Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Bentuk dari pertanggungjawaban penggunaan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada publik adalah laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan lembaga ditentukan oleh hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintah, berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan pada Tahun Anggaran 2013 mendapat pernyataan/pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan dari Badan Pemeriksa Keuangan, yang berarti mengalami penurunan dari dua tahun sebelumnya. Hasil pemeriksaan ini disebabkan karena Laporan Keuangan Badan Narkotika Nasional tidak memenuhi karakterisik nilai informasi dari laporan keuangan itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah diantaranya adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Salah satu penyebab utama menurunnya pernyataan/pendapat Badan Pemeriksa Keuangan tersebut adalah lemahnya Sistem Pengendalian Intern pada Deputi Bidang Pemberantasan. Tujuan penelitian ialah untuk memahami bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal di Lingkungan Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional. Dari bahasan ini dapat ditarik dua variabel, yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai variable bebas dan Akuntabilitas Keuangan Lembaga. Metode penelitian dilakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara, dan penelurusan dokumen. Objek penelitian adalah Deputi Bidang Pemberantasan. Analisis menggunakan teori Sistem Pengendalian Internal dengan pendekatan 5 komponen pengendalian internal. Hasil yang dicapai bahwa kegiatan pelaksanaan pengendalian internal yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pemberantasan sudah cukup memenuhi kriteria sistem pengendalian intern, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, seperti kondisi-kondisi yang timbul akibat adanya kelalaian pegawai, kelemahan pengendalian internal, dan kelemahan pengendalian oleh atasan. Kesimpulannya, Deputi Bidang Pemberantasan perlu meningkatkan kinerja pengendalian internalnya dan meningkatkan perhatiannya terhadap beberapa kondisi yang disebabkan adanya kelemahan dalam pengendalian internal.

---

Public accountability is the obligation of the fiduciary (agent) to provide accountability, serving, reporting, and disclose all activities and the activities which it is responsible to the mandate giver (principal) who has the right and authority to hold them. Forms of accountability over the use of the State Budget to the public are the financial statements. The quality of the institution's financial statements is determined by the results of the The Audit Board (BPK).

National Narcotics Board (BNN) as a government institution, based on the results of the Financial Statements for Fiscal Year 2013 received statement/Unqualified Opinion with paragraph of explanation from the Audit Board, which means the decline of the previous two years. Results of the examination is due to the Financial Statements of the National Narcotics Board does not meet the characteristic of the value of information from the financial statements themselves. Factors affecting the value of government financial reporting information include Government Internal Control System. One major cause of declining statement/opinion of the Audit Board is the weakness of Internal Control System at the Deputy of Eradication.

The aim of research is to understand how the internal control system in the Environment of Deputy of Eradication of the National Narcotics Board. This discussion can be drawn from two variables, namely the Government Internal Control System as an independent variable and Financial Accountability Institute. The research method conducted using qualitative research by conducting interviews, and documentations. The object of this research is the Deputy of Eradication. The Analysis using the theory of Government Internal Control System with five components of internal control approach.

Results achieved that implementation of internal control activities conducted by the Deputy of Eradication is sufficient to meet the criteria of the internal control system, but there are still some things to consider, such as conditions that arise due to the negligence of employees, internal control weaknesses, and the weaknesses of control by supervisors. In conclusion, the Deputy of Eradication need to improve the performance of internal controls and increase attention to some of the conditions that caused weakness in internal control."

"ABSTRAKThesis ini membahas pembentukan, kedudukan, dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai Lembaga Pemerintah Nonkementerian dalam sistem hukum administrasi Negara Indonesia serta praktik koordinasi penanaman modal yang dilakukan oleh BKPM, khususnya di bidang kegiatan usaha industri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain preskriptif. Hasil penelitian menyarankan pembentukan BKPM sebagai LPNK dilakukan melalui Peraturan Presiden, Secara fungsi kelembagaan BKPM cukup menjadi LPNK yang hanya berfungsi kantor pengelola PTSP di tingkat pemerintah pusat dan lembaga yang mengkaji kebijakan penanaman modal di seluruh sektor kementerian/lembaga. Sistem OSS yang diterapkan BKPM untuk koordinasi penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) juga harus diperkuat. Sistem OSS harus terintegrasi dengan pelayanan perizinan elektronik yang dimiliki kementerian dan pemerintah daerah sehingga tidak perlu lagi pelimpahan kewenangan dari pemerintah daerah kepada Kepala BKPM dalam menerbitkan IUI.

---

ABSTRACT

This thesis discusses about formation, status, and function of Investment Coordinating Board  as as Non-Ministry Government Agency in The Indonesia Administrative Law System. It also discusses Investment Coordinating Boards business practice in coordinating investation, particularly in industrial sector. This research suggests that Investment Coordinating Board as as Non-Ministry Government Agency should be formed through Presidential Regulation. As Non-Ministry Government Agency, Investment Coordinating Boards should be focussed on one stop service management in national level and investment policy research in all sectors. OSS system that has been implemented by Investment Coordinating Boards to coordinate in issuing industry activity permit should be strengthened even more. The  OSS System should be integrated with information system owneg by othe government agencies and local governments, so there is no need of delegation of authority from ministry and local governments to Investment Coordinating Board in issuing business permit in all sectors."

"ABSTRAKPada lembaga pemerintah, penyelenggaraan edukasi publik merupakan bentuk pengelolaan komunikasi dan citra yang dilakukan oleh humas pemerintah secara berkelanjutan guna mendukung pelaksanaan kebijakan yang efektif dan memperoleh pemahaman serta kepercayaan publik terhadap kredibilitas lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sikap pada kegiatan edukasi publik dalam bentuk site-visit dan seminar terhadap pembentukan citra Bank Indonesia sebagai lembaga negara dimata mahasiswa sebagai salah satu publik pemangku kepentingan. Dalam kaitannya dengan pembentukan citra, penelitian ini juga meggali personaliti Bank Indonesia yang muncul melalui kegiatan site-visit dan seminar. Metode penelitian yang digunakan menggunkan pendekatan kuantitatif yang bersifat eksplanatif dengan metode survey. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa edukasi publik dalam bentuk kegiatan site-visit berkontribusi sebesar 27 sedangkan seminar sebesar 30 terhadap pembentukan citra. Dari hasil pengujian independent t-test diketahui tidak terhadap perbedaan signifikan antara rata-rata pada sikap dan citra Bank Indonesia ada kegiatan site-visit dan seminar.Kata Kunci: humas lembaga pemerintah, edukasi publik, site-visit, seminar, citra, personaliti.

---

ABSTRAKABSTRACTIn government institutions, public education is a form of sustainable communication and image management conducted by government public relations in order to support the implementation of effective policies and gain public understanding and trust in government credibility. This study aims to determine the effect of attitudes on public education activities in the form of site visit and seminar on the establishment of the image of Bank Indonesia as a state institution in the eyes of students as one of the stakeholder. In relation to image building, this study also finds the personalities of Bank Indonesia that arise through site visit and seminar activities. The approach used is explanative quantitative approach with survey method. The results of this study indicate that public education in the form of site visit contrubutes 27 , and seminars activities contribute 30 to image building. From the results of independent t test there is no significant difference between the average of attitudes and the image of Bank Indonesia on site visit and seminar activities.Keywords public relations institution, public education, site visit, seminar, image, personalities. "

"Tesis ini membahas tentang komunikasi internal dalam mewujudkan employee engagement pada lembaga pemerintahan non profit. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif kausal. Hasil penelitian menyatakan bahwa komunikasi internal memiliki peran penting dalam pembentukan employee engagement. Semakin lancar atau tinggi komunikasi internal yang dilakukan oleh pegawai terhadap atasan, atasan terhadap bawahan, pegawai satu dengan pegawai lainnya, serta sesama pegawai yang berbeda satuan tugas lain yang saling memiliki hubungan maupun bersinggungan dalam pekerjaan yang dilaksanakan maka employee engagement yang ada pada diri pegawai akan semakin tinggi, begitu pun sebaliknya.

---

This thesis discusses about internal communication in realizing employee engagement on non profit governance institution. The study was conducted by a causal quantitative method. The results of the study stated that internal communication has an important role in the formation of employee engagement. The smoother or higher the internal communication carried out by employees to superiors, superiors to subordinates, employees with other employees, and fellow employees who are different from other task forces that have relationships and intersect in the work carried out, the employee engagement that exists in the employee will be higher, and vice versa."

"Negara bangsa yang berdaulat selalu dijalankan oleh sebuah pemerintah yang memiliki struktur sedemikian rupa sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Struktur pemerintahan yang efektif mampu mendorong teraihnya cita-cita dengan efektif."

"Profesi apoteker berperan penting dalam pekerjaan kefarmasian. Salah satu hal penting yang harus dilakukan untuk menjadi seorang apoteker profesional adalah berpartisipasi langsung dalam melakukan praktik kefarmasian. Maka dari itu, calon apoteker dituntut untuk menjalani praktik profesi sebagai bekal dan pengalaman untuk memahami peran apoteker dan meningkatkan kompetensi sebelum memasuki dunia kerja. Praktik Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan di Rumah Sakit Fatmawati periode Januari-Februari 2022, Badan Pengawas Obat dan Makanan periode Maret 2022, dan Apotek Kimia Farma periode Mei 2022. Melalui proses PKPA di rumah sakit, Lembaga pemerintah, dan apotek tersebut, calon apoteker diharapkan mampu memperoleh wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang sesuai untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.

---

Pharmacists have important role in pharmacy practice. One of important things that must be done to become a professional pharmacist is participate directly in the practice of pharmacy. Therefore, prospective pharmacists are required to undergo professional practice as a provision and experience to understand the role of pharmacists and increase competence before entering the world of work. The Professional Practice of Pharmacist is held at Fatmawati Hospital period of January-February 2022, National Food and Drug Control period of March 2022, and Kimia Farma Pharmacy period of May 2022. Through the activities in the hospital, government, and pharmacy, prospective pharmacists are expected to be able to obtain appropriate insight, knowledge, skills, and experience to perform pharmaceutical practice."