Hasil Pencarian

Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query

Dina Puspita Hapsari Savaluna, author

Urgensi pengaturan Legal Standing untuk perkara pelanggaran HAM di Indonesia (Analisa kasus lumpur Lapindo antara YLBHI melawan Pemerintah RI dan Lapindo Brantas Inc perkara Nomor 384/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst)

Skripsi ini menjelaskan tentang penggunaan legal standing sebagai salah satu bentuk litigasi kepentingan publik untuk perkara pelanggaran HAM di peradilan umum. Dengan menggunakan case method, skripsi ini menggunakan penelitian preskriptif yang bertujuan mencari jalan keluar terhadap permasalahan dengan memberikan rekomendasi yaitu pengaturan legal standing untuk perkara HAM. Penggunaan legal standing untuk perkara pelanggaran HAM, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

S22389

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Lumintang, Stanislaus Franciscus, author

Tinjauan Mengenai Pembuktian dalam Gugatan Legal Standing Sengketa Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Putusan No.278/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

S25143

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi

JK 8:5 (2011)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Hutapea, Hudson, author

Legal Standing dan Self Determination dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Adat di Peradilan Tata Usaha Negara (Analisis putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No 584 Tahun 2020) = Legal standing and self-determination in fulfilling the rights of indigenous peoples in the state administrative court (analysis of the Supreme Court of the Republic of Indonesia's cassation decision no 584 of 2020)

Tesis ini membahas tentang legal standing masyarakat adat yang belum atau tidak ditetapkan sebagai kesatuan masyarakat hukum melalui peraturan daerah (perda) karena menjadi masalah tentang bagaimana dapat membuktikan kedudukan hukumnya di hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara ketika memperjuangkan tanah ulayat. Sebagaimana yang penulis teliti pada putusan kasasi Mahkamah Agung...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ria Indriyani, author

Legal standing warga negara asing dalam perkara pengujian undang-undang (juducial review) di Mahkamah Konstitusi Indonesia (studi kasus perkara nomor 2-3/PUV-V/2007/tentang pengujian UU narkotika) / Ria Indriyani

ABSTRAK
Menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang N omor 24 Tahun 2003 yang berhak untuk menjadi Pemohon adalah pihak yang menganggap h ak dan/atau kewenangan konsitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, salah satunya adalah perorangan warga negara Indonesia. Dalam perkara Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang pengujian Undang-Undang Narkotika, 3 dari 5 orang Pemohonannya adalah warga n eg a ra...

2009

T37378

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Rizki Amalia, author

Kedudukan hukum (legal standing) kesatuan masyarakat hukum adat dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945 (judicial review) di mahkamah konstitusi RI

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T37196

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Trafficking and human rightrs : european and Asia pacific perspectives

Human trafficking is widely considered to be the fastest growing branch of trafficking, having moved rapidly up the agenda of states and international organisations since the early 1990s, as its implications for security and human rights have become clearer. Provides original research findings on human trafficking, with particular reference to...

Northampton: Edward Elgar, 2010

364.15 TRA

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Nur Syamsiati D., author

Legal standing dewan perwakilan daerah dan ketiadaan norma dalam perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945 di mahkamah konstitusi (studi kasus putusan MK No. 10PUU.VI/2008)

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2a) perubahan ketiga UUD 1945, kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dari empat kewenangan Mahkamah Konstitusi,...

Depok: Universitas Indonesia, 2008

S22591

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Rafli Fadilah Achmad, author

Tinjauan yuridis atas legal standing pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi = Overview of legal standing on the juridical dissolution of political parties in the Constitutional Court

Partai Politik merupakan bagian penting dalam tatanan negara demokrasi karena merupakan manifestasi dari kebebasan berserikat yang telah mendapatkan jaminan dalam konstitusi. Akan tetapi tidak jarang partai politik dalam melaksanakan aktivitasnya keluar dari koridor yang telah diatur, sehingga cara terakhir yang harus ditempuh adalah dengan membubarkan partai politik. Skripsi ini membahas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

S62740

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ajie Ramdan, author

Legal Standing (Kedudukan Hukum) Pemohon Dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 dan 7/PUU-XI/2013) = Plaintiff Legal Standing In Testing Law No. 22 Year 2001 on Oil and Gas and the Law No. 8 of 2011 concerning Amendment to Law Number 24 of 2003 on the Constitutional Court against the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 (Study of Constitutional Court Verdict Number 36/PUU-X/2012 and 7/PUU-XI/2013)

Pengujian konstitusionalitas Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tiga permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai (1) legal standing pemohon...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian