Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Agropolitan selain merupakan konsep berpikir, cara pandang, atau strategi untuk melakukan pembangunan di daerah, baik di perkotaan (urban) maupun sub perkotaan (sub urban) dengan pertanian berkelanjutan, juga merupakan pendorong proses restrukturisasi pedesaan oleh masyarakat dan berkemampuan membangun interdepensi antara pembangunan pedesaan dan perkotaan secara serasi dan saling mendukung. Dengan melihat potensi pertanian di Kabupaten Kulon Progo maka pengembangan agribisnis di daerah seharusnya tidak hanya puas pada pemanfaatan kelimpahan sumber daya yang ada (factor driven) atau mengandalkan keunggulan komparatif (comparative advantage) seperti sekarang tetapi secara bertahap harus dikembangkan ke arah agribisnis yang didorong oleh capital driven dan kemudian kepada agribisnis yang didorong oleh inovasi (innovation driven,). perkataan lain, ke unggulan komparatif agribisnis pada setiap daerah ditransformasi menjadi keunggulan bersaing (competitive advantage) melalui pengembangan mutu sumber daya manusia, teknologi, kelembagaan dan organisasi ekonomi lokal yang telah ada pada masyarakat daerah Kabupaten Kulon Progo. Dengan menelusuri kondisi dan struktur perekonomian yang memenuhi asumsi bagi penetapan kebijakan agropolitan sebagai pilihan kebijakan dalam pembangunan pertanian dan menganalisis apakah penetapan kebijakan agropolitan secara empiris dimungkinkan serta menganalisis apakah kebijakan perencanaannya memberikan daya dukung yang memadai bagi efektivitas kebijakan agropolitan. Studi ini dimulai dengan melakukan penghitungan terhadap sektor- sektor dan sub sektor yang membentuk PDRB baik Kabupaten propinsi maupun Nasional, dengan menggunakan metode dan analisa Pertumbuhan, Kontribusi Sektoral, Penghitungan Nilai LQ, ShiftShare dan Multiplier serta melakukan pembobotan untuk menentukan prioritas sektor unggulan dan Keunggulan Komparatif yang terdapat dalam perekonomian Kabupaten Kulon Progo. Dari situ telah dapat diambil kesimpulan apakah struktur perekonomian kab KP memenuhi asumsi bagi penetapan kebijakan Agropolitan dan dimungkinkan untuk tumbuh secara kondusif. Sedangkan untuk mengetahui apakah kebijakan perencanaan kabupaten ikut mendorong bagi efektivitas penetapan kebijakan agropolitan. Digunakan kerangka analisis manajemen strategis. Pendekatan ini ternyata dapat memberikan alternatif kebijakan yang terpilih sebagai kebijakan strategis atas dasar bobot yang dimiliki. Dari hasil analisis dan identifkasi kebijakan strategis dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kabupaten Kulon Progo memliki potensi yang memenuhi asumsi bagi penetapan kebijakan agropolitan karena sektor yang memiliki prioritas tinggi sebagai sektor andalan adalah subsektor perkebunan, peternakan dan perikanan. Oleh karenanya kebijakan agropolitan secara empiris dimungkinkan sebagai kebijakan yang memiliki potensi untuk mengembangkan perekonomian kabupaten dari sektor pertanian. Disamping itu hasil identifikasi strategi kebijakan perencanaan pengembangan potensi agropolitan memberikan pilihan kebijakan yang dapat dipergunakan untuk menilai apakah perencanaan kebijakan yang selama ini berlangsung di Kabupaten Kulon progo memberikan dukungan bagi terciptanya domain agropolitan.

Abstrak :
Local legislation program program is a mapping for the shake and priority scale for establishing local regulation implemented through needs analysis activity local law apparatus. In the explanation of article 15/2004 on legislation establishment migh be seen that program of local regulation establishment is an Instrument of Local Legislation Establishment Planning, that is sistematically arranged and integrated and it is arranged in the framework of realizing Local law Development which is syncronizes to National law. Local legislation program becomes the foundation in carying governance out whether it is for Local house of Representatives or Local Government in making a public policy. The making of Local Legislation migh be implemented if there's : change on Central Government Policy,earthquake and in emergency and change on level of community needs. Of current observation result, Province of Gorontalo in estabisishing Local Rewgualtion is mor based on current needs and umprogrammed and waits for one another between related stakeholder, moreover, Local legislation isn't estabilished yet is still a new program. Therefore, Consultation Assistance in Local Legislation Program Arrangement in Province of Gorontalo is still badly needed in order to support the Implementation of Middle and Long term Development Program.

Abstrak :
One of the most important things in human life is land. It is sociologically as a step of human life and death. Therefore, it caused a number of problems deals with human interest. Concerning to development program especially in the space of local governance is always faced by land issues. One of the most current stuck out issue is land use for public interest. The land used for public interest through development program is always faced with land rights owned by public interest, government and local government need to carry out sociological approach as it is presented in this article.

Abstrak :
Regional proliferation is a policy to improve governance of local governments upon decentralization taken into effect since 2001 in Indonesia in order to get public services in touch to the locals as well as further increases of prosperity level, but it is not necessarily proven as the matter of fact. This article gives a try to critically rethinking problematic situation of governing new municipalities upon proliferation, taking cases from Singkawang City and Bandung Barat Regency, to confirm previous theories. The study uses positivism approach by employing combining qualitative and quantitative method of inquiries through in-depth interviews to various actors, statistical analysis of conditions in comparison between those at the time of proliferation and recent progress, as well as content analysis of important documents. It suggests that regional proliferation in two municipalities implies double-edged impacts; they are opportunities to grasp local development on one side but counterproductive results of much dependency and stagnancy in local service delivery on the other side.

---

Pemekaran daerah sebagai sebuah kebijakan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan sejak 2001 untuk mendekatkan pelayanan publik sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sayangnya, ditemukan sejumlah masalah dalam pelaksanaannya. Tulisan ini berupaya secara kritis memetakan kembali situasi problematis penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru hasil pemekaran yaitu Kota Singkawang dan Kabupaten Bandung Barat. Penelitian dilakukan dengan pendekatan positivis dan metode kuantitatif-kualitatif melalui wawancara mendalam kepada sejumlah pihak, penelusuran data statistik mengenai indikator kelayakan daerah saat pemekaran dilakukan dan penelusuran data yang sama pada saat penelitian dilakukan untuk dijadikan pembanding, serta content analysis terhadap dokumen-dokumen pendukung. Hasi penelitian menunjukkan bahwa pemekaran daerah memiliki dampak ganda, di satu sisi merupakan kesempatan untuk meningkatkan pembangunan daerah, di sisi lain membawa hasil yang bersifat kontraproduktif, yaitu ketergantungan dan stagnasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan relatif kecilnya proporsi alokasi belanja pembangunan (29,64 persen) dibanding belanja rutin (70,36 persen) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 1995/1996 - 2000. APBD bisa digunakan sebagai instrumen kebijakan makro yang dijalankan Pemerintah Daerah untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan daerah. Kebijakan perencanaan Anggaran Daerah yang dituangkan dalam APBD memerlukan perhatian terutama dalam pengalokasian anggaran pada sektor-sektor yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan Input-Output, penelitian ini diawali dengan upaya mengidentifikasi sektor-sektor unggulan daerah. Pembahasan lebih lanjut mencoba mengungkap sejauh mana dampak belanja pembangunan APBD Propinsi DIY terhadap pembentukan output dan kesempatan kerja ? Berdasarkan Tabel Input-Output Propinsi DIY Tahun 1995 dengan menggunakan klasifikasi 9 sektor, sektor industri pengolahan, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor-sektor unggulan di Propinsi DIY. Dari analisis angka pengganda (multiplier), ada dua sektor ekonomi di Propinsi DIY yang memiliki nilai di atas rata-rata nilai angka pengganda output, angka pengganda pendapatan dan angka pengganda kesempatan kerja. Sektor-sektor tersebut adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor industri pengolahan, sehingga sektor tersebut bisa disebut sebagai sektor pemacu pertumbuhan, pemacu pendapatan sekaligus penyerap tenaga kerja. Dengan melakukan analisis secara parsial, kajian dampak belanja pembangunan APBD Propinsi DIY terhadap output perekonomian Propinsi DIY menempatkan sektor jasa sebagai sektor ekonomi yang tertinggi outputnya dan sektor listrik, gas dan air bersih sebagai sektor yang terendah outputnya dari Tahun Anggaran 1995/1996 - 2000. Adapun sektor pertanian menempati peringkat pertama dalam kemampuannya menciptakan kesempatan kerja. Sedangkan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan menempati peringkat terendah dalam kemampuannya menciptakan kesempatan kerja. Hal ini dikarenakan sektor tersebut tidak mendapatkan alokasi belanja pembangunan APBD Propinsi DIY dalam penelitian ini.

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang persiapan pelaksanaan musyawarah perencaaan pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan pada tahun 2005 di Kelurahan Pondang Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara dan berpedoman pada Surat Edaran Bersama Mendagri dan Kepala Bappenas No. 0259/M.PPN/I/2005 mengenai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tabun 2005, yang bertujuan untuk mengumpulkan aspirasi dari tingkat desalkelurahan, untuk dibawa ke tingkat kecamatan hingga kabupaten yang dijadikan sebagai dasar perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten. Saat ini kebijakan yang disusun oleh pemerintah masih banyak yang belum rnenjawab kebutuhan asli masyarakat, pendekatan yang sentralistis membuat kebijakan tersebut menjadi bias dalam pelaksanaannya, sehinga program pembangunan sering tidak menempatkan manusia sebagai pusat dari kegiatan pembangunan (people center development), sehingga perlu untuk melihat bagaimana persiapan kebijakan itu terjadi di tingkat pelaksana terbawah (street level bureaucrat) mempersiapkan implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, observasi dan studi kepustakaan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling terhadap aparat pemerintah daerah, di tingkat kelurahan dengan jumlah 18 orang. Hasil penelitian ini dianalisis dengan dilandasi kebijakan mengenai perencanaan pembangunan dan kerangka pemikiran tentang implementasi kebijakan, perencanaan pembangunan partisipatif, serta faktor-faktor yang menghambat persiapan pelaksanaan kebijakan. Langkah-langkah persiapan yang dilakukan di Kelurahan Pondang meliputi pengorganisasian dan interpretasi, langkah pengorganisasian dilakukan dengan membentuk tim penyelenggara Musrenbang Kelurahan, setelah itu tim penyelenggara menyiapkan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan musrenbang. Langkah berikutnya adalah langkah interpretasi yaitu usaha pihak pelaksana dalam memahami isi dari petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang tersebut. Sebelum pelaksanaan Musrenbang sebagai bagian dari tahap interpretasi juga diadakan rapat penjaringan aspirasi di tingkat lingkungan, dimana hasil penjaringan aspirasi di tingkat lingkungan dijadikan sebagai dasar untuk pelaksanaan Musrenbang Kelurahan. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa proses persiapan pelaksanaan musrenbang di kelurahan Pondang dibagi dalam dua tahapan besar yaitu tahap pengorganisasian dan tahap interpretasi. Dalam tahap pengorganisasian dimana pada tahap tersebut panitia dibentuk dan melaksanakan tugas-tugasnya masih sangat didominasi oleh pihak pemerintah dan tidak melibatkan masyarakat dalam kepanitiaan. Tidak ada perekrutan sesuai dengan kebutuhan kebijakan yang akan dilaksanakan. Namun struktur organisasinya mengikuti struktur yang ada dalam kelurahan. Sedangkan pada tahap interpretasi, dimulai dari proses kemampuan dari pelaksana untuk memahami bagaimana seharusnya pelaksanaan musrenbang tersebut dilaksanakan menjadi faktor yang penting dan tidak didasarkan pada pengalaman saja. Hal-hal tersebut adalah pemahaman mengenai tujuan kebijakan, sumber daya yang akan digunakan, proses dalam kebijakan itu sendiri, serta aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan bagaimana mereka berintraksi. Di Kelurahan Pondang hal tersebut tidak seluruhnya dapat dipahami oleh perangkat kelurahan karena keterbatasan pengetahuan mengenai perencanaan pembangunan partisipatif. Sedangkan untuk hambatan terdiri atas kegagalan komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan sikap dari pelaksana kebijakan itu sendiri. Dari hambatan-hambatan tersebut masalah waktu dan dana yang terbatas serta sikap yang tidak antusias terhadap musrenbang menjadi hambatan terbesar dalam persiapan pelaksanaan musrenbang. Saran yang dapat dikemukakan dalam tesis ini yaitu : pertama, peningkatan komunikasi antara pihak kabupaten dan pihak kelurahan. Hal ini penting karena dengan adanya komunikasi maka akan tercipta proses transfer of knowledge yang dapat berdampak pada pemahaman pelaksana di tingkat desa/kelurahan akan semakin baik dan pada akhirnya tercapainya tujuan dari pelaksanaan musrenbang tersebut. Kedua, perlu adanya usaha untuk meningkatkan kapasitas pelaksana Musrenbang terutama di tingkat kelurahan/desa, terutama kemampuan dalam perencanaan pembangunan partisipatif. Usaha ini dapat ditempuh dengan cara mengadakan pelatihan atau seminar mengenai perencanaan pembangunan partisipatif. Dengan adanya kemampuan tersebut maka dengan sendirinya akan meningkatkan kualitas dari hasil musrenbang itu sendiri dan dapat menjamin partisipasi masyarakat dalam Musrenbang itu sendiri.

Abstrak :
Stadion sepak bola dikenal sebagai tempat diselenggarakan pertandingan sepak bola yang menampilkan dua tim saling beradu untuk meraih kemenangan. Dengan adanya dukungan yang meriah dari pendukung di tribun, sebuah stadion bisa berubah menjadi ruang interaksi sosial yang dapat memberikan dampak secara fisik, psikis, dan emosional kepada yang menikmati. Keterhubungan sebuah stadion sepak bola bukan hanya berdampak pada yang di dalam, namun juga mempengaruhi perkembangan komunitas lokal yang berada di sekitar stadion. Fenomena ini memicu tentang bagaimana sebuah stadion sepak bola bisa hadir sebagai objek ruang yang bersifat inklusif dalam memenuhi kebutuhan sepak bola dan memberikan hubungan yang konkrit terhadap kehidupan masyarakat lokal. Bukan hanya memberikan kesenangan bagi para pendukung, tetapi juga menyediakan program kesehatan dengan fasilitas yang memadai. Dengan variabel pembangunan stadion yang menjaga lingkungan, menunjang konektivitas transportasi umum, merespon zonasi kawasan yang heterogen, serta memaksimalkan multifungsi untuk kegunaan yang variatif. Dengan demikian, stadium district dapat hadir memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal. ......Football stadium are known as a place where football matches are held when two teams compete against each other to achieve victory. With enthusiastic support from supporters in the stands, a stadium can turn into a space for social interaction that can have a physical, psychological, and emotional impact on those who enjoy it. The connectedness of a football stadium not only has an impact on those inside, but also influences the development of the local community around the stadium. This phenomenon triggers how a football stadium can exist as an inclusive spatial object in meeting football needs and providing a concrete connection to the lives of local communities. Not only does it provide fun for supporters, but it also provides health programs with adequate facilities. Come up with stadium construction variables that protect the environment, support public transportation connectivity, respond to heterogeneous regional zoning, and maximize multifunctionality for varied uses. In this way, the stadium district can provide a positive impact on local communities.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang proses pembentukan BUM Desa Segara Giri di Desa Sanur Kauh yang memiliki konteks adat yang kuat. Wilayahnya mencakup pelemahan adat Intaran ditinggali oleh komunitas adat Sanur yang sudah memiliki sistem pembangunan yang mapan. Pakraman Intaran juga sudah membentuk BUMDas Intaran sebelum BUM Desa Segara Giri terbentuk. Konteks ini menjadikan proses pembentukan BUM Desa di Sanur Kauh sangat dinamis dengan diwarnai oleh kesamaan identitas pelakunya sebagai sesama anggota komunitas adat Sanur. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses itu terdiri atas lima tahapan, yakni musyawarah desa, sungkem pada otoritas adat, kesepakatan pembagian bidang usaha, implementasi usaha dan pembagian keuntungan. Analisis temuan penelitian mengungkap bahwa proses ini merupakan proses pembangunan lokal yang didasari oleh nilai lokal yang dimiliki oleh anggota komunitas. Meskipun BUM Desa merupakan konsep pembangunan nasional, namun pelaku pembangunan di level desa yang semuanya merupakan bagian dari komunitas adat Sanur menerjemahkannya dalam nilai-nilai adat setempat yang berdasarkan pada tri hita karana. Hal ini juga mengindikasikan adanya kesamaan identitas pelaku pembangunan yang membuat dualisme berjalan dengan baik di Desa Sanur Kauh. ......Tesis discussed about development process of BUM Desa segara Giri in Sanur Kauh Village whom had strong customary context. In its territory of Sanur Kauh, locals also recognized customary village named Pakraman Intaran. Indigenous peoples of pakraman Intaran also part of customary law community of Sanur that has developed social development planning based on local values in terms of Tri Hita karana. Pakraman Intaran has already had their own BUM Desa named BUMDas Intaran 3 years before the development of BUM Desa Segara Giri started. This context of development process brought dynamics in early stages of BUM Desa Segara Giri. The results if this research concluded that the process went in five stages started in early 2016 with village forum held by Sanur Kauh Village, head of BUM Desa Segara Giri went to seek permission from customary authorities after this forum concluded that establishment of their own BUM Desa needed. Result of their meetings were an agreement to not running business on field already taken by customary authorities. This agrement adressed on business implementation of BUM Desa Segara Giri. Research also discovered of their sharing profit scheme to each authorities. These findings analyzed came to conclusion that the process of developing BUM Desa Segara Giri was part of local development held in local values with local process. Development actors of these process shared the same social identity as part of local customs. With this single identity they were conquered the threats of being divided with dualism.

Abstrak :
Tesis ini berkaitan dengan "Regional Ekonomi" yang berjudul "Kebanyakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalirnatan Tengah Berdasarkan Identifakasi Sektor-Sektor Unggulan". Pemilihan judul ini berkaiatan dengan permikiran, bahwa kegiatan perencanaan pembangunan daerah di kabupaten yang efektif dan efisien merupakan kunci keberhasilan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonorni daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan pelaksanaan otonomi daerah secara luas tersebut, maka kebijakan perencanaan yang diambil harus sesuai dengan potensi, kondisi, serta permasalahan yang dihadapi oleh daerah yang bersangkutan. Maka penetuan sektor-sektor unggulan/prioritas yang akan dikembangkan merupakan hal yang mutlak diperlukan agar perencanaan berjalan efektif dan efisien. Dalarn penetuan sektor-sektor unggulan digunakan peralatan analisis ekonomi (analisis pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektor-sektor) dengan kombinasi metoda analisa Location Quotient (LQ), analisa Shift-Share, dan analisa multiplier serta penggunaan model SWOT dalam meniilih alternatif perencanaan strategik yang direkomendasikan. Dari hasil analisis sebagaimana di atas, diperoleh 3 (tiga) sektor yang menjadi sektor unggulan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu : sektor industri pengolahan, sektor perdagangan hotel dan restoran serta sektor pertanian, selanjutnya di analisis dengan model SWOT. Berdasarkan hasil analisis menggunakan model SWOT ke 3 (tiga) sektor terhadap identifikasi faktor internal yang meliputi kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) serta lingkungan eksternal yang meliputi peluang (opportunity) dan ancaman (threat), maka strategi yang sebaiknya dipilih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor industri pengolahan yaitu strategi yang mampu menggunakan l±nemanfaatkan segala potensil kekuatan (Strength) untuk mengoptimalkan/meraih peluang (opportunity) yang ada, terdiri dan: peningkatan produksi yang berkualitas dengan perluasan pasar baik Iokal maupun ekspor, khususnya pada komoditi unggulaun (plywood, CPO, udang, kayu gergajian dll) ; peningkatan upaya aktif dalam promosi hasil industri, serta peningkatan pembinaan tcrhadap industri kecil/kerajinan agar bisa bersaing baik di tingkat lokal maupun ekspor. Sektor perdagangan, hotel dan restoran strategi yang sebaiknya dipilih yaitu strategi yang mampu menggunakan /memanfaatkan segala potensil kekuatan (Strength) untuk mengoptimalkan/meraih peluang (opportunity) yang ada, diarahkan pada upayaupaya memanfaatkan posisi yang stragis dan meningkatkan kualitas barang hasil industri dan pertanian guna mengurangi ketergantungan barang dan luar daerah; menciptakan iklim perdagangan yang sehat, transparan dan dinamis; serta peningkatan koordinasi dengan semua fihak dalam rangka peningkatan kegiatan perdagangan. Sedangkan strategi sektor pertanian yang terpilih yaitu strategi yang menggunakan segala potensi/kekuatan (Strength) yang dimiliki berusaha mengatasi/meminimalkan segala ancaman (threat) yang ada, maka diarahkan dalam upaya mengundang masuknya para investor agar bisa berinvestasi di sektor pertanian, melalui promosi dan sosialisasi potensi sektor pertanian dan pengembangan agroindustri; mengusahakan efisiensi usaha pertanian melalui bimbingan usaha; peningkatan prasarana pendukung pertanian; dan peningkatan pendapatan melalui diversifikasi pertanian. Output dari tesis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penentu kebijakan perencanaan pembangunan daerah , khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat.