, pustakawan harus mulai mengubah stereotip yang selama ini menempel pada sosok Pustakawan untuk beradaptasi dengan fenomena yang terjadi pada saat ini dan mengubah diri menjadi sosok yang mampu melakukan penyesuaian terhadap layanan digital native."

"Perkembangan digital dirasakan juga pada transaksi perdagangan yang telah beralih dari konvensional menjadi layanan digital namun perkembangan teknologi dan informasi yang tidak secepat perkembangan regulasi membuat transaksi layanan digital yang berasal dari luar tidak dapat dikenakan pajak karena tidak adanya Bentuk Usaha Tetap. Hal ini membuat negara-negara mengambil upaya unilateral dalam mengenakan pajak atas layanan digital seperti negara Eropa yaitu negara Perancis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengenaan dan menganalisis faktor atas layanan digital di negara Perancis serta menganalisis faktor pendukung serta penghambat untuk menerapkan pajak atas layanan digital di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil studi kepustakaan dan wawancara mendalam ditunjukkan pengenaan pajak atas layanan digital di negera Perancis. Faktor yang mempengaruhi negara Peancis menerapkan pajak atas layanan digital karena adanya potensi pajak yang tergerus serta adanya faktor politik sedangkan faktor yang mendukung dan menghambat Indonesia dalam menerapkan pajak atas layanan digital dilihat dari prinsip keadilan pemungutan pajak, teknologi, dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu diperlukan persiapan dalam penyusunan kebijakan terkait layanan digital sehingga pada saat kebijakan dari OECD sudah dikelurkan dapat disesuaikan dan diterapkan dengan baik di Indonesia.

---

Digital developments are also felt in trade transactions that have gone from conventional to digital services but the development of technology and information that is not as fast as the development of regulations makes transactions of digital services from outside countries, not taxable due to the absence of a Permanent Establishment. This makes countries take unilateral efforts to impose taxes on digital services such as European countries namely France. This thesis aims to describe the imposition and analysis of factors on digital services in the country of France and analyze the supporting and inhibiting factors to apply taxes on these digital services in Indonesia. This research uses a qualitative approach and qualitative data analysis techniques. Based on the results of literature studies and in-depth interviews, there is a tax on digital services in the French countryside. Factors affecting French countries apply taxes on digital services due to the eroded tax potential and political factors while factors that support and hinder Indonesia in applying taxes on digital services are seen from the principle of fairness of tax collection, technology, and government policies. Therefore preparations are needed in the formulation of policies related to digital services so that when the policies of the OECD are issued it can be adjusted and implemented properly in Indonesia.

"

"Indonesia dan Uni Eropa telah mengambil langkah unilateral untuk menerapkanpajak layanan digital. Skripsi ini mengkaji (i) pengaturan pajak layanan digital diIndonesia dan Uni Eropa serta (ii) apakah pengaturan pajak layanan digital tersebutmelanggar kewajiban nondiskriminasi negara anggota WTO dalam GATS. Melaluipenelitian hukum yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan,komparatif, dan kasus, dapat disimpulkan bahwa pertama, pajak layanan digitaldikenal di Indonesia sebagai pajak transaksi elektronik dan diatur dalam peraturanperundang-undangan yang menerapkan kriteria kehadiran ekonomi signifikan. DiUni Eropa, pajak layanan digital diatur melalui Council Directives, di manapengaturan pengenaan pajak tersebut menggunakan metode ring-fencing dankriteria significant economic presence. Kedua, kewajiban nondiskriminasi dalamGATS terdapat dalam Pasal II tentang Most-Favoured Nation dan Pasal XVIItentang National Treatment serta yurisprudensi yang relevan dari putusan WTO.Pengaturan pajak layanan digital Indonesia dan Uni Eropa tidak bersifatdiskriminatif, sebab berdasarkan indikator-indikator yang ada, tidak terbuktiadanya diskriminasi de jure maupun de facto. Saran berdasarkan kesimpulantersebut yaitu bagi Indonesia dan Uni Eropa untuk mempersiapkan bukti yangmenunjukkan tidak adanya perlakuan kurang menguntungkan terhadap negaraanggota WTO tertentu dalam praktik pengenaan pajak layanan digital olehIndonesia dan Uni Eropa apabila terdapat negara anggota yang mengajukan gugatandiskriminasi ke WTO. Selanjutnya, apabila terdapat negara anggota yangmengambil tindakan retaliasi, Indonesia dan Uni Eropa disarankan untukmengajukan gugatan diskriminasi ke WTO atas tindakan retaliasi tersebut.

---

Indonesia and the European Union (EU) have taken unilateral actions to implement

digital services tax. This thesis examines (ii) digital services tax regulation in

Indonesia and the EU and (ii) whether the digital services tax regulation violates

the non-discrimination obligation of WTO members according to the GATS.

Through conducting a judicial normative legal research whilst applying a statutory,

comparative and case-study approach, it can be concluded that firstly, digital

services tax in Indonesia is known as an electronic transaction tax and is regulated

by law, which implements significant economic presence criteria. In the European

Union, digital services tax is regulated through the Council Directives, in which the

regulation implements ring-fencing method as well as significant economic

presence criteria. Secondly, the non-discrimination obligations in GATS are

promulgated in Article II concerning Most-Favored Nation Treatment and Article

XVII concerning National Treatment as well as relevant jurisprudence of WTO

case laws. Indonesia and the EU's digital services tax regulation are not

discriminatory, because based on existing indicators, the existence of both de jure

and de facto discrimination is not proven. The suggestion would be for Indonesia

and the EU to provide evidence that shows the absence of unfavorable treatment of

certain WTO member states in digital services tax practices by Indonesia and the

EU, in the event that there are member states who decides to challenge the measures

to the WTO. Subsequently, in the event that certain member states decide to take

retaliation measures, it is suggested that Indonesia and the EU challenge said

measure to the WTO."

"Indonesia dan Uni Eropa telah mengambil langkah unilateral untuk menerapkanpajak layanan digital. Skripsi ini mengkaji (i) pengaturan pajak layanan digital diIndonesia dan Uni Eropa serta (ii) apakah pengaturan pajak layanan digital tersebutmelanggar kewajiban nondiskriminasi negara anggota WTO dalam GATS. Melaluipenelitian hukum yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan,komparatif, dan kasus, dapat disimpulkan bahwa pertama, pajak layanan digitaldikenal di Indonesia sebagai pajak transaksi elektronik dan diatur dalam peraturanperundang-undangan yang menerapkan kriteria kehadiran ekonomi signifikan. DiUni Eropa, pajak layanan digital diatur melalui Council Directives, di manapengaturan pengenaan pajak tersebut menggunakan metode ring-fencing dankriteria significant economic presence. Kedua, kewajiban nondiskriminasi dalamGATS terdapat dalam Pasal II tentang Most-Favoured Nation dan Pasal XVIItentang National Treatment serta yurisprudensi yang relevan dari putusan WTO.Pengaturan pajak layanan digital Indonesia dan Uni Eropa tidak bersifatdiskriminatif, sebab berdasarkan indikator-indikator yang ada, tidak terbuktiadanya diskriminasi de jure maupun de facto. Saran berdasarkan kesimpulantersebut yaitu bagi Indonesia dan Uni Eropa untuk mempersiapkan bukti yangmenunjukkan tidak adanya perlakuan kurang menguntungkan terhadap negaraanggota WTO tertentu dalam praktik pengenaan pajak layanan digital olehIndonesia dan Uni Eropa apabila terdapat negara anggota yang mengajukan gugatandiskriminasi ke WTO. Selanjutnya, apabila terdapat negara anggota yangmengambil tindakan retaliasi, Indonesia dan Uni Eropa disarankan untukmengajukan gugatan diskriminasi ke WTO atas tindakan retaliasi tersebut.

---

Indonesia and the European Union (EU) have taken unilateral actions to implement

digital services tax. This thesis examines (ii) digital services tax regulation in

Indonesia and the EU and (ii) whether the digital services tax regulation violates

the non-discrimination obligation of WTO members according to the GATS.

Through conducting a judicial normative legal research whilst applying a statutory,

comparative and case-study approach, it can be concluded that firstly, digital

services tax in Indonesia is known as an electronic transaction tax and is regulated

by law, which implements significant economic presence criteria. In the European

Union, digital services tax is regulated through the Council Directives, in which the

regulation implements ring-fencing method as well as significant economic

presence criteria. Secondly, the non-discrimination obligations in GATS are

promulgated in Article II concerning Most-Favored Nation Treatment and Article

XVII concerning National Treatment as well as relevant jurisprudence of WTO

case laws. Indonesia and the EU's digital services tax regulation are not

discriminatory, because based on existing indicators, the existence of both de jure

and de facto discrimination is not proven. The suggestion would be for Indonesia

and the EU to provide evidence that shows the absence of unfavorable treatment of

certain WTO member states in digital services tax practices by Indonesia and the

EU, in the event that there are member states who decides to challenge the measures

to the WTO. Subsequently, in the event that certain member states decide to take

retaliation measures, it is suggested that Indonesia and the EU challenge said

measure to the WTO."

"[ABSTRAKLayanan Kendaraan Terhubung Internet (LKTI) yang sudah di kembangkan olehoperator seluler di Indonesia sebagai bagian dari layanan digital nya. Dalam konteksLKTI, layanan yang diberikan masih terbatas pada layanan telematik denganmenggunakan perangkat On Board Diagnostic (OBD) II dengan metodakonektivitas ter-integrasi. Harga perolehan perangkat yang relatif lebih mahaldibanding layanan sejenis yang bebas biaya berlangganan, membuat penetrasi pasarLKTI telematik Operator Indonesia tidak berkembang. Dibutuhkan strategipenetrasi pasar baru untuk dapat mencapai adaptasi masal denganmempertimbangkan perluasan layanan kearah infotainment, pemilihan perangkatpemicu layanan yang komprehensif, mekanisme pemisahan pembebanan biayalayanan, serta pola kerjasama hilir baru antara operator ? diler ? dan sistemintegrator.Pemodelan Kano digunakan untuk mengidentifikasi fitur-fitur yang diinginkanpelanggan terhadap solusi perangkat keras pemicu layanan serta pengembangantipe aplikasi LKTI agar dapat mendukung diversifikasi layanan eksisting operator.Model bisnis baru dari LKTI operator dikembangkan dengan pemodelan bisnisCanvas dengan ?Pemberdayaan diversifikasi LKTI untuk mobil non-premium?sebagai proposisi nilai yang ditawarkan.Sehingga penetrasi pasar secara masal akan dapat dicapai dengan strategipemanfaatan dealer sebagai jalur distribusi dengan mekanisme bundling perangkatpemicu layanan sebagai bagian dari kendaraan yang dijual oleh diler sertapembebasan biaya bulanan terhadap layanan LKTI telematik dasar. Pengembanganaplikasi LKTI mandiri dan bersifat lokal oleh operator yang bekerjasama dengansistem integrator merupakan kunci dari kesinambungan dan perkembangan layananLKTI di Indonesia di masa yang akan datang dalam penggunaan aplikasi nilaitambah (layanan nilai tambah telematik dan infotainment) yang bermuara padapeningkatan trafik data operator yang didukung oleh mekanisme pemisahanpembebanan biaya layanan.

---

ABSTRACT

Connected Car Services (CCS) have been developed by Indonesian Cellular

operators as part of their Digital Services product. In the CCS context, current

service provided by Indonesian operator is still limited to vehicle telemetry with On

Board Diagnostic (OBD)-II device as a service enabler by using integrated

connectivity scheme. High acquiring enabler-hardware cost compare to their

competitors which are free of charge, made operator market penetration on this

service is low. A new market penetration strategy is required to gain mass-market

adoption considering service broadening to infotainment, comprehensive enabler

hardware selection, split billing mechanism, and a new partnership scheme

between operator ? dealership ? and System Integrator.

Kano modelling is used to identify Connected Car Services Enabler Hardware

features and type of applications development required by customer to support

operator existing services diversification. A new business is developed to support

this new diversification services by using Canvas Model with ?Enablement VAST

Connected Car Services for non-Premium Car? as the value proposition offered.

Hence, mass adoption market penetration could be achieved by bundling CCS

enabler hardware as a part of the vehicle offered to the customer by dealer and

giving free of CCS basic telematics monthly service cost strategy. Meanwhile, self

development of CCS applications with local taste, by cooperation between operator

and system integrator, will be the key of sustainability and application enhancement

of CCS Services in Indonesia to excite customer accessing CCS enhance

applications (Telematic VAS and Infotainment) which will increase operator data

traffic through split billing mechanism., Connected Car Services (CCS) have been developed by Indonesian Cellular

operators as part of their Digital Services product. In the CCS context, current

service provided by Indonesian operator is still limited to vehicle telemetry with On

Board Diagnostic (OBD)-II device as a service enabler by using integrated

connectivity scheme. High acquiring enabler-hardware cost compare to their

competitors which are free of charge, made operator market penetration on this

service is low. A new market penetration strategy is required to gain mass-market

adoption considering service broadening to infotainment, comprehensive enabler

hardware selection, split billing mechanism, and a new partnership scheme

between operator – dealership – and System Integrator.

Kano modelling is used to identify Connected Car Services Enabler Hardware

features and type of applications development required by customer to support

operator existing services diversification. A new business is developed to support

this new diversification services by using Canvas Model with “Enablement VAST

Connected Car Services for non-Premium Car” as the value proposition offered.

Hence, mass adoption market penetration could be achieved by bundling CCS

enabler hardware as a part of the vehicle offered to the customer by dealer and

giving free of CCS basic telematics monthly service cost strategy. Meanwhile, self

development of CCS applications with local taste, by cooperation between operator

and system integrator, will be the key of sustainability and application enhancement

of CCS Services in Indonesia to excite customer accessing CCS enhance

applications (Telematic VAS and Infotainment) which will increase operator data

traffic through split billing mechanism.]"