Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Jembatan khusus merupakan salah satu infrastruktur untuk konektivitas darat yang membutuhkan penanganan khusus dalam pemeliharaannya, salah satunya dengan structural health monitoring system (SHMS) untuk meningkatkan pemantauan terhadap jembatan khusus pada masa layan/fungsional (operasional dan pemeliharaan/preservasi). Jumlah jembatan khusus dalam masa layan adalah lebih dari 200 jembatan. Selama masa operasional dan pemeliharaan jembatan, Pengelola Jembatan harus melakukan pemeliharaan dan pemantauan jembatan kemudian menyampaikan hasilnya kepada Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) melalui Balai Jembatan dalam bentuk Laporan Tahunan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 41/PRT/M/2015 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan. Laporan tahunan tersebut dapat diambil dari hasil SHMS. Beberapa tahun terakhir ini terdapat beberapa jembatan khusus yang telah terpasang SHMS seperti Jembatan Suramadu, Jembatan Merah Putih, dan lain-lain. Permasalahannya SHMS di jembatan tersebut (SHMS Lokal) tidak berjalan dengan baik, begitupun sistem integrasi SHMS di Pusat sehingga perlu dilakukan analisa parameter atau komponen untuk pengembangan sistem integrasi SHMS serta mengembangkan manajemen dalam pengelolaan SHMS lokal maupun Pusat. Metode yang dilakukan adalah pengumpulan data-data yang berhubungan sistem monitoring kesehatan struktur jembatan (SHMS) dengan analisis studi literatur dan studi kasus di jembatan yang telah terpasang SHMS dan sistem integrasi eksisting, terutama terkait manajemen pengelolaan SHMS agar SHMS dapat berjalan dan terlapor dengan baik. Dengan adanya sistem ini, kondisi jembatan dapat dimonitor setiap saat (realtime) dan dijadikan sebagai salah satu pengambil keputusan oleh pemangku kepentingan untuk penanganan pemeliharaan atau perbaikan jika terdapat kerusakan atau kejadian seperti bencana alam (force majeur) atau unforeseen condition. Sehingga, monitoring jembatan dapat ditingkatkan dilihat dari segi waktu karena bisa diketahui data kondisi jembatan lebih cepat. ......Special bridges are infrastructures for land connectivity that require special treatment in their maintenance, to improve monitoring towards the bridges during operational services and preservation period by Structural Health Monitoring System (SHMS). The number of bridges in operational services period is more tahan 200 bridges. During the operation and maintenance, bridge the bridge shall keep of monitoring and bridge then informed the Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) by Balai Jembatan in form the annual report based on Minesterail Regulation of Minister of Public Works and Housing Number 41/PRT/M /2015. The annual report can be taken from the SHMS. In recent years, there has been several Special Bridges with SHMS, such as Suramadu bridge and Merah Putih bridge. Unfortunately, on those bridges the local SHMS are not functioning well, likewise with the integrated central SHMS. Therefore, there is a need to conduct, first, parameter or component analysis that is necessary for the development of integrated SHMS, and second, development of management of local and central SHMS. This research applies documentary analysis of literatures and case study of bridges with existing and integrated SHMS to collect data related to SHMS monitoring system, particularly relating to the management of SHMS that SHMS viable and well. With the working system, the bridges’ condition can be monitored at real-time and can become the basis for decision making by stakeholders to conduct maintenance or repair when there are damages or accidents or any force majeure and unforeseen condition. So, monitoring the bridge can be improved viewed from the perspective of time because conditions could be known data bridge faster.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan terbitan berseri di UPT Perpustakaan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin beserta kendalanya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Adapun objek atau sasaran dalam penelitian ini adalah kepala perpustakaan, pustakawan, pemustaka, dan staf di UPT Perpustakaan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan terbitan berseri di UPT Perpustakaan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin meliputi pengadaan, pengolahan dengan rincian pemeriksaan, pemberian cap, pencatatan, pengkatalogan, pemajangan, penyimpanan, dan penyortiran, hampir sesuai dengan teori Lasa HS, tetapi di bagian pengolahan terbitan berseri tidak dilakukan pembuatan indeks dan penjilidan karena kurangnya Sumber Daya Manusia. Sama hal nya dengan bagian pengadaan yang hanya berdasarkan hibah atau hadiah karena tidak adanya dana atau anggaran dari universitas. Kendala dalam pengadaannya yaitu tidak adanya anggaran untuk melanggan atau membeli terbitan berseri. Kendala dalam pengolahan yaitu kurangnya sumber daya manusia karena tidak adanya penambahan pustakawan berkompeten dalam pengolahan terbitan berseri bentuk fisik.

Abstrak :
Penulisan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang penyusunan model kompetensi untuk membantu perusahaan dalam memberikan pedoman yang jelas. mudah dimengerti. dan dapat digunakan untuk berbagai fungsi SDM, khususnya bagi karyawan penjualan PT. FM. sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi peralatan industri. PT.FM telah mengalami penurunan kinerja penjualan selama lima tahun terakhir. Manajemen PT. FM menunjuk beberapa faktor yang menjadi penyebab utama kemunduran kinerja penjualannya, yaitu: persaingan harga yang semakin meningkat. iklim investasi yang belum membaik. dan kurang optimalnya kinerja divisi penjualan dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini terlihat dari kinerja penjualan yang dilakukan oleh karyawan penjualannya. Sebagian besar karyawan penjualan selama tiga tahun terakhir gagal mencapai target penjualan yang telah ditetapkan. Padahal tidak demikian pada masa sebelumnya. Karyawan penjualan yang berhasil mencapai target hanya sebagian kecil dan umumnya hanya karyawan yang itu~itu saja. Dalam rangka membenahi kinerja penjualannya, PT. FM dapat melakukan beberapa alternatif solusi: mengembangkan model kompetensi, mengadakan program pelatihan, dan memperketat sistem penghargaan dan sanksi untuk karyawan penjualan. Mengembangkan sebuah model kompetensi diharapkan dapat mendukung pembenahan tersebut karena model kompetensi dapat menjadi pedoman untuk mengatasi masalah-masalah dalam pengelolaan karyawan penjualan baik saat ini maupun pada masa yang akan datang. Penyusunan model kompetensi ini dilakukan dengan cara pengumpulan data expert panel dengan mengikuti tahap-tahap dari Spencer & Spencer (1993). Data yang terkumpul kemudian divalidasi dengan melakukan penilaian langsung menggunakan model kompetensi sementara yang telah disusun. Hasil validasinya akan membuktikan bahwa nilai kompetensi yang dimiliki karyawan yang selama ini selalu berhasil mencapai target (superior) memang berbeda dengan karyawan yang tidak mencapai target (average), sehingga model kompetensi dianggap final dan dapat diaplikasikan.

Abstrak :
Manajemen pengetahuan merupakan salah satu strategi organisasi untuk meningkatkan nilai kompetitif organisasi. Bahkan di beberapa negara model manajemen pengetahuan telah dikembangkan untuk mendorong terwujudnya tujuan organisasi. Sejalan dengan amanat Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dan PERMENPAN&RB No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi menyatakan bahwa salah satu tujuan program percepatan reformasi birokrasi adalah peningkatan sumber daya manuasia yang kompeten dan kompetitif sehingga mendorong peningkatan pelayanan publik. Manajemen pengetahuan menjadi salah satu langkah strategis untuk menciptakan hal tersebut didukung oleh PERMENPAN&RB No. 14 Tahun 2011 tentang Implementasi manajemen pengetahuan di Kementerian dan Lembaga pemerintahan. Pada awal tahun 2014 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.5 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa pengelolaan (ASN) berubah menjadi berbasiskan kompetensi dan kinerja. Tiga Kementrian/Lembaga ditunjuk menjadi pengelola ASN (Kemenpan&RB, LAN, BKN) serta sebuah Komisi Aparatur Sipil Negara bertindak sebagai pengawas. Manajemen pengetahuan berperan dalam peningkatan koordinasi, komunikasi, kerjasama dan kolaborasi pelaksanaan pengelolaan ASN. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model manajemen pengetahuan yang kemudian disebut NUSANTARA (Government Human Capital Knowledge Management of Republic Indonesia)). NUSANTARA berperan untuk mengintegrasikan pengetahuan pengelolaan Aparatur Sipil Negara yang berada di Kementerian dan Lembaga pengelola ASN ke dalam suatu sistem. Model NUSANTARA dibangun dengan mengidentifikasi isu strategis penerapan manajemen pengetahuan dan permasalahan yang terjadi, mengidentifikasi komponen model manajemen pengetahuan, merumuskan strategi penerapan model manajemne pengetahuan dan melakukan validasi model tersebut oleh pakar di bidang pengelolaan ASN. Interview dan survey digunakan dalam pengambilan data yang digunakan untuk penyusunan model dan strategi penerapan manajemen pengetahuan bagi pengelola ASN. Cause effect analysis, correspondence analysis, mixed methods, Pearson correlation analysis, content analysis dan analytical hierarchy process merupakan metode yang digunakan dalam penyusunan model NUSANTARA. Strategi penerapan NUSANTARA di susun dengan menggunakan metode competing value framework, gap analysis dan risk analysis, sedangkan untuk proses validasi hasil penelitian menggunakan metode triangulasi, expert judgment, proof of concept dan PRL realiability. Model manajemen pengetahuan yang dibangun terdiri dari delapan komponen berupa layer , yaitu 1) visi dan misi; 2) faktor penentu keberhasilan; 3) mekanisme dan teknologi manajemen pengetahuan; 4) sistem manajemen pengetahuan; 5) siklus manajemen pengetahuan; 6) proses dan sub proses manajemen pengetahuan; 7) output dan 8) outcome. Strategi serta roadmap viii Universitas Indonesia penerapan manajemen pengetahuan yang terbagi atas: 1) people (6 strategi); 2) proses (7 strategi) dan 3) teknologi (2 strategi). Serta roadmap strategi yang terdiri dari : 1) people (31 action plan); 2) process (28 action plan); 3) technology (4 action plan). Rekomendasi untuk penelitian berikutnya adalah pengembangan ontologi pengetahuan tentang pengelolaan ASN yang diintegrasikan ke dalam portal agar data tersebut memiliki makna berdasarkan kesepakatan bersama (semantic), penyusunan level adopsi model serta rekomendasi peningkatan level adopsi dan penyusunan metode pengukuran pencapaian action plan dalam roadmap strategi. ......Knowledge management well known as one of organizational strategy to improve organizational competitive value. Moreover in some countries, knowledge management has been developed to encourage the realization of organizational objectives. Align with Precident Decree No. 81 Year 2010 about Grand Design of Bureaucratic Reform and PERMENPAN&RB No. 20 Year 2010 about Bureaucratic Reform Road Map states that one purpose of program acceleration of bureaucratic reforms is the improvement of human resources competency and competitive to encourage the improvement of public services. Knowledge management become one of strategic action plan to achieve that with supported by PERMENPAN&RB No. 14 Year 2011 about Knowledge management implemementation in government institution. In early 2014, Indonesian government declared Undang-Undang No.5 about Aparatur Sipil Negara (ASN) which explain that management of ASN turn out to competency and performance based. Three government ministries designated as managers and one komitte in charge as the supervisor. Knowledge management have a role in improving the coordination, communication, cooperation and collaboration in managing the ASN. This research aims to develop knoweldge management model which was then called the NUSANTARA (Government Human Capital Knowledge Management of Republic Indonesia)). NUSANTARA has a role to integrate government human capital management knowledge which was in the Kemenpan&RB, LAN, and BKN into a system. This model developed by identifying strategical issues of knwoeldge management implementation and existing problem, identifying the component of knowledge management model, formulate the strategic implementation plan and do the validation and verification model by the experts. Interview and survey conducted to collect the data for developing model and strategic implementation of knwoeldge management model for government human capital management. While, cause effect analysis, correspondence analysis, mixed methods, Pearson correlation analysis, content analysis and analytical hierarchy process are the methods that used to develop the NUSANTARA model. Hence, strategic implementation of NUSANTARA was determine by using competing value framework, gap analysis and risk analysis, then the validation process of research result was done using triangulation, expert judgment, proof of concept dan PRL realiability method. The knowledge management model consist of eight layer components, there are; 1) vision and mission; 2) critical success factor; 3) knowledge management mechanisms and technologies; 4) knowledge management systems; 5) knwoeldge management cycle; 6) knowledge management process and subprocess; 7) output and 8) outcome. Strategic implementation of KM divided into: 1) people (6 strategies); 2) proses (7 strategies) dan 3) teknologi (2 strategies). The strategy roadmap consist of : 1) people (31 action plan); 2) process (28 action plan); 3) technology (4 action plan)The recommendation for x Universitas Indonesia further research are knowledge ontology development in government human capital management that will be integrate into the portal so that data has a meaning based on mutual agreement (semantic). Otherwise future research can develop adoption level of NUSANTARA model and recommendation to enhance the adoption level and also develop the measurement methods for strategic roadmap achievement.

Abstrak :

Pada penelitian ini, permasalahan yang terjadi pada objek penelitian adalah pada tingginya biaya persediaan perusahaan PLTBm. Permasalahan tersebut terjadi karena perusahaan PLTBm cenderung memutuskan untuk melakukan penyimpanan dalam jumlah banyak agar tidak adanya potensi kekurangan feedstock. Hal ini disebabkan karena sulitnya memperoleh feedstock karena terdapat persaingan dengan perusahaan lain yang membutuhkan feedstock untuk kebutuhan pangan, pakan, dan pupuk. Namun besarnya jumlah penyimpanan ini menimbulkan resiko seperti tingginya biaya penyimpanan dan resiko kerusakan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan manajemen persediaan adalah melakukan efesiensi keputusan kuantitas pemesanan (Q) dan waktu pesan (T) sehingga diperoleh total biaya persediaan yang minimal. Untuk dapat melakukan hal tersebut, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Mixed Integer Linear Programming (MILP) untuk mendapatkan total biaya persediaan yang minimal. Pada penelitian ini diketahui bahwa terdapat 4 jenis feedstock. Selain itu, jumlah kuantitas pesan (Q) dan waktu pemesanan (T) hasil model mampu meminimalkan total biaya persediaan sebesar Rp5,342,015,000 atau sebesar 22.39% dari kondisi aktual

---

In this study, the problem that occurs in the object of research is the high inventory cost of PLTBm companies. This problem occurs due to PLTBm companies that tend to decide to store their feedstock in large quantities so that there will not be a potential shortage of feedstock. However, due to the difficulty of obtaining feedstock since there is competition with other companies that require feedstock for food, feed, and fertilizer needs. Since then, this large amount of storage poses risks such as high storage costs and the risk of damage. One way that can be done to deal with inventory management problems is to make efficient decisions on ordering quantity (Q) and ordering time (T) so that the total cost of inventory reaches its minimum cost. To be able to reach this, the method used in this study is the Mixed Integer Linear Programming (MILP) method to obtain a minimum total inventory cost. In this research, it is known that there are 4 types of feedstocks. In addition, the total order quantity (Q) and ordering time (T) from the model are able to minimize the total inventory cost of Rp5,342,015,000 or equal to 22.39% of the actual condition.

 

Abstrak :
ABSTRAK
Pemilihan vendor pada Supply Chain Management merupakan hal yang krusial dalam setiap perusahaan karena akan membantu perusahaan dalam menghadapi permasalahan global dimana pemilihan vendor yang tepat akan memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi perusahan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui urutan prioritas kriteria-kriteria yang mempengaruhi dalam pemilihan vendor penyedia kendaraan operasional serta melakukan analisa terhadap kriteriakriteria tersebut sehingga didapatkan alternatif vendor yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan dengan mengambil studi kasus pada perusahaan PT Pertamina Pertagas Niaga. Penelitian ini mengimplementasikan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan menggunakan 5 (lima) kriteria yang ditentukan melalui metode Systematic Literature Review (SLR), yaitu Quality, Delivery, Cost, Service, dan Information Technology. Penggunaan kriteria pada penelitian ini dikombinasikan dengan 4 (empat) alternatif vendor yang selama ini sudah menjadi rekan dari PT Pertamina Pertagas Niaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria yang paling signifikan dalam proses pemilihan adalah kriteria Service, dan PT PMS dipilih sebagai vendor penyedia kendaraan operasional di PT Pertamina Pertagas Niaga dengan berdasarkan nilai prioritas dari supplier tersebut merupakan yang terbesar. Penelitian ini akan memberikan kontribusi kepada perusahaan dalam melakukan pemilihan vendor berdasarkan pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan berbagai macam kriteria.

---

ABSTRACT
The selection of vendors in Supply Chain Management is crucial in every company because it will help companies in dealing with global problems where the selection of the right vendor will have a significant impact on company efficiency. The purpose of this study is to determine the priority order of the criteria that influence the selection of vendors for operational vehicles and to analyze these criteria so that alternative vendors should be chosen by the company, by taking a case study at PT Pertamina Pertagas Niaga. This study implements the Analytical Hierarchy Process (AHP) method by using 5 (five) criteria determined through the Systematic Literature Review (SLR) method, namely Quality, Delivery, Cost, Service, and Information Technology. The use of criteria in this study is combined with 4 (four) alternative vendors who have become partners with PT Pertamina Pertagas Niaga. The results showed that the most significant criterion in the selection process was the Service criterion, and PT PMS was choosen as the vendor of operational vehicle suppliers at PT Pertamina Pertagas Niaga based on the priority value of the supplier is the largest. This research will contribute to the company in selecting vendors based on decision making by considering various criteria.