Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"Dalam manajemen pengetahuan terdapat persoalan dan kebingunan yang terjadi baik yang menyangkut konsepsi pegngetahuan itu sendiri maupun praktek manajemen pengetahuan. Selain itu semakin luas dan kompleksnya kajian manajemen pengetahuan dapat memperparah kebingungan tersebut. ALternatif solusinya adalah pertama, melakukan klarifikasi atas konsepsi pengetahuan; dan yang kedua, mengupayakan pemetaan atas hasil kajian manajemen pengetahuan yang ada selama ini. Manfaat dari upaya ini tentu menyediakan petunjuk bagi praktek manajemen pengetahuan dan arahan bagi solusi atas persoalan pengetahuan dalam organisasi, serta memberikan peta peluang bagi pengembangan teori manajemen pengetahuan."

"Mengelola pengetahuan memerlukan pemahaman perspektif yang tentu saja berbeda dengan cara mengelola tanah atau modal nyata karena mengelola pengetahuan terarah pada bagaimana memaanjemenai alasan orang dan bagaimana membuat keahlian dan kecakapan orang orang dapat diraih. Gamble dan Blackwel (2001: 16) menyatakan bahawa jika aset orang dan gagasannya tidak diamanjemeni maka pada dasarnya kita telah lalali memanejmeni bisnis inti yang dimiliki. Karena itu, mengingat sebagaian besar pengetahuan sifatnya tersirat (tacit) dan melekad dalam ide pertimbangan bakat akar penyebab hubungan timbal perspeltif dan konsep orang-orangmaka prnsip prinsip pengetahuan merupakan rambu rambu yang perlu ditaati dalam merambah belantara manajemen pengetahuan itu sendiri."

"Sebagai bentuk kesadaran pentingnya manajemen pengetahuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan telah menerapkan manajemen pengetahuan. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai sistem manajemen pengetahuan. Namun, manajemen pengetahuan yang diterapkan sejauh ini belum sepenuhnya efektif. Sistem manajemen pengetahuan yang digunakan diketahui belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh kebutuhan proses dan mekanisme manajemen pengetahuan yang dibutuhkan. Selain itu, sistem manajemen pengetahuan yang ada juga masih bersifat silo dan kurang dapat menjamin keamanan dan kerahasiaan pengetahuan yang dikelola. Akibatnya, kesulitan dalam mengategorikan pengetahuan hingga kondisi hilangnya pengetahuan juga merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi. Hal ini sangat bertentangan dengan cita-cita Komnas Perempuan sebagai pusat pengetahuan perempuan di Indonesia. Masalah tersebut akan memengaruhi kecepatan dalam merespon berbagai pelanggaran HAM perempuan jika tidak diselesaikan. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis dan rancangan perbaikan sistem manajemen pengetahuan Komnas Perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method dengan wawancara, studi dokumen, survei (kuesioner) dan focus group discussion (FGD) sebagai teknik pengumpulan datanya. Wawancara dilakukan sebanyak 6 kali kepada Wakil Ketua, Koordinator Bidang Resource Center, Koordinator Sumber Daya Manusia dan Asisten Koordinator Bidang Resource Center Komnas Perempuan. Target responden kuesioner sebanyak 38 orang dari berbagai unit kerja Komnas Perempuan. Sementara FGD dilakukan sebanyak 2 kali untuk pemetaan mekanisme yang dihadiri oleh 5 orang pegawai dan validasi prototipe KMS oleh 13 orang pegawai Komnas Perempuan. Action research juga digunakan karena kebutuhan alur penelitian yang iteratif. Dalam penelitian ini, KM Solution and Foundation dan Knowledge Audit digunakan sebagai metode dalam menentukan solusi manajemen pengetahuan yang tepat. Penilaian faktor kontingensi menunjukkan bahwa combination merupakan proses manajemen pengetahuan paling prioritas di Komnas Perempuan, disusul proses exchange, dan socialization for knowledge discovery. Prototipe KMS dan rekomendasi perbaikan sistem manajemen pengetahuan juga dihasilkan dalam penelitian ini. Prototipe KMS yang dihasilkan adalah 3 modul yang mencakup 3 proses KM yang dibutuhkan, yaitu combination yang diwakili oleh modul katalog pengetahuan dan manajemen dokumen, socialization for knowledge discovery yang diwakili modul forum, dan exchange yang diwakili oleh modul manajemen dokumen. Modul katalog pengetahuan juga sebagai solusi untuk permasalahan KMS yang masih bersifat silo dan masalah keamanan pengetahuan. "

"Pengetahuan merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh sebuah organisasi. Dengan adanya pengetahuan dan pemerataan pengetahuan antara pegawai akan meningkatkan kemampuan kompetensi dan kompetitif organisasi tersebut sehingga dapat dirasakan manfaatnya baik secara langsung dan tidak langsung oleh semua pegawai. Dalam membangun sistem manajemen pengetahuan diperlukan penetapan prioritas dalam proses manajemen pengetahuan sehingga dapat dilihat baik kesesuaian pengetahuan yang dibutuhkan dengan teknologi yang akan dipakai. Sistem manajemen pengetahuan yang dikembangkan dalam bentuk prototipe akan menunjang proses manajemen pengetahuan yaitu combination, externalization, internalization dan exchange dengan menghasilkan fitur yang diambil berdasarkan kesesuaian teknologi yang dipilih yaitu manajemen dokumen, forum diskusi, chatting, dan wiki. Langkah-langkah yang dipakai sehingga menghasilkan prioritas proses manajemen pengetahuan adalah dengan menggunakan solusi manajemen pengetahuan yang melihat faktor kontingensi yang ada di organisasi sehingga dapat teridentifikasi kebutuhan manajemen pengetahuan yang spesifik untuk organisasi saat ini dan fasilitas untuk pengembangan sistem manajemen pengetahuan.

---

Knowledge is an important thing to be owned by organization. With knowledge sharing among employees improves the competence and competitiveness of an organization and employees will benefit from that. Knowledge Management System development need priority of the process and technology compatibility of the Knowledge Management that will be used. Knowledge Management System will be developed in prototype and including process knowledge management such as combination, externalization, internalization, and exchange with feature like document management, forum discussion, chatting, and wiki. The steps to develop knowledge management using knowledge management solutions that apprehend contingency factors within the organization so it can be identified spesific current needs and facilities for the development"

"Tujuan penelitian ini adalah merancang sistem manajemen pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan konsultan teknologi informasi PT. Magna Solusi Indonesia PT. MSI. Perancangan sistem manajemen pengetahuan PT. MSI menggunakan dua fase evaluasi infrastruktur dan analis, perancangan dan pengembangan sistem manajemen pengetahuan dan tujuh langkah yang terdapat pada metodologi yang dikemukakan oleh Tiwana 2002. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa perancangan sistem manajemen pengetahuan paling sesuai dibangun dengan menggunakan web application platform. Sistem manajemen pengetahuan, PT. MSI menekankan pada tiga proses pengetahuan yaitu menemukan pengetahuan, menggunakan pengetahuan, dan menggunakan menvalidasi kembali pengetahuan. Berdasarkan proses ini, maka fitur-fitur yang dibangun dalam sistem manajemen pengetahuan adalah document management. knowledge base, forum dan search retrieval. Selain itu terdapat konten pencarian dalam sistem manajemen pengetahuan yang terdiri dari activities bagian, domain topik, type, product services, location. Prototype sistem manajemen menggunakan enam layer arsitektur manajemen pengetahuan, yaitu repository, transport layer, application layer, collaborative filtering, access and authentication layer dan interface layer.

---

The aim of this reseach is to design knowledge management system that fit to PT. MSI's needs as a consulting company in information technology. The design of PT. MSI's knowledge management system used two phases infrastructure evaluation and knowledge management system analysis, design and development and seven steps of Tiwana's methodology 2002 . The data was collected by using literature study and field research.

The result shows that web application platform is the most appropriate to use in designing knowledge management system. PT. MSI's knowledge management system focuses on three processes which are find knowledge, use knowledge, and reuse revalidate knowledge. The features of PT. MSI's knowledge management system is developed based on those processes. The features consist of document management. knowledge base, forum dan search retrieval.

The searching content is developed by using five attributes, which are activities department , domain topic, type, product services and location. Prototype of knowledge management system uses six layers architecture of knowledge management. The six layers are repository, transport layer, application layer, collaborative filtering, access and authentication layer dan interface layer."

"Politeknik Statistika STIS (Polstat STIS) merupakan perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS). Polstat STIS memegang peranan penting untuk menghasilkan sumber daya aparatur yang profesional, berintegritas, dan amanah dalam bidang statistik bagi BPS. Sesuai dengan fungsinya, Polstat STIS berkewajiban mengembangkan sivitas akademika melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Namun, laporan kinerja menunjukkan masih terhambatnya pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di Polstat STIS. Permasalahan terkait kurangnya berbagi pengetahuan, akses sumber daya ilmiah, dan kolaborasi mengindikasikan perlunya manajemen pengetahuan (MP). Hal ini sejalan dengan program reformasi birokrasi BPS yaitu penerapan MP. Agar MP berhasil diterapkan, langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengukur tingkat kesiapannya terlebih dahulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesiapan Polstat STIS dalam menerapkan MP serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesiapannya. Untuk itu, dalam penelitian ini dilakukan penyusunan model kesiapan MP, pengukuran tingkat kesiapan, analisis hasil pengukuran, dan penyusunan rekomendasi. Model kesiapan disusun berdasarkan faktor penentu keberhasilan MP yang dikelompokkan ke dalam aspek individu, organisasi, budaya, teknologi, dan lingkungan fisik. Pembobotan melalui Analytic Hierachy Process (AHP) dilakukan pada aspek dan faktor. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada dosen dan tenaga kependidikan. Selanjutnya, tingkat kesiapan diukur dengan mengacu pada skala Rao. Dari hasil analisis, aspek individu dan teknologi berada pada tingkat siap, sedangkan aspek organisasi, budaya, dan lingkungan fisik berada pada tingkat permulaan. Secara keseluruhan nilai kesiapan MP Polstat STIS adalah 71% atau berada pada tingkat permulaan. Ini berarti Polstat STIS sudah mulai memiliki kesiapan dalam menerapkan MP. Faktor yang menjadi prioritas utama untuk ditingkatkan adalah tempat berbagi pengetahuan, kepemimpinan, komunikasi, strategi, dan kolaborasi. Rekomendasi yang diberikan di antaranya menyediakan tempat khusus dan memaksimalkan area untuk bertemu dan berbagi pengetahuan, membentuk unit atau tim untuk mengelola pengetahuan, mengalokasikan anggaran untuk penerapan MP, serta menyusun strategi dan peraturan terkait MP.

---

Polytechnic of Statistics (Polstat STIS) is an official college of Statistics Indonesia (BPS). Polstat STIS plays an important role in producing professional, integrity, and trustworthy apparatus resources in the statistical field for BPS. In accordance with its function, Polstat STIS is obliged to develop academicians through the implementation of the three pillars of higher education. However, the performance report shows that the implementation of the three pillars of higher education is still hampered in the Polstat STIS. Problems related to lack of knowledge sharing, access to scientific resources, and collaboration indicate the need for knowledge management (KM). This is in line with the BPS bureaucracy reform program, namely the application of KM. In order for KM to be successfully implemented, the first step that needs to be done is to measure the level of readiness first.

The purpose of this study is to determine the level of readiness of Polstat STIS in implementing KM as well as providing recommendations to improve its readiness. For this reason, in this study, formation of the KM readiness model, measurement of readiness level, analysis of measurement results, and establishment of recommendations are prepared. The readiness model is compiled based on the KM critical success factors grouped into individual, organization, culture, technology, and physical environment aspects. Weighting through the Analytic Hierarchy Process (AHP) is carried out on aspects and factors. Data collection is done by distributing questionnaires to lecturers and staffs. Furthermore, the level of readiness is measured by referring to the Rao scale.

From the results of the analysis, individual and technology aspects are at the ready level, while organization, culture, and physical environment aspects are at the preliminary level. Overall the score of Polstat STIS KM readiness is 71% or at the preliminary level. This means that Polstat STIS has begun to have readiness in implementing KM. The main priority factors to be improved are places for sharing knowledge, leadership, communication, strategy, and collaboration. Recommendations given include providing a special place and maximizing the area to meet and share knowledge, form a unit or team to manage knowledge, allocate a budget for implementing KM, and develop strategies and regulations related to KM."

"Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). BNN menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk melaksanakan tugasnya, wajib melakukan pengukuran indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan arahan pemerintah. Pada tahun 2023, hasil penilaian indeks SPBE BNN hanya mencapai 2,47 dari skala 5, yang menjadi masalah utama. Salah satu penyebab rendahnya nilai tersebut adalah indikator 26 terkait penerapan manajemen pengetahuan yang masih bernilai 1. Selain itu, road map SI grand desain TIK BNN untuk periode 2021-2025 belum terpenuhi karena belum diterapkannya manajemen pengetahuan di BNN. Kedua hal ini menegaskan pentingnya penerapan manajemen pengetahuan di BNN. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem manajemen pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan dan budaya BNN. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi jenis proses manajemen pengetahuan yang paling dibutuhkan saat ini dan mengembangkan sistem manajemen pengetahuan yang sesuai. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, dengan menyebarkan kuesioner kepada seluruh pegawai BNN. Dari 5.686 pegawai, 410 responden mengisi kuesioner yang hasilnya digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan implementasi manajemen pengetahuan dan mengidentifikasi faktor-faktor kontingensi yang mempengaruhi kebutuhan organisasi saat ini. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sebagai badan yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menyusun pedoman manajemen pengetahuan SPBE, telah menerbitkan peraturan mengenai pedoman tersebut. Pedoman manajemen pengetahuan ini digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan sistem manajemen pengetahuan di BNN, terutama untuk memenuhi kebutuhan pengukuran indeks SPBE. Dari penelitian ini dihasilkan rancangan manajemen pengetahuan yang dapat digunakan oleh BNN untuk mengelola pengetahuannya, selain untuk memenuhi kebutuhan pengukuran indeks SPBE dan road map SI grand desain TIK BNN periode 2021-2025.

---

The National Narcotics Agency (BNN) is a government agency tasked with the Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking (P4GN). BNN utilizes Information and Communication Technology (ICT) to carry out its duties and is required to measure the SPBE (Electronic-Based Government System) index in accordance with government directives. In 2023, BNN's SPBE index score was only 2.47 out of 5, which is a major issue. One reason for this low score is Indicator 26 related to knowledge management implementation, which scored just 1. Additionally, the SI grand design ICT roadmap for BNN for the 2021-2025 period has not been fulfilled due to the lack of knowledge management implementation in BNN. These two factors highlight the urgent need for the implementation of knowledge management in BNN. This research aims to design a knowledge management system that aligns with the needs and culture of BNN. The research seeks to identify the types of knowledge management processes most needed currently and to develop a suitable knowledge management system. The research method used is quantitative, involving the distribution of questionnaires to all BNN employees. Out of 5,686 employees, 410 respondents completed the questionnaires. The results are used to measure the readiness level for knowledge management implementation and to identify contingency factors affecting the current organizational needs. The National Research and Innovation Agency (BRIN), tasked by the government to formulate SPBE knowledge management guidelines, has issued regulations regarding these guidelines. These knowledge management guidelines serve as a reference for developing the knowledge management system in BNN, particularly to meet the SPBE index measurement requirements. This research results in a knowledge management design that can be used by BNN to manage its knowledge, in addition to meeting the SPBE index measurement needs and the SI grand design ICT roadmap for BNN for the 2021-2025 period."